Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan skripsi ini dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan sifat penelitian deskriptif-evaluatif. Penerbitan bank garansi dalam rangka proyek sering dalam dunia bisnis Indonesia. Atas penerbitan bank garansi tersebut, bank umum konvensional berpotensi terkena risiko kredit, risiko operasional, risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko hukum dan risiko likuiditas. Upaya meminimalkan risiko melalui penerapan prinsip kehati-hatian. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pengaturan hukum tentang prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek oleh bank umum konvensional dan penerapan ketentuan hukum tersebut pada Bank X ? Prinsip kehati-hatian atas penerbitan bank garansi dalam rangka proyek oleh bank umum konvensional diatur pada pasal 1820-1850 KUHPer, UU Perbankan, UU Bank Indonesia, UU Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, SK Dir BI tentang Pemberian Garansi oleh Bank, SK Dir BI tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, PBI tentang BMPK, PBI tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, dan PBI tentang Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Bank X tidak memberikan informasi lisan yang tidak lengkap tentang jangka waktu penjaminan dan tidak menerapkan actual default. Bank X melanggar PBI tentang Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan Undang-Undang Perbankan.

---

This thesis uses research literature method and descriptive-evaluative type. Bank

guaranty within framework of project often is issued in Indonesia's business. Because a conventional commercial bank can be affected by credit risk, operational risk, reputation risk, obedience risk, law risk and liquidity risk. Risks can be minimized by implementation of prudential principle. The problem are what is rule of law about prudential principle when a conventional commercial bank is issuing a bank guaranty within framework of project and how is the implementation of it at Bank X. Prudential principle when conventional commercial bank is issuing a bank guaranty within framework of project can be found in article 1820-1850 KUHPer, Banking Law, Bank Indonesia Law, Traffic Act and the Foreign Exchange Rate System, SK Dir BI on the Granting of Guarantees by the Bank, SK Dir of Liability BI Formulation and Implementation of Bank Credit Policy for Commercial Banks, PBI granting Credit Limit, PBI on the Transparency of Information Products and Uses, and PBI about Anti Money Laundering Program Implementation and Prevention of Terrorism Financing for Commercial Bank. Based on research is done, Bank X do not give information about time span of guaranty fully and do not apply actual default system. Bank X violates PBI on the Transparency of Information Products and Uses and Banking Law."

"Perbankan nasional berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama UKM dan koperasi. Salah satu faktor yang membuat sistem perbankan nasional keropos adalah akibat perilaku para pengelola dan pemilik bank yang mengabaikan prinsip kehati-hatian. Commonwealth Bank dikenal sebagai PTBC merupakan anak perusahaan Commonwealth Bank of Australia dengan fokus usahanya menumbuhkan bisnis UKM. Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) pengaturan prinsip kehati-hatian dalam UU Perbankan dan (2) penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit untuk UKM oleh PTBC yang dituangkan dalam perjanjian kredit. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Obyek penelitian adalah prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit PTBC. Data dikumpulkan dengan dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian adalah: UU Perbankan mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam Pasal 2, 8, 10, 11, 29 ayat (2), (3), dan (4). Lebih lanjut, prinsip kehati-hatian tersebar dalam berbagai peraturan. PTBC melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta memiliki pedoman tersendiri dalam melaksanakan usahanya. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang diaplikasikan dalam perjanjian kredit oleh PTBC mencakup: kewajiban penyusunan dan pelaksanaan perkreditan, batas maksimum pemberian kredit, penilaian kualitas aktiva, sistem informasi debitur, penerapan prinsip mengenal nasabah.

---

National bank functions to empower people and all of the national economy, especially small and medium enterprises (SMEs) and cooperatives. One factor that makes the national banking system loss is due to the behavior of bank managers and owners who ignore the prudential principle. Commonwealth Bank known as PTBC is a subsidiary of Commonwealth Bank of Australia focus on growing SME business. This study aims to find out (1) regulation of the prudential principle in the Banking Act and (2) application of the principle of prudential banking in SMEs lending by PTBC set forth in the credit agreement. This research is a normative juridical literature. Object of research is the principle of prudence in lending PTBC. Data collected with the documentation and interviews.

The result is: the Banking Act regulating the prudential principle in Article 2, 8, 10, 11, 29 paragraph (2), (3), and (4). Furthermore, the principle of prudential are regulated in various laws. PTBC will conduct its operations under the provisions of the legislation and has its own guidelines in conducting its business. Implementation of the precautionary principle is applied in the credit agreement by PTBC include: the preparation and implementation of credit obligations, legal lending limit, the assessment of asset quality, debtor information system, the application of the principle of Know Your Customer."

"Skripsi ini membahas mengenai fungsi jaminan sebagai pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia. Latar belakang munculnya tema skripsi ini yaitu Tingginya risiko yang dihadapi oleh bank syariah dalam memberikan pembiayaan mudharabah mengharuskan bank syariah untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan Bank Muamalat adalah dengan penerapan jaminan dalam pembiayaan mudharabah. Hal ini agak berbeda dengan prinsip utama pembiayaan mudharabah yang mengutamakan prinsip kepercayaan.Adapun pokok permasalahan skripsi ini mengenai fungsi jaminan dalam pembiayaan mudharabah dan pelaksanaan jaminan di Bank Muamalat Indonesia. Metode yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah dengan metode penelitian normatif.Hasil dari skripsi ini adalah fungsi jaminan dalam pembiayaan mudharabah adalah sebagai bentuk tanggungjawab mudharib kepada shahibul mal. Jaminan ini bukan untuk memastikan kembalinya modal, tetapi untuk menjaga bahwa kinerja mudharib sesuai dengan syarat-syarat kontrak, tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran. Dalam penerapan jaminan di Bank Muamalat Indonesia pada dasarnya hampir sama dengan yang diterapkan di Bank Konvensional, hanya terdapat perbedaan pada proses pencairan jaminan.

---

This thesis discusses about implementation of the function of security as prudential principle in financing is in Bank Muamalat Indonesia. Background theme of this thesis is the emergence of high risks faced by banks in providing sharia bank financing is required to apply the prudential principle. One application of the prudential principle by the Bank Muamalat is to guarantee the implementation of financing. This is quite different with the main principles of financing is a priority to the principle of trust.The main problem of this thesis about the function of collateral in the financing or profit and guarantee the implementation of the Bank Muamalat Indonesia. The method used in the manufacture of this thesis is normative research methods.The results of this thesis is the function of collateral in the form of financing is as mudharib responsibility to shahibul maal. This guarantee is not to ensure the return of capital, but to maintain that performance mudharib accordance with the terms of contract, fraud and violations do not occur. In the application of collateral at Bank Muamalat Indonesia is basically similar to those applied in conventional bank, only there is a difference in the disbursement process guarantees."

"

Dalam arti yang lebih kompleks sekaligus sederhana, abuse (abnormal use) of power dapat dimaknai sebagai sebuah akibat dari gagalnya pengendalian internal (internal control). Di dalam industri perbankan sendiri, prinsip kehati-hatian (prudential principle) merupakan patokan utama dalam pembentukan dan pemeliharaan hubungan antara Bank dengan masyarakat. Kendati direksi dan komisaris memikul tanggungjawab hukum dengan porsinya masing-masing, namun terdapat batasan-batasan tertentu mengenai kapan direksi dan komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas risiko dari keputusan atau tindakan pengawasan yang telah diambilnya. Dengan demikian direksi dan komisaris dapat lebih leluasa dalam mengambil keputusan bisnis maupun aksi-aksi korporasi dalam kegiatan usaha perbankan. Namun pada praktiknya, ketika dihadapkan pada kasus dugaan kejahatan perbankan, Majelis Hakim tidak selalu mempergunakan konsep Business Judgement Rule (BJR) sebagai  immunity doctrine bagi direksi untuk menangkis tuduhan White Collar Crime yang ditujukan atas keputusan atau tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh direksi dan komisaris. Hal ini menyebabkan kesenjakan antara das sein dengan das solen. Sehingga disini diperlukan sebuah penelitian dalam bentuk tesis, dengan identifikasi masalah yaitu; Pertama, Bagaimana penerapan Prudential Principle dalam pemberian kredit di Indonesia?. Kedua, Bagaimana penerapan prinsip Business Judgement Rule dalam memeriksa dan memutus kasus dugaan tindak pidana perbankan di Indonesia?  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.

Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa ketika keputusan atau tindakan pengawasan yang dilakukan oleh direksi dan komisaris tersebut telah didasari iktikad baik (good faith), pengambilan keputusan telah memperhatikan kepentingan perusahaan (fiduciary duty), berdasarkan pengetahuan/data yang memadai (informed basis), tidak dilakukan untuk berhambur-hambur (duty of care) dan tidak didasarkan pada kepentingan pribadi (loyalty), serta penuh dengan tanggungjawab, maka seharusnya Direksi berhak atas immunity doctrine.

 

---

In a more complex and at the same time simple, abnormal use of power can be interpreted as a result of the failure of internal control. Within the banking industry itself, the principle of prudence is the main benchmark in the formation and maintenance of relations between the Bank and the public. However, in practice, when faced with cases of suspected banking crime, the Panel of Judges does not always use the concept of the Business Judgment Rule as the immunity doctrine for the directors to fend off alleged criminal acts aimed at decisions or supervisory actions that have been carried out by the board of directors and commissioners. This causes a gap between them. So that we need a research in the form of a thesis, with problem identification; First, how is the application of the precautionary principle in lending in Indonesia? Second, how is the application of BJR principles in examining and deciding cases of suspected banking crime in Indonesia?

The research method used is a normative juridical research method, with descriptive analytical research specifications.

From the results of this study, it is concluded that when the decisions or supervisory actions taken by the directors and commissioners are based on good faith, have taken into account the interests of the company, are based on adequate knowledge / data, are not wasting and are not on personal interests, and are full of responsibility, then BJR can be applied.

 

"

"Sebagai usaha untuk meningkatkan perekonomian nasional, diharapkan Devisa Hasil Ekspor dikelola oleh perbankan nasional menggunakan kegiatan trust, yang juga tidak menutup kemungkinan untuk mengelola harta non Devisa Hasil Ekspor. Namun, dalam melakukan kegiatan trust ini ada terdapat berbagai risiko sehingga bank harus bertindak penuh kehati-hatian. Untuk itu, skripsi ini membahas mengenai pengaturan hukum prinsip kehati-hatian pada kegiatan penitipan dengan pengelolaan (trust) dan penerapannya pada salah satu bank di Indonesia yaitu Bank X. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan bentuk penelitian deskriptif analitis.Hasil dari penelitian menyatakan bahwa pengaturan prinsip kehati-hatian pada kegiatan trust tidak diatur secara khusus sehingga mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan dimana dalam pelaksanaannya Bank X telah menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun terdapat salah satu ruang lingkup prinsip kehati-hatian yang belum dilaksanakan.

---

In an effort to increase the national economic, Foreign Exchange Export Proceeds is expected to be managed by national bank using the bank business activity in the form of trust (trust activity), which is not rule the possibility to manage non Foreign Exchange Export Proceeds assets either. However, in conducting trust activities there are various risks so that banks must act very carefully and prudent. Therefor, this thesis discusses about the regulations of prudential banking principle for trust activity and the implementation in one of the Indonesian bank, Bank X. This type of research is a library research which produces descriptive analytical research.

The result stated that the regulations of prudential banking principle for bank business activity in the form of trust are not regulated in the specific regulation so that the regulations refer to various regulations where Bank X has implemented the prudential banking principle in trust activity based on the applicable regulations, eventhough there is some prudential standard which has not been implemented."