Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan Teleconference untuk penghadiran saksi dalam Persidangan Pidana menimbulkan perdebatan panjang. Disatu sisi perkembangan hukum ketinggalan jauh dengan perkembangan masyarakat, apalagi bila diperbandingkan dengan kemajuan teknologi sedangkan disisi lainnya, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana {KUHAP} sebagai basis acara Pemeriksaan Perkara Pidana tidak mengaturnya. Pasal 185 KUHAP ayat (1) yang isinya sebagai berikut "keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan". Kalimat yang saksi nyatakan di sidang pengadilan inilah yang menjadi titik tolak perdebatan. Disatu pihak mengatakan bila saksi tidak hadir langsung secara fisik kedepan persidangan kesaksiannya tidak sah, di pihak lain menyatakan bahwa dengan teleconference saksi sudah hadir dipersidangan, karena keterangan saksi tetap dapat di Cross-Check oleh kedua belah pihak dan fisik saksi dapat dilihat pada layar monitor yang ada. Berkaitan dengan permasalahan hukum pembuktian, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk memecahkan permasalahan yang ada mengenai teleconference sebagai salah satu alat bukti dalam memeriksa keterangan saksi, khususnya kekuatan bukti keterangan saksi melalui teleconference dan legalitas prosedur pemeriksaan jarak jauh melalui teleconference. Permasalahan hukum pembuktian Teleconference terkait dengan kekuatan bukti dan kekuatan pembuktian tidak bertentangan dengan asas-asas hukum pidana dan peraturan perundang-undangan yang ada. Ada beberapa asas-asas umum yang berlaku dalam hukum acara pidana yaitu asas terbuka secara umum, asas pemeriksaan secara langsung,asas peradilan cepat, sederhara, dan biaya ringan,asas kelangsungan/oral debat. Penggunaan teleconference sudah memenuhi syarat materiil dan syarat formil KUHAP. Dalam syarat formil tidak terlihat adanya hambatan, kecuali pasal 185 ayat (1), Penerapan Teleconference justru menutupi kelemahan Pasal 162 KUHAP karena dengan teleconference maka tetap dilakukan dialog dan tanya jawab serta melihat emosi saksi selama memberikan keterangan. Padoaharuan hukum pembuktian terutama dikaitkan dengan legalitas prosedur pemeriksaan jarak jauh mutlak dilakukan karena beberapa Undang-undang sebenarnya telah memasukkan dokumen elektronik sebagai alat bukti seperti RUU Informasi dan Transaksi Elektronik, RUU Perlindungan Saksi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Pemberantasan Korupsi, UU Terorisme. Berkaitan dengan hal itu KUHAP sebagai "UU Payung" mestinya mengakomodasi Perkembangan Alat Bukti modern khususnya Teleconference sebagai data Elektronika."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai kekuatan suatu akta notaris yang pada dasarnyatelah memiliki kekuatan hukum sebagai akta otentik. Akta otentik sebagai alatbukti terkuat dan terpenuh didalam suatu perkara perdata. Melalui akta otentikyang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum,dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupunsengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa, aktaotentik merupakan suatu bukti yang sempurna, yang berarti bahwa isi aktatersebut akan dianggap sebagai suatu kebenaran yang mengikat, yang tidakmemerlukan suatu penambahan pembuktian. Namun dalam perkembangannyamuncul permasalahan yaitu semakin mudahnya notaris untuk dipanggil dandimintai keterangan sebagai saksi dalam proses perkara pengadilan.Permasalahannya adalah apakah kehadiran Notaris sebagai saksi dalam prosesperkara pengadilan yang terkait dengan Akta yang dibuat di hadapannya telahsesuai menurut hukum? dan bagaimanakah akibat hukum atas pemberianketerangan yang diberikan Notaris di dalam proses perkara pengadilan terhadapakta yang dibuat dihadapannya? Penelitian ini merupakan kajian yuridis normatifyang bersifat teoritis dengan permasalahan pokok yaitu mengenai akibat hukumpemberian keterangan oleh Notaris sebagai saksi dalam proses perkara pengadilanterhadap kekuatan pembuktian akta notaris. Dari penelitian yang dilakukandiperoleh hasil bahwa pemanggilan Notaris sebagai saksi dalam proses perkarapengadilan menurut pasal 66 Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang JabatanNotaris harus mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Notaris. Dan denganhadirnya Notaris di dalam proses perkara pengadilan tidak menimbulkan akibathukum atas kekuatan pembuktian akta otentik. Akan tetapi dapat berakibat hukummenjadi akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, apabila dapatdibuktikan sebaliknya berdasarkan keputusan pengadilan.

---

ABSTRACTThis study discusses the strength of a deed which basically has legal strength asan authentic deed. It serves as the strongest evidence in a civil case. It clearlydetermines someone’s rights and obligations, provides him or her with legalcertainty, and at the same time, is expected to avoid any dispute. In case that thedispute can not be avoided, in the process of its settlement, it serves as perfectevidence, meaning that its has content is deemed a binding truth and that noadditional evidence is needed. However, recently a new problem has beenemerging that notaries are easily called and requested to give information aswitnesses in legal cases at the court. The question is that whether the existence ofa notary public as a witness in such legal cases related to the deed made beforehim or her is legal? The next question is that what is the legal consequence of theinformation provided by him or her as witness at the court related to the deedmade before him or her? This study is a normative juridical study which istheoretical in nature with the main problem “Legal Consequence of theInformation Provided by a Notary Public as Witness at the Court to StrengthenAuthentication of a Deed”. The findings show that an approval is needed fromMajelis Pengawas Notaris when notary public is called and requested to be awitness at the court. This refer to Article 66 of the Regulation Number 30 of 2004concerning duty of a Notary Public. His or her existence at the court does notlegally affect the strength of authentication of an authentic deed. However, thecontrast may take place if legally proved that such a deed is illegal or legallycancelled."

"Penelitian dilakukan dalam rangka melakukan: l.identifikasi permasalahan hukum pembuktian dalam proses penyelesaian perkara pidana terkait dengan keterangan saksi anak sebagaimana rumusan peraturan perundangan-undangan, UU Nomor 8 Tahun 1981 serta Revisi UU Nomor 8 Tahun 1981; 2. Melakukan analisis atas permasalahan hukum pembuktian secara khusus yang ditemukan dalam praktik peradilan di Indonesia mengenai saksi anak; 3.Memberikan suatu pemikiran akademis dalam rangka revisi UU Nomor 8 Tahun 1981 demi tercapainya suatu pembaruan hukum pembuktian mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi anak dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pasal 171 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP)menyatakan anak di bawah 15 tahun tidak berkompeten menjadi saksi, sehingga saksi yang kurang umurnya dari 15 tahun tidak boleh memberi keterangan di bawah sumpah. Penjelasan Pasal 171 tersebut menyatakan saksi anak dapat dijadikan petunjuk. Adapun petunjuk yang dimaksud bukanlah alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud pasal 188, karena sumber yang dapat dipergunakan mengkonstruksi alat bukti petunjuk terbatas dari alat-alat bukti yang sah yang secara limitatif ditentukan dalam Pasal 188 ayat (2), yaitu alat bukti Keterangan Saksi; Surat; dan Keterangan Terdakwa. Keterangan saksi anak sendiri tidak dilakukan di bawah sumpah, sehingga saksi anak tidak dianggap sebagai alat bukti keterangan saksi. Secara maksimal keterangan anak hanya dapat menambah keyakinan hakim, jika ditunjang oleh alat bukti yang sah lainnya. Di sisi lain, karakteristik tindak pidana yang menyangkut anak sendiri, sangat komplek. Salah satu permasalahan, pelaku pidana terhadap anak kebanyakan adalah orang dekat, atau bahkan keluarga atau lingkungan keluarga/ teman korban, sehingga tindak pidana terhadap anak jarang memiliki saksi lain yang berkompeten untuk memberikan keterangan yang dapat mendukung. Dengan kata lain tidak ada alat bukti saksi yang melihat, mengalami dan mendengar langsung peristiwa pidana, sehingga saksi yang paling berkompeten adalah anak itu sendiri. Akibatnya, putusan peradilan mengenai tindak pidana tersebut sangat bergantung pada kredibilitas dan kemampuan anak sebagai saksi utama untuk memberikan keterangan yang selengkap dan seakurat mungkin mengenai tindak pidana tersebut. Praktek pemeriksaan perkara pidana yang melibatkan anak, memperlihatkan kenyataan adanya keadaan saksi anak yang kurang kompeten dan distabil, karena traumatis akan pemeriksaan yang penuh tekanan serta intimidatif, sehingga akhirnya mengakibatkan saksi anak mengundurkan diri ketika pemeriksaan sampai di tahap persidangan. Dari identifikasi di atas jelas bahwa perlu diciptakan suatu prosedur penanganan perkara yang memberikan perhatian yang lebih difokuskan pada perlindungan saksi korban terutama saksi anak, demi meningkatkan kompetensi serta kekuatan pembuktian saksi anak."