Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Semua barang impor wajib dikenakan pajak berupa Bea Masuk dan pungutan lainnya dalam rangka impor yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nilai pabean merupakan dasar perhitungan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor. Sistem penetapan nilai pabean terdiri dari enam metode (Metode I, Metode II, Metode III, Metode IV, Metode V, dan Metode VI) yang digunakan secara hierarki. Penetapan nilai pabean sering menimbulkan sengketa antara wajib pajak (importir) dengan Pejabat Bea dan Cukai yang disebabkan perbedaan penafsiran dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Banyaknya sengketa pabean dapat merugikan semua pihak, baik wajib pajak, masyarakat maupun pemerintah. Untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa. Wajib pajak yang merasa dirugikan atas penetapan tarif, nilai pabean ataupun sanksi administrasi dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Apabila wajib pajak masih belum menerima putusan atas keberatan maka wajib pajak dapat menempuh upaya banding hanya ke Pengadilan Pajak. Ketentuan mengenai Banding diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Apabila ada pihak yang bersengketa tetap tidak puas dengan putusan banding, maka upaya yang dapat ditempuh adalah upaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Dengan demikian diharapkan terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi pihak yang bersengketa."

"Salah satu pokok permasalahan yang sering muncul dalam proses keberatan dan banding adalah mengenai koreksi "Pinjaman Tanpa Bunga Dari Pemegang Saham". Dalam proses keberatan, penelaah keberatan selalu menggunakan dasar yang sama dengan pemeriksa dalam hal mempertahankan koreksi, yaitu menggunakan Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-165/PJ. 312/1992 tanggal 15 Juli 1992. Namun dalam putusan banding di pengadilan pajak, majelis hakim hampir selalu memenangkan wajib pajak sebagai pemohon banding atas permasalahan ini dengan berbagai alasan. Tentunya hal ini sangat memberatkan Direktorat Jenderal Pajak yang harus mengembalikan pokok pajak yang telah disetor ketika mengajukan banding beserta imbalan bunganya kepada wajib pajak. Apabila hal ini terus berlarut-larut maka dapat mengurangi penerimaan pajak secara signifikan yang telah dikumpulkan oleh DJP dengan susah payah hanya karena untuk membayar imbalan bunga kepada wajib pajak sebagai Pemohon Banding. Selain itu, dasar koreksi yang digunakan untuk permasalahan pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham didasarkan hanya atas "Surat Direktur Jenderal Pajak" yang sesungguhnya tidak dikenal dalam tata urutan perundangundangan di Indonesia. Dalam praktiknya, penerapan Surat Direktur Jenderal Pajak tersebut sering diabaikan oleh hakim pengadilan pajak dalam tingkat banding atau selalu mengalahkan koreksi pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang didasarkan atas Surat Direktur Jenderal Pajak tersebut. Permasalahan yang bersifat umum dan berlaku bagi semua wajib pajak diputus dengan surat yang seharusnya hanya digunakan untuk hal-hal khusus yang tidak mengikat wajib pajak secara keseluruhan, baik di tingkat keberatan maupun di tingkat banding.Tesis ini mencoba menganalisa sengketa pinjaman tanpa bunga dalam proses keberatan maupun banding yang sengketanya didasarkan pada Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-165/PJ.312/1992 tanggal 15 Juli 1992 tentang Pinjaman Tanpa Bunga Dari Pemegang Saham dengan menggunakan putusan-putusan banding terkait untuk diketahui sebab-sebab timbulnya perbedaan antara keputusan keberatan dan putusan banding. Selain itu, akan ditelaah lebih mendalam relevansi penggunaan "surat" sebagai dasar hukum pengambilan keputusan baik di tingkat keberatan maupun banding dilengkapi dengan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

---

One of the problems that often rise in the objection process and appeal is about "Non-Interest Bearing Loan" matter. When the objection process is held, the objection reviewers always apply the same base of correction with the tax auditors in order to shield the tax correction by using the Directorate General of Taxes (DGT) Letter No. S-165/PJ.312/1992 dated July, 15 1992. On the other hand, in the appeals process at the tax court, the judges often win the tax payers for this dispute for many reasons. Absolutely, this reality give more burden to the DGT that should have to return the advanced payment from the taxpayers when they applying the case to the court plus the interest 2% for each month. The more this situation happens, the more the DGT will suffer because it will decrease the tax revenue significantly that previously collected with extra efforts just to pay back the interest to the tax payers. Besides that, the correction base used for "Non-Interest Bearing Loan" matter is only underlied to the "DGT Letter" that actually is not known in the sequence of Indonesian law. In the practices, the applying of the DGT Letter is frequently rejected by the judges in the tax court. The common problems for all tax payers are decided with the letter that should only be used for particular problems.that not obligate the tax payers at all, not only in the objection level but also in the appeal level.This thesis attempts to analyze the "Non-Interest Bearing Loan" dispute in the objection and appeal process that based on the Directorate General of Taxes (DGT) Letter No. S-165/PJ.312/1992 dated July, 15 1992 about Non-Interest Bearing Loan from Shareholders by using the decrees from the tax court for related disputes in order to discover the causes of the differences between the objection decree and the appeal decree. Moreover, this thesis will also evaluate about the relevance of using the "DGT Letter" to make decision in the objection and appeal level completed with the interviews with other related party."

"Tesis ini membahas pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terhadap pemberitahuan pabean yang disampaikan oleh masyarakat usaha. Pemberitahuan pabean tersebut adalah penyampaian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang disampaikan dengan menggunakan sistem Electronic Data Interchange. Terdapat permasalahan keadilan dalam pemungutan PNBP tersebut. John Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya. Hasil penelitian ini menyarankan dilakukannya peninjauan ulang terhadap peraturan PNBP di DJBC baik dengan mencabut peraturan yang ada atau membentuk peraturan yang baru.

---

The focus of this study is collecting non tax revenue at Directorate o f Customs and Excise to the customs declaration that using Electronic Data Interchange by market forces specially import declaration. There are justice?s problems o f doing that collecting. John Rawls said that it is important to justify individual interests and community interest. Law must be the way of the people to whom they justify their individual interest. The researcher suggests that the rules o f non tax revenue at Directorate of Customs and Excise have to make better or making the new rules."

"Latar belakang penulisan tesis ini adalah banyaknya kekalahan yang diderita oleh Direktorat Jenderal Pajak atas sengketa transaksi cash pooling di Pengadilan Pajak. Makin banyaknya grup perusahaan yang menggunakan transaksi ini dalam cash management-nya juga menjadi latar belakang yang mendorong penulisan tesis ini. Tujuan penulisan tesis ini untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai transaksi cash pooling itu sendiri berikut analisis dari sisi perpajakannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.Cash pooling merupakan aplikasi dari cash management. Dalam pelaksanaannya tidak dapat dihindari bahwa transaksi ini akan menimbulkan efek perpajakan karena pada hakekatnya menimbulkan hubungan hutang piutang dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Secara umum cash pooling dilakukan melalui dua skema yaitu Cash Concentration (zero/target balancing) dan Notional Cash Pooling.Bank adalah pihak yang berperan sebagai fasilitator dalam transaksi ini. Analisa atas Putusan Pengadilan Pajak yang dikeluarkan pada tahun 2008, yaitu sebanyak 3 (tiga) putusan yang berkaitan dengan sengketa transaksi cash pooling dengan skema cash pooling yaitu cash concentration dan transaksi terjadi pada grup perusahaan domestik, diperoleh hasil bahwa dilakukannya koreksi oleh DJP karena pada saat pemeriksaan maupun proses keberatan Wajib Pajak tidak memberikan data maupun dokumen yang berkaitan dengan transaksi ini.Data ataupun bukti baru disampaikan Wajib Pajak pada saat proses banding di Pengadilan Pajak. Transaksi cash pooling yang mempunyai akibat timbulnya hutang piutang antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa maka analisa mendalam harus dilakukan untuk menilai transaksi ini apakah sesuai prinsip harga pasar wajar (arm's length price) dan memastikan keaslian pinjaman (yang diukur dengan Debt Equity Ratio/DER).Saran yang diberikan dalam tesis ini adalah segera diselaraskannya Undang-undang Pengadilan Pajak dengan Pasal 26 A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Saran lainnya adalah segera diterbitkan aturan yang komprehensif berkaitan dengan masalah transfer pricing, berikut aturan yang menetapkan Debt Equity Ratio (DER) untuk mencegah timbulnya skema thin capitalization."

"Salah satu hak Wajib Pajak adalah hak untuk mengajukan keberatan dan banding. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Direktorat Jenderal Pajak diberi kewenangan untuk menangani keberatan sedangkan Pengadilan Pajak diberi kewenangan untuk menangani banding.Efisiensi dan efektifitas merupakan saiah satu tolok ukur kesuksesan organisasi termasuk bagi Direktorat Jendera! Pajak dan Pengadilan Pajak.Dari penelitian terhadap 123 putusan banding Pengadilan Pajak diketahui bahwa keberatan Wajib Pajak Kebanyakan diselesaikan dalam jangka waktu 11 dan 12 bulan. dan 92% keputusan keberatan yang diajukan banding memenangkan Wajib Pajak. Dengan demikian alokasi sumberdaya fiskus untuk menyelesaikan keberatan tidak imbang dengan hasil akhir yang dicapai, artinya tindakan fiskus menyelelesaikan keberatan dalam jangka waktu optimum tidak efisien.Bila telusuri lebih jauh alasan institusi peradilan memenangkan Wajib Pajak sebagian besar disebabkan Iemahnya daser koreksi pemeriksa dalam tahap pemeriksaan sehingga ketidakefisienan yang terjadi sebenarnya dimulai dari tahap ini.Sedangkan penyelesaian banding sebagian besar diselesaikan dalam jangka waklu 12 bulan jangka waktu ini lermasuk 3 bulan untuk permintaan Surai Uraian Banding dan 30 hari untuk kelengkapan Surat Bantahan. Walaupun Majelis Pengadilan tidak selalu menyidangkan semua kasus menunggu diterimanya dua dokumen tersebut dari segi pencapaian tujuan yakni memberikan perlindungan Kepada rakyat, kepuasan konstituen yakni Wajib Pajak yang mengajukan banding dapat dikatakan lembaga ini tergolong memenuhi unsur Efisiensi dan efektifitas, karena 92% perkara yang diajukan banding memenangkan Wajib Pajak akibat koreksi pemeriksa yang tidak berdasar.

---

One of the taxpayer rights is the right to apply an objection and an appeal. According to the tax regulation. Directorate General of Taxes has an authority to proceed taxpayer objection while Tax Court has and authority to proceed tax appeal.Efficiency and effectiveness are the criteria on measuring successfulness of organization including both Directorate General of Taxes and Tax Court.From research to 123 Tax Courts appeal decisions, it's known that Taxpayer objections mostly finished within 11 of 12 months and 92 percent of the appeal decision on tax objection was won by the taxpayer. Thereby allocation of the tax office's human resources to proceed taxpayer objection do not balance with the final decision, it means that tax official works inefficiently on tax objection within the optimum period. if it's traced to the reason on tax court institution to win Taxpayer. it's mostly caused by the weakness of tax auditor's corrective bases during audit phase so that inefficiency was started from this phase.While tax appeal completion mostly finished within 12 months. this period is including both 3 months for the request of Surat Uraian Banding, and 30 days to fulfill Surat Bantahan. Although Tax Court do not always hold meeting on all cases, await receiving both document, from the planed goal that is give protection to people, satisfaction of constituent taxpayer who submit tax appeal. this institute's pertained to fulfill both efficiency and effectiveness element, because 92% of cases won by Taxpayer on the effect of inappropriate tax audit."

"Sistem self assessment untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) memberi kepercayaan importir dalam menghitung, melaporkan dan membayar sendiri Bea Masuk yang terutang.Oleh karena itu, data pemberitahuan impor barang dianggap sebagai data yang sebenarnya. Petugas Bea dan Cukai hanya wajib untuk mengawasi, mengoreksi apabila ada kekeliruan atau kecurigaan adanya pemalsuan data sebagai upaya penyelundupan pajak baik secara legal maupun illegal.Bentuk pengawasan petugas dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kekuarangan Pernbayaran Bea Masuk, cukai, denda administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM). Jumlah SPKPBM yang terbit 8.46% dari PIB yang dilayani. Terbitnya SPKPBM pada jalur merah karena penetapan nilai pabean sering menjadi keluhan importir. Jumlah keberatan atas SPKPBM sedikit namun menghasilkan penerimaan negara potensial sebesar Rp.23.061.522.138,00. Alasan menggugurkan nilai transaksi dalam PIB serta alasan keberatan atas penetapan nilai pabean menjadi pokok bahasan.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menganalisa data dan melaporkannya. Data yang digunakan dalah data sekunder. Data lapangan diperoleh dari Kantor Pelayanan Bea Cukai Tanjung Priok I, dan Kantor Pusat Bea dan Cukai. Data sekunder diperoleh dari sumber hukum primer yaitu peraturan perundangan dan sumber hukum sekunder dari SPKPBM, keberatan atas SPKPBM, keputusan atas keberatan SPKPBM."