Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam kegiatan transaksi niaga manapun, jaminan merupakan syarat penting yang harus dipatuhi. Salah satu bentuk jaminan yang dapat di kelola oleh perbankan adalah dalam bentuk garansi bank untuk dapat melayani kegiatan nesabahnya dalam bentuk valuta asing, Bank XYZ telah dapat menerbitkan garansi bank valuta asing. Garansi bank valuta asing merupakan jasa pelayanan Bank XYZ kepada nasabah-nasabahnya yang memiliki beberapa manfaat baik dari Bank XYZ yang menerbitkannya ( sebagai pihak penjamin ). "

"ABSTRAKPada saat nilai tukar Rupiah cenderung mengalamidepresiasi, tingkat suku bunga deposito Rupiah yang relatiftinggi dibanding dalam valas belum memberikan kepastianbahwa masyarakat akan memilih deposito Rupiah. Pilihan inimasih dipengaruhi oleh ekspektasi masyarakat terhadapperkembangan nilai tukar tersebut. Jika ekspektasi tersebutmenyimpulkan bahwa tingkat depresiasi Rupiah ternyata lebihtinggi dibanding dengan selisih antara tingkat suku bungadeposito Rupiah dengan valas maka bagi masyarakat akan lebihmenguntungkan memilih deposito valas. Jika ekspektasitersebut menyimpulkan sebaliknya maka bagi masyarakat akanlebih menguntungkan memilih deposito Rupiah. Dalam sistem nilai tukar Rupiah yang tetap (fixedexchange rate system) spekulasi deposito tersebut tetapberlangsung, namun sifatnya sangat diskrit. Kai tanperkembangan sebelumnya dengan sekarang dan masa datangseakan tidak ada. Keadaan ini tak ubahnya seperti sebuahgrafik fungsi yang terputus-putus - namun erratic. Hal inidimungkinkan karena begitu besarnya intervensi Pemerintahterhadap pengendalian nilai tukar Rupiah terhadap valutaasing. Perilaku Pemerintah merupakan indikator pokok untukmemperkirakan perkembangan nilai tukar Rupiah di masa yangakan datang. Dalam sistim ini, peran mekanisme pasar tidakdominan dalam menentukan tingkat harga Rupiah terhadap satusatuan valuta asing tertentu. Dalam sistem nilai tukar yang mengambang (managedfloating), intervensi Pemerintah jauh dikurangi. Oleh karenaitu mekanisme pasar semakin besar peranannya dalammenentukan harga Rupiah. Spekulasi yang melibatkan nilaitukar menjadi lebih dinamik dan lebih dapat digambarkanadanya saling keterkaitan antara perkembangan periodesebelumnya dengan sekarang dan yang akan datang. Dalammemperkirakan nilai tukar Rupiah terhadap valuta asingtertentu, telah dapat dimanfaatkan berbagai variabel yangkepekaannya terhadap perkembangan pasar sangat besar sepertitingkat perubahan nilai tukar itu sendiri, tingkat sukubunga Rupiah, tingkat suku bunga valas, laju inflasidomestik dan luar negeri. Jika semua variabel ini dinyatakandalam sebuah persamaan matematik maka akan diperolehhubungan berikut : it= (iFx + d +INFd) - (iRp + INFf) Seandainya laju inflasi domestik (INFd) dianggap samaatau mungkin tidak dapat dibandingkan dengan laju inflasi diluar negeri tempat valas berasal (INFf), maka akan diperolehkondisi berikut: IT= (iFx + d - iRp) dengan pola interaksiVariabel IT disebut juga differensial tingkat sukubunga. Masyarakat akan cenderung memilih deposito valasbilamana angka IT positif. Oleh karena itu kondisi nilai ITmerupakan indikator langsung bagi masyarakat untukmenentukan pilihan apakah mendepositokan uangnya dalam valasatau Rupiah. Jika nilai IT cenderung meningkat maka akanmeningkatkan jumlah deposito valas masyarakat dalam bank.Sebaliknya, jika nilai IT mengecil maka insentif darideposito valas akan turut mengecil sehingga mengalihkanpilihan masyarakat kepada deposito dalam Rupiah. Pada Kondisi I digambarkan bahwa dalam keadaan dimanatingkat suku bunga deposito Rupiah lebih tinggi dibandingtingkat suku bunga deposito dalam salah satu valas dan padasaat yang sama ni lai tukar Rupiah terhadap valas tersebutcenderung mengalami apresiasi, maka deposito Rupiah akanlebih menguntungkan dibanding dalam valas. Akan tetapi jika pada saat yang sama justru ter jadidepresiasi terhadap Rupiah, disini masyarakat menghadapi duapi l ihan deposito Rupiah atau val as tersebut. DepositoRupiah dipilih jika selisih tingkat suku bunga depositoRupiah dan valas tersebut jauh lebih tinggi dibandingtingkat depresiasi Rupiah. Sebaliknya, masyarakat akancenderung memilih deposito dalam valas jika selisih antartingkat suku bunga tersebut lebih kecil dari tingkatdepresiasi Rupiah. Dalam keadaan ini, depresiasi Rupiahmerupakan disinsentif terhadap investasi deposito dalamRupiah. Sementara itu Kondisi II menggambarkan keadaan tingkatsuku bunga yang berlawanan dengan Kondisi I di atas.Bi lamana tingkat suku bunga deposito Rupiah lebih rendahdibanding tingkat suku bunga dalam valas, dan pada saat yangsama nilai tukar Rupiah terhadap valas tersebut cenderungmeningkatdeposito(apresiasi),dalam valasmaka masyarakat cenderung memilihjika selisih tingkat suku bungadibanding tingkat apresiasi Rupiah.tingkat bunga tersebut lebih rendahtersebut lebih besarNamun jika selisihdibanding tingkat apresiasi Rupiah maka pilihan masyarakatcenderung jatuh pada deposito Rupiah. Bilamana terjadidepresiasi Rupiah dalam Kondisi II ini terhadap valastersebut maka deposito yang dipilih adalah deposito dalamRupiah. Secara umum disimpulkan bahwa tiap pi l ihan jatuh padadeposito Rupiah, maka tanda variabel IT senantiasa negatif.Jika tanda IT adalah positif ini merupakan indikasi adanyainsentif yang lebih besar yang bisa diperoleh masyarakatjika melakukan investasi dalam deposito valas. Kondisi I lebih relevan bagi perekonomian Indonesiasebagaimana dijelaskan berikut ini. Mengingat tingkatketidakpastian (uncertainty) dalam perekonomian Indonesiasecara umum masih lebih tinggi dibanding negara pembandingdalam studi ini, maka tingkat resiko investasi di Indonesiapun menjadi relatif lebih tinggi. Karena tingkat suku bungamerupakan cermin sebagian dari tingkat resiko tersebut (highrisk-high return, low risk-low return) maka otomatis tingkatsuku bunga di Indonesia senantiasa cenderung lebih tinggi"

"Kebijakan makroprudensial merupakan kebijakan yang dijalankan oleh Bank Indonesia untuk menanggulangi risiko sistemik pada sistem keuangan melalui instumennya antara lain Loan/Financing to value. Instrumen makroprudensial dimaksud sangat penting, khususnya untuk mencegah perilaku spekulasi pada sektor properti yang dapat menimbulkan krisis perekonomian. Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan koordinasi dan kerjasama antara otoritas makroprudensial (Bank Indonesia) dan otoritas mikroprudensial (Otoritas Jasa Keuangan). Tujuan dari penelitian ini untuk pendalaman pengawasan makroprudensial, khususnya instrumen pengaturan Loan/Financing to Value di sektor properti dan kaitannya dengan pengawasan mikroprudensial perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan serta dampaknya pada bank yang menyalurkan properti. Data dihimpun berdasarkan studi literatur dan peraturan terkait serta wawancara mendalam. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif interpretatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan dan pengawasan makropudensial yang merupakan kewenangan Bank Indonesia memiliki hubungan dan keterkaitan yang erat dengan pengaturan dan pengawasan mikroprudensial sesuai dengan amanat Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan serta karena memiliki area pengawasan yang sama yaitu perbankan. Selain itu, pengaturan susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensi Bank Indonesia, termasuk kewenangan pengaturan dan pengawasan makroprudensial haruslah dipandang bahwa pengaturan tersebut diatur sendiri dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Ketentuan pembatasan pemberian kredit properti melalui instrumen ketentuan Loan/Financing to Value efektif untuk meredam meningkatnya penyaluran kredit/pembiayaan properti oleh bank, meskipun terdapat hal-hal yang perlu diwaspadai. Penelitian ini memberikan saran agar Forum Stabilitas Sistem Keuangan mampu memperkuat dan menjembatani Forum Koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dan mengamandemen Undang-Undang Bank Indonesia untuk memasukan pengaturan dan pengawasan makroporudensial pada Undang-Undang Bank Indonesia.

---

Macroprudential policy is a policy that is implemented by Bank Indonesia to address systemic risk in the financial system through it instruments, for example Loan/Financing to Value instrument. Macroprudential, Loan/Financing to Value, is very important, especially to prevent speculation in the property sector?s behavior that can lead to economic crisis. Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan have mandating coordination and cooperation between macroprudential authority (Bank Indonesia) and microprudential Authority (Otoritas Jasa Keuangan). The result of this research is to deepening macroprudential supervision, in particularly regulation of Loan / Financing to Value in the property sector which is relating to banking microprudential supervision by Otoritas Jasa Keuangan and its impact to banks that are distributing housing/property loan/financing. The data were collected by means of by deep interview as well as by studying the literature and related regulations. The research is a descriptive qualitative interpretative.

The result of this research concludes that the macropudential regulation and supervision, under the authority of Bank Indonesia, has a relationship and aligned with the regulation and supervision in accordance with the mandate of microprudential (Otoritas Jasa Keuangan) as well as having the same area, namely banking supervision. In addition, the setting of the structure, status, authority, responsibility and independency of Bank Indonesia, including macroprudential regulation and supervision authority must be seen that are arranged in the Bank Indonesia law. The restriction of property lending facility through the regulation of instruments Loan / Financing to Value is effective to reduce the rise banking property loan/financing, although there are some issues that need to be aware. The research provides suggestions that Financial Stability Forum is able to strengthening and bridging effective coordination forum between Bank Indonesia and Otoritas Jasa Keuangan. In addition, to amend the Bank Indonesia law to include the macroprudential regulation and supervision."

"Suatu akuisisi umumnya membutuhkan dana yang relatif besar. Skripsi ini membahas tentang pembatasan pemberian kredit oleh bank untuk pembiayaan transaksi leveraged buyout. Terdapat dua permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yakni (1) batasan-batasan dan larangan-larangan pemberian kredit oleh bank berdasarkan ketentuan perundang-undangan terkait saat ini dan (2) implikasi hukum pembatasan pemberian kredit perbankan untuk pembelian saham perusahaan tertutup dalam rangka transaksi leveraged buyout. Bentuk penelitianini adalah yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembiayaan transaksi leveraged buyout belum diatur secara jelas dalam ketentuan perbankan di Indonesia. Penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya pemberian kredit untuk transaksi leveraged buyout dapat dilakukan oleh bank di Indonesia selama tujuan dari pemberian kredit adalah untuk pengembangan usaha.

---

An acquisition predominantly requires an extensive amount of funds. This paper discusses restrictions imposes by Indonesia's regulations on bank loans for leveraged buyout transactions in Indonesia. There are two concerning issues: (1) restrictions and bans on bank loans based on current legislations and (2) juridical implications on bank loans restriction for funding an acquisition of a private company in a leveraged buyout scheme. This research uses juridical-normative approach.

This result of this research reveals that there is no distinctive law regulating bank loans for leveraged buyout transaction in Indonesia. It is concluded that leveraged buyout transaction is allowed to be funded by bank loans in Indonesia only if the objective of the acquisition is to expand the debtor's current business."

"Transaksi valuta asing merupakan salah satu kegiatanumum dalam dunia perbankan yang tidak dapat dihindarkanlagi pelaksanaannya. Sebagai lembaga keuangan syariah, BankSyariah Mandiri melakukan pelayanan kegiatan transaksivaluta asing untuk kepentingan nasabah serta untuk memenuhikebutuhan operasional bank itu sendiri. Dalam menyediakanjasa tersebut, tentunya Bank Syariah Mandiri harus merujukdan mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam yang mengaturmengenai transaksi valuta asing. Sehubungan dengankegiatannya itu, terdapat tiga pokok permasalahan yangdapat diungkapkan, yaitu: bagaimanakah transaksi valutaasing yang terjadi di pasar valuta asing?, transaksitransaksiapa saja yang diperbolehkan dan dilarang menuruthukum Islam, bagaimanakah hubungan transaksi-transaksitersebut dengan riba fadl? Dan bagaimana penerapan hukumIslam dalam penerapan transaksi valuta asing yang dilakukanPT. Bank Syariah Mandiri?. Dalam menjawab pokok-pokokpermasalahan tersebut, penulis menggunakan metodepenelitian kepustakaan dan lapangan, yang menghasilkankesimpulan sebagai berikut: Transaksi valuta asing yangterjadi di pasar valuta asing bermula dari adanyapermintaan dan penawaran valuta asing yang dilakukan olehberbagai pihak yang mempunyai tujuan dan kepentingan yangberbeda-beda. Praktik transaksi valas ternyata dilakukandengan berbagai motif mulai kepentingan umum, untukberjaga-jaga hingga untuk mencari keuntungan dengan carayang spekulatif. Dalam fikih Islam ternyata ada sejumlahtransaksi yang dilarang untuk dilakukan, misalnya transaksiyang dilakukan secara tidak tunai, transaksi yang bersifatspekulatif dan transaksi yang dikategorikan sebagai ribafadl. Praktik yang berkembang di Bank Syariah Mandiri,kegiatan pelayanan transaksi valuta asing ternyata hanyadilakukan untuk memberi kemudahan kepada nasabahnya, antaralain dalam melaksanakan ibadah haji dan melakukan berbagaitransaksi komersial yang sesuai dengan syariah Islam. Untukitulah Bank Syariah Mandiri menyediakan pelayanan transaksivaluta asing yang terdiri dari: deposito valas, giro valas,jasa penukaran uang, transfer dan collection serta jasayang berkaitan dengan kegiatan ekspor-impor. Dalamprinsipnya, semua kegiatan tersebut dilaksanakan sesuaidengan syariah Islam."