Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berkembangnya kerjasama ekonomi internasional, dewasa inimengakibatkan makin meningkatnya kegiatan atau transakasi bisnisinternasional yang dilakukan cara melintasi batas-batas negara(cross border nation) seperti ekspor-impor, foreign directinvestment, dan pembiayaan perusahaan. Untuk mengantisipasikemungkinan timbulnya sengketa di dalam transaksi bisnisinternasional, biasanya para pihak telah menentukan adanyapilihan forum (choice of Forum) di dalam salah satu klausulakontrak yang disepakati. Salah satu forum yang biasanya seringdigunakan oleh para pelaku bisnis internasional adalah arbitraseinternasional. Pelaksanaan putusan arbitrase internasional iniharus dilakukan dengan cara menembus kedaulatan (souvereignty)yang dimiliki oleh suatu negara, sehingga apabila putusantersebut ingin dilaksanakan harus terlebih dahulu dibuatperjanjian antar negara. Namun saat ini, putusan arbitraseinternasional dapat dilaksanakan di berbagai belahan duniakarena telah terdapat konvensi yang mengatur mengenai arbitraseinternasional, yakni konvensi New York 1958. Tulisan ini akanmembahas tiga macam pokok permasalahan, yakni, Bagaimanakahkekuatan mengikat putusan arbitrase internasional menurut hukumyang berlaku di Indonesia? Apa saja yang dapat dijadikan sebagaidasar penolakan terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusanarbitrase internasional menurut Konvensi New York 1958 ? danapakah penolakan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase asingpada perkara Banker Trust melawan PT Mayora indah Tbk telahsesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia?Sekalipun konvensi New York telah berlaku, namun hakim tetapmasih dapat menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional.Adapun dasar-dasar penolakan ini telah diatur di dalam Pasal VKonvensi New York 1958. Terkait dengan hal tersebut, diperlukanadanya kejelian hakim dalam menggunakan dasar-dasar penolakantersebut."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan konsep pembatalan putusan arbitrase internasional di Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Penelitian ini juga menganalisis praktek yang dilakukan oleh lembaga peradilan di Malaysia, Singapura, dan Indonesia melalui putusan Pengadilan setempat. Penulis mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan walaupun Malaysia dan Singapura merupakan negara yang mengadopsi UNCITRAL Model Law namum terdapat perbedaan dalam hal pengaturan pembatalan putusan arbitrase internasional di kedua negara tersebut. Perbedaan pengaturan pembatalan putusan arbitrase internasional juga akan terlihat kontras jika konsep pembatalan dikedua negara tersebut dibandingkan dengan Indonesia. Praktek di lembaga peradilan sudah tepat dalam menerapkan peraturan arbitrase di negara setempat. Hal tersebut tercermin dalam putusan Court of Appeal Malaysia antara TLL HLL melawan Laos, High Court Singapore JVL melawan Agritrade, dan putusan MA PT.Indiratex melawan Everseason.

---

This research aimed to identify the difference of the concept of international arbitral award annulment in Malaysia, Singapore, and Indonesia. This research also analyze the practice of the national courts in Malaysia, Singapore, and Indonesia through the court judgment. Author use juridical normative research method with literature studies.

The research shows although Singapore and Malaysia are the Model Law Countries, they still have differences on the regulation of international arbitral award annulment. The differences contrastingly will be shown if we compare those regulations with Indonesia regulation in the international arbitral award annulment.

The practice of the courts have been appropriate in applying the rules of arbitration of the country concerned. It was proved on the Malaysia Court of Appeal award between TLL HLL vs. Laos Government, Singapore High Court award JVL vs. Agritrade, and Indonesia Supreme Court PT. Indiratex vs. Everseason."

"Tesis ini membahas mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia. Indonesia telah mengaksesi Konvensi New York 1958 sejak 1981 yang berarti Indonesia tunduk pada konvensi untuk mengakui dan melaksanakan putusan dari arbitrase asing. Selanjutnya Indonesia membuat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing sebagai peraturan pelaksana dan mengisi kekosongan dari peraturan hukum. Pada tahun 1990 dibuat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memuat peraturan mengenai arbitrase asing. Meskipun telah terdapatnya aturan yang mengatur mengenai putusan arbitrase asing akan tetapi pelaksanaan dari putusan arbitrase asing belum berjalan dengan baik. Indonesia dianggap sebagai “unfriendly arbitration state” yang terkadang sulit untuk melaksanakan putusan arbitrase, terutama yang melibatkan pihak asing. Pelaksanaan ini menjadi penting sebab penyelesaian sengketa kerap menjadi pilihan utama bagi investor asing. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal terhadap bahan hukum serta dilakukan studi putusan dengan Nomor Putusan 26/PK/Pdt.Sus-Arbt/2016, Putusan Nomor 88 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014, Putusan Nomor 795 K/Pdt.Sus-Arbt/2017. Putusan Nomor 154 K/Pdt/2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki ketentuan hukum mengenai putusan arbitrase asing. Pada studi putusan menunjukkan terdapat satu putusan yang ditolak dan tiga putusan yang diterima untuk diakui akan tetapi pihak yang kalah dalam putusan tersebut mengajukan upaya hukum sehingga putusan arbitrase asing tidak berjalan. Efektivitas dari putusan arbitrase belum berlaku efektif.

---

This thesis discusses the recognition and implementation of foreign arbitration awards in Indonesia. Indonesia has acceded to the 1958 New York Convention since 1981, which means that Indonesia is subject to the convention to recognize and enforce awards from foreign arbitration. Furthermore, Indonesia made Supreme Court Regulation Number 1 of 1990 Concerning Procedures for Executing Foreign Arbitration Awards as implementing regulations and filling the gaps in legal regulations. In 1990 Law Number 30 of 1999 Concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution was enacted which contained regulations regarding foreign arbitration. Even though there are rules governing foreign arbitration awards, the implementation of foreign arbitration awards has not gone well. Indonesia is considered an “unfriendly arbitration state” where it is sometimes difficult to implement arbitration awards, especially those involving foreign parties. This implementation is important because dispute resolution is often the main choice for foreign investors. The research method used in this research is doctrine on legal materials and a decision study was carried out with Decision Number 26/PK/Pdt.Sus-Arbt/2016, Decision Number 88 PK/Pdt.Sus-Arbt/2014, Decision Number 795 K/Pdt.Sus-Arbt/2017, Decision Number 154 K/Pdt/2018. The research results show that Indonesia has legal provisions regarding foreign arbitration awards. The study of decisions shows that there was one decision that was rejected and three decisions that were accepted to be recognized, but the party who lost the decision filed legal action so that the foreign arbitration award did not take effect. The effectiveness of the arbitration award has not yet become effective."

"Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang The arbitrase dan Resolusi Sengketa Alternatif telah diatur pada penegakan putusan arbitrase internasional di Indonesia. sebelum berlakunya UU arbitrase, primer ,sebelum Mahkamah Agung menghasilakn Peraturan No. 1 Tahun I994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghargaan Arbitrase Asîng (Peraturan) masih ada halangan kepada para pemangku kepentingan dalam melaksanakan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Selama waktu itu Mahkamah Agund Indonesia sebagai badan tertinggi peradilan berpendapat bahwa putusan arbitrase internasional tidak diimplementasikan di Indonesia. Segera setelah penerbitan Peraturan putusan arbitrase asing dapat diterapkan karena kejelasan dalam Hukum prosedur Indonesia tentang hal itu. Dalam rangka untuk mengatur dalam hukum nasional, pada tanggal 12 Agustus 1999 UU Arbitrase diundangkan yang mengatur' tentang bagaimana putusan arbitrase intentasional yang dilaksanakan. Tulisan ini akan membahas bagaimana pelaksanaan hukum arbitrase saat Undang-Undang ini akan datang ke 12 tahun.

---

Law No. 30 of 1999 on The Arbitration and Alternative Dispute Resolution has been set on the enforcement of international arbitral award in Indonesia. before the enactment of Law arbitration, primer, before the Supreme Court Regulation No. menghasilakn 1 Year I994 on Procedures for the Implementation of Foreign Arbitral Awards (the Regulation) is no obstacle to the stakeholders in implementing the decision of the international arbitration in Indonesia. During that time the Court Agund Indonesia as the highest body of justice argued that the international arbitration decision is not implemented in Indonesia. Immediately after the issuance of foreign arbitral awards may be applied for clarity in Indonesia procedure law about it. In order to set in national law, on August 12, 1999 Arbitration Act was enacted which set 'of how the arbitration decision international implemented. This paper will discuss how the implementation of the current arbitration law this Law will come to 12 years."

"Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga arbitrase internasional telah memberikan perhatian dan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan jumlah arbiter perempuan. Tesis ini menguraikan dua permasalahan utama; dampak arbiter perempuan terhadap putusan arbitrase dan pentingnya Indonesia mengeluarkan kebijakan khusus bagi arbiter perempuan. Skripsi ini merupakan metode doktrinal dengan data primer yang digunakan sebagai data sekunder. Untuk memperkuat data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, penelitian ini juga melakukan wawancara terhadap arbiter dan akademisi baik laki-laki maupun perempuan. Tesis ini menyimpulkan bahwa arbiter perempuan mempunyai dampak positif terhadap pengambilan keputusan yang lebih baik selama penunjukan dan proses arbitrase. Selain itu, hal ini akan menghasilkan putusan arbitrase yang berkualitas tinggi. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penting bagi Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan khusus bagi arbiter perempuan. Saat ini, terdapat arbiter perempuan yang berkualifikasi tinggi di Indonesia. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa mereka akan dapat ditunjuk dalam penunjukan dan proses arbitrase. Dalam UU Nomor 19 Tahun erakhir Nomor 3 Tahun 2023 tidak ada pengaturan mengenai penunjukan arbiter perempuan. Selain itu, jumlah perempuan yang tertarik mengikuti pelatihan, lokakarya, dan praktik sebagai arbiter semakin meningkat. Dengan demikian, akan semakin banyak arbiter perempuan yang membutuhkan kesempatan untuk dipilih menjadi arbiter karena lembaga arbitrase Indonesia belum mengangkat isu penunjukan arbiter perempuan, program dan inisiatif peningkatan jumlah arbiter perempuan yang diangkat

---

In recent years, international arbitration institutions have given greater attention and effort to increase female arbitrators. This thesis elaborates on two main issues; the impact of female arbitrators on the arbitral awards and the importance of Indonesia to issue a specific policy for female arbitrators. This thesis is a doctrinal method with the primary data used as secondary data. To strengthen the data obtained by library research, this research also conducts interviews with male and female arbitrators and academics. This thesis concludes that female arbitrators have a positive impact on better decision-making during arbitration appointments and proceedings. Furthermore, it will result in a high-quality arbitral award. According to the conclusions, it is important for Indonesia to issue a specific policy for female arbitrators. Recently, there have been highly qualified female arbitrators in Indonesia. However, there is no guarantee that they will be able to be appointed in the arbitration appointment and proceedings. In Law No. 19 year 1999 and the latest Supreme Court Regulation No. 3 year 2023 there will be no regulations regarding appointing female arbitrators.  Moreover, the number of women interested in training, workshops, and practicing as arbitrators is increasing. Consequently, there will be more female arbitrators who need opportunities to be selected as arbitrators since the Indonesian arbitration institution has yet to raise the issue of appointing female arbitrators, programs, and initiatives to increase the number of female arbitrators appointed."