Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lembaga jaminan utang dibutuhkan guna menjamin pelunasan atas utang, salah satu yang dikenal sebagai Lembaga Jaminan adalah Gadai. Gadai merupakan lembaga jaminan untuk benda bergerak. Gadai sebagai lembaga jaminan sebagaimana diatur dalam KUHPerdata telah dijalankan di Indonesia. Bahkan dalam konteks perbankan gadai dalam hal ini biasanya saham juga merupakan lembaga jaminan yang sering dipakai selain Hak Tanggungan. Masalah yang paling sering terkait dengan pelaksanaan gadai adalah terkait dengan eksekusi. Manakala seorang debitor tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana tercantum dalam klausul perjanjian gadai dan telah dinyatakan wanprestasi, maka seorang kreditur dapat melaksanakan eksekusi tentunya dengan cara-cara yang diatur dalam ketentuan yang ada.KUHPerdata telah mengatur tatacara pelaksanaan eksekusi gadai secara jelas dan terperinci. Tulisan ini akan membahas secara rinci terkait dengan pelaksanaan eksekusi gadai, tatacara pelaksanaan eksekusi gadai, pelaksanaan eksekusi gadai dalam praktik, serta akibat-akibat hukum yang ditimbulkan akibat pelaksanaan eksekusi gadai saham. Dalam tulisan ini juga dipaparkan sebuah studi kasus pelaksanaan eksekusi gadai saham oleh PT Rifan Financindo Asset Management terhadap saham PT Kemang Jaya Raya. Metode penelitian yang digunakan melalui studi dokumen dan wawancara."

"ABSTRAKTesis ini memberikan analisa pada kata ?menuntut? dalam hal penjualan barang gadai secaratertutup sebagaimana Pasal 1156 KUH Perdata. Istilah ?menuntut? pada ketentuan Pasal 1156KUH Perdata tersebut rancu dan menimbulkan perbedaan pendapat di antara para ahli hukum,yaitu apakah tuntutan penjualan barang gadai melalui cara lain selain penjualan umum (lelang)harus ditempuh melalui jurikdisi voluntair atau jurisdiksi contentiosa. Sebagian ahli hukummengartikan istilah ?menuntut? sebagai gugatan, sehingga termasuk pada jurisdiksi contentiosa,sedangkan lainnya mengartikan istilah ?menuntut? sebagai permohonan yang termasuk padajurisdiksi voluntair.Penulis dalam hal ini membuat analisa hukum berdasarkan sumber sengketa perdata yangberkenaan dengan penjualan benda gadai berupa 7.420 (tujuh ribu empat ratus dua puluh) lembarsaham milik Beckket PTE. LTD. (Pemberi Gadai) pada PT Swabara Mining & Energy olehDeutsche Bank Aktiengesllschaft (Penerima Gadai) secara tertutup sebagai pelaksanaan eksekusigadai berdasarkan Share Pledge Agreement sebagaimana Akta No. 5 tertanggal 5 November1997, dibuat di hadapan Agus Hashim Ahmad, S.H., Notaris di Jakarta.

---

AbstractThis Thesis offers an analysis on the word "claim" in terms of sales of goods which has been putunder pledge as Article 1156 of the Indonesian Civil Codes. The term "claim" in the provisionsof Article 1156 of the Indonesian Civil Code is ambiguous and lead to a differences of opinionamong legal experts, as whether the claim to request the sale of such goods by any other wayother than public sale (auction), should go through contentiosa or voluntair jurisdiction. Severallegal experts interpret the term "claim" as a lawsuit, thus under the contentiosa jurisdiction, whileothers interpret the term "claim" as a request that is included the jurisdiction voluntair.In this case, the Author made legal analysis based on the source of civil disputes relating to theprivate sale of a pledged object in form of 7420 (seven thousand four hundred twenty) sharesowned by Beckket PTE. LTD. (the Pledgor) on PT Swabara Mining & Energy, which committedby Deutsche Bank Aktiengesllschaft (Pledgee) as the implementation of a the pledge executionunder the Deed of the Share Pledge Agreement No. 5 dated 5 November 1997, made beforeAgus Hashim Ahmad, SH, Notary in Jakarta."

"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan eksekusi gadai saham melalui penjualan secara tertutup atau bawah tangan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya permasalahan dengan timbulnya perbedaan interpretasi berkaitan dengan syarat pelaksanaan eksekusi gadai saham melalui penjualan secara tertutup atau bawah tangan. Sebagian pihak berpendapat bahwa pelaksanaan eksekusi gadai saham melalui penjualan di muka umum adalah persayaratan mutlak yang harus dilaksanakan dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 1156 KUHPerdata, penjualan dengan cara lain (termasuk dengan cara penjualan secara tertutup atau bawah tangan) hanya dapat dilaksanakan setelah ditentukan oleh Hakim. Sedangkan sebagian pihak lainnya beranggapan bahwa pelaksanaan eksekusi gadai saham melalui penjualan secara tertutup atau bawah tangan dapat langsung dilaksanakan sepanjang memang telah diperjanjikan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Dalam perkara ekskusi gadai saham PT Ongko Multicorpora yang dilakukan secara tertutup atau bawah tangan, Majelis Hakim pada tingkat Peninjauan Kembali telah memutuskan bahwa eksekusi gadai saham tersebut adalah sah meskipun dilakukan melalui penjualan secara tertutup atau bawah tangan berdasarkan persetujuan yang telah diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak. Dengan demikian, keberadaan putusan tersebut dapat menjadi suatu preseden bahwa eksekusi gadai saham melalalui penjualan di muka umum tidak lagi menjadi suatu hal yang mutlak karena dapat dikesampingkan berdasarkan persetujuan dari para pihak.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang akan digunakan adalah data sekunder dengan didukung oleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dihimpun melalui studi dokumentasi. Tesis ini akan berusaha untuk membahas dan menganalisa secara terperinci mengenai penerapan dari ketentuan Pasal 1155 dan 1156 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perkara tersebut, sehingga diharapkan kesimpulan dari Tesis ini dapat menjawab permasalahan ketidapastian hukum terkait dengan pelaksanaan ekeskusi gadai saham melalui penjualan secara tertutup atau bawah tangan yang terjadi dewasa ini, dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan hukum baik bagi kreditur maupun debitur.

---

The Indonesian Civil Code doesn't explicitly stipulate the provisions of execution of pledge of shares. This fact has caused different interpretations of the legal requirements for the execution of pledge of shares through private selling. Some parties are in the opinion that the execution of pledge of shares through public selling is an absolute requirement that shall be fulfilled and therefore, in accordance with the provision of Article 1156 of the Indonesian Civil Code, another form of selling (including private selling) could only be performed after being determined by the Judges. Meanwhile, the other parties are in the opinion that the execution of pledge of shares through private selling could be performed based on the consent of the parties, in accordance with the provision of Article 1155 of the Indonesian Civil Code.

In PT Ongko Multicorpora? case, the Panel of Judges at the Civil Request (Peninjauan Kembali) level have decided that the execution of pledge of shares is lawful, even was performed through private selling based on the consent of the parties. This decision could be a legal precedent that the execution of pledge of shares throgh public selling is no longer an absolute requirement, since it could be waived based on the consent of the parties.

Research methodology used is descriptive methodology with library research. The data used is secondary data and supported by premier, secondary and tertiary source. This thesis will analyze the implementation of the provision of Article 1155 and Article 1156 of the Indonesian Civil Code in such case, in order to answer the legal uncertainty issue regarding the execution of pledge of shares through private selling, by considering the legal protection aspect both from creditor or debtor."

"Dewasa ini, pelaku usaha baik perorangan maupun badan hukum membutuhkan modal usaha yang cukup besar untuk menjalankan usahanya. Oleh karena itu diadakan perjanjian hutang piutang antara pemberi kredit (kreditur) dengan penerima pinjaman (debitur). Salah satu persyaratan dari perjanjian kredit adalah keharusan adanya agunan sebagai jaminan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memberikan pengamanan terhadap pelaku usaha dalam memberikan kredit, baik itu terhadap lembaga keuangan bank maupun non bank (lembaga pembiayaan konsumen). Pada saat debitur wanprestasi, maka akan dilakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia merupakan masalah yang penting seiring dengan semakin berkembangnya pemberian kredit. Dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia diatur apabila seorang debitur melakukan wanprestasi. Parate eksekusi merupakan ciri khas eksekusi jaminan fidusia yang memberikan kemudahan pelaksanaannya kepada kreditur penerima fidusia apabila debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji. Namun, dalam prakteknya, khususnya di PT Gemilang Usaha Persada Finance, ketentuan tersebut sulit untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal-hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut bagaimanakah keefektifan pelaksanakan parate eksekusi objek jaminan fidusia pada PT Gemilang Usaha Persada Finance dan faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tersebut.Dari hasil penelitian menunjukkan ketidakefektifan pelaksanaan parate eksekusi dalam praktek karena untuk pelaksanaan eksekusi tetap membutuhkan fiat eksekusi serta gugatan ke Pengadilan Negeri. Selain itu,masih banyak terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan parate eksekusi antara lain masih banyaknya Jaminan Fidusia yang tidak dibuat dalam bentuk akta otentik sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Oleh karena itu, dibutuhkan revisi terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berpotensi menyebabkan kendala pelaksanaan eksekusi dan pengaturan jangka waktu maksimum pendaftaran fidusia sehingga tercapai suatu kepastian hukum. Adapun metode penelitian dalam dalam penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitian normatif yaitu dengan mengkaji dan menganalisis hubungan antara praktek eksekusi objek jaminan fidusia pada PT Gemilang Usaha Persada dengan didasarkan pada peraturanperaturan yang terkait dengan hal tersebut serta wawancara terhadap narasumber untuk mendukung perolehan keakuratan data penelitian.

---

Currently, business actors, both individual as well as legal entity require a quite extensive capital to run their business. Therefore, loan agreement is made between the creditor and the debtor. One of the terms for loan agreement is the stipulation for security as warranty for potential of the default of the debtor. With the implementation of the Law No. 42 of 1999 concerning fidusia security provide security for business actor in providing credit both for banking as well as non bank institutions (consumer finance institutions). Upon the default of the debtor the fidusia security shall be seized by the financing institution. The implementation of seizure for fidusia security?s object is a crucial issues parallel to the development of credit provision. The execution of fidusia warranty?s object is regulated in the Article 29 to Article 34 of the Law No. 42 of 1999 concerning fidusia security, where the Law stipulated that when a debtor perform deafult, execution of fidusia security?s object may be exercised through parate execution and private sale. Parate execution is a characteristic of execution for fidusia security which provide ease of execution for the fidusia?s recipient creditor if the creditor perform non-conformance. But in the practice, in particular in PT Gemilang Usaha Persada Finance the stipulation is difficult to be exercised as it should. Based on these matters a further study concerning how is the effectivity of parate execution of fidusia security?s object on PT. Gemilang Usaha Persada Finance and also which factors function as barrier in the implementation of parate execution of the fidusia security object from the side of the debtor, the creditor as well as insufficiencies of the Law regulating the issue.The result of the research showed the inefficiency of the practice of parate execution due to the requirement of execution fiat execution and claim to State Court, thus it is irrelevant to the purpose of the Law itself. In addition, there are numerous hindrances in the implementation of parate execution namely that the act of Fidusia security is not made as authentic deed as regulated at the Law of Fidusia Security. Therefore, a revision is required to the Law of Fidusia security which having potential to cause barrier to the execution and the maximum term of fidusia registration to obtain a legal certainty. The Method of research used in this thesis is normative juridical and normative research type by reviewing and analyzing the relationship of the practice of execution of fidusia warranty object on PT.Gemilang Usaha Persada based on the relevant regulations and interview to the informants to support data accuracy."

"Eksekusi merupakan hal yang penting dalam gadai saham dirnana pihak kreditur memperoleh hak-haknya dalam pemenuhan kewajiban pihak debitur apabila pihak debitur wamprestasi, karena suatu pinjaman tidak ada artinya tanpa adanya suatu jaminan. Dalam gadai saham atas saham-saham PT. Go Publik maka kreditur harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan suatu gadai saham yaitu dalam per-janjian gadai saham tersebut harus terpenuhi bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, karena apabila tidak terpenuhi administratifnya maka saham yang digadaikan tersebut tidak dapat dieksekusi. Mengenai gadai saham dengan adanya scripless trading (perdagangan tanpa warkat) pengaturannya diatur dalam pasal 61 Undang-undang No.8 Tahun 1995 dan pasal 1155 KUH Perdata untuk efek bearer (saham atas tunjuk), maupun pasal 1156 KUH Perdata untuk efek registered (saham atas nama). Mengenai eksekusi gadai saham sendiri tidak ada pengaturan yang jelas dan pasti dari pemerintah maupun dari lembaga-lembaga yang terkait sehingga tidak dapat menjamin kepastian hukum, meskipun pare pihak Lelah membuat perjanjian baik itu perjanjian kredit maupun perjanjian gadai saham yang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Dalam tesis iri akan dianalisa dan dibahas studi kasus " Perdagangan saham PT. Trias Sentosa. Tbk" berdasarkan Kitab Undang-undang Hukurn Perdata. Secara keseluruhan isi dari tests ini bersifat deskriptifdan merupakan studi kepustakaan, yang diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pihak kreditur dalam hal menerima suatu jaminan agar dapat terpenuhi haknya."

"[ABSTRAKGadai saham sebagai salah satu bentuk jaminan pada dasarnya berfungsiuntuk menjamin terwujudnya pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur,sehingga gadai saham akan timbul dan berakhir seiring dengan timbul danberakhirnya perjanjian utang piutang yang merupakan perjanjian pokoknya. Halini sesuai dengan sifat dari jaminan gadai yaitu bersifat accesoir. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur secara khusus mengenai akibat hukumdari sifat accesoir jaminan gadai. Hal inilah yang kemudian menyebabkanterjadinya permasalahan dengan timbulnya perbedaan interpretasi berkaitandengan sifat accesoir dari jaminan gadai dimana, sebagian pihak berpendapatsebagai perjanjian tambahan, klausula perjanjian gadai saham tidak diperbolehkanmengatur jangka waktu pengakhiran gadai saham sebelum utang lunas.Sedangkan sebagian pihak lainnya beranggapan sepanjang disepakati kedua belahpihak, perjanjian gadai saham bebas memuat klausula pengakhiran gadai sahammengingat adanya asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan putusan MA Nomor:240 PK/PDT/2006 memberikan kemungkinan untuk mengatur klausulapengakhiran gadai saham sebelum utang lunas dan pengaturan mengenaikeabsahan eksekusi gadai saham yang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjiangadai saham. Metode penulisan yang digunakan adalah ekplanatoris denganpendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah sumber data sekunderberupa studi dokumen. Tesis ini akan berusaha untuk membahas dan menganalisasecara terperinci mengenai sifat accesoir dari perjanjian gadai saham besertaakibatnya dan keabsahan eksekusi gadai saham yang dilaksanakan setelahperjanjian gadai saham berakhir menurut ketentuan peraturan perundanganundanganyang berlaku.

---

ABSTRACTPledge of shares as a form of security principally used to ensure thefulfillment of debtor?s obligation to creditor, therefore pledge of shares shall beeffective and terminate at the same time with the loan agreement as the principalagreement. This is in accordance with the characteristic of pledge which isaccesoir. The Indonesian Civil Code does not explicitly stipulate the legalconsequences of the accesoir characteristic of pledge. This fact has causeddifferent interpretations of the legal requirements of the accesoir characteristic ofpledge, some parties are in the opinion that as an additional agreements, the articleof pledge of shares agreement are not allowed to set the time of termination ofpledge of shares before the debt is paid off. Meanwhile the other parties thoughtthat, as long as the contract was agreed by both parties, the pledge of sharesagreement is allow containing an article of termination before the debt is paid offaccording the principle freedom of contract. According to the decision of theSupreme Court Number: 240 PK/PDT/2006 give the possibility to adjust thearticle of pledge of shares agreement about the termination before the debt is paidoff and the legality procedure of the execution after the pledge of sharesagreement has expired. Research methodology used is explanatory with normativejuridical approach. Used data is secondary data with the form of documents study.Used data is secondary data with the form of documents study. This thesis willattempt to discuss and analyze the detail about the accesoir characteristic ofpledge of shares with its consequences and the legality of the execution after thepledge of shares agreement expired under the provisions of the prevailing law andregulations., Pledge of shares as a form of security principally used to ensure thefulfillment of debtor’s obligation to creditor, therefore pledge of shares shall beeffective and terminate at the same time with the loan agreement as the principalagreement. This is in accordance with the characteristic of pledge which isaccesoir. The Indonesian Civil Code does not explicitly stipulate the legalconsequences of the accesoir characteristic of pledge. This fact has causeddifferent interpretations of the legal requirements of the accesoir characteristic ofpledge, some parties are in the opinion that as an additional agreements, the articleof pledge of shares agreement are not allowed to set the time of termination ofpledge of shares before the debt is paid off. Meanwhile the other parties thoughtthat, as long as the contract was agreed by both parties, the pledge of sharesagreement is allow containing an article of termination before the debt is paid offaccording the principle freedom of contract. According to the decision of theSupreme Court Number: 240 PK/PDT/2006 give the possibility to adjust thearticle of pledge of shares agreement about the termination before the debt is paidoff and the legality procedure of the execution after the pledge of sharesagreement has expired. Research methodology used is explanatory with normativejuridical approach. Used data is secondary data with the form of documents study.Used data is secondary data with the form of documents study. This thesis willattempt to discuss and analyze the detail about the accesoir characteristic ofpledge of shares with its consequences and the legality of the execution after thepledge of shares agreement expired under the provisions of the prevailing law andregulations.]"

"Penelitian dimaksud untuk mengkaji secara akademik, efektivitas parate eksekusi objek hak tanggungan dalam rangka pengembalian piutang kreditor berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 1996, dan diharapkan dapat dijadikan dasar pemikiran untuk pengembangan teori dan praktek parate eksekusi sebagai landasan bagi akademisi dan praktisi dalam merancang peraturan perundang-undangan dalam praktek peradilan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang didukung oleh metode pendekatan filosofis, empirik, historis, dan komparatif, yang menitik beratkan kepada data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan didukung oleh data primer dari hasil penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dan selanjutnya data yang terhimpun dianalisis secara yuridik kualitatif.Hasil penelitian ini: Pertama,(a)Pengertian Parate eksekusi obyek hak tanggungan adalah Kekuasaan bagi kreditor yang diberikan undang-undang untuk menjual langsung obyek hak tanggungan melalui lelang dimuka umum dan mengambil pengembalian utang Serta menyerahkan sisanya kepada debitor apabila debitor cidera janji.(b)Substansi dari parate eksekusi adalah perpaduan kekuatan titel eksekutorial yang melekat pada sampul sertipikat Hak Tanggungan dengan Hak Preference yang melekat pada kreditor yang dijamin oleh undang-undang untuk dimanifestasikan dalam bentuk penjualan langsung seizin atau tanpa seizin debitor apabila yang bersangkutan cidera janji.(c)Hakikat dari parate eksekusi adalah terpenuhinya jaminan pengembalian piutang kreditor secara mudah dan pasti tanpa mengindahkan hukum acara sebagaimana diatur dalam pasal 1178 KUHPerdata (sekarang pasal 20 UUHT). Kedua, Bahwa pelaksanaan Parate eksekusi tidak dapat berjalan sebagaimana yang ditegaskan dalam UUHT, dikarenakan masih bisa dibatalkan oleh Mahkamah Agung, sehingga pasal tentang parate eksekusi tersebut belum efektive. Ketiga, Prospek pengembangan Parate eksekusi Hak Tanggungan tertuju kepada pembenahan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kedudukan Parate Eksekusi yang dijamin secara ekslusive tanpa mengindahkan hukum acara sebagaimana diatur dalam pasal 1178 KUHPerdata Juncto pasal 20 UUHT. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan parate eksekusi, agar Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Lembaga Peradilan, agar menghormati Parate Eksekusi sebagai sesuatu yang dijamin oleh Undang-Undang.

---

The research was intended to study academically the effectiveness of the implementation enforcement upon Hak Tanggungan (HT) object in order to repay the credit loan based on Law Number 4 of 1996, hopefully it could be a frame of thought in development of enforcement theory and practice as the basic for academicians and practician in drafting regulation of legal proceeding in Indonesia. The method research was normative-legal method, supported by philosophic, empiric, historic, and comparative approach method which focused on secondary data obtained from the research of literature research and supportedo by primary data obtained from field research. The research specification used was descriptive-analytical and the data was analyzed by juridical-qualitative.

The results of this results were. First, (a) The definition of enforcement upon HT object is the authority of creditor which is provided by the law to directly sell the Hak Tanggungan's object either by public auction , (b) The essence of enforcement is behind the creditor obligation to provide loan to a deptor there is a creditor right to receive loan repayment by direcly on his or her self-power which guaranteed by the law if the debtor breaches of contract, (c) The essece from enforcement loaded secure to receive loan repayment creditor as if easy and certain not leave law program how to regulate in article 1178 (article now 20 UUHT). Second, the implemention enforcement couldn't street how resolute by law Hak Tanggungan because can failed by court of justice and article enforcement not yet effective. Third, the prospect of the development of the enforcement of Hak Tanggungan ?s object directed to the improvement of regulation by situation as if exlucive without devotion law program how so regulated in article 1178 KUHPerdata with article 20 UUHT. The government Republic Indonesian special judicial institution to enforcemen to secure in UUHT."