Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat terutama di bidang perekonomian, industri dan teknologi membuat manusia berfikir inovatif, hal ini dibuktikan dengan banyaknya seseorang atau kelompok yang menghasillkan karya-karya cipta dari hasil olah kerja atau kemampuan intelektual yang memerlukan suatu perlindungan hukum. Pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap HaKI (Hak atas Kekayaan lntelektual) khususnya di bidang hak cipta (Copyright) yang di dalamnya terkandung hak-hak eksploitasi dan hak-hak moral perlu lebih ditingkatkan. Peningkatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan ikhm yang lebih baik bagi berkembangnya teknologi yang sangat diperlukan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan manusia.Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang lainnya di masa yang akan datang maka menjadi hal yang dapat dipahami apabila adanya kebutuhan bagi pengaturan dalam rangka perlindungan hukum yang lebih memadai. Apalagi beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk-produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia seperti karya-karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan bidang-bidang lainnya.Karya cipta seni lukisan yang merupakan salah satu bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang dilindungi oleh Perundang-undangan hak cipta, di masa di Republik Indonesia pelanggaran atas karya seni tersebut masih banyak terjadi. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi seperti pemalsuan atas suatu lukisan terkenal, penjualan lukisan palsu yang dapat dikaitkan dengan penipuan, dan juga perebutan hak sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas suatu karya lukisan. Hai ini terjadi karena perlindungan hukum hak cipta di Indonesia yang dituangkan dalam Undang-undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap Pencipta, Pemegang Hak Cipta maupun karya cipta itu sendiri belum memadai dan up to date dengan peraturan-peraturan hukum hak cipta di Negara-negara lain, oleh karenanya masih terdapat kekurangan-kekurangan baik dari segi ketentuan, peraturan-peraturan pelaksananya maupun aparat penegak hukumnya, yang harus ditingkatkan lagi kualitasnya agar pelanggaran hak cipta ataupun pertentangan-pertentangan di masyarakat tersebut tidak terjadi atau setidaknya berkurang."

"Keramik merupakan data arkeologi yang mempunyai sifat tidak cepat hancur meskipun lama tersimpan di dalam tanah. Sifat ini menguntungkan karena keramik itu sendiri mempunyai ciri-ciri yang dapat membantu untuk mengetahui penanggalan,dan tempat keramik tersebut berasal. Selain itu masih terdapat manfaat lain yang dapat diambil dari keramik sebagai salah satu data arkeologi. Di Pulau Sumatra,temuan keramik banyak terdapat di berbagai situs arkeologi, antara lain di Situs Kota Cina ( Mc Kinon 1973 dan 1974 ; Ambary 1977), di Samudra Pasai (Ambary 1978),; di Barus, Jambi ( Ambary 1977), dan di daerah Sumatra Bagian Selatan yaitu di sekitar Palembang dan di Situs Pugung Raharjo, Lampung ( Haris Sukendar I976a : 24- 25; Bronson 1973:90). Untuk daerah Palembang dan sekitarnya, temuan keramik di jumpai hampir merata di setiap situs, antara lain Situs Geding Suro, Situs Air Bersih, Situs Sarang Wati, serta di beberapa situs yang baru-baru ini diteliti yaitu Situs Talang Kikim, Situs Keramat Kayu Putih, Situs Tanjung Rawa, Situs Karang Anyar, dan Situs Musium Sultan Mahmud Badaruddin. Kelima situs terakhir yang disebutkan di atas, merupakan situs-situs yang menjadi obyek penelitian tahap V dari rangkaian penelitian yang dilakukan atas kerja sama antara Pusat Penelitian Arkeologi Nasional,1'Ecole Francaise D_Extreme Orient, dan Ford Foundation. Penelitian ini dilakukan pada tahun 1989 dengan menitik beratkan pada usaha untuk mencari batas-batas wilayah pemukiman masa lampau, terutama Sriwijaya, kesinambungan pemukiman dan adaptasi manusia terhadap lingkungan ( Budi Utomo 1989). Situs Musium Sultan Badaruddin merupakan salah satu situs yang di teliti pada penelitian tahap V ini. Situs ini terletak pada halaman musium Sultan Mahmud Badaruddin yang secara administratif terletak di kelurahan 19 Illir, kecatnatan Illir Timur I, kotamadya Palembang Sebenarnya Situs Musium Sultan Badaruddin merupakan situs bekas istana Kuto Lamo yang dibangun oleh Sultan Mahmud Badaruddin I. Gedung musium yang sekarang berdiri di atas situs tersebut, sebelumnya berfungsi sebagai tempat tinggal komisaris Belanda yang didirikan oleh J.L Sevenhoven tahun 1825. Pada keletakannya sekarang, musium berbatasan di bagian utara dengan monumen perjuangan; bagian barat dengan Jalan RS.A.K.Gani dan benteng Kuto Basalt.; bagian timur dengan terminal; serta bagian selatan dengan Jalan Kedaton dan Sungai Musi. Penelitian dan penggalian yang dilakukan oleh tim Puslit Arkenas, EFEO, dan Ford Foundation berlokasi di halaman setelah barat musium. Pada penelitian tahun 1989, kotak yang dibuka terdiri dari 3 buah kotak uji dan 5 buah kotak ekskavasi. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui kronologi vertikal situs tersebut berdasarkan temuan keramik. Kedalaman yang dicapai pada ekskavasi ini adalah 75 cm dari permukaan tanah dan terdiri dari 3 lapisan/layer. Pembukaan kotak dihentikan pada kedalaman tersebut setelah Tim berhasil menampakkan susunan atau struktur bata yang memanjang dengan orientasi barat laut - tenggara. Hasil sementara dan penelitian ini adalah dugaan bahwa struktur tersebut merupakan runtuhan keraton Kuto Lamo yang didirikan di atas runtuhan pemukiman sebelumnya ( Budi Utomo 1989). Pada penelitian tahun 1990 di situs yang sama, kotak ekskavasi yang di buka terdiri dari 7 buah, yaitu kotak Al, al, B1, b1, B2, Ib,dan-J5. Tujuan dari penelitian tahun 1990 ini adalah untuk melanjutkan penelitian tahun 1989 dengan memperdalam kotak guna melihat stratigafi lebih lanjut dari situs tersebut. Pada penelitian ini, kedalaman kotak diperdalam hingga mencapai 375 cm dari muka tanah dan terdiri dari 7 lapisan tanah ( Budi Utomo 1990). Hasil sementara ekskavasi 1990 meperlihatkan bahwa di bawah struktur bata, yang telah berhasil ditampakkan pada penelitian tahun 1989, ternyata masih banyak ditemukan temuan-_temuan lain dengan lapisan tanah yang berbeda, antara lain tiang/pasak-pasak kayu, lubang-lubang (diduga lubang untuk tiang atau pasak kayu), susunan bata, dan fragmen- fragmen seperti tulang, gerabah, genteng, dan keramik. Dari hasil yang telah disebutkan di atas, yaitu stratigrafi dan keaneka-ragaman temuan yang didapat, maka situs ini memperlihatkan kecendrungan adanya penempatan atau pemukiman yang lebih dari satu fase. Dalam hal ini temuan keramik merupakan salah satu temuan yang dominan di situs ini setelah temuan gerabah, tahun 1989 temuan keramik yang didapat sejumlah 689 buah dari 3 lapisan tanah dan pada tahun 1990 didapat sekitar,lebih dari 3000 pecahan keramik dari 7 lapisan tanah."

"Sair Sultan Mahmud di Lingga ditulis dengan menggunakan huruf Arab Melayu, berisi cerita yang panjang mengenai sultan Lingga, Mahmud Muzaffar Syah. Penelitian terhadap beberapa katalog membuktikan bahwa naskah ini adalah naskah tunggal, dan hanya dapat ditemukan di Museum Nasional, Jakarta. Karena keadaan fisiknya mengkhawatirkan, penggarapan naskah tidak dapat lagi ditunda, sekaliEus memperkenalkan naskah yang tersimpan ini kepada khalayak ramai dengan membuat suntingan teks agar mudah dibaca. Salah satu pendapat mentatakan bahwa Sair Sultan Mahmud di Lingga adalah syair sejarah. Pendapat ini kemudian diuji kebenarannya dengan meneliti unsur-unsur sejarah yang ter_dapat di dalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur sejarah yang terdapat di dalam naskah ini bercampur dengan unsur-unsur fiktif, dan ini merupakan ciri karya sastra sejarah"

"Tembikar sebagai salah satu bentuk data arkeologi, hampir selalu ditemukan dalam penelitian-penelitian arkeologi di berbagai tempat di dunia, termasuk Indonesia. Hal ini tidaklah mengherankan mengenai tembikar merupakan benda yang paling dekat dengan manusia di dalam segala ativitasnya serta mempunyai peran yang penting dalam kehidupan manusia masa lalu dalam kurun waktu yang cukup lama. Hal ini dimungkinkan karena tembikar merupakan barang kebutuhan manusia yang relatif murah, mudah dibuat, sederhana bentuknya dan fungsional. Tembikar merupakan salah satu unsur kebudayaan yang paling bersifat universal. Bahkan seorang pakar arkeologi mengatakan bahwa tembikar adalah asalnya arkeologi. Tembikar sebagai suatu bentuk data arkeologi yang penting artinya dapat dipelajari dari berbagai segi. Studi topologi yang memusatkan perhatian pada segi artefak. Misalnya, dapat menggambarkan cita rasa keindahan serta kepandaian teknologi masyarakat pembudaya. Sementara bentuk dan kegunaan tembikar akan menjelaskan aktifitas dan kebiasaan masyarakat pemakainya. Penyusunan skripsi yang diberi judul Tembikar dari Situs Mahmud Badaruddin Palembang: Sebuah Kajian teknologi ini merupakan studi teknologi yang mencoba mengungkapkan aspek-aspek teknologis tembikar melalui analisis petrologi yang sifatnya destruktif. Melalui analisis petrologi tersebut dapat diketahui hal-hal seperti komposisi bahan, kandungan air, tingkat kekerasan, serta kondisi tekstur. Bahan dasar tanah liat yang dipakai untuk membuat tembikar dari Situs Mahmud Badaruddin Palembang bersifat sangat plastis terbukti dari jumlah kandungan pasir sebagai bahan pencampur yang jauh lebih besar dibandingkan bahan dasarnya. Secara rata-rata perbandingan komposisi antar bahan dasar dan bahan pencampur adalah 27.50% dan 72.50%. selain itu kondisi kandungan airnya cukup tinggi maupun bahan mengalami pembakaran."

"Economic crisis has opened new crisis in the banking field. The main functions of banking as an inter-mediation to be paralyzed. This was started when deregulation in the banking field was misused by entrepreneurs as exploiter tool of social liquidity. Further, social fund was used for private interest or their venture group's interest. Due to great number of non performing loan in the bank balance, mostly banks unable to pay its obligations (insolvent), which then triggers social fund drawing all at once (rush) in almost entire banks. Fund drawing in huge amount and all at once made bank hard in providing money in cash, so social trust to the banking and governmental institutions grew to decline.

Those above matters, caused a pressure to the Rupiah currency grew to increase, so that a rate of exchange of Rupiah currency to the other foreign currencies (mainly to the United States Dollar currency) grew to become weak. The decrease of a rate of exchange of Rupiah currency caused highly burden for most of corporations in Indonesia.

In order to reduce the losses of rate of exchange difference and bookkeeping administration burden, a firm that often perform transaction by using foreign currency, most of them, changed their entry implementation became using United States Dollar currency.

By the issue of common termination between Director General of Taxation and Director General of Budget, No. KEP-306/PJ/1999 on September 11, 199 about Ways of Income Tax Payment within United States Dollar Currency, income tax payment in articles 25 and 29 and also the Final income tax paid individually by taxpayers who has gained a license of implementing bookkeeping in English language and in United States Dollar currency, had to be conducted within the calculation of United States Dollar currency.

On the basis of above discussion, what is become main problems within this thesis writing are, viewing Tax Payments administration within United States Dollar currency; whether the administration has been performed well and whether the existing regulations has supported the administration. Evaluation and analysis were done mainly by comparing between Tax Payments administration within United States dollar currency and Tax Payments administration within Rupiah currency.

This thesis aimed at explaining and analyzing the emerging problems related to Tax Payments administration within United States dollar currency if it was compared with Tax Payments administration within rupiah currency. Accounting for Director General of Taxation attempts to overcome those problems and analyzing the probabilities of efforts to be executed.

This thesis used analysis descriptive research method. Meanwhile, data collection technique used were library research and field study by mean doing an interview toward related parties.

Based upon result of the research, it has been drawn that the absence of Tax Information System menu for Tax Payments administration within United States Dollar currency has caused administration to be executed manually, which of course, adding clerical burden and also has enlarged human error likelihood. To overcome those matters, KPP PMA III able to make a simple plan outside Tax Information System integrated in entire sections.

Other weaknesses are, there are no stipulations regulating the issue of STPISKP within United States dollar currency. It should as soon as possible, a stipulation organizing the issue of SKP be made within United States Dollar currency so that there is a uniformity of STP/SKP form and able to be made a legal protect for executor staffs at KPP."

"Tesis ini membahas mengenai tinjauan hukum terhadap asas pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukannya pengaturan yang lebih baik guna mengatur tentang pembuktian di dalam Hukum Acara, khususnya terhadap Hukum Acara Pidana. Karena pengaturan mengenai pembalikan pembuktian atau pembuktian terbalik tidak diatur di dalam KUHAP sehingga mengacu kepada Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Korupsi. Oleh karenanya hasil dari penelitian ini menyarankan agar pemerintah dapat menyesuaikan pengaturan di KUHAP dengan kondisi riil terkini.

---

This thesis discusses the legal review of the principle of proof in criminal acts of money laundering. The study was a normative study using descriptive analysis. The results of this research is the need for better arrangements in order to set about proving in the Law of Procedure, especially against the Code of Criminal Procedure. Because the arrangements regarding the reversal of proof or reverse proof is not regulated in the Criminal Code so that reference to the Law on Money Laundering and Corruption Act. Therefore the results of this study suggest that the government can adjust the settings in the current Criminal Procedure Code with the real condition."