Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lembaga jaminan utang dibutuhkan guna menjamin pelunasan atas utang, salah satu yang dikenal sebagai Lembaga Jaminan adalah Gadai. Gadai merupakan lembaga jaminan untuk benda bergerak. Gadai sebagai lembaga jaminan sebagaimana diatur dalam KUHPerdata telah dijalankan di Indonesia. Bahkan dalam konteks perbankan gadai dalam hal ini biasanya saham juga merupakan lembaga jaminan yang sering dipakai selain Hak Tanggungan. Masalah yang paling sering terkait dengan pelaksanaan gadai adalah terkait dengan eksekusi. Manakala seorang debitor tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana tercantum dalam klausul perjanjian gadai dan telah dinyatakan wanprestasi, maka seorang kreditur dapat melaksanakan eksekusi tentunya dengan cara-cara yang diatur dalam ketentuan yang ada.KUHPerdata telah mengatur tatacara pelaksanaan eksekusi gadai secara jelas dan terperinci. Tulisan ini akan membahas secara rinci terkait dengan pelaksanaan eksekusi gadai, tatacara pelaksanaan eksekusi gadai, pelaksanaan eksekusi gadai dalam praktik, serta akibat-akibat hukum yang ditimbulkan akibat pelaksanaan eksekusi gadai saham. Dalam tulisan ini juga dipaparkan sebuah studi kasus pelaksanaan eksekusi gadai saham oleh PT Rifan Financindo Asset Management terhadap saham PT Kemang Jaya Raya. Metode penelitian yang digunakan melalui studi dokumen dan wawancara."

"Eksekusi merupakan hal yang penting dalam gadai saham dirnana pihak kreditur memperoleh hak-haknya dalam pemenuhan kewajiban pihak debitur apabila pihak debitur wamprestasi, karena suatu pinjaman tidak ada artinya tanpa adanya suatu jaminan. Dalam gadai saham atas saham-saham PT. Go Publik maka kreditur harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan suatu gadai saham yaitu dalam per-janjian gadai saham tersebut harus terpenuhi bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, karena apabila tidak terpenuhi administratifnya maka saham yang digadaikan tersebut tidak dapat dieksekusi. Mengenai gadai saham dengan adanya scripless trading (perdagangan tanpa warkat) pengaturannya diatur dalam pasal 61 Undang-undang No.8 Tahun 1995 dan pasal 1155 KUH Perdata untuk efek bearer (saham atas tunjuk), maupun pasal 1156 KUH Perdata untuk efek registered (saham atas nama). Mengenai eksekusi gadai saham sendiri tidak ada pengaturan yang jelas dan pasti dari pemerintah maupun dari lembaga-lembaga yang terkait sehingga tidak dapat menjamin kepastian hukum, meskipun pare pihak Lelah membuat perjanjian baik itu perjanjian kredit maupun perjanjian gadai saham yang berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Dalam tesis iri akan dianalisa dan dibahas studi kasus " Perdagangan saham PT. Trias Sentosa. Tbk" berdasarkan Kitab Undang-undang Hukurn Perdata. Secara keseluruhan isi dari tests ini bersifat deskriptifdan merupakan studi kepustakaan, yang diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pihak kreditur dalam hal menerima suatu jaminan agar dapat terpenuhi haknya."

"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan eksekusi gadai saham melalui penjualan secara tertutup atau bawah tangan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya permasalahan dengan timbulnya perbedaan interpretasi berkaitan dengan syarat pelaksanaan eksekusi gadai saham melalui penjualan secara tertutup atau bawah tangan. Sebagian pihak berpendapat bahwa pelaksanaan eksekusi gadai saham melalui penjualan di muka umum adalah persayaratan mutlak yang harus dilaksanakan dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 1156 KUHPerdata, penjualan dengan cara lain (termasuk dengan cara penjualan secara tertutup atau bawah tangan) hanya dapat dilaksanakan setelah ditentukan oleh Hakim. Sedangkan sebagian pihak lainnya beranggapan bahwa pelaksanaan eksekusi gadai saham melalui penjualan secara tertutup atau bawah tangan dapat langsung dilaksanakan sepanjang memang telah diperjanjikan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Dalam perkara ekskusi gadai saham PT Ongko Multicorpora yang dilakukan secara tertutup atau bawah tangan, Majelis Hakim pada tingkat Peninjauan Kembali telah memutuskan bahwa eksekusi gadai saham tersebut adalah sah meskipun dilakukan melalui penjualan secara tertutup atau bawah tangan berdasarkan persetujuan yang telah diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak. Dengan demikian, keberadaan putusan tersebut dapat menjadi suatu preseden bahwa eksekusi gadai saham melalalui penjualan di muka umum tidak lagi menjadi suatu hal yang mutlak karena dapat dikesampingkan berdasarkan persetujuan dari para pihak.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang akan digunakan adalah data sekunder dengan didukung oleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dihimpun melalui studi dokumentasi. Tesis ini akan berusaha untuk membahas dan menganalisa secara terperinci mengenai penerapan dari ketentuan Pasal 1155 dan 1156 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perkara tersebut, sehingga diharapkan kesimpulan dari Tesis ini dapat menjawab permasalahan ketidapastian hukum terkait dengan pelaksanaan ekeskusi gadai saham melalui penjualan secara tertutup atau bawah tangan yang terjadi dewasa ini, dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan hukum baik bagi kreditur maupun debitur.

---

The Indonesian Civil Code doesn't explicitly stipulate the provisions of execution of pledge of shares. This fact has caused different interpretations of the legal requirements for the execution of pledge of shares through private selling. Some parties are in the opinion that the execution of pledge of shares through public selling is an absolute requirement that shall be fulfilled and therefore, in accordance with the provision of Article 1156 of the Indonesian Civil Code, another form of selling (including private selling) could only be performed after being determined by the Judges. Meanwhile, the other parties are in the opinion that the execution of pledge of shares through private selling could be performed based on the consent of the parties, in accordance with the provision of Article 1155 of the Indonesian Civil Code.

In PT Ongko Multicorpora? case, the Panel of Judges at the Civil Request (Peninjauan Kembali) level have decided that the execution of pledge of shares is lawful, even was performed through private selling based on the consent of the parties. This decision could be a legal precedent that the execution of pledge of shares throgh public selling is no longer an absolute requirement, since it could be waived based on the consent of the parties.

Research methodology used is descriptive methodology with library research. The data used is secondary data and supported by premier, secondary and tertiary source. This thesis will analyze the implementation of the provision of Article 1155 and Article 1156 of the Indonesian Civil Code in such case, in order to answer the legal uncertainty issue regarding the execution of pledge of shares through private selling, by considering the legal protection aspect both from creditor or debtor."

"[ABSTRAKGadai saham sebagai salah satu bentuk jaminan pada dasarnya berfungsiuntuk menjamin terwujudnya pemenuhan kewajiban debitur kepada kreditur,sehingga gadai saham akan timbul dan berakhir seiring dengan timbul danberakhirnya perjanjian utang piutang yang merupakan perjanjian pokoknya. Halini sesuai dengan sifat dari jaminan gadai yaitu bersifat accesoir. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur secara khusus mengenai akibat hukumdari sifat accesoir jaminan gadai. Hal inilah yang kemudian menyebabkanterjadinya permasalahan dengan timbulnya perbedaan interpretasi berkaitandengan sifat accesoir dari jaminan gadai dimana, sebagian pihak berpendapatsebagai perjanjian tambahan, klausula perjanjian gadai saham tidak diperbolehkanmengatur jangka waktu pengakhiran gadai saham sebelum utang lunas.Sedangkan sebagian pihak lainnya beranggapan sepanjang disepakati kedua belahpihak, perjanjian gadai saham bebas memuat klausula pengakhiran gadai sahammengingat adanya asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan putusan MA Nomor:240 PK/PDT/2006 memberikan kemungkinan untuk mengatur klausulapengakhiran gadai saham sebelum utang lunas dan pengaturan mengenaikeabsahan eksekusi gadai saham yang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjiangadai saham. Metode penulisan yang digunakan adalah ekplanatoris denganpendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah sumber data sekunderberupa studi dokumen. Tesis ini akan berusaha untuk membahas dan menganalisasecara terperinci mengenai sifat accesoir dari perjanjian gadai saham besertaakibatnya dan keabsahan eksekusi gadai saham yang dilaksanakan setelahperjanjian gadai saham berakhir menurut ketentuan peraturan perundanganundanganyang berlaku.

---

ABSTRACTPledge of shares as a form of security principally used to ensure thefulfillment of debtor?s obligation to creditor, therefore pledge of shares shall beeffective and terminate at the same time with the loan agreement as the principalagreement. This is in accordance with the characteristic of pledge which isaccesoir. The Indonesian Civil Code does not explicitly stipulate the legalconsequences of the accesoir characteristic of pledge. This fact has causeddifferent interpretations of the legal requirements of the accesoir characteristic ofpledge, some parties are in the opinion that as an additional agreements, the articleof pledge of shares agreement are not allowed to set the time of termination ofpledge of shares before the debt is paid off. Meanwhile the other parties thoughtthat, as long as the contract was agreed by both parties, the pledge of sharesagreement is allow containing an article of termination before the debt is paid offaccording the principle freedom of contract. According to the decision of theSupreme Court Number: 240 PK/PDT/2006 give the possibility to adjust thearticle of pledge of shares agreement about the termination before the debt is paidoff and the legality procedure of the execution after the pledge of sharesagreement has expired. Research methodology used is explanatory with normativejuridical approach. Used data is secondary data with the form of documents study.Used data is secondary data with the form of documents study. This thesis willattempt to discuss and analyze the detail about the accesoir characteristic ofpledge of shares with its consequences and the legality of the execution after thepledge of shares agreement expired under the provisions of the prevailing law andregulations., Pledge of shares as a form of security principally used to ensure thefulfillment of debtor’s obligation to creditor, therefore pledge of shares shall beeffective and terminate at the same time with the loan agreement as the principalagreement. This is in accordance with the characteristic of pledge which isaccesoir. The Indonesian Civil Code does not explicitly stipulate the legalconsequences of the accesoir characteristic of pledge. This fact has causeddifferent interpretations of the legal requirements of the accesoir characteristic ofpledge, some parties are in the opinion that as an additional agreements, the articleof pledge of shares agreement are not allowed to set the time of termination ofpledge of shares before the debt is paid off. Meanwhile the other parties thoughtthat, as long as the contract was agreed by both parties, the pledge of sharesagreement is allow containing an article of termination before the debt is paid offaccording the principle freedom of contract. According to the decision of theSupreme Court Number: 240 PK/PDT/2006 give the possibility to adjust thearticle of pledge of shares agreement about the termination before the debt is paidoff and the legality procedure of the execution after the pledge of sharesagreement has expired. Research methodology used is explanatory with normativejuridical approach. Used data is secondary data with the form of documents study.Used data is secondary data with the form of documents study. This thesis willattempt to discuss and analyze the detail about the accesoir characteristic ofpledge of shares with its consequences and the legality of the execution after thepledge of shares agreement expired under the provisions of the prevailing law andregulations.]"

"Gadai termasuk jenis hak jaminan yang konservatif namun tetap banyak diminati oleh para pelaku usaha. Karena ciri khas gadai yang harus mem±ndahkan barang gadai keluar penguasaan debitor (inbezitsnelling) dengan maksud agar apabila debitor suatu waktu melakukan wanprestasi, kreditor sebagai penerima gadai dapat dengan mudah mengeksekusi untuk mendapatkan pelunasan atas piutangnya (Parate Eksekusi). Tetapi sangat disayangkan pengaturan mengenai eksekusi gadai terutama eksekusi gadai saham sangat sedikit, hanya terdapat di 2 pasal dalam KUHPer pada bab tentang Gadai, sehingga banyak menimbulkan kesalahpahaman dalam penafsiran ketentuan dalam KUHPer. Masalah-masalah tersebut dapat terjadi karena perkembangan transaksi bisnis yang semakin rumit dan kompleks dan dengan pengaturan hukum mengenai gadai yang sangat terbatas. Salah satu contoh kasus mengenai eksekusi gadai saham yang sangat besar dan masih berlangsung sampai sekarang adalah sengketa antara Beckkett Pte . Ltd. dengan Deutsche Bank Aktiengsellschaft mengenai eksekusi gadai saham-saham yang telah digadaikan oleh PT. Asminco selaku debitor dan Beckkett selaku penjamin kepada debitornya, Deutsche Bank Aktiengesellschaft. Ideal nya, gadai sebagai suatu bentuk jaminan khusus yang diberikan oleh pembentuk undang-undang dapat dijadikan sarana yang dapat diandalkan untuk meningkatkan produktifitas para pelaku bisnis demi memajukan ekonomi Indonesia."

"[ABSTRAKPenjualan lelang eksekusi gadai saham melalui pelelangan umum harus dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas I di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Namun pada prakteknya lelang terdapat lelang eksekusi gadai saham yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II dan dilakukan di Balai Lelang Swasta sebagaimana dituangkan dalam risalah lelang nomor RL-0XX/2011. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah sebenarnya kewenangan pejabat lelang, khususnya Pejabat Lelang Kelas II, dalam melaksanakan lelang gadai atas saham serta bagaimanakah dampak pelanggaran kewenangan pejabat lelang terhadap lelang yang telah dilaksanakan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan memperhatikan risalah lelang yang telah diterbitkan oleh Pejabat Lelang dan diperbandingkan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan lelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal terjadi pelanggaran kewenangan pejabat lelang dalam melaksanakan lelang, maka terhadap pejabat lelang tersebut akan dinyatakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lelang dan izinnya sebagai Pejabat Lelang dapat dikenakan sanksi berupa pembebastugasan untuk jangka waktu tertentu. Pejabat Lelang tersebut juga berkewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, terhadap lelang yang dilaksanakan tanpa kewenangan pejabat lelang, maka lelang tersebut dianggap batal demi hukum. Namun prosedur pembatalan lelang yang batal demi hukum belum diatur lebih lanjut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lelang yang ada saat ini.

---

ABSTRACTShares pawned with creditors (pledge) should be sold by public auction conducted by the Class I Auctioneers of the State Asset and Auction Services Office (KPKNL). In practice, however, there was an auction of the aforementioned pledge conducted by a Class II Auctioneer at a Private Auction House as set forth in the Auction Deed No. RL-0XX/2011. This research examines auctioneer?s authority, particularly the Class II Auctioneer, in conducting auctions of pawned shares and how a violation of the provisions on authority affecting the auction. The research used the normative juridical method, by taking into account the Auction Deed and the prevailing regulations in relation to auctions. The research concluded that if an auctioneer violates the provision on authority in conducting the auction, he shall be guilty of an offense against the Auction Regulations and his license as an auctioneer may be suspended for a certain time period. He may also be obliged to pay the losses incurred. Furthermore, the auction of pawned shares conducted by the Auctioneer without proper authority shall be deemed as null and void. However the revocation procedure for a null and void auction has not been set forth in auction regulations in Indonesia.;Shares pawned with creditors (pledge) should be sold by public auction conducted by the Class I Auctioneers of the State Asset and Auction Services Office (KPKNL). In practice, however, there was an auction of the aforementioned pledge conducted by a Class II Auctioneer at a Private Auction House as set forth in the Auction Deed No. RL-0XX/2011. This research examines auctioneer?s authority, particularly the Class II Auctioneer, in conducting auctions of pawned shares and how a violation of the provisions on authority affecting the auction. The research used the normative juridical method, by taking into account the Auction Deed and the prevailing regulations in relation to auctions. The research concluded that if an auctioneer violates the provision on authority in conducting the auction, he shall be guilty of an offense against the Auction Regulations and his license as an auctioneer may be suspended for a certain time period. He may also be obliged to pay the losses incurred. Furthermore, the auction of pawned shares conducted by the Auctioneer without proper authority shall be deemed as null and void. However the revocation procedure for a null and void auction has not been set forth in auction regulations in Indonesia.;Shares pawned with creditors (pledge) should be sold by public auction conducted by the Class I Auctioneers of the State Asset and Auction Services Office (KPKNL). In practice, however, there was an auction of the aforementioned pledge conducted by a Class II Auctioneer at a Private Auction House as set forth in the Auction Deed No. RL-0XX/2011. This research examines auctioneer?s authority, particularly the Class II Auctioneer, in conducting auctions of pawned shares and how a violation of the provisions on authority affecting the auction. The research used the normative juridical method, by taking into account the Auction Deed and the prevailing regulations in relation to auctions. The research concluded that if an auctioneer violates the provision on authority in conducting the auction, he shall be guilty of an offense against the Auction Regulations and his license as an auctioneer may be suspended for a certain time period. He may also be obliged to pay the losses incurred. Furthermore, the auction of pawned shares conducted by the Auctioneer without proper authority shall be deemed as null and void. However the revocation procedure for a null and void auction has not been set forth in auction regulations in Indonesia., Shares pawned with creditors (pledge) should be sold by public auction conducted by the Class I Auctioneers of the State Asset and Auction Services Office (KPKNL). In practice, however, there was an auction of the aforementioned pledge conducted by a Class II Auctioneer at a Private Auction House as set forth in the Auction Deed No. RL-0XX/2011. This research examines auctioneer’s authority, particularly the Class II Auctioneer, in conducting auctions of pawned shares and how a violation of the provisions on authority affecting the auction. The research used the normative juridical method, by taking into account the Auction Deed and the prevailing regulations in relation to auctions. The research concluded that if an auctioneer violates the provision on authority in conducting the auction, he shall be guilty of an offense against the Auction Regulations and his license as an auctioneer may be suspended for a certain time period. He may also be obliged to pay the losses incurred. Furthermore, the auction of pawned shares conducted by the Auctioneer without proper authority shall be deemed as null and void. However the revocation procedure for a null and void auction has not been set forth in auction regulations in Indonesia.]"