Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak APBN tahun anggaran 1998/1999 sektor pajak menjadi fokus penerimaan yang paling potensial, yang ditandai dengan adanya peningkatan yang signifikan dari penerimaan pajak dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Dalam APBN tahun 2001 ini, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar 4.182 triliun atau 65% dan total penerimaan dalam negeri yang sebesar Rp. 276.8 7 7, 7 triliun. Besarnya target penerimaan pajak tersebut menuntut Direktorat Jenderal Pajak bekerja lebih keras untuk mencapainya dengan melakukan intensifikasi pemunggutan pajak, ekstensifikasi pemungutan pajak, serta perluasan subjek dan objek pajak Salah satu potensi penerimaan pajak adalah pajak penghasilan atas bunga tabungan dan deposito. Untuk itu pemerintah melakukan revisi peraturan pengenaan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan dari tarif sebelumnya 15% menjadi 20%, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 131 Tabun 2000. Revisi ini menimbulkan keresahan di kalangan perbankan yang mengkbawatirkan akan mengurangi kompetensi perbankan di dalam negeri sehingga akan terjadi pelarian dana (capital flight) dan sektor perbankan ke sektor lain atau ke luar negeri. Sehingga sektor perbankan mulai menaikkan suku bunganya sebagai tindakan antisipasi. Tindakan tersebut berpotensi muncul permasalahan barn, yaitu naiknya suku bunga kredit yang akan membuat cost investasi akan mahal, yang akan diikuti dengan inflasi, yang pada akhirnya membuat proses pemulihan ekonomi menjadi terganggu. Atas dasar tersebut, penulis tertarik untuk mengambil terra tersebut sebagai tesis. Dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah sungguh capital flight itu terjadi?, apakah efektif tindakan antisipasi perbankan dengan menaikkan suku bunganya ? seberapa jauh dampak yang terjadi bila sektor perbankan menaikkan suku bunga tabungan dan depositonya ? Dari hasil penelitian, penulis memperoleh kesimpulan bahwa kekhawatiran terjadinya capital flight yang diakibatkan peraturan baru tersebut tidak atau belum terjadi, tindakan menaikkan suku bunga tabungan dan deposito sebagai tindakan antisipasi ternyata tidak efektif, karena sebagian besar nasabah kurang melihat suku bungs tabungan dan deposito sebagai indikator yang penting, artinya ada indikator-indikator lain yang lebih penting dari suku bunga yang dapat mempengaruhi nasabah untuk memilih sektor perbankan sebagai tempat investasi. Tindakan inenaildcan suku bunga tabungan dan deposito juga berpotensi naiknya suku bunga kredit yang diikuti dengan naiknya inflasi."

"Krisis ekonomi global pada pertengahan tahun 2008 membawa dampak terhadap penurunan usaha di Indonesia pada umumnya khususnya di bidang usaha jasa konstruksi. Di tengah kondisi seperti ini pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan dalam pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstrnksi Tetapi dalam prakteknya, peraturan ini memberikan beberapa kesulitan dalam pengenaan pajak penghasilannya. Hal ini terjadi karena pemberlakukan waktu penerapan peraturan tersebut berubah-ubah. Keadaan ini juga mempengaruhi kcadaan usaha jasa konstruksi.

---

The global economic crisis has been experienced since the middle of 2008 decreased the Indonesia's businesses especially for the construction business serves. Simultaneous, in this situation business services. Simultaneously, in this situation, the government submitted Government Regulation (GR) Number: 51 Year 2008 in line with its changes in (GR) Number 40 Year 2009 about income Tax revenues from the construction business service. Those regulation aim to Revenues from the Construction business services, Those regulations practically gets several complications in implementing the income texas remittances. This problem faced due to the validity time of the regulations is capricious. These conditions implicate also the construction serves business."

"Perrkembangan waralaba di Indonesia menyebabkan pemerintah menganggap perlu membuat peraturan pemerintah baru tentang waralaba yaitu Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Skripsi ini membahas mengenai hal-hal yang diatur dalam perjanjian waralaba, tanggung jawab hukum franchisor dan franchisee, dan sebagai sebagai studi kasus, kepatuhan perjanjian yang dibuat antara PT.X dan PT. Cahaya Hatindo terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Metodologi penelitian yang digunakan adalah normatif dan studi kepustakaan. Skripsi ini meninjau aspek-aspek hukum yang ada dalam perjanjian waralaba antara PT.X dan PT.Cahaya Hatindo. Penelitian ini menunjukan bahwa dalam perjanjian waralaba tersebut diatur hak dan kewajiban para pihak dan akibat hukum yang dapat timbul apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian waralaba. Kedua hal tersebut merupakan tanggung jawab para pihak untuk mematuhi isi perjanjian sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian penelitian ini juga menunjukan bahwa perjanjian waralaba antara PT.X dan PT.Cahaya Hatindo telah sesuai dengan PP No.42 Tahun 2007.Pursuant to the expansion of franchise business in Indonesia, the Government enacted a new regulation to provide the necessary legal framework which is Government Regulation No. 42 of 2007 on Franchise. This thesis will discuss the items regulated under the regulation, including the obligatory provisions of a franchise agreement, the legal liability between the parties, and as a case study, the compliance of the agreement between PT.X and PT.Cahaya Hatindo with the Government Regulation No. 42 of 2007 on Franchise. This method of research employed in this thesis is normative and library research. This thesis will review the legal aspects in the franchise agreement between PT.X and PT.Cahaya Hatindo. This thesis finds that the agreement governed the rights and obligations of the parties, as well as the legal consequences that may occur in the event of default, both of which are the legal responsibilities that is conferred to the parties to comply to the agreement and relevant regulations. This thesis also concludes that the franchise agreement between PT. X and PT. Cahaya Hatindo has complied with Government Regulation No. 42 of 2007."