Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketentuan Undang-undang melalui Pasal 67 dan 244 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menyatakan melarang dilakukannya upaya hukum baik banding maupun kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Hakim pada pemeriksaan tingkat pertama. Namun dalam prakteknya ketentuan Undang-undang tersebut dinilai terlaku riskan untuk diterapkan di Indonesia pada saat ini. Oleh karena itu dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Kehakiman yang memerintahkan untuk mengeluarkan Yurisprudensi untuk membuka pintu upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. Berselang beberapa hari kemudian keluarlah putusan Mahkamah Agung pertama pasca berlakunya KUHAP yang mengabulkan permohonan kasasi atas putusan bebas dengan terdakwa Raden Sonson Natalegawa. Putusan tersebut kemudian dalam prakteknya diikuti dan dijadikan Yurisprudensi tetap oleh Mahkamah Agung. Dengah demikian Yurisprudensi telah dijadikan dasar bagi Hakim untuk melakukan praktek yang sebenarnya bertentangan dengan ketentuan Undang-undang. Dalam skripsi ini dibahas dua pokok permasalahan terkait dengan hal tersebut, yaitu: pertama menjawab apakah menurut sistem hukum indonesia Yurisprudensi dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam memutus suatu perkara, hal ini akan terkait dengan peran dan kedudukan Yurisprudensi dalam sistem peradilan Indonesia. Kedua, menjawab pertanyaan apakah yurisprudensi dapat dijadikan dasar untuk melakukan praktek yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang seperti dalam praktek pelaksanaan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas tersebut."

"ABSTRAKPenelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang pengumpulandatanya dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan beberapanarasumber yang berkompetensi. Mengingat bahwa rumusan Pasal 244 KUHAP,terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, artinya Upayahukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas adalah sebagaiterobosan hukum dalam upaya memperoleh keadilan dan kebenaran. Demikeadilan dan kepastian hukum, putusan hakim harus dapat dikoreksi untukdiperbaiki atau dibatalkan apabila dalam putusannya terdapat kekeliruan ataukekhilafan hakim. Hukum menyediakan sarana untuk mengoreksi suatu putusanhakim apabila ada kekhilafan atau kekeliruan melalui upaya hukumnya. KUHAPtelah menetapkan larangan berkaitan dengan kewenangan untuk mengajukanupaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. Jaksa Penuntut Umum mengajukanupaya hukum terhadap putusan bebas, berdasarkan Surat Keputusan MenteriKehakiman RI Nomor: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (TPP KUHAP), dalam butirke-19 lampiran keputusan tersebut pada pokoknya dinyatakan bahwa “terhadapputusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dankondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapatdimintakan kasasi”. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi. Dalam praktekperadilan pidana, dikenal adanya Putusan Bebas Murni dan Putusan Bebas TidakMurni. Dalam hal kasasi terhadap putusan bebas, dalam memori kasasinya,Penuntut Umum harus dapat membuktikan bahwa putusan yang dijatuhkan olehPengadilan Negeri merupakan putusan bebas tidak murni dengan menjelaskanalasan-alasan yang dijadikan dasar pertimbangan dimana letak sifat tidak murnidari suatu putusan bebas tersebut yang mengacu pada ketentuan Pasal 253 ayat (1)KUHAP yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atauditerapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidakdilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang dan apakah benar pengadilantelah melampaui batas wewenangnya. Terdapat korelasi antara pembuktian bebastidak murni Penuntut Umum terhadap putusan bebas dengan pertimbangan hukumHakim kasasi yang menerima kasasi Penuntut Umum, karena yang berwenangmenilai putusan bebas murni atau bebas tidak murni adalah Mahkamah Agungsebagai pengadilan tertinggi (judex juris).

---

ABSTRACTThis Study uses normative legal research, which collecting of data is by libraryresearch and interview with several competent resource persons. Considering thatdraft Article 244 of Criminal Code Procedures (KUHAP), the Acquittal is unableto be filed for legal effort of cassation, this means Legal Effort of Cassation ByPublic Prosecutor Towards Acquittal is as legal penetration in the effort to have ajustice and truth. In the name of justice and legal certainty, the decision of judgeshall be able to correct for improvement or cancellation in case in its decisioncontains error or mistake of the judge. The law provides facility to correct adecision of the judge in case it has error or mistake through its legal effort.KUHAP has stipulated a prohibition related to the authority to submit the LegalEffort of Cassation By Public Prosecutor Towards Free Verdict. Public Prosecutorsubmits the legal effort towards free verdict, based on the Decree of the Ministerof Justice of RI Number: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 dated the 10th of December1983 regarding Supplement to Implementing Guidance of KUHAP (TPPKUHAP), in point 19 of the attachment of its decree that principally states that“toward Acquittal is unable to request an appeal, but based on the situation andcondition, in the name of law, justice and truth, the acquittal can be requested forcassation”. This matter will be based on the jurisprudence. In the criminaljudicature practices, it is known Absolute Acquittal and Non-absolute FreeVerdict. N the case of cassation towards free verdict, in memory of its cassation,the Public Prosecutor shall be able to prove that the decision punished by theDistrict Court is non-absolute acquittal by mentioning the reasons as theconsideration basis, in which the nature of non-absolute of a acquittal referring tothe provision in Article 253 paragraph (1) KUHAP namely is it correct the lawand regulation is not applied or improperly applied, is it correct the way to trial isnot carried out in accordance with the provision of the Law and is it correct thecourt has over authority limit. There is correlation between proof of non-absolutefree by Public Prosecutor towards acquittal by legal consideration of CassationJudge who receive the cassation of Public Prosecutor, because the competentauthority to decide the absolute acquittal or non-absolute acquittal in the SupremeCourt as the highest court (judex juris)."

"Sebagaimana ketentuan Pasal 1678 tentang larangan hibah antara suami isteri selama dalam masa perkawinan. Dalam penulisan ini penulis menemukan penyimpangan Pasal 1678 tersebut sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara perkara nomor 119/Pdt/G/2003/PN.Jkt.Ut, tentang hibah antara suami kepada isteri yang masih terikat perkawinan. Dengan menggunakan metode penulisan kepustakaan yang bersifat deskriptif analistis dengan metode pengumpulan, pengolahan, dan penganalisaan menggunakan data kwalitatif sehingga hasil analisis dari penulisan ini dapat dituangkan dalam bentuk tulisan bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Dalam penulisan ini penulis menemukan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan pada Pasal 1678 KUHPerdata mengenai pelarangan penghibahan di antara suami istri selama perkawinan masih berlangsung dapat dilakukan ketika sebelumnya telah ada perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai masalah penghibahan harta benda. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, setidaknya diperlukan pembahasan bagaimana sesungguhnya permasalahan-permasalahan hukum berkaitan dengan hibah antara suami isteri selama dalam masa perkawinan yang telah didahului pembuatan perjanjian perkawinan."

"Skripsi ini membahas mengenai permasalahan diperkenankannya upaya hukum kasasi yang diajukan terhadap putusan bebas. Meskipun dalam undang-undang dilarang namun pada praktiknya tetap diperkenankan dengan terpenuhinya kualifikasi putusan bebas tersebut sebagai putusan bebas murni. Hal ini disebabkan karena terdapat keterkaitan antara kualifikasi putusan bebas dan alasan-alasan permohonan kasasi yang ditentukan undang-undang sehingga dengan terpenuhinya kualifikasi putusan bebas tersebut dapat terpenuhi pula alasan-alasan permohonan kasasi. Mengingat banyaknya pemikiran yang berbeda mengenai hal ini maka Penulis melakukan kajian terhadap beberapa kasus. Pada akhirnya diharapkan akan dapat diperoleh suatu garis batas yang jelas mengenai diperkenankannya permohonan kasasi terhadap putusan bebas."

"Tesis ini membahas mengenai ?Kekuatan Hukum Perjanjian Perdamaian Sebagai Dasar Pelaksanaan Putusan Pengadilan?. Kajian ini dilakukan melalui penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan dengan tipe penelitian eksplanatoris. Perjanjian perdamaian sebagaimana di rumuskan oleh Pasal 1851 KUH Perdata, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, dan/atau mengakhiri suatu perkara perdata di muka pengadilan. Dengan demikian, perjanjian perdamaian dapat dilakukan di luar pengadilan, atau di muka pengadilan. Perjanjian yang dilakukan di luar pengadilan, mempunyai kekuatan hukum vide Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya, tidak boleh dibatalkan secara sepihak, dan dilaksanakan dengan itikad baik. Dan apabila salah satu pihak wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ke pengadilan agar perjanjian perdamaian dipenuhi dan/atau dibatalkan disertai atau tanpa disertai biaya, rugi dan bunga vide Pasal 1238, 1242, 1243 KUH Perdata. Apabila perjanjian perdamaian didaftarkan ke pengadilan sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka gugatan disertai permintaan putusan serta merta vide Pasal 180 HIR atau Pasal 191 RBg. Perjanjian perdamaian dapat dilakukan di muka pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Muka Pengadilan, dan apabila perjanjian perdamaian tersebut dikukuhkan melalui putusan pengadilan, maka mempunyai kekuatan hukum sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) vide Pasal 1858 KUH Perdata. Apabila salah satu pihak wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat menempuh prosedur eksekusi sebagaimana diatur Pasal 195 sampai Pasal 208 dan Pasal dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 223 HIR atau Pasal 242 sampai Pasal 257 RBg. Kesimpulan yang dapat dikemukakan bahwa perjanjian perdamaian di luar pengadilan yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri dapat dijadikan dasar pelaksanaan putusan pengadilan serta merta atau uit voerbaar bij voorraad, dan perjanjian perdamaian yang dikukuhkan oleh pengadilan dapat dijadikan dasar pelaksanaan sama seperti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau in kracht van gewijsde.

---

This thesis is written based on library. This Settlement Agreement as formulated by Article 1851 of Indonesia Civil Code, with the purpose to prevent the occurrence of dispute and/or to end a civil procedural case before the court. Therefore, Settlement Agreement can be made outside the court or before the court. Agreement made outside the court has legal force vide Article 1338 of the Indonesian Civil Code which is it will be validly effective as law for the makers, it cannot be unilaterally annulled, and it must be carried out in good faith. And if one of the parties commits a default, then, the injured party may file a lawsuit to the court in order that the Settlement Agreement is fulfilled and/or annulled supplemented by or without being supplemented by the obligation to bear the cost, to pay for compensation and interest vide Articles 1238, 1242, 1243 of the Indonesian Civil Code. If Settlement Agreement is registered to the court as stipulated by Article 6 Chapter (7) of Low Number 30 of the Year 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution, then, the lawsuit will be supplemented by a petition for the issuance of immediate decision vide Article 180 of HIR or Article 191 RBg.

Settlement Agreement can be made before the court based on the provision of Article 130 HIR or Article 154 RBg. In conjunction with the Regulation of the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 02 of the Year 2003 regarding the Procedure for Mediation Before the Court, and if the Settlement Agreement is affirmed by means of court decision, then, it has the same legal force as court decision having permanent legal force (in kracht van gewijsde) vide Article 1858 of the Indonesian Civil Code. If one of the parties commits a default, then, the injured party may take the execution procedure as stipulated in Article 195 up to Article 208 and Article 224 of HIR or Article 206 up to Article 223 of HIR or Article 242 up to Article 257 of RBg.

The conclusion which can be presented is that Settlement Agreement outside the court which is registered at the District Court can be used as the basis for the execution of immediate court decision or uit voerbaar bij voorraad, and Settlement Agreement affirmed by court can be used as the basis for the execution identical to court decision having permanent legal force or in kracht van gewijsde."