Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perihal perlunya kebijakan moneter dalam mengelola ekonomi diilhami oleh pandangan moneter. Kebijakan ini diarahkan untuk mencapai kestabilan di pasar uang. Di pihak lain tentang kebijakan sektor riil diilhami oleh keynes. Kebijakan ditujukan untuk mencapai kondisi yang stabil di pasar komoditi. Dari pandangan-pandangan tersebut awalnya kerap disimpulkan bahwa sektor moneter dan sektor riil berjalan sendiri-sendiri, di antara keduanya tidak saling mempengaruhi. Tetapi, perkembangan yang barn di dunia nyata menunjukkan bahwa pasar uang dan pasar komoditi tidak lagi dapat dipisahkan, keduanya saling pengaruh-mempengaruhi. Pasar uang memang telah berkembang, dengan kecepatan lebih besar daripada pasar komoditi. Hal ini ini kemudian berakibat pada perilaku individu maupun perusahaan dalam memilih pemegangan aktiva (portfolio). Individu maupun perusahaan menjadi lebih suka untuk mengalokasikan sumber dananya ke pasar uang daripada ke sektor produksi karena tingkat pengembalian di pasar uang lebih tinggi dibandingkan di pasar harang. Skripsi ini bertujuan untuk melacak seberapa jauh kebijakan moneter berfungsi dan kemampuan otoritas moneter Indonesia mensterilkan dampak fluktuasi neraca pembayaran tersebut, yang dalam literatur moneter kerap disebut persoalan independensi dari otoritas moneter. Skripsi ini mencoba menelaah penerapan model moneter, pemilihan aktiva, keynes, fungsi reaksi kebijakan moneter di Indonesia dengan menggunakan data time series triwulanan Indonesia. Jangka waktu kajian (penelitian) mencakup periode triwulan I-1986 hingga triwulan III-1997. Pembatasan ruang lingkup ini dipilih dengan dasar pikiran bahwa pada periode itu perekonomian Indonesia yang relatif bersih dari gangguan fluktuatif (relatif stabil). Studi dilakukan dengan menggunakan teknik regresi Ordinary Least Square dan Two Stages Least Square."

"Mencapai cita cita menuju Indonesia Emas 2045 akan menjadi tantangan, tetapi itu adalah tujuan yang patut diperjuangkan. Dengan berinvestasi di bidang pendidikan, infrastruktur, teknologi, dan pembangunan berkelanjutan, Indonesia dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua warganya. Selain itu, untuk mewujudnya membutuhkan upaya bersama dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Ini juga akan membutuhkan komitmen yang kuat untuk reformasi dan inovasi. Dari sisi kebijakan (moneter), salah satu elemen penting dalam jangka kaitannya dengan independensi bank sentral adalah komitmen untuk stabilisasi harga (price stability). Tingkat harga yang stabil akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang maksimum."

"Transaksi perdagangan, termasuk perdagangan luar negeri yang meliputi ekspor dan impor barang dan jasa, akan dapat terselenggar a dengan baik apabila hubungan pembayarannya dapat berjalan lancar dan memuaskan semua pihak. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pihak yang berkepentingan memerlukan perantara yang dapat dipercaya oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang merupakan pilihan yang tepat dalam memberikan bantuannya yang berupa pembayaran dengan pembukaan letter of credit. Letter of credit merupakan salah satu sarana penting dalam penyelenggaraan perdagangan internasional dewasa ini , yakni sebagai suatu instrumen kredit dan sarana untuk melaksanakan dan menjamin pembayaran. Suatu letter of credit mencerminkan adanya komitmen dari sebuah bank untuk membayar kepada penjual barang atau jasa sejumlah uang tertentu , asalkan si penjual dapat menyerahkan dokumen-dokumen sebagaimana ditetapkan, yang membuktikan adanya pengi riman dan atau penyerahan barang-barang atau jasa d al am jangka waktu yang telah ditetapkan pula. Jadi letter of credit tidak lain adalah surat jaminan pembayaran dari bank. Dalam pelaksanaannya, peranan dan tanggung jawab bank sudah diatur dalam peratu r an yang bersifat internasional, walaupun dalam kenyataannya masih dapat disimpangi berdasarkan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu."

"Penjelasan Pasal 3 Angka 7 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyatakan bahwa yang dimaksud dengan " Asas Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku....."

"Dan sisi yuridis, penyaluran BLBI bukan merupakan kebijakan yang "baru" dan secara mendadak diciptakan. Kebijakan itu telah dilakukan jauh sebelum terjadinya krisis moneter dan memiliki landasan hukum Bank Indonesia yang lama yaitu Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral dan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998. Pasal 32 ayat (3) UU No. 13 tahun 1998 menyebutkan "Bank dapat pula memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat" sedangkan pasal 37 ayat (2) bumf b UU No. 7 tahun 1992 menegaskan "Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan likuiditas yang membahayakan kelangsungan usahanya, maim BI dapat mengambil tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.".Dalam pelaksanaannya, penyaluran BLBI yang meneapai Rp 144,54 triliun itu dapat dikategorikan dalam beberapa kebijakan. Pertama, BLBI yang ditujukan untuk mengatasi kesulitan likuditas bank yaitu saldo debet, SBPUK dan fasilitas diskonto (Rp 129,40 triliun). Kedua, dalam rangka pembayaran seluruh sisa dana masyarakat pada 16 Bank Dalam Likuidasi dan Bank Baku Operasi (Rp 6,015 trilyun). Ketiga, BLBI berupa dana talangan untuk pembayaran tunggakan trade finance kepada kreditur luar negeri (Rp 9,13 triliun). Untuk kategori pertama, dilakukan berdasarkan kebijakan Pemerintah tidak memberlakukan stop kliring, sedangkan kategori kedua dan ketiga, berdasarkan kebijakan penjaminan Pemerintah balk dalam blanket guaranty (Keppres No. 26 tahun 1998) maupun penjaminan luar negeri (Keppres No. 120 tahun 1998). Yang menjadi pokok permasalahan adalah :1. Apakah yang menjadi landasan hukum pemberian BLBI oleh Bank Indonesia?2. Bagaimanakah dan proses upaya penyelesaian kebijakan pemberian BLBI di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)?3. Bagaimanakah pembagian beban pemberian kebijakan BLBI antara Pemerintah dan Bank Indonesia?Tujuan penulisan dari tesis ini yaitu :1. Untuk mengetahui Landasan hukum pemberian BLBI oleh Bank Indonesia.2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian BLBI di BPPN.3. Untuk mengetahui bagaimanakah pembagian beban BLBI antara pemerintah dan Bank Indonesia."