Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas pembuktian pendanaan terorisme berdasarkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan diundangkannya UU No. 25 Tahun 2003 menyebabkan kegiatan pendanaan terorisme dipersamakan dengan kegiatan pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan financing terrorism reverse money laundering. Dalam praktek, pengaturan pendanaan terorisme dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang tidak dapat digunakan secara bersamaan dengan UU Tindak Pidana Terorisme. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pengaturan, misalnya mengenai penangkapan antara kedua undang-undang tersebut. Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian normatif, dengan metode pengolahan data yang bersifat kualitatif.

---

This thesis studies the financing of Terrorism based on The law on the crime of money laundering. With rhe issuance of Law No. 25 Year 2003, the crime of financing of terrorism has been equated to the act of money laundering or what it is better known as "financing of terrorism reverse money laundering". Based on the author’s research, it is suggested that the financing of terrorism should be regulated separately. The regulation found in the law on money laundering can not be used since its regulation regarding arrest in the investigation stage is different from the regulation in the law of terrorism. The author has conducted a normative legal research, by using qualitative data processing."

"Tesis ini membahas tentang prediksi dan antisipasi profil kejahatan pendanaan terorisme setelah pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU PPTPPT). Pendanaan terorisme adalah salah satu dukungan penting dalam aksi terorisme, sehingga upaya kontraterorisme harus pula diikuti dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme. Kejahatan pendanaan terorisme diprediksi akan mengalami perubahan. Pendana terorisme akan menggunakan cara baru dalam mengumpulkan uang dengan menggunakan kemajuan teknologi seperti teknologi perbankan yang berbasis internet, mata uang digital, teknologi komunikasi terkait dengan transfer hawala, dan teknologi dunia maya terkait kejahatan cyber fa'i.

---

This thesis discusses the prediction and anticipation of profile terrorism financing crimes after the Indonesian government issued Law No. 9 In 2013 On Prevention and Eradication of the Financing of Terrorism (Law PPTPPT). Financing of terrorism is one of the important support of terrorism actions, so that the response to terrorism must also be followed by efforts to prevent and eradicate the financing of terrorism. Terrorism financing crimes is predicted to experience changes. Funders of terrorism will be using a new way of raising money by using advances in technology such as internet-based banking technology, digital currency, communication technologies related to alternative remittance/hawala, and virtual world technologies such as cyber crime/cyber fa'i."