Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang mengamanatkan adanya liberalisasi sektor migas di Indonesia, terutama tingkat hilir, maka Pertamina tidak lagi menjadi pelaku usaha tunggal yang menguasai bidang niaga BBM. Oleh sebab itu, dalam bidang niaga BBM kini telah timbul suasana persaingan antara Pertamina dengan Shell dan Petronas dan salah satu strategi bersaing yang diterapkan Pertamina adalah diskriminasi harga atas produk bahan bakar Pertamax. Diduga, tindakan diskriminatif Pertamina ini telah melanggar ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama. Karena tindakan diskriminasi harga yang dilakukan Pertamina tidak dapat dijustifikasi berdasarkan teori hukum anti monopoli, maka terdapat dugaan kuat bahwa tindakan Pertamina ini telah melanggar ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dikhawatirkan, tindakan diskriminasi harga ini merupakan perwujudan dari penyalahgunaan posisi dominan Pertamina pada pasar bersangkutan karena didasarkan pada motif semata-mata untuk memperbesar laba monopoli perusahaan dengan cara mengeruk surplus konsumen setinggi-tingginya. Agar praktik bisnis Pertamina tersebut tidak melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Pertamina harus menerapkan harga jual Pertamax pada satu tingkat harga yang sama, yaitu Rp 5.950,- per liter, karena pada dasarnya Pertamina mampu untuk menjual Pertamax pada tingkat harga yang lebih murah. Penulisan skripsi yang mengambil judul “Strategi Diskriminasi Harga yang Diterapkan Pertamina Terhadap Bahan Bakar Pertamax (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Pelanggaran Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)” ini, merupakan karya tulis yang bersifat kepustakaan yang berfokuskan masalah. Permasalahan yang diteliti didasarkan pada teori ilmu hukum anti monopoli, yang sebenarnya merupakan keterkaitan antara teori ilmu hukum dengan ilmu ekonomi (inter-disipliner)."

"Pajak bersifat memaksa dan dapat dipaksakan. Disamping kewajiban, Wajib Pajak juga diberikan hak-hak. Wajib Pajak mempunyai hak yang mendasar yaitu mengajukan Keberatan, Banding dan Gugatan. Gugatan diatur dalam pasal 23 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Untuk petunjuk pelaksanaan diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011. Hal-hal yang dapat diajukan sebagai Gugatan diatur pada pasal 23 Undang- Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan yang memberikan secara luas kepada Wajib Pajak mengenai hal-hal yang dapat diajukan Gugatan. Sementara dalam PP No. 74 tahun 2011 sebagai Petunjuk Pelaksanaan dari Undang-Undang KUP tersebut dalam Pasal 37 menyebutkan tentang Gugatan yang tidak dapat diajukan atau adanya pembatasan mengenai hal-hal yang bisa diajukan Gugatan. Dengan demikian Undang-Undang sendiri memberikan rumusan yang lebih luas mengenai apa saja yang diajukan sebagai gugatan, tetapi di Peraturan Pemerintah dibatasi hal-hal yang tidak bisa diajukan sebagai Gugatan.

---

Taxation is coercive and can be enforced. Besides liability, the taxpayer is also granted rights. Taxpayers have a right fundamental objection is filed, Appeal and Lawsuit. The lawsuit provided for in article 23 of the Law on General Provisions and Tax Procedures. For guidelines set out in Article 37 of Government Regulation No. 74 of 2011. The things that can be submitted as stipulated in Article 23, Claims Act on General Rules of Taxation which gives broadly to taxpayers on matters that may be filed lawsuit. While the PP. 74 in 2011 as the directive implementation in Article 37 mentions the lawsuit can not be filed or the restriction of the things that can be filed lawsuit. Thus the Law itself provides a broadly defined as to what is proposed as a lawsuit, but in limited government regulation of things that can not be filed as a lawsuit. "

"Analisis ekonomi atas hukum adalah melihat aspek efisiensi dalam upaya meminimalisasi cost terhadapberoperasinya (aturan) hukum yang telah disusun agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dantidak efisien. Tulisan ini hendak membahas mengenai relevansi penggunaan pendekatan ekonomiterhadap praktik Hukum Persaingan Usaha Sebagai Undang-undang yang mengatur masalah ekonomiUndang-undang Persaingan Usaha memerlukan bantuan ilmu-ilmu lain diluar hukum untuk menginterpretasikanmakna aturan hukum Penggunaan prinsip rule of reason dalam Undang-undang PersainganUsaha merupakan proses pembuktian yang membutuhkan bantuan faktor nonhukum (non legal factor)seperti ilmu ekonomi."