Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai konsistensi pengawasan BPOM terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa. Permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai peranan BPOM dalam mengawasi peredaran produk pangan kadaluwarsa. Dalam tesis ini penulis menggunakan teori Paternoster & Simpson tentang pilihan rasional kejahatan korporasi serta teori keadilan dari John Rawls. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa tidak konsisten dikarenakan ada beberapa faktor, yaitu faktor sumber daya manusia, faktor keterbatasan anggaran dan faktor sarana dan prasarana. Selain itu juga bahwa penjatuhan hukuman terhadap pelaku yang menjual produk pangan kadaluwarsa masih sangat ringan, sehingga tidak akan menimbulkan efek jera. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa BPOM seharusnya dapat berlaku adil.

---

This thesis discusses to hit supervision consistency BPOM towards product expired food. Troubleshoot in this thesis hits part BPOM in supervise expired food product circulation. In this thesis is author uses theory Paternoster Simpson about corporate crime rational choice and justice theory from John Rawls. This watchfulness uses qualitative method.Watchfulness result concludes that supervision that done by BPOM towards expired food product circulation not consistent caused by there are some factor, that is human resource factor, estimation limitedness factor and tool factor and infrastructure. Besides also that is down punishment towards. Executant that sell expired food stills as light as a feather, so that will not evoke scared effect. Watchfulness result imply that in do supervision towards expired product BPOM should can fair operative."

"Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, pekerjaan farmasi adalah pemuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian, pengelolaan, pelayanan obat, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pada proses distribusi, pemerintah juga membuat suatu peraturan mengenai Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) yang tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik yang bertujuan untuk memastikan mutu obat sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya sepanjang jalur distribusi Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di PBF dan untuk mengetahui penerapan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Cara Pembuatan Obat yang Baik di KFTD Cabang Jakarta 2. Studi literatur dilakukan terhadap Peraturan BPOM No. 6 tahun 2020 tentang Cara Distribusi Obat yang Baik dan diamati penerapannya di Kimia Farma Trading and Distribution (KFTD) Jakarta 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apoteker berperan dalam menyusun, memastikan dan mempertahankan penerapan sistem mutu serta mengelola kegiatan dan menjaga akurasi dan mutu dokumentasi. Proses distribusi obat pada Kimia Farma Trading and Distribution Cabang Jakarta 2 telah menerapkan aspek-aspek Peraturan BPOM nomor 6 tahun 2020 tentang Cara Distribusi Obat yang Baik.

---

Based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 of 2009 concerning pharmaceutical work, pharmaceutical work is loading including quality control of pharmaceutical preparations, security, procurement, storage and distribution, management, drug services, drug information services and development of drugs, medicinal ingredients and traditional medicines. In the distribution process, the government also makes a regulation regarding Good Distribution Practice (GDP) which is listed in the Drug and Food Control Agency Regulation Number 6 of 2020 concerning Technical Guidelines for Good Drug Distribution Methods which aims to ensure the quality of drugs according to the requirements and intended use along the distribution channel. This study aims to determine the role of pharmacists in carrying out pharmaceutical work at PBF and to find out the application of the Food and Drug Supervisory Agency Regulation No. 6 of 2020 concerning Technical Guidelines for Good Drug Manufacturing Practices at KFTD Jakarta 2. A literature study was conducted on BPOM Regulations No. 6 of 2020 concerning Good Distribution Practice (GDP) and its implementation was observed at Kimia Farma Trading and Distribution (KFTD) Jakarta 2. The results showed that pharmacists play a role in preparing, ensuring and maintaining the implementation of a quality system as well as managing activities and maintaining the accuracy and quality of documentation. The drug distribution process at Kimia Farma Trading and Distribution Jakarta 2 has implemented aspects of BPOM Regulation number 6 of 2020 concerning Good Methods of Drug Distribution."

"ABSTRAKPelaku usaha berkewajiban untuk mengolah dan mengedarkan pangan daridaging ikan sesuai dengan mutu dan gizi yang baik bagi tubuh manusia. Mutu daripangan olahan ikan tersebut tentunya seiring dengan waktu tersebut dapatmengalami penurunan mutu, sehingga pangan olahan ikan tersebut tentunyamempunyai jangka waktu untuk layak dikonsumsi. Hal ini berarti bahwa panganolahan ikan tersebut dapat mengalami kedaluwarsa, sehingga tidak dapatdikonsumsi oleh konsumen. Kedaluwarsa dari pangan olahan ikan tersebut harusdiperhatikan sehubungan dengan perlindungan konsumen. Konsumen mempunyaihak-hak asasi yang harus ditaati oleh produsen dan pelaku usaha lainnyaberkaitan dengan kedaluwarsa dari pangan olahan ikan tersebut sesuai Pasal 4UUPK, yaitu hak atas keamanan dan keselamatan atas konsumsi dari panganolahan ikan dan hak atas informasi. Adapun hak atas informasi dari konsumenditerapkan dalam kedaluwarsa pangan olahan ikan adalah konsumen berhakmengetahui secara jelas mengenai informasi dari tanggal kedaluwarsa secara jelasdan benar. Sedangkan, hak atas keamanan dan keselamatan dari makananberkaitan dengan konsumen berhak atas pangan olahan ikan yang bebas darikedaluwarsa. Pengaturan terhadap kedaluwarsa ini tidak terdapat pada peraturanperundang-undangan pada sektor perikanan, melainkan terdapat pada peraturanperundang-undangan sektor perlindungan konsumen dan sektor pangan. Apabilateijadi pelanggaran terhadap hak konsumen berkaitan dengan kedaluarsamakanan, maka Pelaku usaha tentunya bertanggungjawab atas kerugian darikonsumen. Akan tetapi, prinsip tanggungjawab dari pelaku usaha tidak strictliability, karena pelaku usaha diberikan kesempatan untuk membuktikan diri tidakberrsalah atas kerugian dari konsumen. Proses peredaran pangan olahan ikan initentunya memerlukan pengawasan dari pemerintah, sehingga konsumenmendapatkan jaminan untuk konsumsi pangan olahan ikan. Badan Pengawas Obatdan Makan merupakan lembaga negara yang berwenang untuk melakukanpengawasan terhadap peredaran pangan olahan ikan kedaluwarsa di pasaran."

"ABSTRAKPermasalahan obat dan makanan yang menjadi kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM memiliki lingkup yang luas serta berimplikasi pada kesehatan masyarakat dan ekonomi bangsa. BPOM menyediakan beberapa akses media sosial untuk menggalang peran aktif masyarakat, namun partisipasi masyarakat secara selaras dan terarah belum memenuhi harapan sehingga dibutuhkan sebuah strategi dalam pemanfaatan media sosial. Penelitian ini dilakukan untuk merumuskan sebuah strategi formal berupa strategi media sosial sebagai upaya meningkatan partisipasi masyarakat dalam komunikasi, penyebaran informasi dan edukasi kegiatan pengawasan obat dan makanan BPOM.Penelitian ini merupakan penelitian applied research yang mengambil studi kasus pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Jakarta. Third Wave digunakan sebagai kerangka kerja dalam penyusunan strategi media sosial. Data dianalisis secara kualitatif yang dikumpukan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan dan para pakar media sosial yang kemudian dianalisis dengan metode Thematic Analyis, observasi pengelolaan media sosial yang dimiliki BPOM saat ini, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.Penelitian ini menghasilkan 9 daftar kekuatan dan 9 daftar kelemahan yang diidentifikasi dari faktor internal serta menghasilkan 10 daftar peluang dan 9 daftar ancaman yang diidentifikasi dari faktor eksternal. Melalui matriks TOWS, dihasilkan 19 strategi pemanfaatan media sosial yang selaras dengan 4 sasaran strategis media sosial bagi BPOM.

---

ABSTRACTThe problems of food and drugs which under the authority of Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM has a broad scope and as well as the implications for public health and the nation 39 s economy. BPOM provide some access to social media to increase people 39 s active participation, but participation in a harmonious and focused not met expectations and so we need a strategy in the use of social media. This study was conducted to formulate a formal strategy in the form of a social media strategy as an effort to increase community participation in communication, information dissemination and education of BPOM rsquo s food and drug control activities.This research is applied research that takes a case study on Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Jakarta. Third Wave is used as a framework in the preparation of a social media strategy. Data were analyzed qualitatively that collected through interviews with stakeholders and experts of social media which is then analyzed by Thematic Analyis, observation of social media management owned BPOM today as well as other supporting documents.This study resulted in 9 list of strengths and 9 list of weaknesses that identified from internal factors as well as generate 10 list of opportunities and 9 list of threats that identified from external factors. Through the TOWS matrix, generated 19 social media strategy implementations that is consistent with the four strategic objectives of social media for BPOM."

"Salah satu lembaga dalam Hukum Acara Perdata yang digunakan agar putusan hakim nantinya dapat terjamin pelaksanaannya adalah dengan adanya lembaga Sita Jaminan. Lembaga Sita Jaminan dapat dikatakan mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka menjamin hak Pemohon. Untuk mengajukan Sita Jaminan haruslah ada hubungan hukum berupa hutang-piutang antara Penggugat dan Tergugat serta adanya persangkaan atau dugaan yang beralasan, bahwa seseorang yang berhutang sebelum dijatuhkan putusan oleh Hakim atau putusan belum dijalankan, beritikad buruk mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya. Untuk membuktikan suatu persangkaan yang beralasan sebagai dasar disetujuinya permintaan Sita Jaminan, maka Penggugat (Kreditur) sebagai pihak yang mendalilkan persangkaan maka ia harus membuktikan persangkaannya itu, sesuai dengan pasal 163 RIB dan Tergugat (Debitur) sebagai pemilik barang yang akan disita tersebut seharusnya datang ke Pengadilan untuk diperiksa secara seksama mengenai persangkaan yang didalilkan oleh Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan. Hal ini sejalan dengan asas hukum acara perdata yaitu audi et alteram partem (mendengar kedua belah pihak). Dengan Perkataan lain, supaya dapat dikabulkan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Pemohon, haruslah sesuai dengan syarat-syarat atau alasan-alasan yang telah ditentukan di dalam pasal 227 ayat 1 Reglement Indonesia yang Diperbaharui (RIB). Apabila telah dikabulkannya suatu Permohonan Sita Jaminan maka barang yang diletakkan Sita Jaminan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Alasan dibuatnya penelitian tentang penetapan dan peletakkan Sita Jaminan pada perkara gugatan perbuatan melawan hukum tentang pencemaran nama baik, antara Tomy Winata (Penggugat) terhadap Goenawan Muhammad (Tergugat) karena Penetapan maupun peletakkan Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara yuridis dianggap telah mengandung cacat hukum."