Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pemutusan perjanjian pemborongan secara sepihak oleh bouwheer sebagai akibat dari tindakan wanprestasi yang dilakukan pemborong. Pemutusan perjanjian pemborongan secara sepihak berdasarkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengharuskan adanya permohonan kepada pengadilan. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa masalah pemutusan perjanjian sepihak dilakukan tanpa adanya permohonan pembatalan kepada hakim. Namun, dalam putusan Mahkamah Agung, tindakan tersebut telah disahkan. Penelitian ini dilakukan dengan perolehan data melalui data sekunder berupa studi dokumen atau bahan kepustakaan. Dalam pengolahan data, metode yang digunakan adalah deskriptif analitis.

---

This thesis deals with the termination of the chartering agreement unilaterally by bouwheer as a result of tort actions conducted by a Jobber. The unilateral termination of chartering agreement under the provisions of Article 1266 of the Civil Code requires application to the judge. This research explained that the unilateral termination of chartering agreement was carried out without anycancellation request to the judge. However, in a ruling of the Supreme Court, the action has been enacted. This research was conducted with the acquisition of data through secondary data in the form of documents or literature studies. In data processing, the method used is descriptive analytic."

"Skripsi ini membahas tentang pemutusan perjanjian Build, Operate and Transferyang dalam praktiknya dalam kasus Putusan No. 600 K/PDT/2018 dimungkinkanadanya penyampingan terhadap Pasal 1266 KUHPerdata mengenai tidakdiperlukannya putusan pengadilan dalam pemutusan perjanjian. Dalam penelitianini adanya penyampingan pasal yang diperbolehkan dalam Putusan TingkatPengadilan Negeri dengan alasan para pihak sepakat bahwa apabila terjadiperbuatan lalai dalam melakukan pemenuhan prestasi oleh pihak kedua dalam masapembangunan fisik bangunan setelah lewatnya waktu dalam perjanjian maka pihakkedua dinyatakan wanprestasi, dan oleh karena alasan tersebut serta kesepakatandalam perjanjian dilakukannya penyampingan Pasal 1266 KUHPerdata pihakpertama berhak memutus perjanjian ini secara sepihak, para pihak juga setujubahwa pemutusan tersebut tidak memerlukan putusan pengadilan. Dalam hal ini,hakim Pengadilan Negeri menyatakan bahwa Penggugat terbukti melakukanwanprestasi. Dengan demikian, pemutusan perjanjian secara sepihak yangdilakukan oleh pihak pertama disahkan. Namun pada tingkat Pengadilan TingkatTinggi adanya perbedaan pendapat bahwa penyampingan pasal 1266 KUHPerdatatersebut tidak dapat dilakukan dan pemutusan perjanjian secara sepihak tidak dapatdilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen putusan dan bahankepustakaan dan digunakan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkanbahwa penyampingan Pasal 1266 KUHPerdata dapat dilakukan apabila kedua belahpihak sepakat adanya penyampingan dengan tidak diperlukannya putusanpengadilan asalkan wanprestasinya terpenuhi. Bagi para hakim mungkin dapatmempertimbangkan lebih dalam mengenai adanya perbuatan wanprestasi atautidak

---

This thesis will discuss the termination of agreement in Build, Operate and Transfer agreement model which is practiced in the case of Decision No. 600 K / PDT / 2018 where it is possible to waive Article 1266 of the Civil Code regarding the absence of court decisions in terminating the agreement. This research shows an article that is allowed in the District Court Decision, on the grounds that the party involved agrees that in an event of negligence in fulfilling performance of an agreement by the second party in a physical construction period of a building after the lapse of time in the agreement then the second party is deemed default, and for that reason as well as the agreement in the agreement on the attachment of Article 1266 of the Civil Code, the first party has the right to terminate this agreement unilaterally, parties also agrees that the termination/severance does not require a court decision. In this case, the District Court judge stated that the Plaintiff was proven to have default, therefore, the unilateral termination of the agreement made by the first party is approved. However, High Court does not agree, deeming that putting aside Article 1266 of the Civil Code and the unilateral termination of the agreement cannot be carried out. This research was conducted with the study of decision documents and library materials and use descriptive analysis. The results of this thesis indicate that the waiver of Article 1266 of the Civil Code can be done if both parties agree to the waiver with the need for a court verdict as long as the default is fulfilled. Judges may consider more deeply whether there is a default or not."

"Tesis ini membahas tentang pemutusan kontrak kerjasama pemasangan fire alarm system yang dilakukan secara sepihak oleh Pemilik Proyek terhadap Kontraktor. Permasalahan dari penelitian ini apakah pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh Pemilik Proyek sudah sesuai dengan prosedur pemutusan yang diatur di dalam kontrak, yang kedua pemutusan kontrak secara sepihak merupakan fakta wanprestasi yang dilakukan oleh Kontraktor sehingga layak dikenakan sanksi pemutusan kontrak. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang nenitikberatkan pada penelitian kepustakaan. Hasil penelitian mendapat kesimpulan bahwa pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Pemilik Proyek tidak sesuai dengan prosedur yang terdapat di dalam kontrak dan pemutusan tersebut memang merupakan fakta wanprestasi yang dilakukan oleh kontraktor sehingga memang kontrak tesebut layak untuk diputuskan.

---

This thesis study the disconnection of cooperation contract installation of fire alarm system which done unilaterally by Owner Of Project of to contractor. Problems from this research whether disconnection of contract unilaterally done by Owner Of Project of have as according to procedure disconnection of which arranged in contract, secondly disconnection of contract unilaterally is default fact done by Contractor so that competent sanctioned disconnection of contract. This research is research of law normative which at research of bibliography.

Research result get conclusion that disconnection of contract done by Owner Of Project of unmatched to procedure which there are in contract and disconnection of the truly is default fact done by contractor so that truly contracting is competent to be decided."

"Distributor sebagai suatu Lembaga yang lahir dari suatu kebutuhan masyarakat berkembang saat ini, belum diatur secara khusus di dalam suatu Undang-undang, sehingga segala sesuatunya yang menyang kut perjanjian itu masih tergantung pada kebiasaan dalam praktek dan kesepakatan para pihak sesuai dengan azas Kebebasan berkontrak yang dianut di dalam hukum Perjanjian. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, terdapat suatu kasus dengan permasalahan hukum yang terjadi pada perjanjian distribusi berupa Perbuatan Melawan Hukum. Dalam kasus tersebut, terjadi Pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh PT. Roche kepada PT. Tempo tanpa adanya suatu alasan yang telah di tentukan di dalam perjanjian, yaitu Wanprestasi. Pembatalan Perjanjian secara sepihak ini kemudian berakibat kerugian bagi pihak lain yaitu PT. Tempo. Oleh karenanya PT. Tempo mengajukan gugatan kepada PT. Roche melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah dilakukan upaya perdamaian dan proses persidangan, akhirnya gugatan dimenangkan oleh PT. Tempo dengan dikabulkannya petitum yang diajukan oleh PT. Tempo."

"Tesis ini membahas tentang pemutusan kontrak kerjasama pemasangan fire alarm system yang dilakukan secara sepihak oleh Pemilik Proyek terhadap Kontraktor. Permasalahan dari penelitian ini apakah pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh Pemilik Proyek sudah sesuai dengan prosedur pemutusan yang diatur di dalam kontrak, yang kedua pemutusan kontrak secara sepihak merupakan fakta wanprestasi yang dilakukan oleh Kontraktor sehingga layak dikenakan sanksi pemutusan kontrak.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang nenitikberatkan pada penelitian kepustakaan.Hasil penelitian mendapat kesimpulan bahwa pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Pemilik Proyek tidak sesuai dengan prosedur yang terdapat di dalam kontrak dan pemutusan tersebut memang merupakan fakta wanprestasi yang dilakukan oleh kontraktor sehingga memang kontrak tesebut layak untuk diputuskan.

---

This thesis study the disconnection of cooperation contract installation of fire alarm system which done unilaterally by Owner Of Project of to contractor. Problems from this research whether disconnection of contract unilaterally done by Owner Of Project of have as according to procedure disconnection of which arranged in contract, secondly disconnection of contract unilaterally is default fact done by Contractor so that competent sanctioned disconnection of contract.

This research is research of law normative which at research of bibliography.

Research result get conclusion that disconnection of contract done by Owner Of Project of unmatched to procedure which there are in contract and disconnection of the truly is default fact done by contractor so that truly contracting is competent to be decided."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum pada pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pengusaha dalam melakukan pemutusan hubungan kerja seperti larangan dan prosedurnya, apabila dilanggar maka dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan bagi pekerja yang dirugikan dapat melakukan gugatan ganti rugi berdasarkan undang-undang ke Pengadilan Negeri. Tulisan ini dibuat dengan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan memasukan perbuatan melawan hukum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, meningkatkan pengawasan pemerintah serta memberikan sanksi maksimal terhadap perbuatan melawan hukum pada pemutusan hubungan kerja.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the deeds against law of dismissal of job of the workers. There is a view thing the entrepreneur had to concern within dismissal of job for example like the prohibition and the procedure, the infraction will be categorized as unlawful act and the victim can claim the compensation based on The Constitution to the district court. This thesis uses the method of literature research that is normative juridical. The researcher suggests unlawful act things in Labor Law, increase government supervision and providing maximum sanction against an unlawful act on the termination of employment"

"Pembatalan perjanjian secara sepihak terjadi karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Pasal 1266 KUHPerdata mengatur bahwa kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya, tidak otomatis batal melainkan pihak lainnya harus mengajukan pembatalan kepada hakim melalui pengadilan. Pencantuman klausul pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdata dalam sebuah perjanjian menimbulkan perbedaan penafsiran dan pandangan oleh para ahli hukum. Pada dasarnya pengaturan mengenai hal itu tidak terdapat penjelasannya dalam KUHPerdata, sehingga pokok permasalahan dari penelitian ini adalah mengenai pendapat para ahli hukum di Indonesia terhadap pembatalan perjanjian secara sepihak akibat wanprestasi, dan membandingkannya dengan pengaturan yang terdapat di Negara-Negara Civil law. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan data-data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini bahwa terdapat perbedaan pandangan di kalangan ahli hukum mengenai dapat atau tidaknya mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdata dalam suatu perjanjian. Sehingga ahli hukum di Indonesia dapat mengacu pada pengaturan hukum perjanjian di Negara-Negara Civil Law, yakni Prancis, Jerman, Belanda, dan Italia, yang lebih spesifik mengatur pembatalan perjanjian secara sepihak akibat wanprestasi. Sebagian ahli hukum dan hakim di Indonesia berpandangan bahwa pembatalan perjanjian secara sepihak tidak dapat dilakukan, karena ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata mengatur pembatalan harus dimintakan kepada hakim (dwingend), sebagiannya berpandangan bahwa ketentuan tersebut hanya melengkapi (aanvullend), artinya Pasal 1266 KUHPerdata dapat untuk dikesampingkan. Sedangkan dalam pengaturan Negara Prancis, Jerman, Belanda, dan Italia, pembatalan perjanjian secara sepihak dapat dilakukan dengan menilai beberapa faktor, seperti mengklasifikasikan kesalahan yang dilakukan salah satu pihak tersebut sehingga ia wanprestasi, mengklasifikasikan besarnya kerugian akibat wanprestasi, dan faktor-faktor lainnya, di mana setiap negara masing-masing memiliki klasifikasi terendiri.

---

Unilateral termination of contract occurs due to default by one of the parties. Article 1266 of the Indonesian Civil Code stipulates that the failure of one party to perform its obligations does not automatically terminate the contract, but the other party must legal claim termination to the judge through the court. The inclusion of the override clause of Article 1266 of the Indonesian Civil Code in contract raises differences in interpretation and views by legal experts. Basically, there is no explanation regarding this matter in the Indonesian Civil Code, so the main issues discussed in this research are the opinions of legal experts in Indonesia regarding the unilateral termination of contract due to default, and comparing it with the arrangements found in Civil Law Countries. This research is a normative juridical research with data collected through library research. The result of this research is that there are different views among legal experts regarding whether or not Article 1266 of the Indonesian Civil Code can be overridden in a contract. Therefore, Indonesian lawyers can refer to the regulation of contract law in Civil Law Countries, such as France, Germany, the Netherlands and Italy, which more specifically stipulates the unilateral termination of contract due to default. Some jurists and judges in Indonesia are of the view that unilateral termination of the contract cannot be done, because the provisions of Article 1266 of the Indonesian Civil Code stipulates that the termination must be requested to the judge (dwingend), some are of the view that these provisions only complement (aanvullend), meaning that Article 1266 of the Indonesian Civil Code can be overridden. Whereas in the regulation of France, Germany, the Netherlands, and Italy, unilateral termination of the contract can be done by assessing several factors, such as classifying the mistakes made by one of the parties so that he defaults, classifying the amount of loss due to default, and other factors, where each country has its own classification."