Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyelenggaraan pengadilan tidak dapat dipisahkan dengan kinerja, kualitas, dan integritas hakim dalam menjalankan tugasnya yaitu menghasilkan suatu putusan yang memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Rendahnya tingkat kepercayaan Masyarakat Indonesia terhadap para hakim dalam mengeluarkan suatu putusan diakibatkan lemahnya kinerja, kualitas, dan integritas hakim. Mahkamah Agung, sebagai lembaga pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan di bawahnya mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk mengembalikan citra peradilan dengan cara memperbaiki sistem pengawasan integritas dan kinerja hakim. Selain itu, saat ini telah ada suatu lembaga pengawas di luar Mahkamah Agung yang berwenang untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim yaitu Komisi Yudisial. Dasar pembentukan Komisi Yudisial terdapat dalam UUD 1945 Pasal 24B. Maksud dibentuknya Komisi Yudisial agar masyarakat di luar struktur resmi kelembagaan dapat dilibatkan dalam proses penilaian kinerja, kualitas, dan integritas hakim. Berdasarkan hasil pengawasan, dapat diketahui apakah seorang hakim dalam menjalankan tugas dan kewajibannya telah melakukan pelanggaran perilaku atau tidak. Apabila terdapat dugaan pelanggaran perilaku, hakim akan menjalani proses pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial. Melalui penulisan ini, akan diuraikan mengenai proses pemeriksaan baik yang dilakukan oleh Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial terhadap hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim."

"Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh Nakhoda sebagai pemimpin kapal dan Perusahaan Pengangkut sebagai pemilik kapal dalam suatu peristiwa kecelakaan kapal yang menyebabkan kerugian terhadap pihak ketiga (Tinjauan Putusan Mahkamah Pelayaran Nomor 973/051/XII/MP-08 tentang Tubrukan KM. Marina Nusantara dengan TK. CB1211 yang ditarik TK. Bamara-6SA dan di-assist oleh TB. PATIH-III) dengan menggunakan dasar hukum Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Penelitian ini memakai metode penelitian Normatif Yuridis dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ditinjau dari peraturan perundang-undangan terkait dengan kegiatan pelayaran, tanggung jawab baik secara administratif, perdata dan pidana dapat dibebankan kepada Nakhoda dan Perusahaan Pengangkut apabila memang dapat dibuktikan para pihak tersebut bersalah.

---

This thesis is focusing on a responsibility that can be given by the Captain as the leader of the ship and Carrier Company as the owner of the ship in a ship accident caused the loss of the third party (Review Decision: Admiralty Court Verdict Number: 973/051/XII/MP-08 about collision between Motor Ship Marina Nusantara and Tug Boat CB. 1211 which pulled by Tug Boat Bamara-6SA and assist by Tug Boat Patih-III) based on Act Number 17 Year 2008 about Maritime and Commercial Code of Indonesia. This research is normative yuridis research, which some of the data were collected from literature. The result states that based on Act Numer 17 Year 2008, Commercial Code of Indonesia and the other rules said that the Captain and the Carrier Company will be bound by the legal responbilities (administrative, private and public) as long as the faults can be proved."

"Skripsi ini membahas secara spesifik mengenai tanggung jawab Nakhoda dalam kegiatan pengangkutan penumpang. Bentuk penelitian yang digunakan didalam skripsi ini adalah penelitian normatif karena menggunakan data sekunder atau kepustakaan. Sebagai negara maritim, pelayaran memiliki sifat penting di Indonesia khususnya pada pengangkutan penumpang. Nakhoda sebagai pemimpin kapal di dalam kegiatan pelayaran atau pengangkutan melalui laut memiliki tanggung jawab yang besar. Selain itu, Syahbandar sebagai otoritas yang berwenang melakukan pengawasan keselamatan pelayaran juga memiliki tanggung jawab yang besar. Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab yang dapat dikenakan terhadap Nakhoda dan juga Syahbandar dalam hal terjadinya kecelakaan kapal Studi Kasus Putusan Mahkamah Pelayaran No. HK. 210/18/VII/MP.17 tentang Kecelakaan Kapal Terbakarnya KM. Zahro Express Di Perairan Teluk Jakarta . Tanggung Jawab Nakhoda ini ditinjau berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Berdasarkan ketentuan hukum pengangkutan, Nakhoda dapat dikenakan tanggung jawab secara administratif dan pidana apabila terbukti lalai atau salah dalam menjalankan tugasnya.

---

This thesis specificly analyzed about Master rsquo s liability in the passenger transport activity. This thesis use normative form of research in which based on secondary data or law literature. As a maritime country, shipping has an essential role in Indonesia particularly for passenger transportation. Master as a ship captaint in the sea voyage or shipping activities has a huge responsibilities. However, Syahbandar as a port authority that has the authority for the safety of voyage also has responsibility. This thesis is examined about the liability of master and harbormaster in the event of ship accident in Indonesia Case Study of Admiralty Court Decree No. HK. 210 18 VII MP.17 about the ship accident of the burning of KM. Zahro Express in the Jakarta bay waters . The responsibility is based on the Act No. 17 of 2008 regarding Sea Voyage and Indonesian Comercial Code. Based on the transportation regulations, Master can be banded in administrative and criminal responsibilities if only the negligence or fault proved in performing its duties."

"Mahkamah Pelayaran merupakan lembaga quasi yudisial yang melaksanakan fungsi yudisial (mengadili) dalam hal terjadinya kecelakaan kapal, walaupun tidak termasuk peradilan yang secara limitatif diatur dalam Undang- Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Permasalahan muncul saat pihak yang diperiksa dan dijatuhi sanksi oleh Mahkamah Pelayaran ternyata diproses kembali secara pidana dan kemudian dalam penjatuhan sanksi pidananya, hakim juga menggunakan putusan Mahkamah Pelayaran sebagai bahan pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan. Walaupun begitu ternyata dua kali pemrosesan tidak melanggar asas Ne Bis In Idem dengan tidak terpenuhi dua syarat keberlakuannya, serta penggunaan putusan Mahkamah Pelayaran tidak akan melanggar asas Non-Self Incrimination tergantung dari cara penggunaannya.

---

Voyage Court is a quasi-judicial institution which perform judicial functions (try) in the event of ship accident, although not included in the limitative regulated court in the Law of Judicial Power. Problems arise when party are examined and sanction by the Voyage Court turned out to be processed again in a Criminal Court and at the imposition of criminal sanctions, the judge also uses Voyage Court decision as a consideration material for its decision. Although the twice processing itself does not violate the principle of Ne Bis In Idem with some of the unmet requirements and the use of Voyage Court decision would not violate the principle of Non-Self-Incrimination depending on how to use it."

"Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 56/PERMEN-KP/2014 tentang pembekuan perizinan usaha pengangkutan ikan dan 57/PERMEN-KP/2014 tentang transshipment di laut, usaha kapal angkut ikan berhenti beroperasi. Salah satu perusahaan pengangkutan ikan swasta yang beroperasi di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, hendak merubah bisnisnya dari kapal ikan menjadi kapal angkut dengan konsep liner shipping. Oleh karena itu, diperlukan studi untuk mengetahui rute yang menguntungkan perusahaan dengan menggunakan metode meta-heuristik. Hasilnya didapatkan rute dengan profit Rp 2,385,280,596,-, yaitu Ketapang-Larantuka-Bima-Labuhan Lombok-Ketapang.

---

In honor to policy made by Minister of Maritime Affairs and Fisheries Republic of Indonesia Number 56 / PERMEN-KP / 2014, and Number 57 / PERMEN-KP / 2014, fish carrier?s vessels stop to operate. One of private fish carrier?s firm which operates in Jawa, Bali, and Nusa Tenggara, wants to convert its business from fish carrier to liner shipping carrier. therefore, it is needed to generate a study of the profitable route. By using meta-heuristics method, the near-optimal route will be determined. A profitable route was found, which was Ketapang-Larantuka ? Bima - Labuhan Lombok ? Ketapang, with a margin of Rp2,385,280,596,-."