Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku ini menjelaskan segala hal tentang merek, misalnya hak atas merek, bentuk-bentuk merek, pelanggaran merek. Dilengkapi dengan Undang-undang merek tahun 1961 jurisprudensi merek."

"Perkembangan kegiatan ekonomi dan tingkat persaingan yang tinggi di antara pelakuusaha, memicu mereka untuk memberikan tanda pengenal terhadap produk-produkyang dihasilkan. Tanda pengenal yang lazim disebut merek ini, berfungsi sebagaipembeda bagi produk tersebut Dengan adanya merek, masyarakat diharapkan dapatmengenali produk yang dibeli. Merek juga berfungsi sebagai penanda kualitas danprestise suatu produk. Akibatnya merek yang sudah terkenal dan mendapatkankepercayaan masyarakat, sering ditiru atau bahkan digunakan tanpa izin olehprodusen pesaingnya. Sengketa mengenai merek diselesaikan di Pengadilan Niagayang awalnya dibentuk untuk mencari solusi hukum bagi sengketa-sengketa dalambidang niaga. Tesis ini khusus membahas peranan Pengadilan Niaga dalam sengketamerek dengan melakukan studi kasus pada sengketa merek Trisakti. Permasalahan inimenarik untuk dibahas karena Pengadilan Niaga merupakan bentuk pengadilan baruyang diamanatkan pembentukannya dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pada saat dibentuknya PengadilanNiaga, pemerintah memerlukan suatu upaya untuk menangani kasus-kasus kepailitan,demi kepastian hukum, saat krisis moneter teijadi. Dan upaya tersebut sekaligusdiharapkan bisa mendukung upaya-upaya proses perbaikan ekonomi melalui saranahukum, termasuk dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) seperti merek. Babpertama dalam penulisan ini akan menguraikan latar belakang, pokok masalah, tujuanpenelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, definisi operasional, sistematikapenulisan dan metode penelitian. Pembahasan bab kedua akan menguraikanPengadilan Niaga sebagai salah satu kamar khusus dalam peradilan umum. Yaitudimulai dari proses lahirnya Pengadilan Niaga, prinsip-prinsip umum PengadilanNiaga, serta perluasan kewenangan Pengadilan Niaga dan persinggungannya denganPengadilan Negeri. Selanjutnya dalam bab ketiga akan diuraikan ketentuan mengenaiperan Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan sengketa merek. Yaitu tentang syaratdan pendaftaran merek, pelanggaran terhadap hak atas merek, penyelesaian sengketamerek, dan peran Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan sengketa merek menurutUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Untuk melihat peranan Pengadilan Niagalangsung dalam praktek, maka dalam bab keempat akan dianalisis suatu putusanhakim di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam sengketa merek Trisakti. Terakhirpada bab kelima, akan diberikan kesimpulan dan saran atas permasalahan yangdibahas dalam penelitian ini

---

Development of economic activity and high level of competition amongs bussiness

have trigger them to mark their product The mark known as trademark has function

to distinguish their product from the other competitor so buyer can recognize the

product Trademark also become mark for the quality o f the product and the prestige.

As a result known trademarks are ussualy used without permission and trademark

falsification by the other producers. The disputes of trademark is settled on the

commercial court which for the the first time established for finding solution on

bankcrupcy and debt restructuring This thesis specializes in th role of commercial

court in the Trisakti trademark disputes. The case is interesting to disccuss because

because of the commecial court just recently established to settle the trademark

dispute by the regulation number 15 year 2001. As an effort on economic law reform

includin on intellectual property rights. The first chapter on this thesis will disccuss

background, the problems, purpose, usage, and method of the research, the writing,

theoritical frame an concept Chapter two will explaiin about the establishment o f

commercial court as a specialze cour in the commercial dispute. Chapter three will

disccuss about the role of commercial court on the trademart dispute settlement

Chapter four will disccuss the Trisakti Trademark disputes and the impact. Chapter

five is about the conclusion and suggestions."

"Dengan meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO, yang di dalamnya mencakup Persetujuan TRIPs, Indonesia terikat pada seluruh aturan dalam Persetujuan TRIPs, termasuk prinsip national treatment. UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang merupakan penyesuaian dengan Persetujuan TRIPs, tidak mengatur prinsip national treatment secara eksplisit di dalamnya. Sejumlah kasus contoh memperlihatkan bahwa dalam proses penyelesaian sengketa merek terkenal asing di Pengadilan Indonesia telah diterapkan prinsip national treatment Persetujuan TRIPs dalam bentuk pengaturan yang bersifat "no less favourable".

---

By ratifying Agreement on Establishing the World Trade Organization, which includes Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights and Counterfeit Goods within, Indonesia is bound by the TRIPs Agreement’s provisions, including its national treatment principle. Law No. 15 Year 2001 on Trademark, which is a compliance regulation of TRIPs Agreement, does not regulate the national treatment principle explicitly. Some of the court decisions discussed confirm that the national treatment principle of TRIPs Agreement has been implemented in the dispute settlement process of foreign well-known marks in Indonesian Court, in the "no less favourable" rule model."

"Tesis bertujuan untuk mengetahui masalah sebagai berikut :(1). Bagaimana suatu sengketa Tata Usaha Negara yang terkait dengan Masalah Ekonomi diselesaikan oleh Peradilan dalam hal ini Peradilan Tata Usaha Negara :(2). Bagaimana sikap para pejabat/badan Tata Usaha Negara dalam melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.(3). Hambatan serta kendala apa yang masih dihadapi Peradilan Tata Usaha Negara.Pencarian data hanya dilakukan di kota Jakarta saja mengingat belum banyak data-data yang dapat diperoleh di luar Jakarta dan sumber data pun masih terbatas pada studi dokumen serta perpustakaan. Dari hasil penelaahan tersebut rnenunjukkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara yang terkait dengan masalah Ekonomi, didominasi oleh masalah pertahanan dan penyelesaiannya sesuai dengan hukum acara yang berlaku yaitu UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah RI No. 43/1991 seta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk Teknis dari Mahkamah Agung RI. Sikap para pejabatlBadan Tata Usaha Negara dalam menerirna putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, masih terlihat adanya keengganan untuk melaksanakan secara sukarela dan telah ada himbauan dari Menteri Penertiban AP peraturan Negara dan Irjen Dep. Dalam negeri untuk mematuhi putusan Peradilan Tata Usaha Negara. Kendala yang dihadapi adalah belum adanya Juru sita serta sanksi yang tegas sehingga pelaksanaan putusan lebih diserahkan kepada kemauan baik para pejabat sendiri karena tidak ada upaya paksa sebagaimana terdapat pada lingkungan Peradilan Agama, juga belum adanya Hakim Ad-hok dan belum berperannya Jaksa ( Pengacara Negara ). Kiranya apa yang dikemukakan dalam tesis ini akan membawa menfaat bagi masyarakat serta para pencari keadilan guna mendapatkan perlindungan hukum yang mereka dambakan."