Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSebagai pelaksana Program Penjaminan terhadapKewajiban Bank Umum, tugas BPPN antara lainmelaksanakan restrukturisasi asset serta menjualasset-asset milik bank BBKU dimana pada saat bank dilikuidasi kedudukan BPPN menggantikan kedudukannasabah penyimpan dana yang telah dibayarkankewajibannya, dan bersama Kreditur Pihak Terkait yangbelum dibayarkan kewaj ibannya berkedudukan sebagaipihak kreditur konkuren. Pada kenyataannya BPPN dalampenyelesaian BBKU telah mengambil terlebih dahuluhaknya (telah meminta pembayaran terlebih dahulu),dengan demikian pada saat bank dilikuidasi assetassetnyatelah habis, sehingga kedudukan PihakTerkait yang bukan pemilik/pemegang saham bankmenjadi tidak terlindungi (dirugikan). Permasalahandalam tulisan ini, apakah kreditur-Kreditur yangtermasuk pihak terkait mendapatkan perlindungan hukumterhadap jaminan pembayaran piutang-piutangnya ?bagaimanakah posisi BPPN pada saat likuidasi sebagaiLembaga Pelaksana Penjaminan yang mengambil alih hak tagih bagi bank-bank penerima BLBI ? Untuk menjawabpermasalahan tersebut dilakukan penelitian melaluimetode kepustakaan dengan mencari data-data yangbersumber dari bahan-bahan hukum primer, hukumsekunder dan hukum tertier, serta melalui metodependekatan analisis, sehingga mendapatkan hasilpenelitian, bahwa terdapat dualisme dalam proseslikuidasi bank, di satu pihak berdasarkan kewenanganBPPN, di lain pihak berdasarkan ketentuan PP No. 25Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, PembubaranDan Likuidasi Bank; Yang menyebabkan para pemegangsaham bank (Pesero) kedudukannya menjadi tidakterlindungi akibat adanya ketentuan yang diatur dalamprogram penjaminan pemerintah dihubungkan denganproses penyehatan perbankan yang dilakukan oleh BPPN."

"Polemik Hukum Pada Perjanjian Pengalihan HakAtas Piutang (Cessie) Dari Bank-Bank Kepada BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Tesis, 2002.Untuk memulihkan kembali kondisi perbankan Indonesiaakibat krisis ekonomi tahun 1997 pemerintah membentukBadan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yangdidasarkan pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)beserta perubahannya. Salah satu kewenangan dari BPPNtersebut adalah melakukan pengambil alihan tagihan ataukredit macet para debitur dari bank-bank yang ditanganiBPPN melalui perjanjian pengalihan hak atas tagihan(cessie). Ketentuan mengenai cessie ini terdapat dalampasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Permasalahanyang timbul adalah para debitur dari bank-bank yangdiambil alih oleh BPPN sering menolak melakukanpembayaran utang-utang mereka dengan alasan perjanjiancessie tersebut tidak sah. Ketidak absahan cessietersebut diakibatkan oleh karena tidak adanyapemberitahuan kepada debitur sebagaimana ditentukan olehpasal 613 KUH Perdata. Berbagai kekurangan dari cessieini penulis paparkan dengan jelas dalam tesis ini. Namun,semua ini penulis berikan solusinya yaitu denganmengadakan revisi atas perjanjian pengalihan hak atastagihan, membuat perjanjian pokok pengalihan tagihan,pemerintah (dalam hal ini Badan Penyehatan PerbankanNasional) harus bersikap pro aktif dengan membentuk timperumus yang khusus menangani masalah ini, untuk bisadiperbaiki di masa yang akan datang. Dengan perbaikan itupula, penulis berharap, BPPN bisa lebih mudah dalammelaksanakan tugasnya."

"Krisis ekonomi di Indonesia telah memperburuk kinerjaperbankan, sehingga banyak bank yang mengalami permasalahanyang berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakatterhadap industri perbankan. Dalam rangka mengembalikankepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan makaPemerintah membentuk Badan Pengawasan Perbankan Nasional (BPPN ) yang bertugas menyehatakan perbankan nasional. Salahsatu tindakan yang dilakukan BPPN adalah dengan melakukanpenggabungan usaha ( merger) bank-bank yang berada dalamprogram penyehatan yang berstatus Bank Dalam Penyehatan(BDP) , yaitu PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank DutaTbk,PT Bank Tamara Tbk, PT Bank Nusa Nasional Tbk, PT BankTiara Tbk, PT Bank Rama Tbk, PT Bank Pos Nusantara, PT JayaBank Internasional dan PT Bank Risjad Salim Internasional.Dalam pelaksanaannya merger berkaitan dengan masalahbagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ketiga."