Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkawinan campuran Menurut UU No. 1 Tahun 1974 telah banyak dilakukan oleh WNI, perbuatan hukum tersebut menimbulkan suatu permasalahan, antara lain mengenai kedudukan anak akibat perkawinan apabila ditinjau dari Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pembahasan permasalahan tersebut pada penulisan yang berjudul Kedudukan Anak Akibat Perkawinan Campuran Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Ditinjau dari Undang-Undang Kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958 dan Undang-Undang Kewarganegaraan No .12 Tahun 2006 (Analisis Yuridis Penetapan No. 90/Pdt. P/2005/PN.Jak.Sel), akan ditunjang oleh satu Penetapan Pengadilan No. 90/Pdt.P/2005/PN.Jak.Sel. Penulisan ini menggunakan metodologi penulisan kepustakaan dan lapangan yang bersifat yuridis-normatif dengan tipologi penulisan deskriptif dan metode analisis data kualitatif. Hal tersebut untuk memberikan pendeskripsian mengenai ketentuan kedudukan anak dalam perkawinan campuran ditinjau dari UU No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan dan UU No. 1 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. UU No. 62 Tahun 1958 Toentang Kewarganegaraan menganut asas ius sanguinis, apabila ibu berkewarganegaraan Indonesia dan bapak berkewarganegraan Asing akan menimbulkan permasal ahan bagi kedudukan anak disebabkan status anak sebagai WNA, sehingga banyak dari wanita Indonesia pelaku perkawinan campuran memilih jalan keluar dengan memberikan status anak luar kawin pada anaknya. UU No. 62 Tahun 1958 tersebut telah diganti dengan UU No . 12 Tahun 200 yang disahkan oleh DPR pada 11 Juli 2006 dan disahkan oleh Presiden pada 1 Agustus 2006, UU No. 12 Tahun 2006 ini memberikan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak dari perkawinan campuran sebelum anak berumur 18 tahun. Dengan demikian, pemberian status kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak dari perkawinan campuran pada UU No. 12 Tahun 2006 telah memberikan solusi bagi permasalahan kedudukan anak yang terdapat dalam UU No. 62 Tahun 1958."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan pasien terhadap penggunaan obat keras, khususnya obat Accutane, ditinjau dari UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peneliti menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan cara meneliti bahan pustaka serta wawancara. Hasil penelitian menyarankan bahwa sebaiknya terdapat peraturan khusus akan obat keras baik dalam penggunaan dan dalam distribusi; Diberlakukan tindakan preventif atas kemungkinan timbulnya kerugian; Pasien bersikap kritis dan aktif dalam menggali informasi mengenai tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter kepadanya. Mengadakan bagian penyuluhan pada fasilitas pelayanan kesehatan.

---

This mini-thesis reviews about the patient protection in the use of strong medicine, especially Accutane, viewed from the Law Number 26 Year 2009 concerning Health and the Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection. The researcher use juridicial-normative form of research. Qualitative research is used as the research method, by collecting documents and doing interviews.

The result of the research suggests: It is better if there's a specified regulation of strong drug in the using and distribution; Preventive act of the possibility of any loss or damage; The patient to be critical and active in searching for the information about the treatment given by the doctor; To establish a counseling department in a health care facility."

"Hal yang sangat didambakan oleh-pasangan suami isteri yang terikat perkawinan adalah lahirnya anak sebagai penerus keturunan dan tumpuan harapan orang tua di masa depan. Dunia kedokteran telah mampu menciptakan teknologi bayi tabung yang ternyata dapat memberikan solusi dalam membantu pasagan suami isteri yang mengalami gangguan kesuburan guna mendapatkan anak dari benih mereka sendiri. Dalam perkembangannya, teknologi bayi tabung juga diterapkan dengan menggunakan sperma donor, ovum donor, maupun rahim ibu pengganti (surro gate mother). Selain mengundang problema etik dan moral, penerapan teknologi bayi tabung dengan menggunakan sperma donor, ovum donor, maupun rahim ibu pengganti, juga menyebabkan terjadinya permasalahan mengenai kedudukan hukum dari anak yang dilahirkan. Sehubungan dengan itu, diperlukan suatu perangkat perlindungan hukum bagi anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung. Bagai manapun juga, anak hasil proses bayi tabung adalah generasi penerus, kandidat pengemban tugas bangsa di masa yang akan datang, seperti halnya anak-anak lain yang dilahirkan secara alamiah."

"Kekerasan terhadap anak di dalam keluarga atau rumah tangga pada saat ini di Indonesia merupakan salah satu masalah yang sedang berkembang dan korbannya terus meningkat jumlahnya. Akan tetapi, kasus tersebut seringkali tidak dilaporkan, sehingga menjadi dark number of crime. Dengan terus meningkatnya jumlah anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, maka masalah ini sudah seharusnya penting untuk diperhatikan dan dicari penyelesaiannya. Kekerasan terhadap anak terdiri dari berbagai bentuk, antara lain: kekerasan fisik, kekerasan psikis atau psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Anak merupakan salah satu subjek hukum, jadi kepentingan anak juga diatur, dijamin, dan dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, produk hukum yang ada di Indonesia, seperti: KUHP, UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, juga mengatur mengenai peranan aparat penegak hukum yang ada dalam melindungi anak yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). UU 23 Tahun 2004 ini tidak hanya mengatur secara materiil, tetapi juga mengatur secara formil, bagaimana kewenangan aparat penegak hukum. Yang dimaksud dengan aparat penegak hukum adalah kesatuan terpadu dari lembaga yang berwenang dalam menangani tindak pidana, atau yang biasa disebut dengan Sistem Peradilan Pidana. Sistem Peradilan Pidana tersebut terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum mengalami kendala. Hukum dapat berfungsi dengan baik, apabila dapat digunakan dan sesuai dengan aspek sosiologis dalam masyarakat."