Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kenangan suatu bangsa yang mengandalkan kekuatan rakyat dan wilayahnya dalam menghadapi lawan yang unggul persenjataan teknologinya membuka tabir pemikiran bahwa segenap aspek kekuatan dapat dibina untuk membentuk keuletan dan ketangguhan, yang pada gilirannya merupakan kekuatan yang efektif guna mengatasi atau mementahkan efektivitas kekuatan lawan. Di sini juga dapat ditekankan, bahwa bukan kekuatan yang berlebiban yang mampu membawa kemenangan, namun bagaimana strategi menggunakan kekuatan secara tepat yang tepat yang menjadi problem pemecahannya. Demikianlah, pengerahan kekuatan rakyat dalam upaya bela negara, sebagai wujud tekad, sikap dan tindakan warganegara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta keyakinan akan ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman, yang implementasinya berupa rangkaian kegiatan yang dilakukan oleb setiap warga negara sebagai penunaian hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, keberhasilannya sangat ditentukan pertama, oleh kemampuan membangun keuletan dan ketangguhan, sehingga pada akhirnya memperoleh kemampuan dan peluang untuk mengatasi segenap hakikat ancaman, serta kedua, oleh kearifan pemilihan strategi yang tepat, yang memberi peluang memetik kemenangan. Tesis ini merupakan usaha menerapkan konsepsi Ketahanan Nasional untuk membangun wawasan, pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam penataan pemecahan problema di bidang pertahanan keamanan negara, dan yang menjurus ke hipotesis bahwa : ?ketangguhan dan keuletan ditentukan oleh pemilihan strategi yang tepat, didukung oleh kemampuan dan kemauan yang kuat, dan kemampuan suasi yang tinggi terhadap lingkungan, masing-masing pada aspek massa kritik demografi, geografi, ekanosi, dan militer?. Ketangguhan yang mengandalkan kekuatan mesin perang, telah ditandingi oleh keuletan yang mengandalkan kekuatan rakyat [aspek demografi] dan wilayahnya [aspek geografi], yang mereka bina sehingga tidak mudah untuk ditaklukkan; dan mengandalkan kekuatan ekonomi [aspek ekonomi] untuk menaklukkan kekuatan lawan. Maka di samping pertahanan militer, berkembanglah bentuk-bentuk pertahanan teritorial, pertahanan sipil, pertahanan sosial, pertahanan ekonomi, pertahanan psikologi, dan lain-lain yang bercirikan upaya untuk menandingi dan mementahkan pertahanan militer dan pertahanan lain yang dikembangkan lawan. Problema di bidang pertahanan keamanan negara pada dasarnya berkisar pada antar hubungan dua dasar rangkaian kesatoan sosial : makroskopis-mikroskopis dan subyektif-obyektif. Di tingkatan makro nampak bahwa upaya bela negara senantiasa dalam proses perubahan, yang dimotori dan didorong oleh pertentangan kepentingan. Kondisi ini, di samping mendorong upaya untuk meredakan dan mengakomodasi kepentingan, juga mendorong pembangunan kemampuan dan memperluas pertentangan. Di tingkatan mikro nampak bahwa tindakan manusia dalam upaya bela negara ini merupakan tindakan yang penuh arti, yaitu dari situasi internal yang memunculkan kesadaran diri sebagai subyek dan dari situasi eksternal dalam posisi sebagai obyek. Tindakan manusia dalam bela negara selama dikaitkan dengan tujuannya, tidak dilakukan secara langsung, tetapi didasarkan oleh makna hakikinya. "

"Balian Manak istilah lain dari dukun bayi atau dukun bersalin dalam kehidupan masyarakat Bali merupakan tenaga terpercaya dalam reproduksi dan pelayanan kebidanan. Mereka diminta bantuannya pada masa kehamilan, pertolongan persalinan serta mengurus dan melindungi ibu dan bayinya dalam masa nifas. Di Bali Balian manak pada umumnya pria yang berusia 45 tahun ke atas, dengan latar belakang cara mendapatkan keahlian secara turun-temurun, dengan berguru (aguru waktra) dan membaca lontar-lontar (usadha), serta merasa terpanggil melalui wahyu (wangsit) yang mereka dapatkan dari dewa-dewa atau kekuatan-kekuatan supranatural.Pada umumnya tingkat pendidikan Balian rendah, demikian pula pengetahuan mereka tentang obstetri dan ginekologi sangat rendah, jika timbul komplikasi atau kelainan-kelainan dalam kasus kehamilan mereka kesulitan untuk mengatasinya. Pengetahuan pedukunan yang dipraktekkannya terkait dengan konsepsi dan kepercayaan masyarakat tentang kehamilan serta konsepsi sehat sakit dan atribusi suatu penyakit dengan latar budaya masyarakat bersangkutan.Pada sisi lainnya keterbatasan sistem pelayanan kesehatan modern (Puskesmas) untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat memberikan alternatif bagi masyarakat untuk menetapkan pilihan dan kepercayaannya pada praktisi medis tradisional (prametra) dalam mendapatkan perawatan kesehatan. Intervensi Puskesmas dalam program pelatihan dan pembinaan terhadap Balian manak, merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan bekerjasama dengan Unicef; Pelaksanaan programnya melalui pendekatan Puskesmas (provider) terhadap prametra (resipien) untuk turut serta secara kooperatif dan kolabobatif meningkatkan sistem pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standard kesehatan.Evaluasi sosial merupakan suatu evaluasi atau penilaian terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dari sudut pandang masyarakat yang menjadi sasaran program; berlandaskan pada paradigma aksioma naturalistik, sehingga dikenal dengan "naturalistic evaluation ". Evaluasi naturalistik, berkenaan dengan suatu proses evaluasi yang diawali dengan masukan-masukan program (programme inputs), yang berpengaruh terhadap keluaran-keluaran program (programme outputs), memberikan konskuensi langsung terhadap akibat-akibat program (programme ffects) dan dampakdampak program (programme impacts). Evaluasi jenis ini disamping dapat mengungkapkan hasil-hasil program (out-come) berorientasi pada target (target oriented) seperti evaluasi yang dilakukan pada umumnya, juga dapat mengungkapkan tentang akibat dan dampak program.Penelitian ini menekankan pada pendekatan kualitatif (naturalistic) dengan menggunakan metode triangulasi. Dalam pada itu penggunaan pendekatan kualitatif menjadi lebih dominan, dengan ditunjang oleh metode kuantitatif, dalam upaya untuk dapat meningkatkan validitas dan trustworthiness. Temuan-temuan yang dapat diungkapkan berkenaan dengan hal tersebut, mencakup sistem pelayanan yang diberikan oleh 42 orang balian terlatih (Balian Kit), dengan mengintegrasikan pengetahuan tentang perawatan kesehatan modern dengan pengetahuan budaya pedukunannya. Integrasi sistem pelayanan kesehatan tersebut disamping berfungsi sebagai "label" bagi balian itu sandhi, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan dua jenis perawatan pada seorang balian.Walaupun perwujudan pengetahuan dan sikap dalam perilaku berkenaan dengan sistem pelayanan kesehatan modern tidak secara sempurna, namun dapat diintegrasikan dalam pengetahuan budaya pedukunan, terwujud sebagai perawatan sekala-niskala (fisik dan mental). Pengintegrasian pengetahuan baru dengan pengetahuan budaya pedukunan, yang dikonsepsikan sebagai perawatan sekala-niskala, merupakan suatu wujud keterpaduan model penjelasan suatu penyakit (explanatory model) dari dua sistem pelayanan kesehatan modern dan balian. Balian dengan Kit Dukun sebagai wujud keterpaduan tersebut memang diyakini oleh masyarakat, balian dan praktisi media modern dapat peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak.Berbagai macam kendala dan potensi (barrier-stimulant) yang ditemukan baik pada budaya provider maupun resipien, merupakan hambatan dalam "komunikasi inovasi kesehatan", yang dikenal dengan "komunikasi budaya". Hambatan-hambatan yang berasal dari budaya provider (dokter dan bidari Puskesmas) berkaitan dengan budaya profesionalisme dan birokratisme, merupakan hambatan mendasar yang menghambat terjadinya koordinasi dan kolaborasi program. Demikian pula ketidak mampuan provider dalam menterjemahkan program dengan bahasa, konsep-konsep dan simbol-simbol dalam budaya setempat, juga merupakan hambatan dalam komunikasi budaya. Dilain pihak kendala yang berasal dari budaya resipien (balian dan masyarakat) yang sering diungkapkan oleh praktisi medis, modern sebagai sifat yang kaku dan tertutup, kebodohan dan keterbelakangan, hambatan geografis dan ekonomi masyarakat, yang kalau dapat dipahami secara lebih baik dapat merupakan potensi dalam mengatasi kendala yang ada pada resipien itu sendiri.Pemantauan prosesual untuk menemukan hambatan dan kekurangan yang berasal dari organisasi birokrasi penyelenggara program (delivery system), demikian pula hambatan dan kekurangan dalam proses pencapaian program, berkenaan dengan pemahaman budaya resipien, menterjemahkan program dengan bahasa dan konsep yang dapat dipahami oleh balian, mengikut sertakan balian dalam organisasi instruktur pelaksanaan program serta melibatkan institusi formal dan informal di desa sebagai media dalam mensosialisasikan program. Pembenahan atau perbaikan-perbaikan kearah kelengkapan program tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh provider, berkenaan dengan beban tugas yang dikatan melebihi kemampuan (over-load), serta kontinuitas pendanaan yang tidak stabil, merupakan. hambatan dan kekurangan yang dialami oleh provider.Dampak program berkaitan dengan peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak, yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dikatakan terjadi peningkatan. Peningkatan ini terlihat dari komponen "status kesehatan" yang menggambarkan tingkat sehat, sakit dan mati dari penduduk. Komponen "status lingkungan" menggambarkan penataan lingkungan fisik, biologik dan sosiobudaya yang berpengaruh terhadap status kesehatan penduduk. Peningkatan status kesehatan dan status lingkungan terjadi relatif cepat, baik sebagai dampak langsung dari intervensi program maupun sebagai dampak dan program-program lainnya yang saling berhimpitan.Dalam pada itu partisipsi aktif masyarakat dalam peningkatan derajat kesehatan, baik dalam kehidupan diri, kelompok keluarga, serta dalam kehidupan masyarakat secara lebih luas, berpedoman pada falsafah hidup Tri Nita Karma (tiga cara untuk mencapai kesejahteraan hidup), serta penyebarluasan program-program kesehatan dengan menggunakan institusi-institusi formal dan informal di desa sebagai media komunikasi dan interaksi."

"Pendidikan merupakan sarana yang sangat strategis untuk menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Dapat dinyatakan demikian karena fungsi utama pendidikan itu adalah untuk mengembangkan manusia, masyarakat, dan lingkungannya. Oleh karena fungsinya yang sangat penting tersebut, maka setiap negara akan menyelenggarakan dan menata suatu sistem pendidikan nasional bagi warganegaranya dengan tujuan yang selaras dengan kepentingan nasional dan tujuan nasional negaranya. Namun, secara umum tujuan yang ingin diwujudkan melalui pendidikan yang diselenggarakan tersebut adalah dalam rangka upaya memelihara dan memuliakan negaranya, untuk menyiapkan warganegaranya menghadapi masa depan. Penyelenggaraan pendidikan nasional Indonesia didasarkan pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang pengaturannya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang No.2 tahun 1989 ini dinyatakan bahwa Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Mahaesa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta perasaan tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dalam kaitannya dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan keaadaran bela negara, dalam bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2/1989 ini dinyatakan sebagai berikut: pendidikan nasional mengusahakan pertama, pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kuslitasnya dan mampu mandiri, dan kedua, pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh yang mengandung kemampuan bangsa menangkal setiap ajaran, paham dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kedua kutipan yang dikemukakan di atas pada dasarnya menegaskan bahwa sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan tersebut merupakan alat dan tujuan yang amat penting dalam perjuangan mencapai tujuan dan cita-cita nasional bangsa dan negara Indonesia. Upaya ke arah ini juga nampak dalam GBHN hasil Sidang MPR 1988 (sebelum ada UU No.2 tahun 1989) yang menggariskan secara tegas bahwa: Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila bertujuan meningkatkan manusia Indonesia , yaitu manusia yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Mahaesa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh bertanggung jawab, mandiri, cerdas, terampil serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional juga harus mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta tanah air, mempertebal rasa kebangaaan dan rasa keeetiakawanan sosial. Sejalan dengan itu, dikembangkan iklim belajar dan mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya pada diri sendiri serta sikap dan perilaku yang inovatif dan kreatif. Dengan demikian, pendidikan nasional akan mampu mewujudkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. "