Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berkembangnya dan menyebarluasnya Internet membawa berbagai perubahan ke dalam aspek-aspek kehidupan manusia, termasuk ke cara melakukan kegiatan usaha. Dewasa kini, para pelaku usaha sangat bergantung pada Internet demi kelangsungan usaha mereka. Lewat Internet, pelaku usaha dapat memasukkan Merek Dagang ke dalam Nama Domain demi promosi. Di Indonesia, pengaturan mengenai hal ini masih belum eksplisit, mengingat bahwa Nama Domain dan Merek merupakan dua konsep yang berbeda. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya sengketa kepemilikan Nama Domain Internet di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan Nama Domain Internet yang mengandung Merek di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif, dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Lewat penelitian ini, dapat ditemukan bahwa perlindungan terhadap Nama Domain yang menggunakan Merek dapat dikategorikan sebagai perlindungan terhadap Merek itu sendiri.

---

The growth and spread of Internet brought changes to various aspects of human life, including how to carry out business activities. Nowadays, businessmen and entities rely on the Internet for their business interests. The Internet provides businessmen and entities the chance to include their Trademarks in Domain Names for promotional purposes. In Indonesia, the law regulating this phenomenon is still inexplicit due to the fact that Domain Names and Trademarks are different from one another. This thesis will analyze the protection of Internet Domain Names in regards with the usage of registered Trademarks in Indonesia. A juridicalnormative research method will be used for this thesis, and the data used will be secondary data. This thesis finds out that protection of Domain Names which included registered Trademarks shall be categorized as protection towards said registered Trademark."

"ABSTRAKKemajuan teknologi pada masa sekarang ini membuatsegala suatu menjadi jauh lebih mudah dan lebih cepat.Salah satu kemajuan teknologi yang dapat kita rasakanadalah hadirnya internet. Dengan internet kita dapatmelihat dunia. Arti dari perkataan ini adalah bahwadengan internet kita dapat memperoleh segala informasiyang kita butuhkan di belahan bumi lain hanya denganhitungan menit. Dengan internet juga kita dapatmelakukan komunikasi. Salah satu hal penting dalaminternet adalah domain name. Domain name adalah alamatdarimana informasi diperoleh. Domain name tersebutharuslah unik dan mudah di ingat. Dengan internet jugadapat dilakukan promosi atas suatu barang. Hal inidilakukan dengan membuat merek menjadi domain name.Permasalahan mualai timbul ketika yang menggunakanmerek sebagai domain name adalah seseorang yang tidakmemiliki hubungan apa pun dengan pemilik merektersebut. Hal-hal seperti ini belum diatur dalamundang-undang. Segala sesuatu agar dapat berjalandengan baik dan teratur haruslah diatur dalam suatuproduk hukum yakni undang-undang. Tesis ini akanmenganalisis pentingnya perlindungan hukum terhadapdomain name."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai tahap baru dalam penamaan domainname, yaitu new generic top level domain, dan mekanisme pengelolaandomain name. Bagaimana sistem perlindungan terhadap hak kekayaanintelektual lainnya. Tesis ini membahas mengenai awal dimulainyapengelolaan domain name dan membahas mengenai polemik mengenai?ID.NIC? yang didaftarkan menjadi merek dimana ?ID.NIC? tersebut dalam sistem internet merupakan registrar. Penelitian ini adalah normatif, komparatif dan kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Internasionalized Domain Name (IDN) akan menawarkan banyak peluang baru dan manfaat bagi pengguna Internet di seluruh dunia dengan memungkinkan mereka untuk membangun dan menggunakan domain namedalam bahasa asli masing-masing negara dan skrip mereka. Salah satu perlindungan yang diberikan oleh ICANN yaitu terhadap pemegang merek dan kepentingan registrar dengan cara membentuk Clearinghouse Merek.Clearinghouse merek ini yang akan menerima dan memastikan mengenaihak-hak dan mendukung klaim terhadap merek dagang dan jasa yangdiperlukan dalam semua new generik Top Level Domain (gTLD) dandiharapkan memainkan peran penting dalam peluncuran program tersebut dan memastikan perlindungan hak merek dagang yang sedang berlangsung.Terhadap analisa kasus merek ?.ID.NIC? yang terjadi, bahwa registryCountry Code Top Level Domain tidak dapat didaftarkan sebagai suatumerek. Menurut penulis APJII telah melanggar konsepsi kepentingan umum yaitu kepentingan yang lebih luas dari kepentingan si penyelenggara sistem yakni kepentingan semua pengguna sistem yang mencakup tidak hanya kebutuhan untuk ketersediaan informasi publik sebagai barang umum (common good) melainkan juga keberadaan sistem informasi ataukomunikasi bagi komunitas internet selaku pengguna karena APJIImendaftarkan ?ID.NIC? sebagai merek, sehingga orang lain yang ingin menggunakan ?ID.NIC? sebagai turunan dari TLD tersebut tidak dapat mengaksesnya"

"Transaksi melalui e-commerce lintas negara mempunyai karakteristik yang berbeda dengan jual beli konvensional, hal tersebut tentunya memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mencari keuntungan dengan cara merugikan masyarakat selaku konsumen. Dalam praktiknya, konsumen seringkali menjadi pihak yang dirugikan seperti karena informasi produk yang tidak sesuai dengan barang yang sebenarnya. Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) telah mengatur mengenai transaksi melalui e-commerce baik dalam negeri dan luar negeri tetapi undang-undang tersebut hanya terbatas pada e-commerce luar negeri yang memiliki perwakilan (kantor cabang) di Indonesia. Tujuan daripada penulisan ini adalah sebagai referensi bagi konsumen mengenai perlindungan yang diberikan kepada konsumen yang bertransaksi jual beli melalui e-commerce luar negeri yang tidak memiliki perwakilan (kantor cabang) di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach).

---

Transactions through cross-border e-commerce have different characteristics from conventional buying and selling, this certainly provides an opportunity for business actors to seek profit by harming the community as consumers. In practice, consumers are often the aggrieved parties, such as product information that does not match the actual goods. Government Regulation No. 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems (PP PMSE) has regulated transactions through e-commerce both domestically and abroad but the law is only limited to overseas e-commerce that has representatives (branch offices) in Indonesia. The purpose of this paper is as a reference for consumers regarding the protection provided to consumers who transact buying and selling through e-commerce abroad who do not have representatives (branch offices) in Indonesia. The type of research used is a normative legal research method with a conceptual approach, a statute approach, and a comparative approach."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai penyelesaian sengketa antara Nasabah danBank oleh lembaga alternatif penyelesaian sengketa khusus perbankan, yakniLAPSPI. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah terkait pengaturanmengenai perlindungan Nasabah Bank di Indonesia dan mekanisme penyelesaiansengketa antara Nasabah dan Bank melalui LAPSPI. Metode penelitian yangdigunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif denganmenggunakan data sekunder. Berdasarkan permasalahan terkait pengaturanmengenai perlindungan Nasabah Bank, didapatkan hasil bahwa terdapat sejumlahperaturan yang memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak NasabahBank, yakni diantaranya adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen,Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangantentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan BankIndonesia tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Terkait penyelesaiansengketa oleh LAPSPI, penyelesaian sengketa merupakan salah satu upayaperlindungan terhadap Nasabah Bank. Penyelesaian sengketa melalui LAPSPIhanya dapat dilakukan apabila Nasabah dan Bank telah melakukan upayapenyelesaian sengketa di internal Bank, atau yang dikenal dengan cara InternalDispute Resolution (IDR). Penyelesaian sengketa melalui IDR seringkali tidakmencapai kesepakatan antara Nasabah dan Bank. Untuk mengatasi hal tersebut,Otoritas Jasa Keuangan membentuk LAPSPI sebagai sarana bagi Nasabah untukmengadukan dan menyelesaikan sengketanya dengan Bank. Adapun saran yangdapat diberikan adalah perlu adanya harmonisasi dan sinkronisasi peraturandengan cara membuat satu peraturan yang mengatur khusus mengenai berbagailembaga penyelesaian sengketa perbankan yang dapat dipilih sesuai kebutuhanNasabah, dan perlu memublikasikan LAPSPI dengan lebih maksimal agareksistensi LAPSPI sebagai lembaga baru dapat diketahui dan dimanfaatkandengan baik oleh Nasabah Bank pada khususnya.

---

ABSTRACTThe focus of this study is about dispute resolution between Customer andBank by LAPSPI. Discussion issues in this study are about regulation in Indonesiaconcerning the protection for Customer and about dispute resolution betweenCustomer and Bank by LAPSPI. The method used in this study is juridicalnormativestudy by using secondary data as the main data source. Based upon theissue on regulation concerning the protection of Customer, result shows that thereare several regulations which give the guarantee for Customer?s rights protection,among them are Law of Consumer Protection, Law of Authority of FinancialServices (OJK), OJK Regulation about Financial Services Consumer Protection,and Bank of Indonesia Regulation about Bank Customer Complaints Resolution.Related to dispute resolution through LAPSPI, the dispute resolution itself is oneof the ways to protect the Customer. The dispute resolution through LAPSPI canbe processed if only the Customer and Bank have done the dispute resolution inInternal Bank, known as Internal Dispute Resolution (IDR) method. Disputeresolution through IDR usually does not reach the consensus from both Customerand Bank. In order to solve that problem, OJK established LAPSPI as a mean forCustomer to denounce his problem and resolve his dispute with the Bank.Recommendations for this study are the need for rules harmonization andsynchronization by making a new regulation which specifically concerns aboutthe choices of institutions of dispute resolution on banking and also the need topublicize LAPSPI?s existence more intensively as a newborn institution, so thatLAPSPI can be more utilized by the Customer in particular."

"ABSTRACTPenelitian dilakukan untuk mengetahui lembaga alternative penyelesaian sengketa manakah yang lebih efektif dalam menyelesaikan persengketaan antara konsumen dengan pelaku usaha di sektor jasa keuangan perbankan serta untuk mengetahui apakah dengan adanya kedua lembaga yang sama sama memiliki tugas untuk menyelesaikan sengketa tersebut akan timbulnya dualisme hukum. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normative, yaitu dengan melihat undang undang yang mengatur serta wawancara. Peneliti juga memperoleh data statistik yang didapat dari BPSK Prov. DKI Jakarta serta LAPSPI. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa LAPSPI merupakan lembaga yang lebih efektif dalam menyelesaikan persengketaan di sektor jasa keuangan perbankan, serta tidak adanya dualisme hukum diantara kedua lembaga tersebut karena LAPSPI mengharuskan para pihak yang bersengketa di LAPSPI untuk membuat perjanjian yang menimbulkan adanya kompetensi absolut bagi LAPSPI untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Namun dalam impelementasinya hal tersebut dirasa masih kurang maksimal karena menyebabkan ambiguitas dalam proses penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan perbankan. Dengan demikian, disarankan seharusnya kedua lembaga tersebut dapat bekerja sama  sehingga menciptakan kondisi hukum yang Efektif, Efisien, dan Bersinergi. Namun apabila hal tersebut sulit untuk diwujudkan maka diperlukannya sosialisasi yang lebih baik dari LAPSPI serta dibentuknya peraturan pelaksana yang lebih tegas oleh pemerintah terhadap kedua lembaga tersebut.

---

ABSTRACTThis research is conducted to further obtain which alternative dispute resolution institutions were more effective in resolving disputes between consumers and business person form the financial services sektor on banking, and to find out whether the existence of the two institutions that had the same task which to resolve the dispute can cause legal dualisme. This research is conducted with normative juridical method, by looking at the governing law and by interview. Researcher obtained the statistical data from Consumer Dispute Resolution Body (BPSK) and Alternative Body for Dispute Settlement in Banking of Indonesia (LAPSPI). The results of this study indicate that LAPSPI is a more effective institution in resolving disputes in the banking financial services sektor, and there was no legal dualisme between the two institutions because LAPSPI requires the parties to make an agreement which creates absolute competence for LAPSPI to resolve the dispute. However, the implementation of this matter were still not optimal because it caused ambiguity in the dispute resolution process in the banking financial services sector. Furthermore, it is recommended that the two institutions to work together to make an Effective, Efficient, and Synergic legal condition. However, if that is difficult to be realized then the need for better socialization from LAPSPI is needed, Also the establishment of  more resolute implementing agreement by the government on both Institutions. "

"Laporan magang ini menganalisis kasus sengketa pajak PT ADZA yang berkaitan dengan pengkreditan Pajak Masukan atas Price Deduction for Consumer. Sengketa pajak tersebut berawal dari hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa Pajak Masukan atas Price Deduction for Consumer pada tahun 2015 tidak dapat dikreditkan sehingga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Sengketa pajak yang sudah dalam proses banding di Pengadilan Pajak tersebut terjadi karena adanya perbedaan penafsiran dan pemahaman atas substansi transaksi Price Deduction for Consumer. Posisi PT ADZA dalam kasus ini lemah karena Faktur Pajak Masukan yang diterima dari lawan transaksi berasal dari transaksi yang seharusnya tidak terutang PPN. Berdasarkan analisis atas substansi transaksi dan kelengkapan Faktur Pajak Masukan, kasus sengketa pajak tersebut kemungkinan akan dimenangkan oleh DJP.

---

This internship report analyzes PT ADZA's tax dispute case related to the crediting of Input Tax on Price Deduction for Consumers. The tax dispute began with the results of an examination which stated that the Input Tax on Price Deduction for Consumers in 2015 could not be credited so that the Directorate General of Taxes (DGT) issued an Underpaid Tax Assessment Letter. The tax dispute, which is already in the process of being appealed to the Tax Court, occurred due to differences in interpretation and understanding of the substance of the Price Deduction for Consumer transaction. PT ADZA's position in this case is weak because the Input Tax Invoice received from the counterparty comes from a transaction that should not be subject to VAT. Based on the analysis of the substance of the transaction and the completeness of the Input Tax Invoice, the tax dispute case is likely to be won by the DGT."