Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan Zakat Penghasilan sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat secara formil mulai berlaku dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-163/PJ/2003 tentang Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Pajak Penghasilan pada bulan Juni 2003. Perangkat peraturan inilah yang menjadi dasar lahirnya tertib administrasi zakat yang dikenal dengan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ). Kebijakan ini diharapkan dapat mengoptimalkan dana zakat dari masyarakat muslim Indonesia dan sebagai proses sosialisasi akan kesadaran membayar zakat dan pajak. Pemberlakuan kebijakan Nomor Pokok Wajib Zakat ini terbentur berbagai macam kendala baik dari segi sumber daya manusia, mekanisme pengurangan, dukungan finansial dari pemerintah pusat, dan juga kebijakan itu sendiri yang dirasa kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam kebijakan Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak, jumlah pengurangan pajak yang diterima masyarakat sangat sedikit karena zakat penghasilan diakui sebagai biaya. Pembayaran zakat adalah kegiatan yang mengurangi penghasilan sehingga tidak tepat diakui sebagai biaya. Lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat apabila zakat diakui sebagai kredit pajak yang mengurangi pajak terhutang, dengan demikian jumlah pengurangan pajak yang diperoleh menjadi lebih besar."

"Skripsi ini membahas mengenai prosedur, manfaat dan kendala PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam mengimplementasikan kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan berbentuk perseroan terbuka. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan ini dilakukan dengan self assessment, dimana laporan kepemilikan saham pada formulir X.H.I-6 dari Datindo Entrycom, dijadikan lampiran pada Surat Pemberitahuan Tahunan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan penghitungan pajak penghasilan terutang tahun pajak 2011 mengunakan tarif 20%.Manfaat yang bisa diperoleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah meningkatkan net income after tax dan tax saving. Kendala yang dihadapi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam mengimplementasikan kebijakan ini adalah tidak bisa langsung menerapkan penurunan tarif 5% lebih rendah dari tarif umum pajak penghasilan badan pada angsuran pajak penghasilan Pasal 25 tahun Pajak 2011.

---

This research discussed about the procedure, benefits, and constraints of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, in implementing the policy of reducing corporate income tax in rate for go public corporate. This research used the qualitative research. Result of the research that the policy implementation was done by self assessment, where the shareholding report on a form X.H.I-6 from Datindo Entrycom that used as an attachment to the annual notification letter of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and the calculation of income tax payable in 2011 used tariff of 20%.

The benefits to be gained by PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk is to increase net income after tax and tax saving. The constraints was faced by PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk in implementing this policy is unable to directly applying the reduced rate of 5% lower than the general rate of corporate tax on income tax installment of article 25 in tax year 2011."

"Sebuah Perusahaan Periklanan dapat dikenakan PPh pasal 21 yang dipotong atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau yang diperoleh pegawai maupun pihak-pihak lain yang bukan pegawai. Selain itu juga dapat dikenakan PPh pasal 23 yang dipotong atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk yang berasal modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Dapat dikenakan juga PPh pasal 26 yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. Mengenai pajak yang diberlakukan kepada perusahaan periklanan telah dikukuhkan lewat Surat Edaran Direktur Pajak No SE-10/PJ.03/1998 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Perusahaan Periklanan. Di dalam Surat Edaran Direktur Pajak tersebut juga diatur mengenai kegiatan perusahaan periklanan yang terdiri dari pembuatan materi iklan, pemasangan iklan di media dan konsultasi. Adanya peraturan ini membuktikan bahwa Perusahaan Periklanan dianggap cukup berpotensi dalam meningkatkan pajak negara. Hal ini juga dibuktikan dengan bertambahnya berbagai media periklanan khususnya media elektronik yaitu, televisi dan radio. Dalam pelaksanaanya Surat Edaran tersebut kurang memberikan penjelasan tentang pengenaan pajak secara keseluruhan bagi perusahaan periklanan. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya suatu peraturan yang mengatur tentang perusahaan periklanan sehingga dapat membingungkan para pelaku industri periklanan. Selain itu untuk sekarang ini sebuah perusahaan periklanan biasanya tidak membutuhkan pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan pembuatan materi iklan, karena biasanya dilakukan sendiri oleh pihak perusahaan periklanan yang telah ditunjuk oleh klien. Maka agar dapat memberikan kejelasan dan memenuhi kebutuhan setiap pihak maka dibutuhkan perangkat hukum yang dapat menciptakan suatu kepastian hukum. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan, serta melakukan wawancara pada pihak terkait."

"Kebijakan Perubahan PTKP tahun 2015 dan 2016 yang dikeluarkan pada pertengahan tahun memberikan implikasi tambahan biaya kepatuhan bagi Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan SPT PPh Pasal 21 secara per bulan, yaitu sejak masa Januari sampai dengan Juni tahun 2015 dan 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan kebijakan perubahan PTKP dikeluarkan pada pertengahan tahun 2015 dan 2016 dan menguraikan implikasi biaya kepatuhan atas penerapan kebijakan perubahan PTKP di pertengahan tahun studi kasus pada Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kulitatif. Kebijakan perubahan PTKP tahun 2015 dan 2016 dikeluarkan pada pertengahan tahun untuk mengatasi perlambatan ekonomi dan penyesuaian UMR. Implikasi biaya kepatuhan kebijakan perubahan PTKP ini membuat Wajib Pajak harus mengeluarkan biaya tambahan terkait pembetulan SPT dan dapat menimbulkan Wajib Pajak memilih untuk tidak mematuhi ketentuan pembetulan SPT terkait kebijakan tersebut.

---

Personal exemption policy for the year 2015 and 2016 issued in the middle of the year implies additional compliance costs for taxpayers which is to make a correction of Income Tax Article 21 Return per month, for the period January to June 2015 and 2016. This study aims to explain the determination of personal exemption adjustment policy issued in middle 2015 and 2016 and analyze the implication of compliance cost on personal exemption policy in the middle 2015 and 2016 Case Study in Indonesian Palm Oil Association.

This study uses qualitative approach. Personal exemption adjustment policy for the year 2015 and 2016 was issued in the middle of the year in order to overcome economic slowdown and regional minimum wage adjustment. The cost implications of this personal exemption policy cause taxpayer to incur additional compliance costs related to revision of Income Tax Return Article 21 and potentially cause the taxpayer to choose not to comply with the rule of Income Tax Return Article 21 Revision."

"Laporan magang ini membahas mengenai analisis rekonsiliasi fiskal PPh Badan PT Energy Management Indonesia untuk tahun pajak 2010. Hasil analisis menemukan beberapa koreksi fiskal yang kurang tepat diterapkan oleh perusahaan untuk akunakun Biaya Welfare, Biaya Meals & Drink, Biaya Komunikasi, Biaya Operasional Kendaraan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan, dan Biaya Penyusutan

---

This internship report discusses the analysis of corporate income tax reconciliation PT Energy Management Indonesia for fiscal year 2010. The result of the internship program is that there was some lack of proper fiscal correction applied by the company to the accounts of Welfare Expenses, Meals & Drink, Communication Expenses, Vehicle Operating Expenses, Vehicle Maintenance Expenses, and Depreciation Expenses."