Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat dewasa ini telah membawa berbagai dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan umat manusia. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh perkembangan telekomunikasi telah memungkinkan hubungan antar umat manusia dapat berlangsung secara cepat dan mudah tanpa memperhitungkan aspek ruang dan waktu. Di sisi lain, notaris sebagai pejabat umum yang bertugas melayani masyarakat diharapkan tidak ketinggalan dalam menyikapi perkembangan yang terjadi ini.Notaris di Indonesia yang berasal dari sistem latijnse-notariaat berdasarkan sistem hukum civil law tentunya memiliki perbedaan prinsipil dengan notary-public yang berasal dari sistem hukum common law. Perbedaan tersebut tentunya juga berpengaruh dalam praktek jasa yang diselenggarakannya sesuai dengan kultur dan hukum di negara yang bersangkutan. Dengan memanfaatkan teknologi internet, notaris diharapkan dapat melayani tuntutan kebutuhan masyarakat secara lebih cepat, praktis, dan efisien sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.Dewasa ini telah cukup banyak penyelenggaraan jasa notaris secara elektronik yang ditawarkan melalui websites di internet. Berdasarkan hal tersebut akan timbul pertanyaan bagaimanakah konsep dan sistem jasa notaris secara elektronik yang telah berjalan dalam praktek itu? Selain itu, dapatkah praktek tersebut diterapkan oleh para notaris Indonesia sesuai dengan sistem hukum kenotariatan yang berlaku? Apa saja pula kendala yang dihadapi dan bagaimanakah seharusnya konsep perangkat hukum kenotariatan yang harus disiapkan guna mendukung terwujudnya hal tersebut? Permasalahan tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif.Tipe penelitian yang digunakan bersifat evaluatif, merupakan suatu problem-identification, dan hasil yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Telekomunikasi yang menjadi basis dari fenomena tersebut diharapkan dapat menjadi dasar penyelenggaraan jasa notaris secara elektronik yang diharapkan, sesuai dengan Undangundang Telekomunikasi yang telah dimiliki Indonesia. Dengan demikian, para notaris Indonesia diharapkan dapat turut ambil bagian sesuai dengan kultur dan hukum kenotariatan yang berlaku di Indonesia."

"Tariff plays an important role in the national development because it traditionally constitutes a source of state revenue and income. Consequently, it must be regulated, managed, controlled and organized so as to benefit the whole country and people. Being the source of national revenue and Income, it becomes an integral part of any business and commercial activity. The tariff serves, in the business world, a consideration and an attraction or a source of excellence for a country. Further, in the intemational trade system, the tariff itself is a kind of tax imposed on imported goods and forms the oldest trade policy used as the source of government earnings.In a commercial context, telecommunication has become an exchanged commodity and that its policies will refer to free mamet enterprise (free market). Such principles of the free market as equality and transparency are a demand towards the more constructive competition for increasing public welfare and prosperity. Today, many countries reform their tariffs to stimulate their development programs. The reform may take the form of tariff system simplification, strict tariff elimination, and reduction of presumably excessive tariff.One of the noteworthy tariff policies is that of telecommunication tariff management. That policy is popularly known ?rebalancing tariff' that serves principally to adjust the telephone tariff to costs of its components. Rebalancing Tariff is, in Itself, for a reasonable price in accords with the current trend where local monthly tariff is rising whereas that for direct-dial long distance network and new set of connections is falling.That government made the policy by using the widely used Price Cap formula in other parts of the world. This formula considers such factors as cost of development, industrial strike, change of exchange rate, investment fund requirement, and customer ability and inflation rate.From the calculation result, the government raises, then, the tariff of local network, monthly bm and direct-dial long distance network as well. The policy becomes an attraction to investment in the telecommunication services management and infrastructure development. lt goes with the problem facing the telecommunication development in Indonesia, that is, geographical constellattion and demographic condition, investment capacity because the telecommunication is capital- intensive and investment security while the govemment has no longer financed it since 1985.Therefore, the policy is really directed to invite investors, either foreign or local, and that the government does not any more function as operator but only regulator according to their functions and duties. For the international direct-call with the tariff rebalancing, the organizer as the operator should reduce the cost of utility because it does not depend on the distance and location other than its bandwidth and mobility so as to encourage the state internationalization in its various commodities for the benefits of community, nation and country."

"Kemajuan teknologi yang cepat dan liberalisasi pasar telekomunikasi telah memicu lahirnya jenis-jenis jasa telekomunikasi baru secara signifikan. Konsekuensinya, ketersediaan jaminan interkoneksi yang reliable antar operator, baik pada skala lokal, nasional, regional maupun internasional, merupakan prasyarat mutlak (conditio sine qua non) bagi keberlangsungan beragam jenis layanan telekomunikasi. Ketiadaan interkoneksi yang memadai antaroperator dapat menyebabkan penyelenggaraan berbagai jasa telekomunikasi menjadi terhambat dan tidak efisien karena setiap penyelenggara telekomunikasi hanya dapat tersambung dengan jaringannya masing-masing. Berakhirnya hak eksklusivitas dari TELKOM dalam penyelenggaraan jasa dan jaringan SLJJ di Indonesia menjadikan Indosat mendapat lisensi sebagai operator sambungan lokal dan SLJJ. Karena keterbatasan jaringan domestiknya, Indosat sangat bergantung pada interkoneksi dan TELKOM sebagai incumbent operator agar dapat memberikan layanan kepada pelanggan jasa telekomunikasi dasar untuk melewatkan maupun menterminasi jasa. Hal ini dapat digunakan incumbent untuk menyalahgunakan posisi dominan yang dimilikinya dengan melakukan penolakan atau memperlambat pemberian interkoneksi, menghalangi konsumen atau pelanggan Indosat untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan operator pesaing, dan menetapkan syarat-syarat interkoneksi yang tidak adil dengan tujuan untuk mencegah dan/atau menghalangi operator lain untuk mendapatkan jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas. Peraturan yang ada sudah cukup mengatur penyalahgunaan posisi dominan dalam penyelenggaraan interkoneksi jasa SLJJ dalam era duopoli ini. Untuk pengaturan kedepannya diperlukan aturan teknis tambahan seperti pemenuhan interkoneksi secara tepat waktu, tersedianya prosedur negosiasi interkoneksi yang baku dan terbuka untuk umum, perjanjian interkoneksi yang terbuka untuk umum dan penawaran interkoneksi yang transparan; dan prosedur dan jangka waktu penyelesaian sengketa interkoneksi yang wajar."

"Tesis ini membahas mengenai liberalisasi sektor telekomunikasi di Indonesia sebagai bentuk komitmen Indonesia di WTO, khususnya ketentuan General Agreement on Trade in Services (GATS) dengan melihat pada Schedule of Commitment dan regulasi domestik Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode nonnatif preskriptif untuk melihat scjauh mana perkembangan liberalisasi sektor telekomunikasi di Indonesia serta kesiapan Indonesia dalam rnenghadapi liberaJisasi agar dapat memanfuatkan peluang sekaligus melindungi kepentingan nasional Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa liberalisasi sektor telekornunikasi di Indonesia telah dimulai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi serta berakhimya konsep monopoli di sektor telekomunikasi Indonesia. Dalam perkembangannya pemerintah telah melakukan upaya yang cukup menunjang dalam rangka menghadapi liberalisasi agar dapat efektif memanfaatkan hasil libernlisasi.

---

This thesis is concerning about liberalization of telecommunication sector in Indonesia as Indonesian's commitment in WTO, especially stipulation in General Agreement on Trade in Services (GATS) by refers on Schedule of Commitment and domestic regulation in Indonesia. This research is conducted using nonnative prescriptive methods to discover how far are the liberalizations of telecommunication sector development in Indonesia and the preparation of the country in dealing with liberalization so it will be able to take advantage of opportunities and also to protect Indonesia’s interests. The result of the research shows that the liberalizations of telecommunication sector in Indonesia has initiated by the Act no 36, 1999 About Telecommunication and the end of monopoly concept in Telecommunication sector of Indonesia. Within the development, the govermment conducted moderate value of supporting effort in order to deal with liberalization to be effective in utilize liberalization output."

"Tesis ini menjelaskan mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi dalam sistem perizinan penyelenggaraan telekomunikasi yang merupakan bentuk pelayanan publik pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi birokrasi merupakan langkah penting dalam me-redefinisi birokrasi dalam kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, reformasi birokrasi di bidang telekomunikasi menunjang kinerja pelayanan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi dimana reformasi birokrasi telah memberikan kerangka perbaikan birokrasi dalam menunjang kinerja birokrasi yang menekankan orientasi pelayanan kepada masyarakat dalam upaya mewujudkan suatu Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Adapun dalam pelaksanaannya, reformasi birokrasi pada sektor perizinan masih memiliki beberapa kendala, yaitu melalui penerapan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission sehingga perlu untuk diperbaiki dan lebih ditingkatkan.

---

This thesis describes the implementation of bureaucratic reform in licensing telecommunications operations system which is a form of public service at the Directorate General of Post and Informatics Operations, Ministry of Communication and Informatics. This research was conducted by applying normative juridical method. The results of the study showed that bureaucratic reform is an important step in redefining bureaucracy in the society. In its implementation, bureaucratic reform in the telecommunications sector supports the performance of licensing services in telecommunications operations where bureaucratic reform has provided a framework for improving bureaucracy in supporting bureaucratic performance that emphasizes service orientation to the community in an effort to realize Good Governance. As for its implementation, bureaucratic reform in the licensing sector still has several obstacles, namely through the implementation of the electronic integrated business licensing services or Online Single Submission so that it needs to be improved and further improved."