Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu hak Wajib Pajak adalah hak untuk mengajukan keberatan dan banding. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Direktorat Jenderal Pajak diberi kewenangan untuk menangani keberatan sedangkan Pengadilan Pajak diberi kewenangan untuk menangani banding.Efisiensi dan efektifitas merupakan saiah satu tolok ukur kesuksesan organisasi termasuk bagi Direktorat Jendera! Pajak dan Pengadilan Pajak.Dari penelitian terhadap 123 putusan banding Pengadilan Pajak diketahui bahwa keberatan Wajib Pajak Kebanyakan diselesaikan dalam jangka waktu 11 dan 12 bulan. dan 92% keputusan keberatan yang diajukan banding memenangkan Wajib Pajak. Dengan demikian alokasi sumberdaya fiskus untuk menyelesaikan keberatan tidak imbang dengan hasil akhir yang dicapai, artinya tindakan fiskus menyelelesaikan keberatan dalam jangka waktu optimum tidak efisien.Bila telusuri lebih jauh alasan institusi peradilan memenangkan Wajib Pajak sebagian besar disebabkan Iemahnya daser koreksi pemeriksa dalam tahap pemeriksaan sehingga ketidakefisienan yang terjadi sebenarnya dimulai dari tahap ini.Sedangkan penyelesaian banding sebagian besar diselesaikan dalam jangka waklu 12 bulan jangka waktu ini lermasuk 3 bulan untuk permintaan Surai Uraian Banding dan 30 hari untuk kelengkapan Surat Bantahan. Walaupun Majelis Pengadilan tidak selalu menyidangkan semua kasus menunggu diterimanya dua dokumen tersebut dari segi pencapaian tujuan yakni memberikan perlindungan Kepada rakyat, kepuasan konstituen yakni Wajib Pajak yang mengajukan banding dapat dikatakan lembaga ini tergolong memenuhi unsur Efisiensi dan efektifitas, karena 92% perkara yang diajukan banding memenangkan Wajib Pajak akibat koreksi pemeriksa yang tidak berdasar.

---

One of the taxpayer rights is the right to apply an objection and an appeal. According to the tax regulation. Directorate General of Taxes has an authority to proceed taxpayer objection while Tax Court has and authority to proceed tax appeal.Efficiency and effectiveness are the criteria on measuring successfulness of organization including both Directorate General of Taxes and Tax Court.From research to 123 Tax Courts appeal decisions, it's known that Taxpayer objections mostly finished within 11 of 12 months and 92 percent of the appeal decision on tax objection was won by the taxpayer. Thereby allocation of the tax office's human resources to proceed taxpayer objection do not balance with the final decision, it means that tax official works inefficiently on tax objection within the optimum period. if it's traced to the reason on tax court institution to win Taxpayer. it's mostly caused by the weakness of tax auditor's corrective bases during audit phase so that inefficiency was started from this phase.While tax appeal completion mostly finished within 12 months. this period is including both 3 months for the request of Surat Uraian Banding, and 30 days to fulfill Surat Bantahan. Although Tax Court do not always hold meeting on all cases, await receiving both document, from the planed goal that is give protection to people, satisfaction of constituent taxpayer who submit tax appeal. this institute's pertained to fulfill both efficiency and effectiveness element, because 92% of cases won by Taxpayer on the effect of inappropriate tax audit."

"Skripsi ini membahas mengenai pembentukan tempat bersidang Pengadilan Pajak yang ditinjau dari asas Cepat, Murah dan Sederhana dimana faktor-faktor yang akan diteliti adalah pemenuhan tujuan, waktu dan biaya pelaksanaan persidangan baik dari Pengadilan Pajak maupun Wajib Pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif karena data yang diperoleh berasal dari wawancara yang mendalam kepada pihak terkait. Tinjauan penelitian ini adalah sejauh mana pihak yang bersengketa merasakan efektifitas dan efisiensi pembentukan tempat bersidang di luar tempat kedudukan yaitu selain di Ibukota Negara khususnya Yogyakarta serta analisis dengan metode Ex Ante sebagai metode analisis dari kebijakan yang telah diambil.Skripsi ini membahas mengenai pembentukan tempat bersidang Pengadilan Pajak yang ditinjau dari asas Cepat, Murah dan Sederhana dimana faktor-faktor yang akan diteliti adalah pemenuhan tujuan, waktu dan biaya pelaksanaan persidangan baik dari Pengadilan Pajak maupun Wajib Pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif karena data yang diperoleh berasal dari wawancara yang mendalam kepada pihak terkait. Tinjauan penelitian ini adalah sejauh mana pihak yang bersengketa merasakan efektifitas dan efisiensi pembentukan tempat bersidang di luar tempat kedudukan yaitu selain di Ibukota Negara khususnya Yogyakarta serta analisis dengan metode Ex Ante sebagai metode analisis dari kebijakan yang telah diambil.

---

This study discusses about the establishment where the Tax Court convened in terms of the principle of Fast, Cheap and Simple where the factors that will be examined is the fulfillment of the purpose, time and cost of both the trial implementation of the Tax Court and the taxpayer. This research is a descriptive qualitative research because the data obtained from in-depth interviews to the relevant parties. Review of this research is the extent to which the parties to the dispute to feel the effectiveness and efficiency of the formation of place convene outside the seat of which is in addition to the State Capital and in particular Yogyakarta Ex Ante analysis method as a method of analysis of policies that have been taken."

"Sulitnya identifikasi khususnya dalam menentukan kondisi kewajaran pada transaksi know-how seringkali menimbulkan sengketa, hal tersebut terlihat pada tahun 2016 hingga tahun 2020 terdapat sembilan putusan banding sengketa pajak terkait pembayaran royalti atas pemanfaatan Know-How kepada pihak afiliasi, dengan permasalahan yang cenderung sama. Penelitian ini akan menganalisis permasalahan dan kendala yang terjadi atas transaksi pembayaran royalti atas pemanfaatan Know-How dan memberikan solusi untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pembahasan kendala yang dialami oleh para pihak. Objek penelitian adalah sembilan putusan banding terkait pembayaran royalti atas pemanfaatan Know-How kepada pihak afiliasi pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara, wawancara dilakukan kepada lima responden yang terdiri dari dua pihak konsultan pajak, satu pihak akademisi, dan dua pihak DJP pemilihan responden dilakukan untuk memperoleh sudut pandang yang sesuai dengan masing-masing pihak agar tidak condong pada pihak tertentu. Hasil penelitian menunjukan bahwa permasalahan utama dalam transaksi pembayaran royalti atas pemanfaatan Know-How adalah eksistensi atau manfaat dan eksistensi. Kendala yang menjadi penyebab permasalahan tersebut adalah sulitnya pembuktian eksistensi atas Know-How, metode penetapan harga wajar, terbatasnya data pembanding, perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dan Fiskus, ketidakselarasan dasar hukum yang. Rekomendasi bagi Wajib Pajak antara lain menyusun dokumentasi yang mendukung eksistensi atas keberadaan intangible property khususnya Know-How, menggunakan analisis FAR sebagai dokumen pendukung dalam penentuan metode penetapan harga wajar, mengajukan Advance Pricing Agreement. Rekomendasi untuk DJP antara lain melakukan update regulasi yang mengatur tentang pedoman pemeriksaan, dan memasukan pertimbangan yurisprudensi pada setiap regulasi yang terkait dengan intangible property.

---

The difficulty of identification, especially in determining the condition of reasonableness in know-how transactions, often leads to disputes. It can be seen that from 2016 to 2020, there were nine appeal decisions in tax disputes related to the payment of royalties for the use of Know-How to affiliated parties, with problems that tend to be the same. This study will analyze the problems and obstacles in royalty payment transactions using Know-How and provide solutions to prevent disputes in the future. The difference between this study and the previous research lies in discussing the obstacles the parties experienced. The object of the study was nine appeal rulings related to the payment of royalties for the use of Know-How to affiliates from 2016 to 2020. This research uses the case study method with a qualitative approach. The data collection technique, namely documentation and interviews, interviews were conducted with five respondents consisting of two tax consultant parties, one academic party, and two DGT parties, the selection of respondents was carried out to obtain an appropriate point of view with each party so as not to lean towards a certain party. The results showed that the main problem in royalty payment transactions for Know-How is existence or benefit and existence. The obstacles that cause these problems are the difficulty of proving the existence of Know-How, reasonable pricing methods, limited comparative data, differences of opinion between taxpayers and Fiscus, and misalignment of the legal basis. Recommendations for taxpayers include compiling documentation that supports the existence of the intangible property, especially Know-How, using FAR analysis as a supporting document in determining appropriate pricing methods, and submitting an Advance Pricing Agreement. Recommendations for the DGT include updating regulations governing examination guidelines and including jurisprudence considerations in every regulation related to intangible property"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sebab terjadinya sengketa pajak atas pinjaman dari pemegang saham. Penelitian ini juga guna memberikan rekomendasi untuk meminimalisasi terjadinya sengketa pajak atas pinjaman dari pemegang saham. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan dilakukan dengan analisa konten atas putusan pengadilan pajak dan analisis wawancara kepada Fiskus dan Wajib Pajak. Sengketa pinjaman dari pemegang saham terdiri dari sengketa formal dan sengketa materiil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa formal pinjaman dari pemegang saham terjadi karena pelaksanaan dan penerapan peraturan perpajakan, sedangkan sengketa materiil berkaitan dengan loan terms, debt ratio, dan interest rate. Maka dari itu, penelitian ini memberikan solusi bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Wajib Pajak (WP) untuk mengurangi sengketa pinjaman dari pemegang saham terjadi kembali. DJP dapat membuat kebijakan dan peraturan terkait cash pooling dan tarif bunga pinjaman. Solusi yang dapat diberikan kepada WP yaitu mengadakan pelatihan dan Focus Group Discussion (FGD) terkait perpajakan, membuat pertemuan atau berkonsultasi aktif dengan Account Representative (AR), memperhatikan ketentuan formal atas transaksi meskipun dilakukan antar perusahaan satu grup. Keterbatasan penelitian ini adalah masih terdapat data putusan yang tidak masuk didalam penelitian ini dan terdapat data putusan yang tidak terbaca dikarenakan hasil putusan merupakan hasil scan manual yang diunduh dari website Pengadilan Pajak.

---

This research aims to analyze the causes of tax disputes over loans from shareholders. This research is also intended to provide recommendations for minimizing the occurrence of tax disputes over loans from shareholders. This research is qualitative research with a case study approach and was carried out using content analysis of tax court decisions and analysis of interviews with the Fiscus and Taxpayers. Loan disputes from shareholders consist of formal disputes and material disputes. The results of this research show that formal loan disputes from shareholders occur due to the implementation and application of tax regulations, while material disputes relate to loan terms, debt ratios and interest rates. Therefore, this research provides a solution for the Directorate General of Taxes (DGT) and Taxpayers to reduce loan disputes from shareholders occurring again. DGT can make policies and regulations related to cash pooling and loan interest rates. Solutions that can be given to taxpayers are holding training and Focus Group Discussions (FGD) related to taxation, holding meeting or actively consulting with Account Representatives (AR), paying attention to formal provisions for transactions even though they are carried out between companies of the same group. The limitation of this research is that there is still decision data that is not included in this research and there is decision data that cannot be read because the decision results are the results of manual scans downloaded from the Tax Court website."

"Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan juga keluarga ibunya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, telah memberikan perubahan terhadap kedudukan anak luar kawin. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dikatakan bahwa anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan memiliki hubungan darah berdasarkan ilmu pengetahuann dan tekonologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mengatur mengenai ruang lingkup atau sejauh mana hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan anak luar kawin sebelum dan sesudah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, apakah hubungan keperdataan yang terdapat antara anak luar kawin dengan ayahnya termasuk pula hak mewaris atau tidak, serta melihat bagaimanakah penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai kedudukan anak luar kawin dalam Penetapan Nomor 0156/Pdt.P/2013/PA.JS, Penetapan Nomor 0008/Pdt.P/2013/PA.Yk, Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2015/PN.Sda, dan Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2015/PN.Kdl. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis normatif yang diuraikan secara deskriptif. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja, tetapi anak luar kawin juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, dan hubungan keperdataan tersebut termasuk juga hak mewaris antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya.

---

Illegitimate child has only a civil relation with their mother and their mother?s family. Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 has provided a change the position of illegitimate children. Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 has revised legal relation of illegitimate child with their biological father. Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 proclaimed that the illegitimate child may have civil relations with their biological father if it is proven scientifically that the children are related or tied by filiations, and/or other evidence according to the law. The Constitutional Court Decision does not regulate the scope or extent of civil relationship between the illegitimate child and their biological father. Issues examined in this research are about status of illegitimate child previous to and post Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, whether the relationship of civil between illegitimate child and their father including the inheritance rights or not, and the applications of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 regarding the status of illegitimate child in Ascertainment Number 0156/Pdt.P/2013/PA.JS, Ascertainment Number 0008/Pdt.P/2013/PA.Yk, Ascertainment Number 183/Pdt.P/2015/PN.Sda, and Ascertainment Number 229/Pdt.P/2015/PN.Kdl. This research is based on normative juridical method elaborated descriptively. Through this research, we learn that after the application of Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, illegitimate child not only have civil relation with their mother but also with their biological father, that includes the inheritance right."

"Pengadilan Pajak merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam memutus perkara terkait sengketa pajak dan menjalankan fungsi perlindungan hukum bagi Wajib Pajak yang mencari keadilan di bidang perpajakan. Namun, fenomena yang terjadi hingga saat ini bahwa disparitas putusan Pengadilan Pajak atas kasus serupa masih sering terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan terjadinya perbedaan dan kepastian hukum pada putusan banding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak atas sengketa Branch Profit Tax BUT migas dengan mengambil dua putusan Pengadilan Pajak BUT X No. PUT-108978.36/2011/PP/M.XVIB Tahun 2019 dan PUT- 006362.36/2018/PP/M.IA Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan kualitatif dengan melakukan studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan yang terjadi pada kedua putusan tersebut disebabkan oleh perbedaan interpretasi Hakim dalam memahami konsep bagi hasil yang tertera dalam Production Sharing Contract Sanga Sanga serta pemanfaatan tax treaty dalam menetapkan tarif Branch Profit Tax dan kepastian hukum dari putusan tersebut masih belum terpenuhi baik dari sisi konsistensi putusan dan belum didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas.

---

The Tax Court is an institution that has the authority to decide cases related to tax disputes and carries out the function of legal protection for taxpayers seeking justice in the taxation sector. However, the phenomenon that has occurred up to now is that the disparity of court decisions on similar cases is still common. This study aims to analyze the reasons for the differences and the law in the appeal decision issued by the Tax Court on the Profit Tax dispute of the BUT Oil and Gas Branch by taking two decisions of the BUT X Tax Court No. PUT-108978.36/2011/PP/M.XVIB Year 2019 and PUT- 006362.36/2018/PP/M.IA Year 2020. The research method used is a qualitative approach by conducting literature studies and field studies. The results of the study indicate that the differences between the two decisions are caused by differences in the interpretation of the judge in understanding the concept of profit sharing stated in the Production Sharing Contract Sanga Sanga and the use of tax treaties in setting the Branch Profit Tax rate and the legal certainty of the decision has not been fulfilled either from in terms of consistency of decisions and not yet based on clear legal provisions."