Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal memiliki peranan dan tanggung jawab yang penting terkait dengan tugasnya dalam membuat akta otentik di bidang pasar modal. Atas dasar tugas dan peranannya tersebut Notaris harus mendalami seluk beluk dan ketentuan peraturan yang ada dalam pasar modal karena setiap aksi korporasi yang dilakukan emiten memiliki persyaratan dan ketentuan yang berbeda-beda tergantung kepada peraturan yang mengaturnya sehingga notaris harus memastikan agar pembuatan akta tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada umumnya dan peraturan pasar modal pada khususnya. Peranan Notaris disini adalah juga ikut mengarahkan dan memberikan penyuluhan hukum kepada Emiten, sepanjang mengenai pembuatan akta, agar akta nya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Peranan notaris tersebut memiliki keterkaitan erat dengan kedudukan notaris yang harus memiliki sikap independen, adil dan tidak memihak kepada pihak manapun. Dengan berpegang teguh kepada peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, kode etik notaris serta standar profesi notaris yang ada, maka notaris secara nyata telah menjaga kepentingan pemegang saham minoritas yang ada dalam suatu perseroan terbuka yang mana kepentingan mereka seringkali terlanggar.Dalam penelitian ini terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak PT. XYZ Tbk selaku emiten ketika melakukan Penawaran Umum Terbatas III yang didahului dengan Aksi Korporasi berupa Reverse Stock dan Penambahan seri saham baru yaitu seri B, sehingga pemegang saham minoritas merasa perlu untuk menyatakan protes serta keberatan mereka secara tertulis kepada pihak yang berkepentingan seperi Bapepam-LK, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, serta profesi penunjang pasar modal termasuk juga Notaris. Hal ini ternyata berkaitan erat dengan tidak adanya peraturan yang secara khusus dan mendalam mengatur mengenai prosedur pelaksanaan Reverse Stock Split sehingga PT. XYZ Tbk diduga melanggar ketertiban umum yang berlaku di Pasar Modal. Notaris dalam kasus ini harus memiliki sikap analitis yang tajam serta keseksamaan dalam melihat suatu Aksi Korporasi yang dilakukan oleh suatu Emiten serta memperdalam pengetahuan mengenai Pasar Modal.

---

Notary as a profession that supports a Capital Market has a role and important responsibilities related to his/her job in making authentic act of the capital market. On that basis of its roles and duties, notary must explore the rules and regulations that exist in the capital markets since any corporate actions issuers have different terms and conditions vary depending on the regulations that govern it, so that the notary must ensure that the deed in accordance with the regulations legislation in general and capital markets in particular rules. Thus, notary has role of codirecting and providing legal counseling to the Issuer, during the making of the deed, so that his deeds do not conflict with existing provisions. This role of notary relates with the position of a notary who must have an independent attitude, fair and impartial to any party. By sticking to the rules in the capital market, code of ethics and standards of professional notary, a notary has saved the interests of minority shareholders in a company where their interests are often violated.

This research shows a violation practice performed by PT. XYZ Tbk as the issuer of Right Issue III, preceded by a Reverse Stock Corporate Actions and the addition of a new series of shares of series B, so that minority shareholders feel the need to protest and express their objections in writing to the interested parties such: Bapepam-LK, the Minister of Justice and Human Rights, as well as supporting professionals including Notary capital markets. Apparently, this is closely related to the lack of legislation that specifically regulates the procedure and in-depth implementation of the Reverse Stock Split and PT. XYZ Tbk allegedly violating public order prevailing in the Capital Market. Consequently a notary must have a keen analytical attitude and thoroughness in seeing a Corporate Actions performed by an Issuer and deepens knowledge about Capital Markets."

"Pailitnya suatu perusahaan dalam dunia usaha dewasa ini sudah tergolong merupakan suatu peristiwa yang lumrah dan sering terjadi. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berlaku di Indonesia sampai saat ini memberikan suatu alternatif bagi para kreditor untuk mengajukan permohonan pailit atas suatu perusahaan yang menjadi debitornya. Salah satu pihak yang dapat berkedudukan menjadi debitor dan mengalami permohonan pailit adalah emiten atau perusahaan publik. Apabila suatu emiten mengalami pailit maka terdapat pihak yang sangat dirugikan atas kondisi tersebut, yaitu para investor publik. Investor publik menjadi pihak yang sangat dirugikan karena dengan pailitnya emiten tempatnya berinvestasi maka para investor publik tersebut tidak dapat menjual saham-saham yang dimilikinya lagi di dalam emiten tersebut. Sementara itu posisinya yang merupakan pemegang saham dalam emiten terkait menjadikannya terhitung turut serta sebagai debitor pula. Oleh karena itulah maka investor publik berada di urutan paling akhir setelah kreditor konkuren di dalam pembagian harta pailit. Dan seringkali yang terjadi dalam prakteknya, investor publik tidak mendapatkan sisa dari pembagian harta yang ada karena telah habis dibagikan pada para kreditor dan biaya lainnya.

---

Bankruptcy in today's world of business occurs regularly and is regarded as a normal occasion. Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment which applies in Indonesia provides creditors an alternative to file for bankruptcy towards a company which are his debtors. One of the parties which is the debtor that undergoes through file of bankruptcy is a listed company. In the event of a listed company undergoing bankruptcy, this would mean that public investors that are shareholders to the bankrupt company experience great loss. Public investors that are parties to the company are significantly disadvantaged because by the insolvency of the company in which he is an investor, he would not be able to sell the shares he owns in the company. At the same time, as a result of bankruptcy, his position as shareholder in the company would turn him into a debtor. Therefore, in distributing the asset of the dissolved company, the public investors would receive the asset second to the concurrent creditors. Frequently in practice, those public investors unfortunately do not receive any share from the dissolved asset because the remaining shares have been allocated to the concurrent creditors and other expenses."