Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Negara Indonesia adalah Negara Hukum Pancasila,dengan salah satu unsurnya adalah menyelenggarakan peradilanyang bebas oleh kekuasaan kehakiman. Peradilan Militersebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakimandiatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentangPeradilan Militer. Peradilan Militer adalah peradilantersendiri yang terpisah dari peradilan umum, yang memilikiwewenang khusus untuk memeriksa dan mengadili subjek hukumkhusus mengenai golongan-golongan rakyat tertentu, yaituprajurit. Kekuasaan kehakiman di lingkungan PeradilanMiliter dilaksanakan oleh Pengadilan Militer sebagaipengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana yangdilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yangberpangkat Kapten kebawah, Pengadilan Militer Tinggi sebagaipengadilan tingkat banding untuk perkara pidana yangdilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yangberpangkat Kapten kebawah, dan sebagai pengadilan tingkatpertama untuk perkara pidana yang dilakukan oleh anggotaTentara Nasional Indonesia (TNI) yang berpangkat Mayorkeatas, Pengadilan Militer Utama sebagai pengadilan tingkatbanding untuk perkara pidana yang dilakukan oleh anggotaTentara Nasional Indonesia (TNI) yang berpangkat Mayorkeatas, Pengadilan Militer Pertempuran sebagai pengadilantingkat pertama dan terakhir untuk perkara pidana yangdilakukan oleh semua anggota Tentara Nasional Indonesia(TNI) yang berada di daerah pertempuran untuk semua tingkatkepangkatan. Walaupun terdapat pemisahan pengadilan yangberwenang untuk memeriksa dan mengadili berdasarkan tingkatkepangkatannya, pengajuan kasasi untuk semua tingkatkepangkatan diajukan kepada Mahkamah Agung (MA) untukmemeriksa dan mengadili. Proses beracara dalam PeradilanMiliter di Indonesia berdasarkan pada Kitab Undang-UndangHukum Acara Pidana (KUHAP), selama tidak bertentangan denganUndang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.Skripsi ini menganalisis penerapan Hukum Acara PidanaMiliter pada Pengadilan Militer, studi kasus perkarapembunuhan Direktur PT ASABA dengan Terdakwa Suud Ruslididasarkan pada Putusan Pengadilan Militer pada tingkatpertama, Putusan Nomor: PUT/14-K/PM II-08/AL/II/2005, danputusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tingkatbanding, Putusan Nomor: PUT/32-K/BPG/PMT-II/AL/VII/2005."

"Indonesia merupakan negara civil law. Peraturan tertulis menjadi sumber hokum yang terutama dalam negara civil law. Dahulu sistem peradilan pidana di Indonesia bersumber pada HIR yang menganut prinsip inquisitor. Sejak tahun 1982, sistem peradilan pidana Indonesia bersumber pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana/KUHAP yang menganut prinsip akusator. Prinsip akusator menjamin pelaksanaan hak asasi manusia yang terlibat dalam suatu proses pidana. Namun pasal-pasal dalam KUHAP sendiri justru masih menganut prinsip inquisitor. Hal ini dapat dilihat dengan adanya ketentuan mengenai suatu dokumen yang disebut sebagai berita acara penyidikan/BAP. BAP saksi dalam KUHAP, selain menjadi pedoman bagi hakim dalam memeriksa perkara, dapat pula menjadi sebuah alat bukti bagi hakim. Tentu saja hal ini telah melanggar prinsip akusator. Bahkan dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia, hakim kerap melakukan apa yang tidak ditentukan oleh KUHAP, dengan lebih mengutamakan keterangan dalam BAP saksi ketimbang dengan keterangan yang diberikan oleh seorang saksi di depan persidangan, sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah.

---

Indonesia is a civil law country. In the civil law country, written rules become main sources of law. Indonesian Criminal Justice System was based on HIR which embraces an inquisitor principle. Since 1982, the Indonesian Criminal Justice System had been rooted in Law No. 8 of 1981 on the Law of Criminal Procedure / Criminal Procedure Code which adopts an akusator principle. Akusator principle ensures the implementation of human rights who involved in a criminal process. But the articles in the Criminal Procedure Code itself still adopts an inquisitor principle. It can be seen with the existence of a document named as the investigation report / BAP. This witness investigation minute, besides being a guide for judges in examining cases, it can also be an evidence for the judge?s consideration. Of course this condition has violated the principle of akusator. In fact, judges often do what is not determined by the Criminal Procedure Code, to prioritize the witness testimony written in BAP more than the testimony given by a witness before trial, as evidence of legitimate witness testimony."