Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kontroversi yurisdiksi Perdagangan Kontrak Berjangka sudahberlangsung sejak tahun 2001 yang lalu ketika Bursa EfekSurabaya (BES) bermaksud memperdagangkan Kontrak BerjangkaIndeks LQ 45. Saat itu Pihak Bursa Berjangka Jakarta (BBJ)bersikeras kalau masalah Perdagangan Kontrak Berjangkaadalah wewenang mereka. Namun masalah bisa dikatakan selesaisetelah Bapepam memberi izin dan pihak BES sudahmemperdagangkannya. Kenyataannya permasalahan ini tidakselesai begitu saja, pihak BBJ kemudian MemperdagangkanKontrak Berjangka Indeks Luar Negeri (Hang Seng dan Nikkei)dengan alasan penyaluran dana nasabah ke luar negeri adalahwewenang dari BBJ. Pokok Permasalahan yang timbul adalahapakah Kontrak Berjangka Indeks Luar Negeri termasuk dalamkategori Efek seperti yang dimaksud dalam pasal 1 angka 5 UUNo. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, apakah Bapepammemiliki kewenangan untuk mengawasi perdagangan instrumenini, apakah pengaturan instrumen ini nantinya disamakandengan Kontrak Berjangka Indeks LQ 45 dan bagaimanaperlindungan hukum bagi investor yang melakukan transaksiatas instrumen ini. Permasalahan yang berkelanjutan sepertiini merupakan hal yang menarik untuk dijadikan topikpenelitian. Sebab berdasarkan pasal 5 huruf p UU No. 5 tahun1995 tentang Pasar Modal, Bapepam memiliki kewenangan untukmenentukan instrumen lain sebagai Efek. Bapepam mengeluarkanKEP No. 07/PM/2003 Tentang Penetapan Kontrak Berjangka atasIndeks Efek sebagai Efek dan dilanjutkan dengan keluarnyaKEP-39/PM/2003 tentang Kontrak Berjangka dan Opsi atas Efekatau Indeks Efek, yang memberikan kewenangan kepada Bapepamuntuk melakukan pengawasan dan pembinaan dalam prosesperdagangan Kontrak Berjangka Indeks Efek di Pasar ModalIndonesia."

"Pokok permasalahan penelitian untuk menulis tesis ini adalah bagaimana Cakupan dari Usaha di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri dapat memberikan penerimaan negara yang paling besar namun juga dapat diterima oleh negara-negara mitra perjanjian (treaty partners).Tipe penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitis. Penelitian dilakukan melalui wawancara dengan pejabat pajak yang merumuskan kebijakan perpajakan dan yang melaksanakan di lapangan dan para konsultan pajak. Penelitian juga dilakukan atas dokumen yaitu undangundang domestik, tax treaties serta buku-buku karya ilmiah, balk menurut para ahli perpajakan, maupun menurut para pejabat yang merumuskan kebijakan dan yang bertugas menerapkan di lapangan.Apabila pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha hanya didasarkan atas penghasilan yang dapat dibuktikan diperoleh bentuk usaha tetap, maka kegiatan-kegiatan usaha yang sebenarnya juga dilakukan oleh bentuk usaha tetap, dilaporkan kepada fiskus di negara berkembang sebagai kegiatan yang langsung dilakukan oleh kantor pusat perusahaan. Fiskus di negara berkembang sering tidak mempunyai cukup kemampuan untuk dapat mengidentifikasi semua kegiatan yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap. Para ahli perpajakan PBB sepakat untuk menyarankan dianutnya force of attraction rule."Force of attraction rule" seperti diterapkan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Republik Indonesia - Australia adalah yang paling luas dengan potensi penerimaan pajak yang paling besar. Belum semua "tax treaties" menggunakan konsep "force of attraction"."Tax treaties" lainnya yang sudah menganut masih perlu diupayakan agar "force of attraction rule" nya juga menjadi yang paling luas. Oleh karena itu masih ada peluang untuk melakukan renegoisasi berkenaan dengan dua kelompok tax treaties :(1) yang belum menganut force of attraction rule menjadi "force of attraction";(2) yang menganut force of attration rule tetapi belum yang terluas perlu diupayakan untuk menjadi "force of attraction" yang terluas."