Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 138109 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
F.M. Karina Citra
"Dengan semakin meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap sinetron Indonesia maka rumah produksi dalam negeri berlomba-lomba untuk dapat menghasilkan suatu produksi sinetron yang bermutu dan menarik minat masyarakat. Saat ini jenis sinetron keluarga sangat diminati oleh masyarakat, karena sifatnya lebih mendidik terutama bagi pemirsa anak-anak. Kebutuhan akan tenaga anak dalam industri sinetron yang bertemakan keluarga sangatlah tinggi. Untuk mewujudkan produk sinetron keluarga yang berkualitas maka dibutuhkan pemain sinetron yang dapat dihandalkan dari segi penampilan dan juga kualitas. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai pelaksanaan praktek perjanjian ikatan kerja yang dilakukan oleh rumah produksi dengan pemain sinetron dibawah umur, bagaimana kekuatan mengikat perjanjian tersebut serta sampai sejauh mama perjanjian ikatan kerja tersebut memberi perlindungan hukum bagi pihak dibawah umur.
Penulisan tesis yang dipergunakan penulis menggunakan metode penelitian empiris dan metode penelitian normatif, karena penelitian ini didasarkan dengan melakukan pengamatan serta wawancara langsung dengan pihak terkait dan dengan melakukan studi kepustakaan. Perjanjian ikatan kerja antara rumah produksi dengan pemain sinetron dibawah umur dalam pembuatan sinetron keluarga cemara kembali ke asal merupakan suatu bentuk perjanjian kerja khusus yaitu perjanjian untuk melakukan sementara jasa yang diatur sesuai dengan Bab VII A Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perjanjian ikatan kerja yang salah satu pihaknya di bawah umur hendaknya diperhatikan ketentuan mengenai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya mengenai syarat subjektif yaitu kecakapan para pihak dalam perjanjian. Rumah Produksi disini hendaknya lebih memperhatikan hak-hak anak antara lain hak untuk bersosialisasi, bermain, belajar dan mempunyai waktu istirahat yang cukup. Anak tetap harus mempunyai kesempatan untuk tumbuh seperti anak-anak pada umumnya, walaupun ia bekerja pada Rumah Produksi tersebut. Setidaknya anak lebih banyak mempunyai waktu untuk bermain daripada untuk bekerja."
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16549
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arif Wicaksono P
"Unit kegiatan informasi sebagai salah satu dari rangkaian kegiatan ekspansi perusahaan adalah sangat vital, khususnya informasi yang menggunakan media surat kabar yang lazim disebut iklan. Salah satu jenis iklan yang penting ialah iklan perusahaan (corporate advertising) yang sifatnya untuk kepentingan intern perusahaan sendiri dan hanya menyangkut perusahaan itu saja dengan tujuan mengangkat kepentingan bisnis atau keuangan suatu perusahaan sehingga diketahui oleh khalayak atau pihak lain. Dalam melakukan kegiatan periklanan ini tentunya melibatkan peranan biro iklan sebagai penjual jasa dalam membuat dan meracik iklan, sehingga menimbulkan hubungan bisnis yang dibuat dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian iklan perusahaan (corporate advertising contract) antara biro iklan dengan perusahaan pengiklan. Secara umum perjanjian ini tunduk kepada pasal-pasal KUHPdt tentang perjanjian, karena belum ada ketentuan hukum yang mengatur secara khusus mengenai periklanan. Berdasarkan asas Lex Spesialis Derogat Lex Generalis, maka ada beberapa hal yang sifatnya khusus yang tidak diatur dalam KUHPdt., contohnya hal-hal yang menyangkut materi iklan. Hal itu didukung dengan adanya Tata Krama dan Tata Cara Periklanan di Indonesia yang dibuat oleh Komisi Periklanan Indonesia. Kebiasaan bisnis (trade usage) dalam dunia periklanan yang berlaku antara perusahaan pengiklan dengan biro iklan selama ini juga diakui oleh KUHPdt khususnya pasal 1339."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999
S20917
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sri Kurniati
"Anak-anak, dalam banyak hal seringkali menjadi pihak
yang dilalaikan. Padahal mereka adalah generasi harapan
bangsa. Anak-anak adalah kuncup-kuncup yang akan berkembang
dalam kehidupan kita, janji gemilang bagi masa depan dan
penghibur Masa depan suatu bangsa terletak di
tangan mereka. Allah SW . dalam firman-Nya menyatakan bahwa
harta dan anak adalah perhiasan dunia. Oleh karena itu,
tidak heran jika kita seringkali lupa untuk membimbingnya.
Dalam dunia pertelevisian misalnya, anak terpaksa dan . dipaksa
untuk mengkonsumsi berbagai tayangan acara yang tidak sesuai
bagi perkembangan mereka.
Disamping itu, melalui dunia periklanan yang penuh
persaingan, anak-anak sejak dini mulai dirambah sebagai ajang bisnis. Ibarat kertas putih, anak-anak adalah suatu sosok
yang dapat diisi. Keluguan mereka ditambah rasa keingintahuan
yang besar, membuat anak mudah sekali tergoda.
Kenyataan ini yang penulis ungkapkan untuk mengetahui
sejauh mana peran orangtua dalam membentuk kepribadian anak-ana
knya, terutama mengetahui bagaimana sikap mereka ยท terhadap
digunakannya anak-anak sebagai model dalam suatu iklan. Hal
ini berkaitan bahwa. lingkungan keluarga, dalam hal ini
orangtua, mempunyai peran yang menentukan dalam pembentukan
pribadi anak Pen e kanan pene litian pada penggunaan model anak dalam
iklan adalah karena tanpa menggunakan model anak-anak saja,
sua tu iklan sudah dapat mempengaruhi anak, bagaimana dengan
iklan yang menggunakan model anak-anak. Penggunaan model
anak di sini , adalah penggunaan model anak-anak yang dirasa
tidak pada tempatnya, karena bertujuan untuk memancing emosi
anak agar menjadikan terkadang produk yang ditawarkan in tegral
dengan kehidupan mereka sendiri hari. I klan yang dij adikan
con toh dalam penelitian ini adalahiklan susu coklat Indomilk
, Dancow, dan Dai~a tsu Classy ."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1993
S4079
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Astrina Primadewi Yowono
"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu prinsip yang dianut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu calon suami istri harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur batas usia kawin bagi laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun. Perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi ke pengadilan namun melanggar hak-hak anak. Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi hak-haknya. Anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif. Sehingga data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan alat studi dokumen dengan cara penelusuran bahan-bahan hukum yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Keseluruhan data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang timbul pada perkawinan di bawah umur menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejauh apa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur mengenai perlindungan anak khususnya anak yang mengalami eksploitasi secara ekonomi.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 belum dapat memberikan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan perkawinan di bawah umur. Penerapan sanksi pun tidak di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbeda dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang sudah memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi. Selain itu, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 sudah memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam eksploitasi anak secara ekonomi. Perlunya penyuluhan hukum kepada masyarakat pedesaan mengenai perlindungan anak terhadap perkawinan di bawah umur.

Marriage is a body and soul bond between a man and a woman as husband and wife in purpose to make a happy and permanent family (house hold) based on belief in one an only God. One of the principal which is followed by Law of Marriage, Number 1 Year 1974, a future husband and wife have to be mature body and soul so they can accomplish the aim of a marriage in a proper way, and don't have to ended in divorcement, and have well children. Article 7 Clause (1) Law of Marriage Number 1 Year 1974 set the limit of age for having a marriage, 19 (nineteen) years old for men and 16 (sixteen) years old for women. Under age marriage can be held when we propose an exemption to the court, but of cours, it is againts the juvenile rights. Children are the future hope of a nation and we have to protect their rights. Children have rights to live and grow up and protected from any violence and discrimination.
This research is a desktop study with judicial and normative characteristic.
The aim of this research in to figure how far the Law of Marriage Number 1 Year 1974 and the Law on Child Protection Number 23 Year 2002 set about the child protection, especially a children with economic exploitation. The research itself uses the data which is gained by interviewing resources and desktop study. Also, it uses a qualitative method to restate the collected data for being analyzed.
The conclusion is that the Law of Marriage Number 1 Year 1974 hasn?t been able to give enough protection for children who have under age marriage. The application of the sanction even is not set in the law itself. It is different from the Law on Child Protection Number 23 Year 2002 which has given the protection for the victim of economic exploitation. In addition, the Law of Child Protection Number 23 Year 2002 has set the sanctions to all of the parties who get involved in economic exploitation againts children. It is clear that we need to give a law elucidation to rural society about under age marriage.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T25321
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Utami Mustikasari
"Realita yang terjadi sekarang ini, iklan, terutama
iklan televisi, merupakan sarana pemasaran yang memegang
peranan penting, bahkan utama, dalam mempromosikan suatu
produk atau servis yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan.
Perusahaan menggunakan jasa Biro Iklan dalam menghasilkan
iklan produk atau servisnya. Dengan demikian, terciptalah
sebuah karya cipta iklan televisi yang merupakan bagian
dari objek perlindungan Hak Cipta berdasarkan UU No. 19
Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC). Selain Hak Cipta,
berdasarkan pengaturan dalam UUHC tersebut, pelaku karya
cipta juga mendapatkan perlindungan, yakni berupa Hak
Terkait, di mana dalam karya iklan televisi yang menjadi
topik skripsi ini, seorang model juga memperoleh
perlindungan Hak Terkait tersebut. Dalam penelitian yang
menganalisa dan mengkaji Kontrak Kerja Sama Pembuatan Iklan
Televisi antara Perusahaan dengan Biro Iklan dan Kontrak
Kerja Sama Pembuatan Iklan Televisi antara Biro Iklan
dengan Model, penulis bermaksud untuk menemukan jawaban
atas masalah penting, yakni mengenai bagaimana perbandingan
pengaturan Hak Cipta atas Iklan Televisi dan perlindungan
Hak Terkait Model Iklan berdasarkan UUHC dan berdasarkan
Kontrak Kerja Sama. Dari penelitian kepustakaan yang telah
dilakukan ini akhirnya dapat disimpulkan bahwa Perlindungan
Hak Cipta dan Hak Terkait yang diberikan oleh UUHC berbeda
dengan pengaturan dalam Kontrak Kerja Sama."
2004
S23766
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pungki Yudharrizki
"Pengangkatan anak dilakukan dengan bermacam motivasi dan melihat suatu kondisi sebagai latar belakang untuk mengangkat anak. Anak adalah sangat penting bagi suami isteri yang ingin membentuk keluarga yang utuh. Tanpa hadirnya anak, perkawinan dapat berujung menjadi perceraian karena ketidakharmonisan hubungan antara suami isteri, meskipun hal ini tidak mutlak penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Kondisi ini berbeda dengan kehadiran anak dari pasangan luar nikah dan dari perempuan korban kejahatan seksual,yaitu anak cenderung tidak diharapkan dan disingkirkan. Selain itu adalah karena keadaan ekonomi dan bencana alam. Hal ini mengakibatkan orangtua kandung menyerahkan anak secara tidak langsung atau secara langsung. Pada penyerahan secara langsung terjadi suatu perjanjian penyerahan anak antara oranqtua kandung (biologis) dengan yayasan yang dibuat di bawah tangan dan permasalahan yang dikarenakan mencantumkan klausula eksonerasi sebagai upaya pembebasan Salah satu pihak dari tanggung jawab hukum untuk memenuhi kepentingan kesejahteraan jasmani dan rohani anak yang dikaitkan dengan Hukum Islam sebagai pedoman bagi para pemeluknya. Penelitian ini berupa penelitian kepustakaan dan mengkaji sumber data sekunder yang disusun secara yuridis normatif dan untuk memperkuat penelitian kepustakaan maka dilakukan wawancara dengan pihak yang terkait.
Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, perjanjian penyerahan anak yang menggunakan klausula eksonerasi dapat menimbulkan dampak negatif bagi masa depan anak jika yayasan memperlakukan anak tersebut dengan sewenang-wenang (menganiaya, memperdagangkan anak atau menyerahkan anak kepada orangtua angkat yang berbeda agamanya dengan anak tersebut). Hal ini bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum serta agama yang dianut sebagai hak asasi setiap manusia. Campur tangan pemerintah maupun notaris sangat diperlukan untuk membuat suatu perjanjian penyerahan anak antara orangtua kandung (biologis) dengan yayasan agar tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum Serta agama."
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16334
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wahyu Nugroho
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sitanggang, Karnia Cicilia
"Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) merupakan cerminan lemahnya tingkat ekonomi di Indonesia sehingga menciptakan keadaan dimana anak terpaksa untuk bekerja. Kehadiran mereka memberikan bantuan dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga namun keberadaan mereka selama ini jarang diungkap, padahal pekerjaan yang mereka lakukan rawan kekerasan fisik, pelecehan seksual dan eksploitasi ekonomi. Pokok permasalahan dalam laporan penelitian ini yaitu apa saja permasalahan yang dihadapi oleh PRTA, apa instrumen hukum yang mengatur perlindungan terhadap PRTA, dan upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada PRTA.
Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui permasalahan yang dihadapi PRTA, mengetahui instrumen hukum yang mengatur perlindungan terhadap PRTA, dan mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada PRTA.
Metode penelitian yang digunakan pendekatan yuridis-normatif, tipologi penelitiannya adalah penelitian deskriptif, dan tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian menarik asas hukum.
Simpulan dari penelitian ini yaitu permasalahan yang dihadapi oleh PRTA adalah alasan yang mendorong anak ketika akan bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan kekerasan yang dialami pekerja rumah tangga baik fisik, psikologis, seksual, dan finansial. Instrumen hukum yang mengatur perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak yaitu: dalam hukum nasional: UUD 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Perdagangan Orang, dalam hukum internasional yaitu: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, International Covenant on Civil and Political Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, The Convention on the Rights of the Child), dan Convention for Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others). Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada PRTA yaitu perlunya kontekstualisasi dan peningkatan sosialisasi hukum dan perlunya formalisasi (legislasi) pekerjaan sebagai PRT termasuk di dalamnya PRTA.

Child Domestic Workers are a reflection of weak economic level in Indonesia so as to create circumstances where children are forced to work. Their presence provides assistance in household chores but their presence has been rarely revealed, but the work they do prone to physical violence, sexual abuse and economic exploitation. The principal problem in this research report, namely what the problems faced by Child Domestic Workers, what legal instrument governing the protection of Child Domestic Workers, and what efforts that can be done by government to provide protection to them.
The purpose of this research is to know the problems faced by child domestic workers, knowing the legal instruments governing the protection of domestic workers, and know the effort that can be done by government to provide protection to domestic workers.
The research method-normative juridical approach, typology research is descriptive research, and the type used in legal research is interesting research, legal principle.
Conclusions from this study are the problems faced by domestic workers is the reason that encourages children when going to work as domestic workers and violence experienced by domestic workers, either physical, psychological, sexual, and financial. Legal instruments governing the protection of Child Domestic Workers are: the national law: the Constitution of 1945, Law Number 4 Year 1979 on Child Welfare, Law Number 13 Year 2003 regarding Labor, Law Number 23 Year 2002 on Child Protection, Law No. 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence, Law Number 21 Year 2007 on the Elimination of Trafficking in Persons Act, in international law, namely: the Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, The Convention on the Rights of the Child), and the Convention for suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others). Effort can be done by government to provide protection to domestic workers is the need for contextualization and the need for improvement and formalization of legal socialization (legislation), work as domestic workers including child domestic workers."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27946
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>