Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan menjadi sebuah masalah besar di negara Indonesia. Contoh kecilnya saja adalah pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II APaledang Bogor. Overcrowded tersebut berujung pada munculnya perlakuan kepada narapidana yang tidak manusiawi. Kemudian timbul masalahmasalah lain seperti perasaan tidak nyaman para penghuni Lapas karena harus saling tidur tumpang tindih dan berebut tempat tidur dan bahkan ada yang tidur dengan posisi jongkok, narapidana harus antre dan berebut mendapatkan air bersih untuk MCK, timbulnya penyakit menular, pertemuan dengan keluarga pembesuk sangat terbatas, terjadi prisonisasi, kerusuhan, kekerasan dan sebagainya. Dengan kondisi seperti itu, pembinaan yang efektif untuk mengintegrasikan kembali narapidana ke masyarakat tentu menjadi tujuan yang sangat sulit dicapai.Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Paledang Bogor sudah melakukan berbagai upaya namun juga harus didukung dengan upaya yang lebih struktural, sistematis dan lebih besar lagi untuk mengatasi overcrowding.Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan studi kasus melalui studi literatur, observasi dan wawancara. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyebab overcrowded dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Paledang Bogor adalah bahwa Lapas ini tidak hanya menampung narapidana yang divonis dari Pengadilan Negeri Bogor tetapi juga dari vonis Pengadilan Negeri Cibinong dan Depok yang dimana tiap-tiap pengadilan negeri tersebut tidak memperhatikan keluaran putusan yang banyak menjatuhkan pidana penjara, kemudian karena tidak berjalan dengan baik upaya mengatasi overcrowded seperti program pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat kemudian tempat rehabilitasi narkoba yang ditempatkan di Lapas tersebut dan bercampurnya Lapas dengan Rutan.Sehingga penelitian ini juga menyimpulkan bahwa ada beberapa persiapan yang perlu dilakukan terkait upaya pembaharuan pemidanaan dan pemasyarakatan nantinya, mulai dari persiapan sumber daya aparat Sistem Peradilan Pidana, terkait sarana dan prasarana, serta kesediaan dari masyarakat sendiri untuk menerima kebijakan ini sebagai pidana alternatif.

---

Prisons overcrowding becomes a major problem in Indonesia. The example is Correctional Institution of Paledang Bogor. Overcrowding led to the emergence of the treatment of prisoners inhuman treatment. Then comes other problems such as uncomfortable feeling of the occupant prisons because they have each other to sleep overlapping and scramble the bed and there is even with a squatting position, the prisoners have to queue and scramble to get clean water for the toilets, bad circulation for fresh air, the emergence of infectious diseases, the limited to meetings with family, prisonization, riots, violence and so on. With such conditions, effective formation to reintegrate prisoners into society would be a very difficult to achieve.

To overcome these problems, Correctional Institution of Paledang Bogor has made various efforts, but also must be supported by the efforts of more structural, systematic and even more to cope with overcrowded.This research uses statute approach and case study through the study of literature, observation and interviews. From this study it can be concluded that the cause of overcrowded in the Correctional Institution of Paledang Bogor is that the correction is not only accommodates prisoners convicted by Court of Bogor but also of the verdict of the District Court of Cibinong and Depok which is each courts do not pay attention of the output decision that to much impose imprisonment sanction, then because it do not go well tackling overcrowded as program administration of Parole and a drug rehabilitation which is placed in Correctional Institution of Paledang Bogor and the cause which is not less important is the Correctional Institutionof Paledang Bogor also has the jail on it.

So this study also concludes that there are some preparations that need to be done related to sentencing and correctional reform efforts in the future, ranging from the preparation of the resource officers of Criminal Justice System, relating fascilities and infrastructure as well as the willingness of the community itself to accept this policy as an alternatives punishment."

"Pemahaman Konsep Pemasyarakatan sampai saat ini masih tetap dianggaphanya sebagai hukuman. Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai ujung tombakpelaksanaan asas pengayoman tidak dapat melindungi derajat kemanusiaan serta tidakdapat mengedepankan perlindungan hak - hak Narapidana Anak. Hal ini terlihat daribanyaknya penyimpangan - penyimpangan yang terjadi di sebahagian besar LembagaPemasyarakatan Anak dalam pelaksanaan hak - hak Narapidana Anak.Penelitian ini mempunyai 3 (tiga) permasalahan, yaitu : bagaimana pelaksanaan hak -hak Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang, kendala - kendalaapa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan hak - hak Narapidana Anak, danbagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam mewujudkan tujuan SistemPeradilan Pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (penelitiankepustakaan) dan Empiris (penelitian lapangan).Kesimpulan dari penelitian ini bahwa tujuan utama Lembaga Pemasyarakatan Anakyaitu untuk merehabilitasi dan meresosialisasi Narapidana Anak berdasarkan nilai -nilai yang terkandung dalam Pancasila, masih jauh dari cita - cita yang diharapkan. Halini dikarenakan minimnya kemampuan infrastruktur pendukung sarana dan prasaranapembinaan, serta minimnya dukungan dari keluarga dan masyarakat serta instansipemerintah yang lain. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyarankan bahwa jikaingin menerapkan pemasyarakatan sebagai tujuan pemidanaan, yang memandangNarapidana Anak sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat makainfrastruktur Lembaga Pemasyarakatan Anak harus ditingkatkan secara maksimal.

---

Rehabilitation Concept understanding up until now is still considered as a penalty

only. Children Correction Services as the spearhead on the implementation of care basis has

not been able to protect the humanity level as well as not able to prioritize the Child

Convict’s rights. This is seen from the many deviations occurring in the majority of

Children Correction Services on the performance of Child Convict’s rights. This research

has 3 (three) problems, they are : how the Child Convict’s rights implementations in

Tangerang Children Correction Services, what are the obstacles found in the Child

Convict’s rights implementation, and what is the role of Children Correction Services in

manifesting the objectives of Criminal Justice System. This research uses normative

research method (library research) and empirical research method (field research).

The conclusion from this research is that the main objective of Children Correction

Services to rehabilitate and re-socialize Child Convicts based on the values contained in

Pancasila is still far from the expected aims. This is resulted from the lack of infrastructures

supporting the facilities and infrastructures for the care as well as the lack of supports from

the family and society also from other governmental institutions. Based on the above

mentioned descriptions, therefore the writer recommends that if we do want to apply the

rehabilitation as the objective of this criminal punishment, considering the Child Convicts

as God’s creature, individual and member of society, then the infrastructures of this

Children Correction services must be improved to its maximum measure."

"Perlindungan terhadap pekerja di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan buruh dalam bidang kesehatan reproduksi. Di dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menjelaskan bahwa tidak ada pembedaan dalam hal memperoleh kedudukan dan kesempatan dalam bidang pekerjaan, oleh karena itu dalam hal perlindungan pun antara perempuan dan laki-laki harus diberikan tanpa adanya perbedaan gender. Kesehatan reproduksi merupakan hak yang harus diberikan bagi perempuan tidak terkecuali bagi tenaga kerja perempuan. Seseorang yang bekerja harus diberikan suatu perlindungan yang baik bagi kesehatan reproduksinya, baik perlindungan pada saat haid, pada saat hamil dan pemberian waktu menyusui. Disinilah peranan dari Pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk secara bersama-sama duduk dalam satu meja guna membahas pelaksanaan dari perlindungan terhadap kesehatan dan hak-hak reproduksi tenaga kerja perempuan. Peranan peraturan yang jelas dan penjatuhan sanksi yang tegas juga akan memberikan dampak terhadap pelaksanaan perlindungan kesehatan reproduksi sehingga peraturan yang ada saat ini sebaiknya harus dilakukan berbagal revisi yang dikondisikan dengan keadaan perburuhan saat ini."

"Secara teori, pranata lepas bersyarat dapat dijadikan salahsatu upaya bagi untuk memasyarakatkan narapidana. Namun,dalam prakteknya, untuk dapat mencapai tujuan ini,diperlukan adanya pelaksanaan pengawasan yang efektif. Darisegala hal yang menyangkut lepas bersyarat, aspekpengawasan adalah hal yang paling esensial. Peraturan utamamengenai pranata ini, yaitu KUHP justru tidak mengatursecara jelas bagaimana pengawasan ini harus dilakukan. Samahalnya dengan Rancangan KUHP, yang jika dibandingkan denganKUHP tidak mengalami perubahan pengaturan mengenai pranataini. Pengaturan mengenai hal tersebut ada dalam peraturanperaturanyang lebih khusus, yang memang mengatur dengancukup rinci oleh siapa dan bagaimana pengawasan tersebutharus dilakukan. Namun patut disayangkan karena di dalamnyatidak menegaskan bahwa cara pengawasan tersebut mengandungunsur keharusan yang menyebabkan dalam praktek carapengawasan yang telah digariskan ini tidak dijalankansebagaimana mestinya. Pada kenyataannya, tidak hanya haltersebut yang menjadi penghalang. Kurangnya dana yangtersedia dan keberadaan aparat pengawas yang kurangkompeten dan bertanggungjawab juga menjadi faktorpenghambat yang tak kalah besarnya bagi berhasilnya pranatini. Di LP Paledang Bogor misalnya, setiap tahunnya cukupbanyak narapidana yang mendapatkan lepas bersyarat dantidak satupun terjadi pencabutan kembali. Namun, ketiadaanpencabutan ini tidak dapat dijadikan jaminan bahwa prosespemasyarakatan narapidana melalui pranata ini berhasildengan baik, dikarenakan pengawasan yang dilakukan tidakberjalan sesuai dengan peraturan yang ada."

"Prisons conditions in Indonesia"

"Stigma yang diperoleh sebagai akibat dari sistem peradilan pidana, ternyata tidak hanya berdampak negatif terhadap narapidana sendiri tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas yaitu terhadap keluarga narapidana. Perlu adanya suatu upaya untuk mengurangi bahkan menghilangkan stigma yang ada pada narapidana, sehingga tidak memberikan dampak negatif kepada keluarga maupun dirinya sendiri. Teori labeling digunakan sebagai dasar dari stigma, yaitu adanya suatu kelompok yang membuat peraturan kemudian terjadi penyimpangan, sehingga orang tersebut mendapat cap sebagai pelanggar. Adanya dampak yang lebih luas terhadap keluarga narapidana, maka muncul permasalahan dalam penelitian yaitu dampak apa yang diterima oleh keluarga dan bagaimana upaya untuk mengurangi dampak buruk stigma narapidana terhadap keluarganya. Penelitian ini berbentuk deskriptif analistis. Metode yang digunakan ialah metode kepustakaan yang bersifat normatif yuridis. Peneliti menggunakan data sekunder dengan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan dan data primer melalui wawancara menggunakan pedoman wawancara terhadap narapidana, keluarga narapidana dan masyarakat. Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa pihak keluarga tidak hanya kehilangan seorang anggotanya yang menjadi narapidana, tetapi juga mereka merasakan dampak dari cap buruk yang diberikan kepada narapidana berupa tekanan secara psikologis seperti adanya rasa malu. Terlebih lagi ketika kejahatan yang dilakukan adalah perkosaan, karena tidak hanya dipandang sebagai perbuatan jahat dengan kekerasan, tetapi juga adanya unsur moral di dalamnya. Dengan adanya permasalahan yang lebih luas mengenai akibat pemidanaan, maka diperlukan suatu usaha untuk mengatasinya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan resosialisasi narapidana, seperti asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Upaya resosialisasi tersebut diharapkan dapat membantu menunjukkan bahwa narapidana telah menjadi baik dan menyadari kesalahannya, dengan itu maka stigma buruk sebagai orang yang jahat dapat berkurang. Restorative justive sebagai suatu paradigma baru dalam penyelesain perkara pidana, diharapkan juga dapat membantu untuk mengurangi atau bahkan dapat menghilangkan stigma.

---

Stigma obtained as a result of the criminal justice system, was not only has negative impact in the inmates (prisoner) themselves but also result in broader impact on family of prisoner himself. it requires an attempt to reduce or even eliminate the stigma that exist in the prisoner, so that no negative impact to the family and himself. theory of labeling is used as the basis of the stigma that is the existence of a group of people that established rules and then there is a violation, so that the person is labeled as a violator. existence of wider impact on families of prisoner, then a problem arise in the research, namely what impact are received by the family and what effort to reduce the adverse impact of prisoner stigma to his family. This research is descriptive analytical.

The method used is a normative juridical literature. researcher uses secondary data with the data collection tools in the form of library research and primary data through interviews using interview guideline to prisoner, prisoner families and communities. this research come to a conclusion that the family does not only loss a family member who becomes a prisoner, but also the feel the effect of bad labeling given to prisoner in the form of psychological pressure such as a embarrassment. Moreover, when the crime committed was rape, because rape is not only viewed as act of evil with violence, but also there is a moral element in it. With the existence of a broader problem regarding the conviction consequence, it would required an effort to overcome them. One of efforts that can be done is to conduct resocialization of prisoner, such as assimilation, parole and taking leaves before the release. The resocialization effort is expected to help demonstrating that the prisoner has been better and realized his wrongdoing, with that then the bad stigma as an evil person can be reduced. Restorative justice as a new paradigm in the settlement of criminal cases, can also help to reduce or even eliminate the stigma."