Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah memiliki tujuan yang baik untuk melindungi pihak konsumen yang biasanya berada dalam posisi lemah dengan menetapkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dengan ditetapkannya UUPK maka perbankan sebagai pelaku usaha harus mematuhi ketentuan UUPK dalam memberikan produk dan jasa kepada nasabahnya khususnya berkaitan dengan pembuatan perjanjian kredit.Berdasarkan hal tersebut diatas penulis melalui penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data yang dapat dianalisis secara kualitatif sehingga hasilnya bersifat deskriptif kualitatif. Beberapa pokok permasalahan yang dibahas adalah membahas mengenai pengaturan perlindungan konsumen (nasabah) dalam UU Perbankan, analisis yuridis perlindungan konsumen (nasabah) terhadap ketentuan klausula baku dalam perjanjian kredit pada PT. Bank UFJ Indonesia yang mana terdapat klausula baku yang tidak sesuai dengan Pasal 18 UUPK antara lain mengenai penarikan fasilitas kredit, bunga, perubahan hukum. Membahas upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Debitur manakala Bank masih tetap menggunakan klausula baku yang dilarang oleh Pasal 18 UUPK dalam pembuatan perjanjian kreditnya.Sehingga penulis berkesimpulan bahwa penerapan perlindungan nasabah telah diatur dalam undang-undang yang bersifat sektoral yaitu UU No. 10 Th. 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Th. 1992 Tentang Perbankan, serta PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah dan PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Masih adanya penggunaan klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (g) dan Pasal 18 ayat (1) huruf (f) UUPK dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh PT. Bank UFJ Indonesia. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Debitur manakala Bank masih menggunakan ketentuan yang dilarang oleh Pasal 18 UUPK adalah melalui pengadilan atau diluar pengadilan."

"ABSTRAKDi Indonesia ada 2 putusan pengadilan terkait dengan pemidanaan korporasi dalam tindak pidana korupsi yakni Putusan PT GJW dan Putusan PT CND. Dalam kedua putusan itu, kesalahan (mens rea) korporasi dinyatakan terbukti sehingga dikenai pertanggungjawaban pidana. Kajian ini difokuskan pada cara pembuktian kesalahan korporasi dalam tindak pidana korupsi. Untuk mengurai permasalahan maka kajian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan dua pendekatan yakni pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, dalam menentukan kesalahan korporasi, menitikberatkan pada kesalahan yang dilakukan oleh pengurus korporasi, seperti direktur. Sehingga kesalahan direktur adalah juga sebagai kesalahan korporasi. Kedua, bila dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban pidana korporasi maka majelis hakim pada dua perkara korupsi tersebut telah mengadopsi teori identifikasi. Ketiga, perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dan dilakukan oleh direktur sebagai pengurus dianggap sama dengan yang dilakukan oleh korporasi. Keempat, mengenai sanksi pidana pokok, dalam dua putusan a quo adalah sama yakni pidana denda. Kelima, dalam putusan PT GJW selain pidana pokok, korporasi juga masih dikenai pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan. Sedangkan dalam putusan PT CND tidak ada sama sekali sanksi pidana tambahan yang dikenakan kepada terdakwa. Keenam, kedua putusan tersebut, tidak memuat pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, padahal sebagaimana diketahui bahwa salah satu cara memulihkan kerugian keuangan negara adalah melalui pidana pembayaran uang pengganti."

"Penelitian dilaksanakan dalam rangka melakukan:1.Identifikasi kendala-kendala yang terdapat pada penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan psikotropika dalam acara sidang Pengadilan Anak; 2. Identifikasi mengenai teori/sistem pembuktian, beban pembuktian dan barang bukti; 3. Analisis atas permasalahan hukum yang ditemukan dalam praktik acara sidang pengadilan anak mengenai alat bukti keterangan terdakwa anak yang diberikan pada sidang Pengadilan Anak dan putusan yang dibacakan hakim tanpa dihadiri oleh orang tua, wali atau orang tua asuh dan penasihat hukum dari anak sesuai dengan Pasal 55, Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Anak. Pasal 189 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) menyatakan bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.Dihubungkan dengan Pasal 55 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang menyatakan bahwa dalam perkara anak nakal; orang tua, wali atau orang tua asuh wajib hadir dalam sidang anak. Artinya, kewajiban bagi orang tua, wali atau orang tua asuh secara limitatif telah ditentukan oleh Undang-undang Pengadilan Anak. Meskipun pada prinsipnya tindak pidana merupakan tanggung jawab terdakwa sendiri, tetapi karena dalam hal ini terdakwanya adalah anak, maka tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuh.Perlunya kehadiran peran pendamping, yaitu orang yang dipercaya anak, sangat diperlukan agar anak tidak mengalami ketegangan dan kecemasan yang berlebihan. Praktek pemeriksaan alat bukti keterangan terdakwa anak dan putusan yang dibacakan hakim, memperlihatkan kenyataan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang, yaitu tanpa dihadiri oleh orang tua, wali atau orang tua asuh dan penasihat hukum anak. Dari identifikasi di atas jelas bahwa permasalahan dalam penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan psikotropika dalam acara sidang pengadilan anak, jelas menghadapi permasalahan karena terbentur pada patokan standar yang ditentukan undang-undang sehingga terdapat kesenjangan pada praktik acara sidang pengadilan anak."

"Proses modernisasi yang mengakibatkan terjadinya perubahan sosial yang cepat, secara potensial mengakibatkan suatu ketegangan dan keresahan sosial. Peningkatan proses modernisasi tersebut sebagai akibat dari ditemukannya alat-alat komunikasi modern, alat transportasi dan teknologi informatika modern. Hal tersebut menuntut adanya perubahan struktur hubungan hukum, substansi-substansi baru pengaturan hukum dan budaya hukum yang lama sekali baru. Perubahan tersebut juga terjadi dalam pengaturan hukum khususnya mengenai pembuktian.Pemanfaatan teknologi informasi yang terjadi mengakibatkan adanya perkembangan konsep alat bukti yang dirumuskan di dalam sejumlah peraturan perundang-undangan pidana baru. Ada 4 (empat) peraturan perundang-undangan pidana dan 1 (satu) peraturan perundang-undangan non pidana mengalami perkembangan alat bukti di luar yang diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang tentang Komisi Pemberantas Korupsi, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi.Pemanfaatan Teknologi Inforrnasi dalam proses pembuktian perkara pidana tersebut sesungguhnya tidak bertentangan dengan sistem pembuktian dan alat bukti dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Secara umum bukti berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik tidak bertentangan dengan asas-asas yang berlaku pada hukum acara pidana, yaitu asas terbuka untuk umum, asas peradilan yang bebas dan dilakukan cepat dan sederhana dan asas pemeriksaan secara langsung.Untuk menjaga validitas suatu informasi yang dihasilkan dari elektronik, diperlukan pengaturan dengan syarat-syarat yang ketat. Prosedur tersebut harus dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai prosedur pemeriksaan terhadap data-data komputer, penyitaan data-data yang tersimpan dalam media elektronik dan sebagainya."