Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembuktian menjadi tahapan yang paling penting dan krusial karena dengan dasar kesalahan dan pembuktian yang dapat dibuktikan dengan meyakinkan atau kesalahan tidak terbukti sehingga seorang yang sebelumnya telah disangkakan dapat bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Indonesia sendiri meskipun sistem hukumnya adalah menyerupai civil law, tetapi sistem hukum acara pidananya memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sistem hukum acara pidana pada negara-negara civil law lainnya. Demikian halnya dengan sistem hukum common law, yakni memiliki karakteristik yang berbeda, apalagi beda sistem hukum tentu juga sangat berbeda hukum sistem hukum acara dan metode pemeriksaannya, terutama dalam pembuktian."

""This book has three key aims: first, to show how the legal treatment of cohabiting couples has changed over the past four centuries, from punishment as fornicators in the seventeenth century to eventual acceptance as family in the late twentieth; second, to chart how the language used to refer to cohabitation has changed over time and how different terms influenced policy debates and public perceptions; and, third, to estimate the extent of cohabitation in earlier centuries. To achieve this it draws on hundreds of reported and unreported cases as well as legislation, policy papers and debates in Parliament; thousands of newspaper reports and magazine articles; and innovative cohort studies that provide new and more reliable evidence as to the incidence (or rather the rarity) of cohabitation in eighteenth- and nineteenth-century England. It concludes with a consideration of the relationship between legal regulation and social trends"-- Provided by publisher.Contents Machine generated contents note: 1. Introduction; 2. Fornicators: the punishment of illicit sex; 3. No name: law, morality and precedent; 4. Unmarried wives in war and peace; 5. Living in sin: concerns and changes; 6. 'Stable illicit unions': cohabitation and the reform of divorce law; 7. Common-law wives: the 1970s and the creation of a myth; 8. Live-in lovers: trying to get back to basics; 9. Partners: New Labour and neutrality; 10. Conclusion."

"Membahas penagnanan perkara tindak pidana pencucian uang khususnya dalam hal perlu tudaknya pembuktian tindak pidana asal dalam penanganan tindak pidana pidana pencucian uang dan kaitan antara dua tindak pidana tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersipat deskriptis analisis, dimana data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, Penelitian ini berkesimpulan bahwa adanya hubungan berkelanjtan yang terpisah dan berdiri sendii sendiri antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang, adanya kesamaan bentuk antara tindak pidana pencucian uang dngan tindak pidana penadahan, dan dalam penanganan tindak pidana pencucian uang tidak diperlukan untuk pembuktian terlebih dahlu tindak pidana asalnya. Penelitian ini juga menyarankan agar setiap komponen dalam sistem peradlan pidana untuk mempunyai kesamaan sikap mengenai kesimpulan penelitian ini menyarankan bagi penegak hukum untuk memberikan ruang seluasnya bagi terdakwa tindak pidana pencucian uang untuk menggunakan haknya sesuai UUPPTIPPU.

---

This thesis details on administering cases on money laundering criminal act specifically on whether or not os required origin criminal act burden of proof in money laundering criminal act and connection between both criminal act. This study shall be a normative legal study and analysis descriptive in nature, whereby the collected data will be analyzed qualitatively. This study concluded that there exists a separate and independent sustainable relationship between origin criminal act and money laundering criminal act, a similarity of form between money laundering criminal act and fencing criminal act, and in administering money laundry criminal act it is not required to first proof its origin criminal act. Further, this study suggests for each component in the criminal justice system to have a unity of attitude to the conclusion of this study for the formation of an integrated criminal justice system. This study also encourages legal practitioners to provide the broadest space to money laundering criminal defendant to utilize his/her right under UUPPTPPU."