Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam kehidupan manusia sengketa adalah suatu hal yang lazim terjadi, sehingga dibentuklah suatu badan yang khusus untuk memutus sengketa yang ada di masyarakat. Badan tersebut dikenal sebagai pengadilan. Dalam perkembangannya penyelesaian sengketa melalui pengadilan menjadi sangat formal sehingga proses penyelesaian sengketa berjalan lambat. Berawal dari ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem yang ada maka lahirlah alternatif penyelesaian sengketa, seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Kejaksaan Agung sebagai kuasa hukum pemerintah dalam menangani sengketa keperdataan yang berkaitan dengan kekayaan negara nampaknya lebih memilih jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam menyelesaikan suatu perkara biasanya jaksa melakukan negosiasi dengan pihak lawannya. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya perdamaian sebelum menempuh jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Akan tetapi kecenderungan pihak Kejaksaan Agung menyelesaikan suatu perkara dengan cara damai perlu diteliti secara kritis, karena banyak perkara perdata yang diselesaikan di luar pengadilan dengan jumlah penggantian yang tidak sebanding sehingga kerugian negara tetap ada. Skripsi ini mencoba meneliti hal apa saja yang menjadi pertimbangan Kejaksaan Agung dalam menyelesaikan suatu perkara di luar pengadilan dan bagaimana mekanisme kontrol di dalam Kejaksaan Agung itu sendiri, serta standar apa yang dipakai sebagai patokan keberhasilan Kejaksaan Agung dalam menangani suatu perkara."

"ABSTRAKKegiatan perkreditan bagi bank penting dilakukandengan baik, karena kegiatan perkreditan adalah kegiatanutama bagi bank dan memberikan kontribusi yang cukup besarbaik bank itu sendiri maupun kegiatan pembangunan nasional.Apabila telah terjadi kredit macet oleh nasabah debiturmaka dampaknya akan dirasakan oleh pihak bank, nasabahdebitur, masyarakat dan negara. Penulis dalam tesis inimembahas masalah tindakan hukum yang dilakukan oleh PT.Bank Negara Indonesia (Persero) dalam menyelesaikan kreditmacet dan melakukan penelitian di PT. Bank Negara Indonesia(Persero) cabang Kramat Raya. Ada faktor - faktor penyebabterjadinya kredit macet yaitu dari bank dalam hal ini PT.Bank Negara Indonesia (Persero), dari nasabah debitur ataudiluar keduanya. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) denganadanya kasus kredit macet semaksimal mungkin melakukantindakan hukum dengan bentuk usaha penyelamatan, apabilausaha ini tidak menunjukan hasil maka dilakukan tindakanhukum penyelesaian kredit macet. Pertama - tama berupalangkah penagihan dengan Surat Teguran Bank, karena pihakbank berpendapat usaha nasabah debitur masih berprospek. Kemudian jika tetap tidak memenuhi kewajiban untukmembayar, maka dilakukan tindakan hukum yang berupapenjualan dibawah tangan. Upaya terakhir dari PT. BankNegara Indonesia (Persero) adalah melakukan pelelanganumum. Pelelangan umum ini dilakukan olab Kantor PelayananPiutang dan Lelang Negara(KP2LN) dan berusaha untukmendapatkan harga terbaik. Penyelesaian kredit macet olehPT. Bank Negara Indonesia ada segi keuntungan dankelemahannya disertakan cara mengatasi kelemahan tersebut.*Maksudnya supaya di dapat bentuk tindakan hukum yang palingtepat, cepat, dan efisien dalam penanganan penyelesaiankredit macet pada PT. Bank Negara Indonesia ( Persero ) ."

"Jual beli merupakan salah satu dari beberapa peralihan hak atas tanah yang sering dilakukan oleh masyarakat. Pengaturan mengenai jual beli tanah di Indonesia pada awalnya diatur berdasarkan hukum adat. Pengaturan tanah tersebut tetap dipegang teguh sampai dengan terciptanya undang-undang khusus mengenai tanah yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan “UUPA”). Untuk memberikan suatu kepastian hukum kepada pemiliki tanah, kemudianPemerintah membuat suatu peraturan mengenai Pendaftaran Tanah dimana setiap dilakukannya peralihan hak atas tanah diwajibkan untuk dilakukan pendaftaran atas tanah. Peralihan hak atas tanah yang dapat dilakukan pendaftaran tanah adalah peralihan yangmemiliki bukti telah dilakukannya peralihan, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut “PPAT”), yang dalam menjalankan kekuasaan jabatannya dituntut untukmematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif analisis dimana metode ini berfungsi untuk mendeskripsikan suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan dan hasil penelitian tersebut kemudian dilakukan analisis untuk diambil kesimpulannya. Dari penelitian ini diketahui bahwa jual beli pada umumnya cukup dilakukan secara terang dan tunai saja,namun untuk mendapatkan suatu kepastian hukum terkait kepemilikan tanah harus dilakukan suatu pendaftaran tanah kepada Kantor Pertanahan dengan menggunakan akta otentik yang dibuat oleh PPAT sebagai dasar dilakukannya pendaftaran tanah tersebut. Dilakukannya pendaftaran tanah ini membuat pemilik tanah memiliki kepastian hukum dan kepemilikannya tersebut tercatat di Kantor Pertanahan.

---

Buying and selling is one of several transfers of land rights that are often carried out by the community. Arrangements regarding the sale and purchase of land in Indonesia were originally regulated based on customary law. The regulation of land is still firmly adhered to until the creation of a special law on land, namely Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (hereinafter referred to as "UUPA"). In order to provide legal certainty to landowners, the Government then made a regulation regarding Land Registration where every transfer of land rights is required to carry out land registration. Transfer of land rights that can be registered for land is a transfer that has evidence of the transfer, which is made by the Land Deed Official (hereinafter referred to as “PPAT”), who in exercising their power of office is required to comply with the applicable provisions. The method used in this research is descriptive analysis where this method serves to describe an object under study through the data or samples that have been collected and the results of the research are then analyzed to draw conclusions. From this research, it is known that buying and selling is generally done in a clear and cash only manner, however, to obtain legal certainty regarding land ownership, a land registration must be carried out at the Land

Office using an authentic deed made by the PPAT as the basis for the land registration. The registration of this land provides the land owner with legal certainty and his ownership is

recorded at the Land Office."

"ABSTRAKTesis ini membahas masalah penyelesaian sengketa dagang antaranegara-negara maju dengan negara-negara berkembang sesuai denganketentuan yang telah diatur dalam World Trade Organization (WTO).Indonesia sebagai salah satu negara berkembang telah menyetujui tentangperjanjian WTO tersebut dan menjadikannya sebagai hukum positif yaitu UUNo. 7 Tahun 1994. Pada tahun 1996, pemerintah Orde Baru mengeluarkanInstruksi Presiden tentang Pembangunan Industri Mobil Nasional yangdikenal dengan Inpres No. 2 Tahun 1996. inpres inilah yang memicuterjadinya sengketa dagang dalam bidang industri otomotif. Tiga negaraprinsipal yaitu Amerika Serikat, Jepang dan Uni Eropa menggugat Indonesiakarena telah melakukiin tindakan diskriminatif dan melanggar ketentuanyang diatur WTO. Indonesia harus menghadapi gugatan tersebut dansebelum panel WTO dibentuk, pemerintah telah berusaha menyelesaikansengketa tersebut dengan cara bilateral kepada masing-masing negara.Indonesia gagal dan ketiga negara tersebut mengadukan masalah ini keBadan Penyelesaian Sengketa (DSB) untuk membentuk panel. Dalam forumWTO, Indonesia menyampaikan argumentasi, bahwa kebijakan yangdikeluarkan pemerintah adalah untuk membangun industri otomotif yang "murni". Sebagai negara berkembang Indonesia memanfaatkan hal tersebutdengan subsidi yaitu memberikan kebebasan kepada PT Timor Nasionaluntuk mendatangkan produk otomotif dalam bentuk utuh (siap pakai),. komponen-komponen dari Korea Selatan tanpa dibebani pajak barangmewah dan bea masuk. Argumentasi Indonesia ditolak oleh ketiga negaraprinsipal. Panel menyimpulkan bahwa kebijakan otomotif dan subsidi jelasmelanggar ketentuan "Non Discrimination" dan "National Treatment" dariGATT serta TRIM's. konsekuensinya DSB mengharuskan Indonesiamencabut kebijakan tersebut pada bulan Januari 1998 dan diberi batas waktuselama 12 bulan sampai tgl. 23 Juli 1999. Pemerintah harus menerimakenyataan ini dan mencabut hal tersebut pada tanggal 23 Juli 1998."

"Tesis bertujuan untuk mengetahui masalah sebagai berikut :(1). Bagaimana suatu sengketa Tata Usaha Negara yang terkait dengan Masalah Ekonomi diselesaikan oleh Peradilan dalam hal ini Peradilan Tata Usaha Negara :(2). Bagaimana sikap para pejabat/badan Tata Usaha Negara dalam melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.(3). Hambatan serta kendala apa yang masih dihadapi Peradilan Tata Usaha Negara.Pencarian data hanya dilakukan di kota Jakarta saja mengingat belum banyak data-data yang dapat diperoleh di luar Jakarta dan sumber data pun masih terbatas pada studi dokumen serta perpustakaan. Dari hasil penelaahan tersebut rnenunjukkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara yang terkait dengan masalah Ekonomi, didominasi oleh masalah pertahanan dan penyelesaiannya sesuai dengan hukum acara yang berlaku yaitu UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah RI No. 43/1991 seta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk Teknis dari Mahkamah Agung RI. Sikap para pejabatlBadan Tata Usaha Negara dalam menerirna putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, masih terlihat adanya keengganan untuk melaksanakan secara sukarela dan telah ada himbauan dari Menteri Penertiban AP peraturan Negara dan Irjen Dep. Dalam negeri untuk mematuhi putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Kendala yang dihadapi adalah belum adanya Juru sita serta sanksi yang tegas sehingga pelaksanaan putusan lebih diserahkan kepada kemauan baik para pejabat sendiri karena tidak ada upaya paksa sebagaimana terdapat pada lingkungan Peradilan Agama, juga belum adanya Hakim Ad-hok dan belum berperannya Jaksa ( Pengacara Negara ). Kiranya apa yang dikemukakan dalam tesis ini akan membawa menfaat bagi masyarakat serta para pencari keadilan guna mendapatkan perlindungan hukum yang mereka dambakan."