Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai kedudukan piutang pajak yaitu Surat Paksa padaproses Kepailitan dengan studi kasus PT Bestindo Tata Industri dimana SuratPaksa tersebut terlambat melakukan verifikasi. Tujuan Penelitian ini adalah untukmengetahui sejauh mana Kedudukan Surat Paksa yang mempunyai sifatmendahulu dan dapat dipaksakan, berhadapan dengan Hukum Kepailitan. Ketikaputusan pailit dijatuhkan maka terhadap putusan tersebut dapat dilaksanakansecara serta merta. Harta debitor masuk dalam sita umum, yang pemberesanhartanya tersebut dilakukan oleh Kurator. Hasil dari penelitian ini adalahmeskipun pajak mempunyai sifat mendahulu dan dapat dipaksakan tetapi ketikaterjadi kepailitan maka utang pajak harus tunduk pada aturan hukum kepailitan,sehingga kedudukan piutang pajak ketika tidak dicocokkan pada saat verifikasimaka kedudukan piutang pajak tersebut menjadi kreditur konkuren.

---

ABSTRACTThis thesis discussed about the jurisdictional of tax receivable specificallyDistress Warrant in the Bankruptcy procedure using case study of PT BestindoTata Industri in which the Distress Warrant was late involving in verificationprocess. The aim of this study was to identify the extent of Distress WarrantJurisdictional that had privilege in winding up procedure and posed as enforcedcontribution, when dealing with Bankruptcy Act. When the court order ofbankruptcy was imposed, the court order could be executed immediately. Theproperty of the debtor was included in general requisitioning, which performed bya curator. The result of this study showed that even though tax had privilege inwinding up the process and posed as enforced contribution, when bankruptcyoccurred the tax liability had to follow the bankruptcy act. Therefore when the taxjurisdictional was not prevalent during verification, the tax jurisdictional becameconcurrent creditor"

"Lembaga Notaris timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti tertulis baginya. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan umum kepada pihak yang membutuhkan Akta Jual Beli, Sewa Menyewa dan lain-lain. Untuk itu Notaris berpedoman pada Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tetapi pada kenyataannya ada Notaris yang melakukan pelanggaran sehingga akya yang dikeluarkan dibatalkan atau dinyatakan palsu oleh Pengadilan. Bagaimana pandangan Badan Peradilan dalam membatalkan Akta Nomor 07, tanggal 12 Mei 1992 yang dibuat Notaris Yugiawati, SH. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap kliennya yang aktanya dibatalkan oleh pengadilan.Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Jenis data yang digunakan data sekunder. Metode analisis penelitian adalah metode kualitatif sehingga menghasilkan data yang evaluatif analisis. Sah tidaknya suatu akta tergantung apakah apakah Notaris memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka akta menjadi dibawah tangan.Dalam kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1440.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1996 tentang ketidakpastian hukum Akta Notaris Yugiawati mengandung 2 (dua) perbuatan hukum sehingga melanggar dalil bahwa satu akta otentik hanya berisi satu perbuatan hukum. Disamping itu dalam akta berisi Kuasa Mutlak yang sangat bertentangan dengan Instruksi menteri dalam Negeri Nomor 14/1982 sehingga menyebabkan akta tersebut batal demi Hukum. Notaris seharusnya dalam menjalankan jabatannya harus tegas dan berani menolak apabila keinginan klien bertentangan atau melanggar aturan yang berlaku, dimana suatu saat akan menimbulkan kerugian semua pihak."

"Salah satu wadah organisasi bisnis masyarakat dalam bidang ekonomi adalah Perseroan Terbatas yang berbentuk badan hukum, menurut undang-undang perseroan terbatas akta pendirian dan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas harus dibuat dengan akta notaris yang merupakan akta otentik. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS, lalu dibuatkan Risalah RUPS. Tetapi timbul permasalahan dalam prakteknya, Risalah RUPS yang dibuat oleh notaris dianggap memuat keterangan palsu sehingga akta tersebut diragukan kebenaran isinya dan kekuatan hukumnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat kekuatan pembuktiannya. Notaris dalam menjalankan jabatannya dituntut mempunyai kecermatan dan ketelitian dalam menyusun suatu akta yang dibuat atau dihadapkan padanya. Seperti Profesi hukum lainnya maka jabatan Notaris tidak lepas pula dari melakukan suatu tindakan yang salah dalam menjalankan jabatannya tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif, dimana hanyak menggunakan bahan kepustakaan sebagai data penulisan. Notaria sebagai pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik di dalam menjalankan jabatannya seharusnya dapat dimintai tanggung jawabnya jika terjadi kesalahan di dalam aktanya. Selain peraturan perundang-undangan yang tegas juga diperlukan bentuk pengawasan terhadap Profesi Notaris. Bentuk pengawasan telah dilakukan Undang-undang melalui Majelis Pengawas, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri."

"Di dalam negara yang berdasarkan hukum, hukum itu berlaku kalau ia didukung oleh tiga tiang utama, yaitu (1) lembaga atau penegak hukum yang dapat diandalkan, (2) peraturan hukum yang jelas, dan (3) kesadaran hukum masyarakat. Pembangunan bidang materi hukum salah satunya adalah pengembangan hukum dengan cara melengkapi apa yang belum ada dan menyempurnakan atau menyesuaikan apa yang sudah ada. Ada dua cara yang lazim ditempuh dalam pengembangan hukum, yaitu: melalui pembentukan perundang-undangan dan melalui putusan-putusan hakim. Peranan putusan (yurisprudensi) Peradilan Agama di sini adalah sebagai media transformasi kaidah yang bersumber dari hukum Islam menjadi bagian sistem hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Mahkamah Agung RI dalam pengembangan hukum Islam, untuk mengetahui putusan (yurisprudensi) dan pertimbangan hukum, untuk mengetahui wujud pengembangan hukum Islam serta prinsip hukum dan metodologi dari putusan (Yurisprudensi) Mahkamah Agung RI bidang lingkungan Peradilan Agama dalam perkara perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang dipandang sebagai pengembangan hukum Islam KHI. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian berupa usaha untuk menemukan asas dan prinsip (kaidah) hukum positif, disamping berupa usaha menemukan hukum inconcreto yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu, dalam penelitian hukum jenis ini norma hukum in abstracts dipergunakan untuk berfungsi sebagai premis mayor, sedang fakta-fakta yang relevan dalam perkara (legal facts) dipakai sebagai premis minor, melalui proses sillogisine akan diperoleh suatu conclosio (kesimpulan) berupa hukum positif yang dicari. Sesuai dengan sifat penelitian ini, maka data yang utama dipergunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari Undang-undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, putusan-putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama serta putusan (yurisprudensi) Mahkamah Agung RI bidang lingkungan Peradilan Agama. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan bacaan yang ditulis oleh para ahli, baik ahli ilmu hukum umum, ahli ilmu hukum Islam maupun ahli ilmu agama Islam. Untuk menganalisis data, digunakan metode analisis normatif kualitatif, yang bertitik tolak dari norma hukum positif, kemudian berupaya untuk menemukan asas-asas, prinsip (kaidah) hukum yang terdapat dalam putusan (yurisprudensi) Mahkamah Agung tentang hukum Islam. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah putusan (yurisprudensi) Mahkamah Agung bidang lingkungan Peradilan Agama dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan hukum Islam yang menjadi wewenang Peradilan Agama dalam perkara perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Dari putusan (yurisprudensi) Mahkamah Agung itu dapat ditarik wujud pengembangan, prinsip hukum dan metodologinya yang dipandang sebagai pengembangan hukum Islam KHI."

"Sengketa hibah yang berubah status menjadisengketa kewarisan yang terjadi terhadap keluarga besar H.Tjolleng Dg. Marala dimana anak-anaknya antara lain Hj.St. Khalijah Dg. Bau, Hj. St. Aisyah Dg. Tayu, , HadollahDjunaidy T. Yusuf, Hj.Hatidjah Dg Taunga telah menggugatsaudaranya, Drs. Hamat Yusuf melalui putusan tingkatKasasi No. 47/K/AG/2001 telah memberikan pertimbanganbahwa hibah yang telah diberikan oleh orang tua merekaharus dijadikan satu dengan harta yang masih utuh/belumdibagi oleh orang tua mereka menjadi harta peninggalan(warisan) yang kemudian harus dibagi menurut HukumKewarisan Islam. Hal ini sangat bertentangan dengan surathibah yang telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihakdimana surat pemberian (hibah) itu telah sah dan mengikatsecara hukum. Disamping itu sangat bertentangan dengankonsep waris dan hibah itu sendiri, dimana waris merupakanharta yang mutlak akan beralih kepemilikannya kepada ahliwaris apabila pewaris meninggal dunia dan hibah merupakanpemberian benda kepada orang lain oleh pemilik mutlaknyapada saat pemberi hibah masih hidup tanpa mengharapkansuatu imbalan"

"Dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan masyarakat sangat erat kaitannya dengan perjanjian. Namun tidak banyak masyarakat yang tahu bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi hukum bagi para pihak yang melakukannya. Perjanjian secara hukum diatur di dalam Buku Ke III Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada bab berjudul 'Tentang Perikatan'. Perjanjian memiliki aspek dengan berbagai macam aspek teori yang luas di dalamnya yang kemudian membentuk unusr-unsur, hingga syarat bagaimana dikatan sah. Salah satu teori ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan berkembang adalah yaitu teori perjanjian diam-diam (Silent Agreement). Eksistensi dan keberadaan Silent Agreement memang ada dan diatur di dalam Hukum Perdata Indonesia. Namun sayangnya hal ini tidak diatur secara eksplisit dan mendasar, hingga kerap kali penggunaannya dalam keperluan hukum, Berdasarkan permasalahan tersebut maka permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan secara umum tentang perjanjian secara umum di dalam Buku ke-III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bagaimana pengaturan tentnag perjanjian diam-diam dalam Hukum perdata Indonesia, dan penerapan teori perjanjian diam-diam (Silent agreement) di dalam gugatan pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2178 K/Pdt/2008 Dibandingkan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1023 K/Pdt/2011

---

In daily life, the society's life has the closest connection with agreement. However not many poeple know that agreement is a legal action which has legal consequence for the parties who do it. Agreement is legally regulated in the Book III of Civil Code in a chapter with the title 'About Contract.' Agreement has aspects with various aspects of the comprehensive theory in it which later formed elements, including requirement in order to be said valid. One of the available and growing theories in the Civil Code is the theory of Silent Agreement (Perjanjian Diam-Diam). The existence of Perjanjian Diam-Diam is existed and regulated under the Indonesian Civil Law. Unfortunately, this mater is not explicitly and fundamentally regulated, so that most of the time its usage in legal purpose, either used in an argument of lawsuit or anything else, becomes inappropriate. Based on such issue then the problems that will be researched by the author in this undergraduate thesis are on how the regulation in general regulated the agreement in Book III of Civil Code, how the regulation on silent agreement is regulated by Indonesian Civil Law, and the applicability of silent agreement (Perjanjian Diam-Diam) theory in the lawsuit of the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia No. 2178 K/Pdt/2008 compared with the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia No.1023 K/Pdt/2011."

"Proses penyelesaian sengketa terutama menyangkut utang piutang dipandang relatif lebih efektif apabila diselesaikan melalui mekanisme Pengadilan Niaga dibandingkan dengan mekanisme Peradilan Umum biasa karena aturan yang terdapat dalam proses berperkara di Pengadilan Niaga lebih terprediksi dibandingkan dengan aturan beracara di Peradilan Umum biasa, sehingga para pencari keadilan bisa memperoleh gambaran yang jelas kapan sengketa yang dihadapinya bisa mendapatkan kepastian hukum. Dan seiring dengan riwayat lahirnya Pengadilan Niaga ini yang dilatar-belakangi oleh keadaan moneter yang sangat tidak menentu sudah barangtentu pemanfaatannya juga diharapkan bisa optimal dengan kata lain jangan sampai sia-sia, oleh karena itu setiap orang yang hendak menempuh penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga hendaknya harus terlebih dahulu memperhatikan syarat-syarat yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan baik syarat formil maupun materil, dan dari aturan yang disuguhkan oleh Undang-undang No.4 Tahun 1998 tentang Kepailitan sebenamya sangat kontributif untuk pengembangan nilai-nilai keadilan dalam rangka merespon dinamika masyarakat terutama para pencari keadilan karena mekanismenya cukup tenrkur dan dinamis tinggal bagaimana masyarakat melihatnya sebagai suatu terobosan dalam dunia peradilan yang lahir pada mass krisis ekonomi melanda bangsa Indonesia. Walaupun dalam hasil penelitian ini ditemukan putusan Pengadilan yang tidak konsisten satu sama lain, sebagai suatu negara yang menganut system hukum civil law, keadaan ini harus disikapi sebagai sesuatu yang wajar dan pasti akan terjadi karena adanya dinamika penafsiran terhadap isi Undang-undang, berbeda dengan negara yang menganut sistem comman law dimana suatu Undang-undang bersifat bottom-up yang konsistensi penafsirannya terhadap isi suatu Undang-undang relatif lebih terpelihara. Namun demikian terlepas dari sistem hukum yang melatarbelakangi suatu negara, persfektif masyarakat dalam melihat aplikasi suatu Undang-undang pada setiap putusan Pengadilan akan ditentukan oleh tingkat rasionalitas pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan Pengadilan yang bersangkutan dihubungkan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan hal ini pulalah yang menjadi salah satu alat ukur rasa keadilan masyarakat, pada hal disisi lain pengakuan masyarakat atas penafsiran yang diberikan oleh para praktisi hukum terhadap isi suatu peraturan perundang-undangan sangat bersifat kasuistik. Dari keadaan inilah yang membuat menarik untuk melakukan analisa terhadap suatu putusan Pengadilan yang telah ber-kekuatan hukum tetap, karena akan banyak dimensi berfikir yang bisa dilalui antara lain, pertama dapat melihat cara penerapan suatu Undang-undang terhadap suatu masalah, kedua bagaimana cara melakukan penafsiran, ketiga dapat melihat tingkat rasionalitas pertimbangan hukum yang diberikan oleh Hakim serta dapat merasakan konsistensi satu putusan terhadap putusan yang lain."