Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Tesis ini membahas tentang ketentuan rahasia bank di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Namun pada kenyataannya, batasan-batasan tentang rahasia bank itu sangatlah sempit, dan tidak melindungi nasabahpeminjam. Selain itu, terdapat banyak pengecualian dari ketentuan rahasia bank di peraturan perundang-undangan lain, bahkan yurisprudensi hakim. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan teori hukum dari Lon L. Fuller dan menggunakan metode penilitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan historis dan pendekatan komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan-batasan dan pengecualian dari ketentuan rahasia bank di indonesia. Dalam penulisan ini juga mencantumkan beberapa pengaturan mengenai rahasia bank dari beberapa negara. Hasil penelitian ini menyimpulkan agar ditambahkan ketentuan untuk melindungi data nasabah debitur dengan kolektibilitas pinjaman lancar dan menambahkan ketentuan pengecualian dari ketentuan rahasia perbankan di undang-undang perbankan. Hasil penelitian ini juga menyarankan agar Undang-Undang Perbankan menambahkan nasabah debitur dalam pengertian rahasia bank dan menambahkan ketentuan pengecualian atas rahasia bank;This Thesis discusses about bank secrecy regulation in Indonesia as stipulated in the Banking Act. However, limitations on bank secrecy was very narrow, and not to protect borrowers. In addition, there are many exceptions from bank secrecy regulation in other legislation, even from jurisprudence of the judges. This study examined using the legal theory of Lon L. Fuller and using normative juridical research method using a historical approach and comparative approach. This study aims to determine the limitations and exclusions of bank secrecy provisions in Indonesia. In this paper also lists some arrangements regarding bank secrecy from several countries. Results of this study concluded that the added provisions to protect the data of debtors with loans collectibility smoothly and added exemption from the provisions of banking secrecy in banking laws. This study aims to determine the limitations and exceptions of bank secrecy regulation in Indonesia. Results of this study suggest that the Banking Act adds borrowers in terms of bank secrecy and adds exceptions to bank secrecy provisions, This Thesis discusses about bank secrecy regulation in Indonesia as stipulated in the Banking Act. However, limitations on bank secrecy was very narrow, and not to protect borrowers. In addition, there are many exceptions from bank secrecy regulation in other legislation, even from jurisprudence of the judges. This study examined using the legal theory of Lon L. Fuller and using normative juridical research method using a historical approach and comparative approach. This study aims to determine the limitations and exclusions of bank secrecy provisions in Indonesia. In this paper also lists some arrangements regarding bank secrecy from several countries. Results of this study concluded that the added provisions to protect the data of debtors with loans collectibility smoothly and added exemption from the provisions of banking secrecy in banking laws. This study aims to determine the limitations and exceptions of bank secrecy regulation in Indonesia. Results of this study suggest that the Banking Act adds borrowers in terms of bank secrecy and adds exceptions to bank secrecy provisions]"

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang rahasia bank yang diatur pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang kemudian telah diubah ke dalam Undang-Undang No. 10/1998 Tentang Perbankan yang mengartikan rahasia bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya, namun UU Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menyatakan bahwa pihak bank harus melaporkan kepada PPATK apabila terjadi transaksi yang mencurigakan terhadap nasabahnya, hal ini untuk mengatasi tindak pidana pencucian uang (money laundering). Karena ada undang-undang lain yang mengatur mengenai kerahasian bank diluar UU Perbankan itu sendiri maka timbulah pokok permasalahan mengenai sinkronisasi UU Perbankan dengan UU TPPU dan seberapa jauh perlindungan nasabah bank tetap teijaga.Berdasarkan pokok permasalahan tersebut diatas maka penulis melakukan analisis kedua undang-undang tersebut diatas dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder yang ada yakni membandingkan, mempelajari dan mengkaji azas-azas hukum khususnya kaidah hukum positif yang diambil dari bahan-bahan perpustakaan yang ada dalam peraturan perudang-undangan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan terhadap sinkronisasi antara UU Perbankan dengan UU TPPU.Setelah melakukan studi pustaka tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa rahasia bank hanya berlaku bagi Nasabah Penyimpan dan simpananya serta pengecualiannya terutama yang berkaitan dengan kepentingan umum/negara serta kepentingan bank dalam hal penyelesaian masalah apabila terjadi sengketa antara bank dengan nasabahnya tetapi belum termasuk pihak PPATK. Penulis berpendapat bahwa UU Perbankan perlu dilakukan revisi agar sinkron dengan undang-undang atau peraturan lainnya terutama UU TPPU.

---

ABSTRACT

The Thesis is regarding the banking secrecy as stipulated in Law No.7 Year 1992 on Banking which was further amended to become Law No.10/1998 on Banking interpreted banking secrecy as all things relating to the information about Creditor and their Saving or Deposits. With regard to banking secrecy, the nonsynchronization between Banking Law and Anti Money Laundering Law (UU TPPU) is existing because of Banking Law requires the bank to maintain the secrecy o f its customer, while Anti Money Laundering Law (UU TPPU) requires that the bank shall make report to PPATK when there is a suspicious transaction. Since there are other law regarding to the banking secrecy other than the Banking Law, then, there are issues of synchronization of the banking law and Anti Money Laundering Law, and how far the customer information secret will be kept.

Based on the above matters, the writer performed an analysis of the both laws by using nominative juridical, which including law research and using secondary available data by comparing, studying and examining the law principal, majoring in positive laws axiom that could be taken from literature of the law and other regulations that had relations to the synchronization of the Banking Laws and Anti Money Laundering Law.

After the literacy study, the writer has concluded that the bank secrecy is only applied for customer who have deposits and its respective deposits, and with some exception, principally, in relation to the public or the State or the bank?s interest, to solving problem between the bank and the customer, but excluded PPATK. Finally, the writer concluded that the Banking Law should be revised in order to synchronize between the laws and other regulations, such Anti Money Laudering Law."

"ABSTRAKDengan kemajuan zaman maka tindak pidana semakin berkembang. Contohberkembangnya Tindak Pidana itu adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (MoneyLaundering). Praktek Money Laundering sangat erat kaitannya dengan duniaPerbankan. Karena Bank menyediakan fasilitas-fasilitas canggih dalammelakukan transaksi-transaksi keuangan. Lebih diperkuat dengan adanyaketentuan rahasia bank yang tidak dapat mengungkapkan informasi mengenainasabah dan simpanannya menjadikan money laundering semakin berkembang.Atas dasar itu maka muncul pertanyaan apakah bank mempunyai pengecualianatas pengungkapan informasi mengenai nasabah tersebut? Dimanakah diaturrahasia bank tersebut dan bagaimanakah pengaturannya? Juga bagaimanakahpengecualian terhadap ketentuan rahasia bank ini?Dalam pembahasan tesis ini dijelaskan bahwa dalam ketentuan UU No. 10 Tahun1998 tentang Perbankan terdapat pengecualian dalam pengungkapan rahasia bankini apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang. Pengecualianpengecualianterhadap ketentuan kerahasiaan bank itu sendiri diatur dalam UUNo. 7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 21Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pengecualian yang diatur diluar UUPerbankan, seperti pengecualian terhadap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),PPATK (Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan), BNN (BadanNarkotika Nasional) dll.Hasil dari penelitian menyarankan agar pengecualian terhadap ketentuan rahasiabank dapat diperluas lagi merambah ke lembaga-lembaga yang berhubungandengan Perbankan seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan) Bapepam (Badan Pengawas PasarModal), dan juga merambah dalam dunia Peradilan khusus seperti PeradilanMiliter dan Pengadilan Tata Usaha Negara. tidak hanya terhadap yang telahdipaparkan saja. Mengingat Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan TindakPidana yang bergerak dan selalu mengikuti zaman, maka dari itu hukumhendaklah lebih dulu mengaturnya.

---

ABSTRACTWith the progress of time, the crimes are growing too. For example is thedevelopment of the Crime of Money Laundering . Money Laundering Practice isclosely associated with the world of banking. Since the Bank provides advancedfacilities in conducting financial transactions. Further reinforced by the provisionsof the bank secrecy can not reveal the information about customers and theirsavings, this situation support the money laundering destiny.Based on that statement the questions are if the bank has an exception to thedisclosure of information about the customer? Where the regulated of banksecrecy and how its settings? Also how exceptions to bank secrecy provisions ofthis?In the discussion of this thesis is explained that the provisions of Law no. 10 of1998 there are exceptions to the disclosure of bank secrecy is if there is a reasonthat can be justified by law. Exceptions to the confidentiality provisions of thebank itself is set in the Law. 7 of 1992 jo. Act 10 of 1998, Law no. 21 Year 2008on Islamic Banking and exclusions set out the Banking Law, as an exception tothe KPK (Corruption Eradication Commission), PPATK (Centre for Researchand Analysis of Financial Transactions), BNN (National Narcotics Agency) etc.The results of this study suggest that exceptions to bank secrecy provisions couldbe more extended, penetrated into the institutions related to banking such as CPC(Audit Board), BPK (Financial and Development Supervisory Board) Bapepam(Capital Market Supervisory Agency), and it also resulted in world special courtssuch as Military Justice and the Administrative Court. not only the course that hasbeen presented. Given the Money Laundering is a Crime that moves and alwaysfollow the times, then let the law of the first set."

"Semua pihak memahami bahwa kerahasiaan bank merupakan hal penting yang menjadi landasan etika bisnis antara bank dengan kepercayaan customer. namun, persoalan sering muncul ketika di antara pemilik rekening terlibat tindak kejahatan dan ada dugaan bahwa hasil kejahatannya tersebut ditransfer atau disimpan dalam rekening di sebuah bank..."