Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkawinan termasuk poligami adalah salah satu kepentingan umat manusia. Poligami adalah ikatan perkawinan yang seorang suami memiliki lebih dari satu istri pada waktu yang bersamaan. Islam membatasi poligami hanya sampai empat orang istri dan menetapkan persyaratan adil terhadap para istri. Hakikat poligami dalam Islam adalah suatu sarana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan umat manusia dan untuk melindungi manusia dari pengumbaran nafsu syahwat serta untuk mengangkat harkat dan derajat kaum wanita, mengingat poligami yang terjadi sebelum Islam adalah poligami yang tidak terbatas dan tanpa adanya syarat untuk berlaku adil. Terdorong oleh beragamnya penafsiran mengenai hakikat dan pelaksanaan poligami serta masuknya poligami dalam ketentuan hukum positif di Indonesia maka tulisan ini bermaksud untuk mencari hakikat poligami menurut hukum Islam dan juga untuk meneliti efektivitas KHI di Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara poligami. Untuk itu dilakukan analisis kasus permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Bogor dalam kurun waktu 1992-2000. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dengan menerapkan metode kualitatif dalam pengolahan dan analisis data sekunder."

"Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Maksudnya disini adalah perkawinan dilakukan oleh seorang pria dan seorangwanita sebagai suami isteri untuk tujuan hidup bersama yang bahagia dan berlangsung seumur hidup. Putusnya perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian dan putusnya pengadilan. Perceraian itu haruslah didahului dengan adanya perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sehingga untukmendapatkan kepastian hukum. Dalam hal perceraian maupunputusan pengadilan, keduanya harus dilakukan di muka pengadilan. Dengan demikian apabila seseorang ingin bercerai, maka ia harus mengajukan gugatan cerai ke pengadilan dan harus menggunakan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. Gugatan cerai dalam penelitian disini diajukan berdasarkan alasan percekcokkan dan penelitian diantara kedua suami-isteriyang tidak dapat didamaikan lagi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Deskriptif berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan berupa kunjungan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Timbul permasalahan mengenai sah tidaknyaperkawinan suami-isteri tersebut. Setelah diteliti dan dianalisa, perkawinan itu ternyata tidak sah menurut hukum yang berlaku. Dengan demikian untuk memutuskan perkawinan tersebut, maka lebih baik diajukan gugatan pembatalan perkawinan daripada gugatan cerai."

"This study discussed a divorce based on religious court decision concerning with legal consideration, judicial conclusion, and legal consequence results of study described that the plaintiff petition was justified because of court competence and in comformity with the law. Judicial conclusion with absence of respondent (verstek) broke their marriage by fasakh, and case fee burdened to the plaintiff. Legal consequences of the divorce for the exwife that was a free widow without child and common property with a waiting time (iddah)."

"Penelitian ini bertujuan mengungkapkan pengalaman perempuan yang mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Banjarmasin. Pengalaman yang digali berkaitan masalah-masalah perkawinan yang mereka hadapi, upaya-upaya yang mereka lakukan untuk mengatasi problem perkawinan dan sebagai upaya terakhir adalah mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Banjarmasin. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis berperspektif perempuan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Subjek penelitian berjumlah sepuluh orang, yaitu perempuan yang melakukan cerai gugat dan mendapat keputusan cerai dari Pengadilan Agama Banjarmasin serta berdomisili di Banjarmasin.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan cerai gugat, pihak perempuan (istri) makin berada dalam posisi yang dirugikan. Hal ini disebabkan perceraian ini adalah khuluk, yaitu perceraian terjadi dengan pembayaran tebusan (iwadh) dari istri dan tidak ada biaya hidup (nafkah iddah) serta membayar semua biaya perceraian. Bagi istri yang suaminya PNS ,dia (istri) tidak mendapat bagian gaji dari suaminya, sedangkan jika suami yang mengajukan cerai (cerai talak), istri mendapat bagian dari gaji suaminya. Bagi istri sebagai PNS, proses cerai gugat harus melalui birokratis yang panjang dan rumit. Konsekwensi dari cerai gugat. perempuan mengasuh anak, menjadi orangtua tunggal (single parent) dan kebanyakan menanggung biaya untuk pendidikan dan kesehatan anak-anaknya. Walaupun menurut peraturan ayah yang seharusnya menanggung biaya tersebut.

---

The Experience of Women Who Filed Divorce (A Case Study of Divorce Filing to The Religious Court in Province of Banjarmasin, South Kalimantan)This thesis intends to shed light on the experience of women who filed a divorce to the Religious Court in Banjarmasin, focusing on their experience in dealing with marriage problems as well as their efforts to overcome the problems including filing divorce. Using qualitative method with feminist perspectives, data gathered by means of in depth interviews with 10 women residing in Banjarmasin and having filed divorce to the court in Banjarmasin as subjects.

Results show that the act of filing a divorce has placed women in more disadvantageous position: women must pay all expenses for filing divorce while they no longer receive financial supports from their former husbands. For those who file divorce against their civil-servant husbands, they will no longer receive parts of their ex-husband's salary. On the other hand, they will still get financial supports from ex-husbands in case the divorce is filed by the husbands. In general as results for filing divorce, women are merely left as single parents and breadwinners with no financial support from their ex-husbands while in compliance with the prevailing regulation; father shall still give financial support for their children even though parents are divorced."

"Sesudah melalui perdebatan "sengit" dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan tanggapan yang "panas" dari masyarakat Islam terhadap Rancangan Undang-undang Perkawinan yang bersifat sekuler itu, akhirnya tercapai consensus antara fraksi Abri dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang kemudian diperluas melalui konsensus antara PPP dan Pimpinan Abri yang pokoknya sebagai berikut:1. Hukum Agama Islam dalam perkawinan tidak akan dirubah atau dikurangi.2. Undang-undang No.2 Tahun 1946 tentang NTR dan Undang﷓undang No. 14 Tabun 19701 di j amin ke langsungannya.3. Hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak mungkin dapat disesuaikan dengan RUU ini supaya di drop (dihapuskan).4. Pasal 2 ayat (1) RUU itu disetujui dengan rumusan sebagai berikut :(a) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.(b) Tiap-tiap perkawinan dicatat demi ketertiban administrasi negara."