Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu sumber daya alam yang terpenting adalah tanah. Pada masa sekarang ini dimana jumlah manusia bertambah banyak, sedangkan jumlah tanah tidak dapat bertambah, hal tersebut menyebabkan nilai tanah semakin tinggi dan tidak mungkin turun. Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan. Setiap pihak yang mendaftarkan tanahnya akan mendapatkan sertifikat hak atas tanah. Perolehan hak atas tanah dapat melalui jual beli yang harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akta Jual Beli (AJB) merupakan bukti otentik telah beralihnya kepemilikan hak atas tanah. Proses balik nama sertipikat hak atas tanah tersebut harus melalui Badan Pertanahan Nasional.

---

One of important nature resource is land. Nowadays the number of people rapidly growing in the same size of land causing the price getting rise and impossible to be down. Government opens land registration to give assurance of the lands right. Those who register the land, will get the lands certificate. Lands right can be get by purchase and sale activity in front of Land Official Documents Officer. Official Document of Purchase and Sale is authentic evidence that the lands right belonging has been over. Certificate owner change process must through National Land Board."

" Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran media sosial sebagai agen sosialisasi politik baru pada kaum muda Penelitian sebelumnya menyebutkan agen sosialisasi politik seperti keluarga institusi pendidikan media massa dan lembaga pemerintah sudah tidak diminati oleh kaum muda Konten dan cara penyampaian dari agen sosialisasi tersebut tidak mampu membuat kaum muda menaruh perhatian pada apa yang disampaikan Tulisan ini menjelaskan bagaimana media sosial mampu menjadi agen sosialisasi politik yang baru bagi kaum muda Konten dan pendekatan yang dilakukan melalui media sosial dirasa lebih sesuai dengan kondisi kaum muda saat ini sehingga mereka menggunakan media sosial sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan politik Salah satunya ketika pemilu pemilihan umum 2014 berlangsung kaum muda yang menjadi pemilih pemula tersebut menjadikan media sosial sebagai referensi utama atau agen sosialisai politik Selain itu kaum muda juga lebih aktif dalam berpartisipasi politik melalui media sosial Dengan menggunakan pendekatan kualitatif penelitian ini mewawancarai enam orang kaum muda.

---

This research aims to explain the role of social media as a new agent of political socialization for the young people or youth Previous researches mentioned other agents of political socialization such as family academic institution mass media and governmental institution all of which no longer caught the interest of the young people The content and way of delivery from those agents were unable to raise attention from the young into what s being expressed This paper explains how social media can become a new agent of political socialization for young people The contents and approaches of the social media are deemed more suitable to the condition of the young people at the current moment therefore making them use those social medias as a source of information related to politics For one at the 2014 election young people who were a first time voter back then used social media as a main reference or an agent of political socialization Furthermore young people are also more active in political participation through social media With the use of qualitative approach this research collected interviews from six young people"

"ABSTRAKPerjanjian Pengikatan Jual Beli dewasa ini dalam proses peralihan hak dan balik nama yang diatur oleh Developer sering menimbulkan permasalahan, dari ketentuan didalam Perjanjian yang berlaku sepihak, biaya-biaya yang tidak memenuhi ketentuan peraturan berlaku, keterlambatan serah terima unit kepada konsumen dan pemungutan biaya yang tidak sesuai dengan yang diatur didalam PPJB yang developer itu sendiri yang membuatnyaTesis ini membahas tentang Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam proses peralihan hak dan balik nama PPJB dengan membandingkan tiga developer tentang proses peralihan hak dan balik nama PPJB di masing-masing developer. Dimana proses peralihan hak tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu PP No.4 tahun 1988 dimana peralihan hak harusnya dilakukan didepan PPAT dan di AJB kan terlebih dahulu, sementara untuk proses balik nama dari ketiga developer tersebut tidak memenuhi ketentuan Kemenpera No. 11/KPTS/1994 tentang pedoman Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual beli, bahwa minimal biaya balik nama atau biaya administrasi adalah 1% (satu persen) namun yang dikenakan oleh developer-developer tersebut rata-rata sekitar 2-2.5%, dan dalam bahasa hukum pertanahan, biaya balik nama PPJB tidak relevan dan tidak sah sehingga proses biaya balik nama ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 42 PP No. 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun. Dalam hal perlindungan hukum konsumen dalam proses peralihan hak dan balik nama, konsumen banyak dirugikan dengan bentuk PPJB yang berbentuk klausula baku, proses peralihan hak yang tidak didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional dan Biaya Balik Nama yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dalam melakukan pembelian produk properti, konsumen harus melakukan pemeriksaan terhadap perjanjian sebelum menandatangani, menjaga Bargaining Positionnya tetap kuat, dan mengetahui hak-haknya dilindungi oleh pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen, meminta penjelasan secara rinci dan menuntut haknya apabila merasa dirugikan, dan melengkapi dengan mengetahui lebih lanjut hak-haknya yang diatur dalam Undang-undang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

---

ABSTRACTSale and Purchase Agreement today in the transition process and the right to return the name of which is governed by Developers often cause problems, of the provisions contained in the applicable Agreement unilaterally, costs that do not comply with applicable regulations, delays in handing over the unit to the customer and collection costs regulated in accordance with the PPJB itself developer makes. This thesis discussed about the Legal protection of the customer in a transfer of right and name re-registration process in a PPJB through a comparison of such process in three developers. Whereas the transfer of rights process were not in accordance with the prevailing law, ie the Government Regulation No.4 of 1988, in which it is regulated that a transfer of right must be carried out in front of Land Officials (PPAT) and first should entered into a Deed of Sale and Purchase (AJB), however the process of name re-registration applied by the said three developers were not in accordance with the Regulation of Minister of Public Housing No.11/KPTS/1994 on the guidance to draft an Agreement to Bind a Sale and Purchase, in which the fee for the name reregistration or administration is minimum 1% (one percent), however the developers charged approximately 2-2,5%, and in the terms of agrarian law, the fee for the name re-registration for PPJB is not relevant and deemed as invalid, and therefore, the name re-registration is not in accordance with Article 42 of the Government Regulation No.4 of 1988 on Flat Housing. In regards to the legal protection of the customer in a transfer of right and name re-registration process, the customer are in a disadvantaged position due to the standard PPJB clause, transfer of right which is not registered to the National Land Office, and the Cost for Name Re-registration which are not in accordance with the prevailing laws, when purchasing a property, a customer should first examine the agreement before he/she signed it, to maintain his/her bargaining posit ion and to understand that his/her right is protected by the government and the customer protection institution, to request further details and to claim if his/her right is infringed, and to complete it by becoming aware of his/her rights which is governed under the consumer protection Law No.8 of 1999."

"ABSTRAKMeningkatnya kebutuhan akan energi yang berbanding terbalik dengan menurunnya pasokan energi, khususnya cadangan minyak, membuat pemerintah mengeluarkan program diversifikasi energi. Dalam program diversifikasi energi tersebut salah satu program yang dicanangkan adalah transisi energi dari Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas atau yang biasa disebut dengan konversi BBM ke BBG. Akan tetapi dalam pelaksanaannya program konversi masih belum mencapai target yang diinginkan. Salah satu kunci keberhasilan dari konversi BBM ke BBG adalah adanya edukasi dan sosialisasi. Metode edukasi yang efektif dan interaktif salah satunya adalah melalui permainan berbasis digital digital serious simulation game . Banyak studi yang menggunakan permainan sebagai suatu media pembelajaran. Akan tetapi belum ada studi yang menggunakan permainan sebagai media edukasi mengenai topik transisi energi khususnya BBM ke BBG. Sehingga diperlukan studi untuk mengeksplorasi konsep permainan mengenai transisi energi. Dari penelitian ini, dibuat sebuah digital serious simulation game bernama Transergy. Berdasarkan analisa dari hasil verifikasi dan validasi, dapat disimpulkan bahwa Transergy dapat digunakan sebagai alat bantu belajar mengenai transisi energi.

---

ABSTRACTDue to the increasing need of energy that contrast with the decreasing amount of energy reserve, especially oil reserves, lead the government to release an energy diversification program. Through the program, energy transition program which is a program of converting fuel to natural gas is implemented. However, the implementation of conversion program has not achieved the desired target yet. One of the key that affect fuel to natural gas conversion success is through education and socialization. Education method that proved to be effective and interactive is education through digital serious simulation game. Many studies had implemented digital serious simulation game as learning instrument. However, few studies put attention about creating learning instrument through digital serious game in field of fuel to natural gas conversion. Thus, a study to explore the concept of game about energy transistion, fuel to natural gas conversion, is needed. From this study, a digital serious simulation game, Transergy was made. Through the process of verification and validation. Transergy has a significant affect for learning energy transition through game."

"Pariwisata merupakan kebutuhan hidup manusia dimana manusia perlu berpergian keluar dari tempat tinggalnya. Hadirnya media sosial dan social media influencer orang yang berpengaruh di media sosial pada era digital ini telah mengubah metode pemasaran pariwisata menjadi lebih masif dan efektif. Penelitian ini membahas tentang unggahan Dorippu di media sosial yang bertema perjalanan wisata serta pengaruhnya terhadap minat pengikut Dorippu di media sosial untuk berwisata ke Jepang. Hal tersebut secara langsung menjadikan Dorippu sebagai agen promosi pariwisata Jepang melalui media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah uji sampel melalui survei dengan tujuan untuk mengetahui respons pengikut terhadap unggahan Dorippu. Kunci keberhasilan promosi pariwisata Jepang terletak pada kekuatan personal brand Dorippu sehinga mampu mempengaruhi pengikutnya. Peluang tersebut dimanfaatkan oleh pihak pemasar pariwisata Jepang untuk menerapkan metode pemasaran melalui media sosial dengan cara menjadikan Dorippu sebagai endorser. Penelitian ini menemukan bahwa kuatnya personal brand Dorippu berhasil memunculkan keinginan pengikutnya di media sosial untuk berwisata ke Jepang serta informasi yang disampaikan melalui unggahannya menjadi sumber informasi wisata Jepang yang dapat diandalkan oleh calon wisatawan yang ingin berkunjung ke Jepang.

---

Tourism is a necessity of human life that humans need to travel out of their homes. The presence of social media and social media influencers digital influential people in this digital era has changed the method of tourism marketing to become more massive and effective. This study discusses about Dorippu rsquo s post on social media that influence her followers to travel to Japan. It directly makes Dorippu a promotional agent of Japan tourism through social media. The research method is using sample test through survey with the aim to know the Dorippus followers response to Dorippus post. The success key of Japan tourism promotion lies in the strength of the Dorippus personal brand that has power to influence her followers. This opportunity is utilized by the Japan tourism marketers to apply marketing methods through social media by making Dorippu as an endorser. The research finds that Dorippus personal brand power has succeeded in raising the desire of her followers in social media to travel to Japan as well as the information conveyed through her post into a reliable source of Japanese tourist information by would be tourists who want to visit Japan. "

"Sebuah tanggung jawab diperlukan dalam setiap pekerjaan termasuk pada profesi Jabatan Notaris dengan demikian akan menunjukan sikap yang profesional dan mengurangi notaris dalam pelanggaran kode etik. Hal seperti ini akan menumbuhkan kepercayaan yang tinggi terhadap Notaris. Seorang Notaris dalam kode etiknya diatur bahwa dalam menjalankan tugas jabatannya harus menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur, tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam menjalankan tugasnya wajib bertanggung jawab artinya, kesediaan dengan melakukan sebaik mungkin tugas apa saja yang termaksud lingkup profesinya, bertindak secara proposional, tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma, dan kesediaan memberikan laporan pertanggungjawaban atau pelaksaan kewajibannya. Pada putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris No. 11/B/MPPN/XII/2017, adapun masalah yang diteliti adalah pertanggung jawaban Notaris dalam memberikan bantuan terhadap masyarakat yangmembutuhkan jasanya. Adapun pihak dalam kasus tersebut adalah Franciscus yang menitipkan sertipikat hak milik no. 1743/Pinang atas nama H. Abdullah kepada Notaris Bambang Suwondo untuk dilakukan proses balik nama dari H. Abdullah menjadi Wen Chie Siang. Segera setelah diberikannya sertipikat tersebut Notaris tersebut tidak melakukan proses balik nama bahkan sertipikat tersebut sampai hilang. Sebenarnya Notaris bertanggung jawab atas hilangya sertipikat tersebut, meskipun pekerjaan balik nama bukan menjadi kewenangan seorang Notaris namun Notaris yang bersangkutan adalahNotaris/PPAT, sehingga itu adalah konsekuensi berdasarkan kepercayaan dari para pihak setelah melakukan AJB.

---

A responsibility is required in every job, including in the profession of Notary Position and thus will show a professional attitude and reduce the notary in violating the code of ethics. Things like this will foster high trust in the Notary. A Notary in his code of ethics is regulated that in carrying out his duties, he must be aware of his obligations, work independently, be honest, impartial and with full responsibility. In carrying out its duties, it is obligatory to be responsible, that is, willingness to do as well as possible the tasks of the scope of the profession, to act proportionally, without differentiating payment cases and free cases, and willingness to provide accountability reports or carrying out their obligations. On the decision of MajelisPengawasPusatNotaris No. 11 / B / MPPN / XII / 2017, while the problem under study is the responsibility of the Notary in providing assistance to the people who need their services. In the case was FP who entrusted his freehold tittle no. 1743 / Pinang in the name of HA to Notary BS for transfer of ownership from HA to WCS. Immediately after the certificate was issued, the Notary did not process the transfer of ownership and even the certificate was lost. Actually the Notary is responsible for the loss of the certificate, even though the transfer of ownership is not the authority of a Notary, but Notary in the case is a Notary / Land Deed Official (PPAT), so that it is a consequence based on the trust of the parties after carrying out the AJB."