Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Amdal merupakan instrumen yang penting dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dengan diaturnya Amdal dalam sistem hukum, diharapkan berbagai keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan atau usaha didasari oleh suatu kajian mengenai dampak penting yang ditimbulkan. Namun penerapan Amdal tidak selalu berjalan dengan baik, dalam berbagai kasus ditemui pihak yang merasa dirugikan akibat pejabat yang menerbitkan keputusan tata usaha negara yang mensyaratkan Amdal, berdasarkan Amdal yang tidak partisipatif, tidak ilmiah, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau bahkan tidak dilengkapi Amdal sama sekali. Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara adalah mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara untuk memohon pembatalan keputusan tata usaha negara. Penelitian ini menunjukan bahwa permasalahan Amdal dipertimbangkan oleh hakim sebagai dasar untuk membatalkan berbagai keputusan tata usaha negara yang mencakup keputusan kelayakan lingkungan hidup, izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan izin usaha. Lebih jauh lagi, penelitian ini juga menunjukan bahwa keberadaan Amdal tidak menghalangi gugatan administratif. Melainkan suatu keputusan tata usaha negara tetap dapat dibatalkan oleh hakim apabila Amdal yang mendasarinya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah ilmiah.

---

Environmental Impact Assessment is an important instrument in Indonesian environmental management system. Since Environmental Impact Assessment is regulated in the legal system, it is expected that decisions about human activities and business be based on a study regarding major environmental impact. Unfortunately the implementation of Environmental Impact Assessment are not always going well, in many cases people feels harmed by decisions as authority takes decisions based on a problematic Environmental Impact Assessment that fails to accommodate public participation, unscientific, unlawful, fails to asses various environmental impacts, or even without Environmental Impact Assessment at all. One of the option that can be taken by those whose harmed is starting an administrative claims using administrative courts to abort administrative decisions based on those problematic Environmental Impact Assessment. This study shows that the court has acknowledge problems in Environmental Impact Assessment as a reason to abort administrative decisions including keputusan kelayakan lingkungan hidup, izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, and izin usaha. Further, this study also shows that having an Environmental Impact Assessment does not deny administrative claims. A administrative decisions can be aborted by administrative judge if there is a problem in the Environmental Impact Assessment is unlawful or unscientific."

"Penerapan prinsip good corporate governance merupakansalah satu upaya yang diharapkan dapat membawa bangsaIndonesia untuk keluar dari krisis ekonomi yang telahberlangsung lama. Pasar Modal sebagai salah satu sumberpembiayaan dan alternatif investasi bagi perekonomiandiharapkan dapat menerapkan prinsip good corporategovernance dengan maksimal. Prinsip keterbukaan merupakanhal yang penting dan tidak dapat dipisahkan dalam kegiatanpasar modal dan juga merupakan salah satu kerangka dasardari prinsip good corporate governance. Dengan penerapanprinsip keterbukaan, para stakeholders dapat mengetahuisegala informasi yang penting dalam setiap transaksisehingga dapat mengambil tindakan untuk melindungikepentingannya. Akuisisi merupakan salah satu corporateaction yang banyak dilakukan oleh pelaku ekonomi yangterlibat dalam pasar modal untuk memperbaiki danmeningkatkan kinerja perusahaannya. Kebutuhan akanketerbukaan informasi merupakan hal yang sangat pentingbagi para stakeholders mengingat hal tersebut menyangkutkinerja perusahaan di masa yang akan datang. Sejalan denganhal itu, penerapan prinsip keterbukaan yang dianut dalampasar modal menyangkut pelaksanaan akuisisi perusahaanpublik diharapkan dapat mengimplementasikan prinsip goodcorporate governance khususnya prinsip keterbukaan."

"Presents the requirements of the EIA procedures in the UK in a practical format, illustrated with case examples. Each environmental topic is discussed, methodologies for assessing effects are indicated, and the characteristics of selected development types are described."

"Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain tunduk pada Undang-Undang Pasar Modal untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal. Bagaimana penegakan Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal serta bagaimana tanggung jawab Direksi Perusahaan jika terjadi pelanggaran Prinsip Keterbukaan dalam suatu perusahaan merupakan masalah yang akan diteliti dalam tesis penelitian yang digunakan dalam adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan perusahaan dan mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan. Sebagai kewajiban untuk menerapkan Prinsip Keterbukaan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran setiap informasi yang dikeluarkan perusahaan terhadap pihak ketiga. Dalam pelanggaran prinsip keLerbukaan di Pasar Modal terdapat dua jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar, yaitu sanksi administratif atau sanksi pidana. PenjaLuhan sanksi administratif ditujukan untuk perbuatan melanggarnya sedangkan penjatuhan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan tujuan memberikan hukuman kepada si pelaku. Dengan adanya sanksi yang diatur dalam Undang-Undang pasar Modal, diharapkan dapat memajukan manajmen suatu perusahaan yang bertanggung jawab sehingga dapat terlaksananya Good Corporate Governance dalam suatu perusahaan."

"Pemberitahuan kepada Komisi telah terjadinya pengambilalihan saham harus dilakukan apabila sudah melebihi jumlah tertentu dan harus dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan tersebut. PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk. Terlambat menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Centurion Perkasa Iman kepada KPPU selama 2 (dua) hari kerja. Atas pelanggaran tersebut, PT PP (Persero), Tbk dijatuhkan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah). Denda tersebut mengalami pengurangan dari pengaturan undang-undang karena pertimbangan hal-hal yang meringankan oleh Majelis Komisi. Pengurangan denda karena hal-hal yang meringankan mengakibatkan pendapat Majelis Komisi menjadi peran sangat penting. Selain itu, dalam kasus ini juga terdapat perbedaan pendapat mengenai definisi dan kategori perusahaan terafiliasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tujuan menganalisis kasus pengambilalihan saham PT CPI oleh PT PP (Persero), Tbk berdasarkan undang-undang. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat salah pengertian oleh PT PP (Persero), Tbk mengenai perusahaan terafiliasi dan penghitungan nilai aset dan/atau nilai penjualan gabungan. Pertimbangan Majelis Komisi dengan alasan hal-hal yang meringankan tidak diatur dalam undang-undang.

---

The Commission must be notified of the acquisition of shares after a particular period of time has elapsed and no later than thirty (30) days after the date of acquisition. PT Pembangunan Perumahan (Persero), Tbk is known to have been 2 (two) business days late in notifying KPPU of the takeover of PT Centurion Perkasa Iman shares. For this infraction, PT PP (Persero), Tbk was liable to a fine of IDR 1,000,000,000.00 (One Billion Rupiah). However, the amount of the fine was reduced from that which had been stipulated by law because of the relief granted by the Commission Council. In this case, the Commission Council has a very important role in reducing the fines that have been set at PT PP (Persero) Tbk. Furthermore, in this scenario, there are varying opinions on what constitutes an affiliated company and how to classify them. To analyse the situation of PT PP (Persero), Tbk's takeover of PT CPI shares in a way that is compliant with the law, this study employs a method known as normative juridical research. Based on the findings of this research, PT PP (Persero), Tbk has some confusion about how to value its affiliated companies' assets and/or total sales. The consideration of mitigating circumstances by the Commission Council is not governed by law."