Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan dan mekanisme tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga meneliti pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap nilai perusahaan dan perbedaan pengaruh pada masing-masing elemen mekanisme tata kelola perusahaan antara perusahaan milik negara dan perusahaan swasta di Indonesia. Sampel dari penelitian ini adalah 279 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode observasi selama 3 tahun yakni tahun 2010-2012. Hasil empiris menunjukkan bahwa di Indonesia, struktur kepemilikan tidak berpengaruh signifikan, mekanisme tata kelola perusahaan berpengaruh positif secara signifikan, dan kepemilikan pemerintah berpengaruh positif secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Sementara itu, struktur kepemilikan diluar kepemilikan pemegang saham mayoritas dan mekanisme tata kelola eksternal perusahaan secara signifikan memiliki pengaruh positif yang lebih tinggi terhadap nilai perusahaan pada perusahaan milik negara dibandingkan perusahaan swasta.

---

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the effects of ownership structure and corporate governance mechanism to firm value. Furthermore, this study tests the impact of government ownership to firm value and the differences of each corporate governance’s mechanisms effect to firm value between the state-owned and private-owned enterprises in Indonesia. The samples of this research are 279 non-financial firms that are listed on Indonesia Stock Exchange with 3-years observation (2010-2012). The empirical result shows that in Indonesia, ownership structure doesn’t significantly affect the firm value while corporate governance mechanisms and government ownership significantly affect the firm value in positive way. Moreover, ownership structure beside the majority shareholder ownership and external mechanisms of corporate governance have significantly stronger positive effect on state-owned enterprises’ firm value, compared to private-owned enterprises.

"

"Skripsi ini membahas tentang pengaruh kondisi makroekonomi Indonesia terhadap masuknya arus modal ke pasar saham dan obligasi dengan menggunakan metode adalah VECM (Vector Error Correction Model). Hasil penelitian ini diketahui bahwa pengaruh kondisi makroekonomi Indonesia terhadap arus investasi portfolio asing di Indonesia hanya berpengaruh pada jangka panjang sedangkan pengaruh yang dihasilkan pada jangka pendek tidak signifikan. Hal ini dapat dikarenakan oleh skala pasar Indonesia yang masih kecil sehingga pengaruh perekonomian global masih berperan lebih besar pada arus investasi ke Indonesia daripada pengaruh kondisi perekonomian Indonesia.

---

This thesis focused on the Influence of Indonesia?s Macroeconomic condition to capital inflow in stock and debt market by using VECM (Vector Error Correction Model) method. The result of this research is the influence of Indonesia?s macroeconomic condition that only impact in long-term period whereas there is no significant influence in the short-term period. It happens due to the small Indonesia?s market scale; therefore, global economic give bigger influence to capital inflow in Indonesia than Indonesia economic condition."

"Studi ini mengkaji dampak faktor ekonomi global terutama suku bunga, nilai tukar, harga minyak dunia, dan harga emas dunia terhadap indeks obligasi konvensional dan sukuk berdenominasi mata uang lokal di pasar obligasi Indonesia. Studi ini mencakup periode dari Agustus 2009 hingga Desember 2018 dan menggunakan data bulanan dengan menerapkan model ekonometrik dinamis. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pergerakan nilai tukar, harga minyak dunia, dan harga emas dunia memiliki dampak signifikan terhadap pergerakan indeks obligasi konvensional dan sukuk berdenominasi mata uang lokal di pasar obligasi Indonesia. Sementara suku bunga global tidak memiliki efek pada pergerakan indeks obligasi konvensional dan sukuk berdenominasi mata uang lokal di pasar obligasi Indonesia. Berdasarkan penelitian ini, pemegang obligasi dan sukuk perlu memperhatikan pergerakan nilai tukar, harga minyak dunia, dan harga emas dunia. Ketika kondisi pasar obligasi sedang bagus, emas dapat digunakan sebagai instrumen untuk diversifikasi portofolio, tetapi tidak sebaliknya. Dalam menjaga kinerja obligasi konvensional dan sukuk, Pemerintah perlu menjaga stabilitas volatilitas nilai tukar, menjaga harga minyak untuk mengendalikan inflasi, dan memperkuat basis investor domestik. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya literatur di pasar modal, terutama pasar obligasi Pemerintah, baik SUN maupun SBSN.

---

This study examines the impact of global economic factors including interest rates, exchange rate, world oil prices, and world gold prices on local currency sovereign conventional bonds and sukuk indices in the Indonesian bond market. The study covers the period August 2009 to December 2018 and uses of the monthly data by applying the dinamic econometric models. The results of this study prove that the movement of the exchange rate, world oil prices, and world gold prices have a significant impact on the movement of the local currency sovereign conventional bonds and sukuk indices in the Indonesian bond market. While global interest rates does not have an effects on the movement of the local currency sovereign conventional bonds and sukuk indices in Indonesian bond market. Based on this study, bond and sukuk holders need to pay attention to exchange rate, world oil prices, and world gold prices movements. When the bond market conditions are good, gold can be used as an instrument for portfolio diversification, but not vice versa. In maintaining the performance of conventional bonds and sukuk, the Government needs to maintain stability of exchange rate volatility, maintain oil prices to control inflation, and strengthen the domestic investor base. In addition, this study can also enrich the literature in the capital market, especially the Government bond market, both SUN and SBSN."

"Skripsi ini membahas mengenai pengawasan serta penanganan Insider Trading di Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara lain di dunia seperti Amerika, Australia, Singapura, Jepang dan Cina. Perbandingan dalam skripsi ini di fokuskan pada cara penanganan kasus Insider Trading di setiap negara, dimulai dari teori yang digunakan sebagai dasar pengaturan, dasar hukumnya, badan pengawas dan kemudian pengawasan dan sanksinya. Negara-negara tersebut dipilih berdasarkan jumlah kasus Insider Trading yang berhasil diselesaikan di negaranya. Pengawasan dan penanganan kasus di negara-negara pembanding dapat dinilai lebih maju dibandingkan dengan penanganan kasus di Indonesia apabila melihat dari seberapa jauh kasus-kasus tersebut diselesaikan di negaranya. Di Indonesia sendiri, belum ada kasus Insider Trading yang berhasil diselesaikan. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk menilai dimana kekurangan dan ketinggalan dari hukum Insider Trading di Indonesia apabila dibandingkan dengan negara yang berhasil menyelesaikan kasus-kasus di negaranya. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kepustakaan.

---

This paper discusses the handling of Insider Trading in Indonesia compared with some other countries in the world such as America, Australia, Singapore, Japan and China. Comparisons in this thesis focused on how to handle cases of Insider Trading in each country, starting from the theory used as the basis for the setting, the basic legal, regulatory bodies and then monitoring and sanctions. The countries were selected based on the number of cases of Insider Trading successfully completed in the country. Handling cases in comparator countries can be considered more advanced than the handling of cases in Indonesia if notice of how far the case is settled in the country. In Indonesia alone, there has been no case of Insider Trading were successfully completed. The purpose of this comparison is to assess where the deficiencies and out of the Insider Trading laws in Indonesia when compared with countries that successfully completed cases in the country. The method used in this thesis is the method of literature."

"ABSTRAKPeran pasar modal sebagai salah satu motor penggerak perekonomiandapat tidak berjalan dengan baik bila tidak didukung tingginya antusiasmeinvestor pasar modal sebagai pengguna jasa / konsumen dari bursa efek indonesia.Mengingat pentingnya peran investor, oleh karena itu investor pasar modal perlumendapatkan perlindungan yang layak pada saat bertransaksi di Bursa EfekIndonesia. Investor dalam bertransaksi di Bursa Efek Indonesia memerlukan perandari perusahaan sekuritas sebagai perantara pedagang efek di Bursa EfekIndonesia. Adanya sistem pelaporan efek yang hanya berasal dari perusahaan efekmengakibatkan adanya celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan efek untukmenggelapkan dana dan/atau efek milik investor sebagai nasabahnya. Terjadinyapenggelapan dana investor pasar modal dapat menurunkan minat masyrakat untukberinvestasi di pasar modal. Oleh karena itu diperlukan dukungan sistem yangbaik agar masyarakat merasa aman berinvestasi di pasar modal.Pada tahun 2009 PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai salah satuotoritas di Bursa Efek Indonesia telah menerapkan Acuan Kepemilikan Sekuritas(AKSes). Sistem ini memungkinkan nasabah dapat memantau secara langsungpergerakan portofolio efeknya secara langsung, dan bersumber dari pihak PTKustodian Sentral Efek Indonesia sebagai otoritas bursa.Penelitian ini merupakan penelitian normatif-yuridis, yang memaparkanpermasalahan pelaksanaan sistem AKSes dan perlindungan investor di Indonesiadan manfaat bagi investor di bursa efek indonesia. Berdasarkan sifatnya penelitianini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan memaparkan sifat, keadaan, ataugejala dari obyek penelitian.Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, sistem AcuanKepemilikan Sekuritas (AKSes) ini memberikan informasi kepada investor terkaitlaporan, posisi, maupun mutasi atas kepemilikan efek milik investor menjadibersifat terbuka satu arah dan bersumber dari pihak yang terpercaya, sehinggadapat mencegah terjadinya penggelapan efek dan/atau dana investor olehperusahaan efek. Kedua, penerapan sistem AKSes penting untuk diterapkankarena bermanfaat dalam memberikan perlindungan bagi investor dengan carameningkatkan kepercayaan, keamanan, dan memberikan kemudahan dalamberinvestasi di Bursa Efek Indonesia

---

ABSTRACTThe role of capital market as one of economic motor could not workproperly if it is not supported by the highly-enthusiasm investors of capital marketas the consumer of Indonesian Stock Exchange. Because of the important role ofthe investors, they need to be well-protected when doing transaction at theIndonesian Stock Exchange. Investors need a mediator from securities company toprotect their security in doing transaction at Indonesian Stock Exchange. With thereports system which only one way from stock company (as the seller) causes aspace that can be used to embezzle the investors? (consumers) funds and/or stocks.The embezzling funds of capital market investors can cause the decreasingpeople?s interest to invest in capital market. Therefore, it requires a goodsupporting system in order to secure people in doing transaction at capital market.In 2009, PT. Indonesian Central Securities Depository as one of theauthority in Indonesian Stock Exchange has applied securities ownership(AKSes). This system makes a possibility that the consumers can watch theirstock?s movements directly and comes from PT. Indonesian Central SecuritiesDepository as the stock exchange authority.This study is a normative-juridical study that explains the issues ofimplementation AKSes system and investors? protection in Indonesia and its usefor the investors in Indonesian Stock Exchange. Based on the type of study, this isa descriptive study which describes the characteristics, conditions, or symptoms ofthe object of study.This study resulted, firstly securities ownership (AKSes) system givesinformation to investors related to the reports, position, or mutation of the stocksownership from investor to public (one way) and based on trusted party in order toavoid embezzling the investors? funds and/or stocks by the stock company.Secondly, AKSes system is important to be applied because it is useful in givingprotection for investors by increasing trust, security, and giving ease in investingat Indonesian Stock Exchange"

"Skripsi ini dilatarbelakangi oleh kasus penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam bentuk penerimaan gratifikasi, hal ini melibatkan lima pegawai Bursa Efek Indonesia (BEI). Kasus tersebut terungkap ke publik dengan informasi bahwa kelima pegawai tersebut telah menerima sanksi berupa pemecatan sebagai bentuk pendisiplinan. Berangkat dari kasus tersebut, skripsi ini mencoba untuk memberikan analisis terhadap peraturan pencegahan gratifikasi di sektor pasar modal dan upaya pencegahan gratifikasi dalam kegiatan Penawaran Umum Perdana atau Initial Public Offering (IPO) di Pasar Modal Indonesia serta membandingkannya dengan Amerika Serikat. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian doktrinal serta menggunakan pendekatan komparatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan dalam pencegahan gratifikasi di Amerika Serikat ditetapkan secara tegas dan memiliki cakupan yang luas. Berbeda dengan Indonesia yang pengaturan terkait gratifikasinya masih terbatas pada Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara. Meskipun demikian, Indonesia tetap memiliki peraturan yang dapat menjadi sarana keterbukaan dan kepatuhan terhadap Perusahaan Publik dan pelaku pasar modal lainnya yang dapat mencegah praktik gratifikasi di Sektor Pasar Modal, mencakup pada kegiatan IPO. Kemudian, dalam upaya pencegahan gratifikasi menunjukkan bahwa teknologi Amerika Serikat memiliki fitur teknologi informasi yang lebih canggih dengan pengintegrasian yang dapat memudahkan publik. Pelaksanaan sinergi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, OJK, dan BEI dalam merumuskan kerangka hukum baru yang lebih tegas dengan cakupan yang lebih menyeluruh terkait dengan gratifikasi, serta pengembangan teknologi dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih memadai guna memberikan perlindungan terhadap investor dan integritas Pasar Modal Indonesia.

---

This thesis is motivated by a case of abuse of power committed in the form of receiving gratification, involving five employees of the Indonesia Stock Exchange (IDX). The case came to public attention when it was revealed that the five employees had been sanctioned in the form of termination as a form of disciplinary measure. In response to this case, this thesis tries to provide an analysis of the gratification prevention regulations in the capital market sector and gratification prevention efforts in Initial Public Offering (IPO) activities in the Indonesian Capital Market and compare them with the United States. This research employs a doctrinal research method and using a comparative approach. The findings of this research show that the regulations for the prevention of gratification in the United States are clearly defined and have a broad scope. In contrast, Indonesia's gratification regulations are still limited to Public Officials and State Administrators. Nevertheless, Indonesia has regulations that can serve as a means of transparency and compliance for Public Companies and other capital market players that can prevent gratification practices in the Capital Market Sector, including IPO activities. Furthermore, regarding gratification prevention efforts, the United States leverages more advanced technology features with integrated systems that facilitate public accessibility. Collaborative efforts between the Indonesian government, the Financial Services Authority (OJK), and the IDX to develop a more stringent and comprehensive legal framework, along with technological advancements, can serve as an initial step toward legal certainty. This aims to provide better protection for investors and uphold the integrity of the Indonesian Capital Market."

"Lahirnya perusahaan modal ventura di Indonesia sejak dekade tahun 1973 tidak mengalami banyak perubahan. Dalam perkembangannya, ternyata kebijakan pemerintah mengenai pembiayaan dengan modal ventura ini sejak tahun 1988 sampai saat ini, tidak pernah dirubah, berbeda dengan kebijakan mengenai perbankan yang selalui mengalami penyempurnaan pengaturannya. Hal ini antara lain mengakibatkan ditutupnya 10 perusahaan modal ventura dalam kurun waktu tahun 1995 sampai 2004. Padahal, realisasi pembiayaan melalui modal ventura meningkat tajam dari total 858 juta rupiah tahun 1997 menjadi 2,438 triliun pada tahun 2004. Adanya perberdaan antara kebijakan pemerintah dan realisasi permintaan pembiayaan modal ventura dari masyarakat ini menimbulkan pertanyaan pokok dalam penelitian ini yaitu: (1) sejauh mana manfaat modal ventura bagi perusahaan yang dibiayai, (2) bagaimana kebijakan pemerintah dalam rangka pengembangan usaha modal ventura di Indonesia, (3) kendala apa saja yang ditemui dalam usaha modal ventura bagi perusahaan PPU dan PMV. Dalam menjawab pertanyaan ini, dilakukan penelitian terhadap tiga PPU yang berdomisili di Yogyakarta, Bandung dan Banten, serta terhadap PNM-VC sebagai perusahaan PMV yang diteliti. Penelitian ini dilakukan melalui metode pengumpulan data kepustakaan dan studi wawancara dengan nara sumber sebanyak 12 orang.Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: modal ventura ternyata menjadi salah satu alternatif terbesar dalam pembiayaan terhadap perusahaan UKM di Indonesia, peranan modal ventura ternyata telah dapat menyelamatkan ekonomi bangsa, ketika krisis ekonomi dan moneter terjadi tahun 1998. Pengaturan kebijakan yang memayungi lembaga pembiayaan ini belum cukup kuat. Sehubungan dengan pembiayaan perusahaan PPU terdapat banyak kendala yang ditemui, baik kendala bagi PPU sendiri maupun kendala bagi PMV. Saran-saran yang dapat dikemukakan adalah perlu memasyarakatkan informasi mengenai usaha modal ventura sebagai sarana pembiayaan yang dapat mengembangkan iklim kewirausahaan. Dalam meningkatkan peranan modal ventura, PMV jangan hanya mengharapkan dukungan dari pemerintah, tetapi bersama-sama dengan pemerintah membuat produk perundang-undangan modal ventura yang sesuai dengan iklim usaha di Indonesia."

"Dalam skripsi ini dibahas mengenai MTN (Medium Term Notes) sebagai alternatif pembiayaan bagi perusahaan yang menyimpan masalah dari penerbitan dari produk MTN yang diterbitkan di Indonesia dengan belum adanya pengaturan yang baku sebagai acuan untuk penerbitan MTN, perlindungan bagi investor pemegang MTN. Tidak diwajibkannya izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penerbitannya, menyebabkan peningkatan emisi surat utang yang tidak butuh izin efektif menjadi masalah. MTN tidak diwajibkan adanya pemeringkatan, jaminan untuk pelunasan bunga dan utang pokok dan kurangnya keterbukaan informasi baik perusahaan penerbit MTN, MTN yang diterbitkan, serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Sebagai produk investasi yang belum memiliki pengaturan membuat risiko untuk mengalami kerugian bagi investor, menjadi tinggi dan tidak ada kepercayaan dari investor terhadap MTN tersebut. Maka diperlukan suatu pengaturan baik dari segi MTN sebagai produk investasi, sebagai surat berharga berupa efek bersifat utang dan pengawasan dari otoritas yang berwenang untuk mengawasi penerbitan MTN, agar terdapat suatu kepastian hukum dalam penerbitan MTN serta perlindungan terhadap investor calon pemegang MTN.

---

This thesis discussed regarding MTN (Medium Term Notes) as an alternative financing for companies still produce some problems for issuance of the MTN which published in Indonesia. The things which important to look out for are the regulations or provisions of the issuance of this notes as a investment product does not yet exist as a reference for the issuance of MTN, then the issuance does not need any registration or permit from the financial services authority (OJK). MTN as debt securities still does not need any obligation for rating for the need of the issuance, then in the practice these days MTN is not warranted, lack of publicity about the information about the issuer, the MTN product and the parties involved in the mechanism of the issuance. MTN with all the problems its has, could increase the risks and suffer losses for investors and there is no trust of the investors on MTN which to be issued. Regulations or rules about MTN are indeed needed, both in terms of MTN as investment products, MTN as a form of securities which are debt securities and the provisions of the authorities to authorized and supervise the issuance of MTN in order as a reference for the company or issuer for issuing MTN as well as the protection of the potential holders of MTN investors, so that there is a legal certainty in issuance the MTN as well as protection for the holders of MTN."