Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang penyusunan gugatan yang diajukan oleh WALHI melawan Lapindo Brantas, dkk, yang mana dalam gugatannya diterapkan asas tanggung jawab mutlak (strict liability) sebagai bagian dalam gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). Sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban khusus di bidang lingkungan hidup, akan sangat menarik untuk mempertanyakan kedudukan asas tanggung jawab mutlak sebagai dasar hukum pengajuan gugatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan metode analisis analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya 2 (dua) aliran dalam melihat kedudukan asas tanggung jawab mutlak ini, yaitu aliran yang menganut asas tanggung jawab mutlak sebagai bagian dari gugatan perbuatan melawan hukum dan aliran kedua yang menganut asas tanggung jawab mutlak sebagai dasar hukum pengajuan gugatan yang berdiri sendiri. Namun, dengan mengacu kepada hukum acara perdata sebagai pedoman beracara di pengadilan dalam perkara perdata di bidang lingkungan, maka asas tanggung jawab mutlak selama ini menjadi bagian dalam gugatan perbuatan melawan hukum.

---

This thesis is discussing the preparation of a lawsuit filed by WALHI against Lapindo Brantas, et al, which the lawsuit is applied by the principle of strict liability as one of the lawsuits tort (Perbuatan Melawan Hukum). As a special form of responsibility in the environmental law field, it will be very interesting to question the status or position of the strict liability principle as the legal basis of lawsuit. This study is using a normative juridical approach, with descriptive analysis of qualitative data analysis method. The results of this thesis indicate the presence of two (2) points of view for displaying position of strict liability principle. The first point of view argue that strict liability principle is still one of a tort lawsuit and the second point of view argue that the principle of strict liability is stand-alone as the legal basis. However, according to the Indonesia?s civil procedural law as the guidance for the court process in terms of regulation, the principle of strict liability still become one of the tort lawsuit."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang penerepan tanggung jawab mutlak strict liability dalam menuntut ganti rugi. Dalam pembahasannya, akan dilakukan perbandingan antara pertanggung jawaban mutlak yang dikenal di Indonesia dengan yang dikenal di Amerika Serikat untuk menilai bagaimana penerapan tanggung jawab mutlak adalam tuntutan ganti rugi. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai tiga hal. Pertama, pembahasan mengenai unsur kesalahan dalam strict liability. Kedua, pembahasan mengenai hubungan antara unsur kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang muncul apabila unsur kesalahan tidak dibuktikan dalam hukum Indonesia dan Amerika Serikat. Ketiga, pembahasan mengenai penerapan strict liability dalam tanggung jawab pemilik lahan/kegiatan untuk membayar ganti rugi di Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan yang diperoleh. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 1 Kesalahan dalam strict liability tidak lagi dilihat dari perbuatan seseorang, tetapi dilihat dari sifat dari kegiatannya. Suatu kegiatan yang mempunyai sifat berbahaya dan merupakan kegiatan yang di luar kewajaran maka dengan sendirinya adalah suatu kesalahan. 2 Unsur kausalitas dibuktikan dari apakah kerugian yang muncul disebabkan oleh kegiatan yang dilakukan, yang mana terjadinya kerugian tersebut merupakan sesuatu yang inheren dari dilakukannya kegiatan itu. 3 Penerapan strict liability di Indonesia dibandingkan dengan di Amerika Serikat masih terdapat kekurangan. Hal ini dikarenakan konsep pertanggungjawaban perdata yang dikenal di Indonesia masih terpaku pada pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan sebagaimana diatur berdasarkan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

---

ABSTRACTThis research discusses on the comparison of the implementation of damage claims using strict liability in Indonesia and the United States of America. The core issues in this research will be held upon three matters. First, how fault is interpreted in subject to strict liability. Secondly, how strict liability sees causation between the cause and effect if fault is not necessary to be proven. Thirdly, how strict liability is implemented in claiming after damages in Indonesia and the United States. The legal research method that is applied is a judicial normative research methodology. This research concluded that 1 Fault in strict liability is not described by ones actions, instead by the nature of it. An action that is described as abnormally dangerous or an unusual use of land is interpreted as fault. 2 Causation is seen between the loss and the abnormally dangerous activity, where the losses are inherent to said activity. 3 Implementation of strict liability in Indonesia, if compared to the States, still has some flaws. This is caused by the lack of understanding in how strict liability should be applied because civil liability in Indonesia is focused mainly on liabilities based on fault as stipulated in article 1365 KUH Perdata. "

"

Di tengah berbagai penyalahgunaan otoritas dan kejahatan yang dilakukan korporasi, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang mengatur bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan korporasi dengan mempertimbangkan apakah korporasi telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Demikian pula, Section 7 (2) United Kingdom Bribery Act juga memperkenalkan konsep serupa dalam hal korporasi gagal melakukan upaya pencegahan tindak pidana suap. Skripsi ini membahas dua hal utama yaitu: (1) apakah yang dapat disebut sebagai prosedur yang memadai bagi perusahaan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana baik di Indonesia dan Inggris, dan (2) apakah persamaan dan perbedaan prosedur ini dalam aturan di Indonesia dan Inggris. Dengan menerapkan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan peraturan, teoretis, dan komparatif, skripsi ini menyimpulkan bahwa pertanyaan tentang kapan dan bagaimana prosedur yang memadai diterima sebagai dasar alasan pertanggungjawaban pidana perusahaan hanya dapat dijawab oleh pengadilan dan setiap kasus akan tergantung pada faktanya masing-masing. Dengan demikian, penegak hukum dan jaksa penuntut harus memahami sifat pembelaan ini, bahwa harus ada margin untuk kesalahan dalam melaksanakan itikad baik. Adapun untuk korporasi di Indonesia dan Inggris, mengingat fakta bahwa tidak semua korporasi bergerak di industri atau pasar yang sama, perusahaan harus menyesuaikan program pencegahan mereka agar dapat disebut sebagai prosedur yang memadai untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

 

---

In the wake of extraordinary corporate power and frequent corporate scandals, Indonesian Supreme Court has issued a Supreme Court Rule Number 13 of 2016 on Procedures for Handling Criminal Offences by Corporation which stipulated that in imposing criminal penalties on Corporations, judges can assess corporate faults by taking into consideration whether corporations take or do not take adequate procedure to take precautions, prevent greater impacts and ensure compliance with applicable legal provisions to avoid the occurrence of criminal acts. Similarly, Section 7 (2) of United Kingdom Bribery Act 2010 also introduced this adequate procedure defense in terms of “Corporate Liability for failure to prevent bribery”. This undergraduate thesis explores two main issues: (1) what constitute as adequate procedures for corporations to evade criminal liability both in Indonesia and United Kingdom, and (2) what are the similarities and differences between adequate procedure defense in Indonesia and United Kingdom. By applying the normative legal research using the statute, theoretical and comparative approach, this undergraduate thesis concludes that the question of when and how an adequate procedure is accepted as grounds of excuse in corporate criminal liability is only to be resolved by the courts and each case will depend on its own facts. Thus, law-enforcement authorities and prosecutors should understand the nature of this adequate procedure defense, which means that there must be a margin for good faith error. As for businesses, given the fact that businesses are not all alike, companies must tailor their program to address the compliance issues specific to their industry or market.

 

 

"

"Efektivitas dan atau harmonisasi hukum lingkungan secara faktual masih perlu dioptimalisasi dan didinamisasikan, hal ini dirasakan sekali dalam penerapan berbagai aspek hukumnya yang belum dapat diwujudkan secara nyata dalam tata kehidupan masyarakat, keadaan tersebut bila dibiarkan terus akan menimbulkan citra negatif dan atau kondisi yang tidak diharapkan bagi keberlangsungan pembangunan nasional.kajian dalam disertasi hukum ini bertujuan untuk upaya mengoptimalisasi dan mendinamisasikan penerapan aspek hukum prinsip tanggungjawab mutlak dalam hukum lingkungan melalui aktivitas penataan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup menggunakan piranti mekanisme jasa asuransi.Disertasi hukum ini tertuju pada kajian ius operatum dalam tipologi penelitian eksploratori yang dilakukan menggunakan metoda kajian deskriptif berdasarkan berbagai asumsi, antara lain adalah sebagai berikut:1. Bahwa penerapan aspek hukum prinsip tanggungjawab mutlak dalam hukum lingkungan merupakan suatu kondisi hukum yang harus direalisasikan secara optimaldalam aktivitas penataan hukum dan pengelolaan lingkungan.2. Bahwa untuk mengoptimalisasi dan mendinamisasikan penerapanprinsip tanggungjawabmutlak dalam aktivitas penataan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup perlu ditunjang dengan aneka piranti penataan, antara lain adalah mekanisme jasa asuransi.3. Bahwa penggunaan mekanisme jasa asuransi sebagai piranti dalam penerapanprinsip tanggungjawab mutlak pada aktivitas penataan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup, selain untuk mewujudkan jaminan pemenuhan pertanggungan juga menyiapkan pendanaan untuk upaya pengelolaan risiko lingkungan.4. Bahwa terwujudnya penerapan prinsip tanggungjawab mutlak dalam aktivitas penataan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup, selain akan merealisasikan efektivitas dan harmonisasi hukum lingkungan dalam tata kehidupan masyarakat, juga dimungkinkan dapat mendorong terbentuknya kondisi dan potensial ketahanan nasional yang diperlukan bagi kelangsungan pembangunan nasional yang berkelanjutan; dan5. Bahwa untuk merealisasikan konsep penggunaan mekanisme jasa asuransi sebagai piranti dalam penerapan prinsip tanggungjawab mutlak, perlu dilakukan berbagai penelitian, kajian, dan analisis hukum yang dilakukan secara komprehensif.Mendasarkan asumsi tersebut di atas, maka permasalahan pokok dalam disertasi hukum ini ditentukan antara lain adalah sebagai berikut:1. Bagaimana bentuk, isi, dan tata laku penerapan aspek hukum prinsip tanggungjawab mutlak dalam hukum lingkungan?2. Bagaimana wujud penerapan aspek hukum prinsip tanggungjawab mutlak dalam hukum lingkungan pada sistem hukum nasional?3. Bagaimana asosiasi kolerasi hukum antar aspek hukum mekanisme jasa asuransi dengan prinsip tanggungjawab mutlak dalam aktivitas penataan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup?4. Apa dasar dan aspek hukum penggunaan mekanisme jasa asuransi sebagai piranti dalam penerapan prinsip tanggungjawab mutlak pada aktivitas penataan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup?5. bagaimana konsep strategi pelembagaan jasa asuransi lingkugan sebagai lembaga yang mampu berperan untuk mengalihkan jaminan pemenuhan pertanggungan maupun menyiapkan pendanaan bagi pengelolaan risiko lingkungan hidup?6. Apa target manfaat yang diharapkan dalam pelembagaan dan pengelolaan jasa asuransi lingkungan?Kajian dan analisis dalam disertasi hukum ini didasarkan pada kerangka acuan teori, yaitu adalah sebagai berikut:1. teori tentang principles of morals and legislation of the principle of utility dari Jeremy Bentham (1823);2. Teori tentang the reason of the validity of legal order dari Hana Kelsen(1967);3. Teori tentang the concept of law dari H.L.A. Hart (1961);4. Teori tentang Law in a changing society dari W. Friedmann (1959); dan5. Teori tentang Theory or concept of justice dari John Rawls (1962).Proses kajian dan analisis disertasi hukum ini menggunakan pendekatan legal sosio antropologi yang mengarah pada multi aplikasi penerapan aspek hukum prinsip tanggungjawab mutlak dalam aktivitas penataan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup secara in abstracto maupun in concreto.Dari hasil kajian dan analisis hukumnya dapat diketahui berbagai informasi hukum, antara lain adalah sebagai berikut:1. Berbagai model pendekatan dalam aktivitas penataan hukum dan pengelolaan lingkungan, khususnya untuk menciptakan kondisi dan potensi bagi kelangsungan pembangunan nasional yang berkelanjutan;2. Bermacam aspek hukum yang dapat dijadikan acuan upaya untuk mewujudkan efektivitas dan harmonisasi unsur hukum nasional dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam memenuhi tuntutan atau aspirasi bangsa untuk dilakukan reformasi politik, hukum dan ekonomi;3. wawasan dan pola strategi untuk membuat berbagai konsep upaya mengoptimalisasi dan mendinamisasikan aktivitas penataan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup; dan4. bentuk upaya mewujudkan kondisi kepastian hukum, keadilan sosial, iklim demoktarisasi, tegaknya hak asasi manusia, dan kemanfaatan pembangunan bagi kehidupan masyarakat melalui politik dan strategi pembangunan dalam sektor pengelolaan lingkungan hidup."

"ABSTRACTPemerintah seringkali melakukan pembangunan perekonomian yang tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap lingkungan. Salah satu buktinya adalah proyek ambisius reklamasi Teluk Jakarta. Reklamasi Teluk Jakarta dianggap sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan lahan di DKI Jakarta serta menambah pendapatan daerah melalui investasi, namun reklamasi ini justru telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat luas dan juga menimbulkan kerugian bagi puluhan ribu nelayan untuk memperoleh keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan strict liability pada kasus lingkungan di Indonesia seperti reklamasi Teluk Jakarta. Sebab pada umumnya, gugatan perdata lingkungan di Indonesia menggunakan dasar gugatan perbuatan melawan hukum, namun gugatan perbuatan melawan hukum ini dirasa belum mampu berpihak kepada lingkungan. Hal ini disebabkan pembuktian kesalahan dalam perbuatan melawan hukum cenderung memberatkan pihak yang dirugikan seperti lingkungan. Kesalahan yang harus dibuktikan dalam perbuatan melawan hukum menjadi mengesampingkan dampak atau kerugian yang telah ditimbulkan. Namun dalam penerapannya di Indonesia, strict liability ini masih jarang digunakan karena kurangnya penjelasan dan pengaturan secara lebih lanjut mengenai dasar gugatan ini. Oleh karena itu, untuk menerapkan strict liability pada kasus lingkungan seperti reklamasi Teluk Jakarta diperlukan pembelajaran dari peraturan-peraturan yang dihubungkan dengan dampak dan cara kerja reklamasi Teluk Jakarta.

---

ABSTRACTThe government often do economic development which do not provide a guaraantee protecting the environment. One of the evidence is ambitious project called Jakarta Reclamation Bay. This project regarded as a solution to solve the lack of land in Jakarta and to increase revenue through investments, but in other side, reclamation apparently caused enviromental degradation and also caused financial losses for tens of thousands of fishermen. This study aims to analize the implementation of strict liability in the case of Indonesia rsquo s environment such as Jakarta Reclamation Bay. Commonly, a civil suit used tort, but this action have not been able to pro for environmental. It is because of evidence a mistake on tort tended to burden the disadvantaged parties such as environmental. The mistakes to be proved on tort be ruled out an impact that has been inflicted. But on practice in Indonesia, strict liability is still rarely used because lack of explanation andd regulation to give further details pertaining to this lawsuit. For that reason to applied strict liability on Indonesias enviromental case such as Jakarta Bay Reclamation would necessary to learned from law which is connected with Jakarta Bay Reclamation."