Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas perlindungan hukum rahasia dagang dalam perjanjian waralaba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rahasia dagang sangat penting dilindungi dalam bisnis waralaba, karena dalam suatu bisnis waralaba dapat diketahui rahasia dagang pemilik hak (pemberi waralaba), sehingga potensi terungkapnya rahasia dagang dalam suatu bisnis waralaba menjadi besar. Tidak hanya terbatas pada pihak pemberi dan penerima waralaba saja, melainkan juga karyawan masing-masing pihak. Mengingat pentingnya perlindungan rahasia dagang dalam perjanjian waralaba, maka perjanjian waralaba haruslah dibuat secara komprenhensif. Perjanjian tersebut tidak hanya harus dapat menjamin perlindungan rahasia dagang pada saat berlangsungnya perjanjian namun juga pada saat setelah perjanjian tersebut berakhir. Berdasarkan hal-hal tersebut, perjanjian waralaba hendaknya memuat klausulaklausula sebagai berikut: Secara spesifik menyatakan dalam perjanjian waralaba bahwa setiap hal yang terindikasi sebagai rahasia dagang milik pemberi waralaba dalam kaitannya dengan bisnis waralabanya dilisensikan kepada penerima waralaba dan tidak untuk dijual; Memasukkan klausula non-disclosure, noncompete, dan non-solicitation agreement dalam perjanjian waralaba dan juga perjanjian kerja terhadap karyawan masing-masing pihak; Memasukkan klausula yang mewajibkan penerima waralaba mengembalikan benda-benda yang terindikasi sebagai rahasia dagang milik pemberi waralaba secepatnya setelah perjanjian berakhir.

---

This Thesis studies the trade secret law protection on a franchise agreement. This research uses library research method with secondary data as its data resources. Result from the research shows that trade secrets is very important to be protected on a franchise business system, because through a franchise business system, trade secret that was owned by the rights owner (franchisor) can be revealed, therefore the possibility of trade secrets being revealed is very high. Not only limited to the franchisor and the franchisee, but also to employees as well. Considering that trade secret protection is very important on a franchise business system, a franchise agreement must be made in a comprehensive way. The agreement must guarantee trade secret protection not only in the moment in which the agreement was made but also in the moment when the agreement has ended.

According to things explained beforehand, a franchise agreement should provide provisions as follows: specifically state in the franchise agreement that any item indicates as the franchisor?s trade secret in its relation to the franchise business system are being licensed to the franchisee as opposed to being sold; includes non-disclosure, non-compete and non-solicitation provisions; includes specific provisions that require the immediate return of any of the franchisor?s trade secret after the end of the agreement."

"Globalisasi atau pasar bebas terjadi paling lambatsebelum tahun 2020. Pasar yang sangat potensial ini akanmemungkinkan usaha restoran berkembang dengan pesat.Kemampuan pelaku usaha dalam bersaing akan tergantung padamekanisme pasar bebas. Untuk melihat sejauh mana kesiapanpara pelaku usaha nasional dan efektivitas dari rahasiadagang, Penulis mengadakan penelitian pada beberapa restoran.Antara lain, tiga rumah makan Padang di Jakarta (RestoranNatrabu, Simpang Raya serta Sari Bundo) dan satu restoran fastfood yang masuk ke Indonesia dengan sistem waralaba,Kentucky Fried Chicken. Dalam penelitian yang menggunakanmetode empiris dengan analisa kualitatif, Penulis menemukanfaktor-faktor penghambat sosialisasi rahasia dagang padarestoran Padang yakni, kurangnya pengetahuan pelaku usahabahwa resep masakan adalah bagian dari rahasia dagang yangdilindungi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang RahasiaDagang, adanya kepercayaan dalam diri pelaku usaha restoranPadang bahwa rasa dan mutu makanan Padang tergantung darijuru masaknya, ikatan kekeluargaan yang kuat pada masyarakatSumatera Barat dan azas keterbukaan yang dianut. Faktor-faktortersebut menyebabkan pelaku usaha restoran Padang kurangmenganggap penting upaya melindungi kerahasiaan resep masakan.Padahal rahasia dagang yang diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, memilikiperanan besar untuk membantu mengembangkan dan memperluasusaha dengan sistem waralaba. Kemampuan rahasia dagang sebagaikunci sukses usaha clapat dilihat dengan jelas pada restoranKentucky Fried Chicken, yang merupakan restoran fast foodnomor satu di dunia. Strategi yuridis ini akan lebih efektifjika perjanjian waralaba yang memberikan hak untukmemanfaatkan rahasia dagang kepada penerimanya, dikukuhkankedalam akta otentik. Dengan begitu, para pelaku restoranPadang akan lebih mudah untuk melakukan penetrasi pasar dalamdan luar negeri."

"Dasar dari pelaksanaan bisnis franchising adalah adanya perjanjian. Perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang menandatanganinya. Hal ini yang mengikat para pihak untuk melaksanakannya. Dengan keluasan isi perjanjian dan penerapannya maka timbullah pertanyaan mengenai posisi tawar franchisee terhadap franchisor dalam perjanjian franchise, kemudian mengenai perlindungan hukum yang memadai bagi franchisee dalam perjanjian franchise serta pertanyaan mengenai kebutuhan akta otentik dalam perjanjian franchise (Waralaba).Metode penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang menitikberatkan pada studi kepustakaan, dimana yang diteliti adalah ketentuan franchise (Waralaba) berdasarkan literatur yang ada. Penelitian ini dilihat dari sudut bentuknya. adalah penelitian preskriptif karena ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai upaya apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah berkenaan dengan ketidakseimbangan posisi dalam pembuatan perjanjian Franchise (waralaba).Dengan telah adanya perjanjian perjanjian baku yang telah rinci, pihak franchisee hanya dapat menandatanganinya sehingga terjadi ketidakseimbangan posisi tawar. Sebagai bentuk upaya perlindungan hukum para pihak dalam perjanian franchise maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1997 tentang waralaba maupun Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.259/MPP/KEP/7/1997 tanggal 30 Juli 1997. Kerap terjadi hal-hal yang melanggar PP ini seperti penggunaan bahasa asing dalam perjanjian. Hal ini disebabkan ketidak tahuan para pihak, ataupun memang disengaja demikian untuk menekan pihak franchisee. Tidak jarang pihak franchisor menggunakan jasa konsultan hukum yang juga tidak mengerti mengenai franchise. Dengan perjanjian franchise dibuat secara otentik maka diharapkan pada saat negosiasi dan penandatanganan, Notaris yang menanganinya dapat memberikan masukan dan keseimbangan kedudukan bagi kedua belah pihak. Ditekankan bagi kedua belah pihak sebab seorang Notaris tidak boleh berpihak. Tidak seperti dengan konsultan hukum yang melindungi hanya kliennya, disini yang menjadi klien notaris adalah para pihak sehingga notaris harus dan wajib melindungi para pihak tersebut."

"ABSTRAKPerkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang maju dengan pesat, mengakibatkan peningkatan persaingan dalam perdagangan. Informasi rahasia atau rahasia dagang merupakan sumber pasokan dan komoditi berharga serta menjadi tumpuan kegiatan industri dan komersial telah dijadikan sebagai aset perusahaan dan dijaga ketat kerahasiaannya oleh pemilik informasi. Untuk melindungi informasi rahasia tersebut Negara-negara seperti Australia dan Amerika serikat mengeluarkan peraturan khusus yang mencangkup perlindungan terhadap informasi rahasia yang disebut sebagai Uniform Trade Secrets Act. Dengan diratifikasinya Protokol Madrid, dan bergabungnya Indonesia di perdagangan dunia atau Agreement Estabilishing The World Trade Organization maka Indonesia harus membuat suatu mekanisme perlindungan rahasia dagang yang memadai, hal ini dapat dipelajari dalam sistem perlindungan rahasia dagang di Negara lain. Indonesia wajib mempelajari mengenai perlindungan terhadap rahasia dagang dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan penerapan peraturan tersebut sebagaimana dalam contoh duduk perkara Maggbury Pty Ltd v Hafele Australia Pty Ltd (2001) 210 CLR 181. Pembentukan World Trade Organization dilakukan dalam di Marakesh, Maroko pada tanggal 15 April 1994 dan disahkan melalui Undang-undang No.7 Tahun 1994 pada tanggal 2 November 1994. Konsekuensi keikutsertaan itu adalah bagaimana mempersiapkan para pengusaha Indonesia agar mampu melakukan persaingan jujur dan sehat dalam pasar global. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah sistem perlindungan rahasia dagang? Bagaimanakah penegakkan pada perlindungan rahasia dagang di Australia dan Amerika Serikat? Bagaimanakah penerapan penegakkan pada perlindungan rahasia dagang? Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih memerlukan penambahan dan perbaikan peraturan menjadi lebih komperhensif sebagaimana dapat dipelajari dari Australia dan Amerika Serikat. Penerapan penegakkan pada perlindungan rahasia dagang sebagaimana dalam kasus Maggbury Pty Ltd v Hafele Australia Pty Ltd Tahun 2001 dapat dijadikan acuan dalam penerapan penegakkan pada perlindungan rahasia dagang di Indonesia khususnya terhadap para penegak hukum dimana perlindungan terhadap rahasia dagang berakar kepada perjanjian kerahasiaan antara para pihak.

---

ABSTRACTThe development of science, technology and the information advanced by leaps and bounds, resulting in increased competition in the trade. Confidential information or trade secrets are a source of valuable commodity supply and as well as being the object of an industrial and commercial activities have been made as the company's assets and closely guarded secret by the owner of the information. To protect the confidential information of countries such as Australia and the United States issued special regulations, which encompassed the protection of confidential information is referred to as the Uniform Trade Secrets Act. The Ratification of Madrid Protocol, and the admission of Indonesia at the World Trade Agreement or The World Trade Organization then Indonesia must make a trade secret protection mechanism that is adequate, it can be learned in trade secret protection system in other countries. Indonesia must learn regarding the protection of trade secrets in the form of legislation and the application of the regulation, as in the example of case Maggbury Pty Ltd v Hafele Australia Pty Ltd (2001) 210 CLR 181. The establishment of the World Trade Organization done in Marrakech, Morocco on 15 April 1994 and ratified through law No. 7 of 1994 on November 2, 1994. The consequences of that participation are how to prepare Indonesia entrepreneurs in order to be able to do honest and healthy competition in the global market. The writing of this thesis is using research methods in library with secondary data as the source of the data. The main issues are how does trade secret protection system? How does enforcement of the law on the protection of trade secret held in the United States and Australia? How is the application of enforcement of the law on the protection of trade secret protection? As a result of the research it can be concluded that Indonesia needs additions and improvements to the regulations becoming more comprehensive as can be learned from Australia and the United States. The enforcement of the law on the protection of trade secret protection as in the case of Maggbury Pty Ltd v Hafele Australia Pty Ltd in 2001 can be reference in the enforcement of the law on the protection of trade secret protection in Indonesia, especially against law enforcers in which protection against the trade secret has its roots to the confidentiality agreement between the parties."

"Perlindungan atas informasi rahasia atau lebih dikenal dengan istilah rahasia dagang, di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Undang-undang tersebut sangat singkat dan padat,dibandingkan peraturan perundangan di bidang HKI lainnya. Akibatnya berpotensi untuk menimbulkan berbagai intepretasi dan ketidakjelasan bagi pelaku industri di lapangan. Fakta menunjukkan, perlindungan atas rahasia dagang ini menjadi semakin penting akhir-akhir ini sejalan dengan perkembangan trend bisnis yang menuju ke arah bisnis yang berbasis informasi.Informasi yang dirahasiakan menjadi aset perusahaan yang penting dan harus dijaga agar tidak jatuh ke tangan saingan bisnisnya. Permasalahan muncul akibat pengaturan perlindungan rahasia dagang dalam undang-undang yang tidak cukup memadai sehingga mengakibatkan ketidakjelasan dari kalangan industri tentang bagaimana bentuk nyata dari melindungi sebuah informasi rahasia,dan apa yang harus dilakukan untuk menghindari persaingan curang, dsb. Pengelolaan Rahasia Dagang menjadi kebutuhan dan sangat penting untuk dilakukan oleh perusahaan, industri, atau pelaku bisnis lainnya, sebab banyak keuntungan dan manfaat yang akan diperoleh. Salah satunya adalah sang pemilik suatu rahasia dagang dapat mencegah penggunaan yang tidak sah atau pengungkapan yang dilakukan oleh seseorang yang memperoleh rahasia dagang tersebut melalui cara-cara yang tidak layak.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif dan didukung dengan data yang relevan. Hasilnya, dikaji dari aspek hukum ekonomi perlindungan atas Rahasia dagang merupakan aset bisnis yang dapat digunakan sebagai alat untuk menghindari persaingan curang. Sementara, kegiatan sosialisasi tentang Rahasia Dagang harus terus menerus dilakukan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Untuk lebih memperjelas ,pelaksanaan Undang-Undang Rahasia Dagang perlu diusulkan Peraturan Pemerintah yang mengaturnya."