Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap Negara. Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme diwujudkan pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Diperlukannya undang-undang ini karena pemerintah menyadari tindak pidana terorisme merupakan suatu tindak pidana yang luar biasa (extraordinary crime), sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa juga (extraordinary measures). Dalam beberapa kasus, penguasaan terhadap teknologi sering kali disalahgunakan untuk melakukan suatu kejahatan. Diantara ragam kejahatan menggunakan teknologi, terdapat didalamnya suatu bentuk kejahatan terorisme baru, yaitu cyberterrorism. Penanganan Cyberterrorism berbeda dengan penanganan terorisme konvensional. Salah satu perbedaannya adalah penggunaan alat bukti berupa informasi elektronik. Bagaimana pengaturan penggunaan alat bukti berupa informasi elektronik dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia? Dapatkah sebuah kode sumber website dijadikan alat bukti di persidangan Tindak Pidana Terorisme? Bagaimana dalam prakteknya penerapan ketentuan Hukum Acara Pidana Terhadap Informasi Elektronik (Source Code Website) di dalam Peristiwa Tindak Pidana Terorisme pada Kasus Website Anshar.net? Penggunaan alat bukti berupa informasi elektronik telah diakomodir oleh Pasal 27 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Terkait hal tersebut diperlukan adanya Standar Operasional Prosedur dalam perolehan alat bukti berupa informasi elektronik tersebut."

"Skripsi ini menganalisis mengenai penerapan prinsip fair trial dalam proses penangkapan tersangka pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Penegakan hukum dalam tindak pidana terorisme diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Tindak pidana terorisme yang digolongkan sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa tentunya mendapatkan atensi khusus dari pemerintah dari segi penanganannya. Aparat yang diberikan legitimasi tinggi dari pemerintah untuk menumpas terorisme seringkali melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap tersangka pelaku terorisme, yang sering terjadi pada saat proses penangkapan hingga menyebabkan aksi extrajudicial killing, seperti pada contohnya kasus QA (19) di Kabupaten Poso Pesisir Utara pada tahun 2020 silam. Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan semua tindakan, baik oleh warga sipil maupun aparat penegak hukum, untuk berlandaskan hukum yang berlaku guna menciptakan keadilan dalam masyarakat. Meskipun terorisme digolongkan sebagai tindak pidana khusus, namun dalam proses penangkapannya harus tetap sesuai dengan prosedur yang berlaku, dan mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia.

---

This thesis analyzes the application of the principle of fair trial in the process of arresting suspects of terrorism in Indonesia. This thesis is prepared by using doctrinal research method. Law enforcement in the criminal act of terrorism is regulated in Law Number 5 of 2018 concerning the eradication of criminal acts of terrorism. The crime of terrorism, which is classified as an extraordinary crime, certainly gets special attention from the government in terms of handling it. Officials who are given high legitimacy from the government to eradicate terrorism often commit human rights violations against suspected perpetrators of terrorism, which often occurs during the arrest process, causing extrajudicial killings, such as the case of QA (19) in Poso Pesisir Utara Regency in 2020. Indonesia as a state of law requires all actions, both by civilians and law enforcement officials, to be based on applicable laws in order to create justice in society. Although terrorism is classified as a special criminal offense, the arrest process must still be in accordance with applicable procedures, and prioritize human rights values."

"Skripsi ini membahas pembuktian pendanaan terorisme berdasarkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan diundangkannya UU No. 25 Tahun 2003 menyebabkan kegiatan pendanaan terorisme dipersamakan dengan kegiatan pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan financing terrorism reverse money laundering. Dalam praktek, pengaturan pendanaan terorisme dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang tidak dapat digunakan secara bersamaan dengan UU Tindak Pidana Terorisme. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pengaturan, misalnya mengenai penangkapan antara kedua undang-undang tersebut. Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian normatif, dengan metode pengolahan data yang bersifat kualitatif.

---

This thesis studies the financing of Terrorism based on The law on the crime of money laundering. With rhe issuance of Law No. 25 Year 2003, the crime of financing of terrorism has been equated to the act of money laundering or what it is better known as "financing of terrorism reverse money laundering". Based on the author’s research, it is suggested that the financing of terrorism should be regulated separately. The regulation found in the law on money laundering can not be used since its regulation regarding arrest in the investigation stage is different from the regulation in the law of terrorism. The author has conducted a normative legal research, by using qualitative data processing."

"Dalam memutus suatu perkara pidana pada sidangpengadilan, yang terpenting adalah adanya alat bukti.Diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah,sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakpidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalahmelakukannya. Ini sesuai dengan pasal 183 Kitab UndangundangHukum Acara Pidana (KUHAP). Keyakinan hakim mengenaialat bukti dapat diperoleh dengan bantuan barang bukti.Oleh karena itu, dalam kasus-kasus sulit dimana tidakterdapat saksi, seperti dalam kasus perkosaan, maka barangbukti bisa jadi merupakan satu-satunya sarana dalampengungkapan suatu kasus tindak pidana. Dengan demikian,tindakan polisi untuk segera mendatangi Tempat KejadianPerkara (TKP) memang sangat diperlukan. Apa yang ditemukandi TKP dapat menunjukkan adanya hubungan antara korban,pelaku dan barang bukti. Untuk kepentingan peradilan,sesuai pasal 133 ayat (1) KUHAP, maka kepolisian (dalam halini penyidik) dapat meminta kepada seorang ahli kedokterankehakiman atau dokter atau ahli lainnya untuk melakukanpemeriksaan atas tubuh manusia yang mengalami luka,keracunan ataupun yang sudah mati yang diduga karenaperistiwa yang merupakan tindak pidana, sebagai barangbukti. Hasil dari pemeriksaan atas tubuh manusia tersebutdisampaikan dalam bentuk keterangan ahli atau dalam bentukalat bukti surat Visum et Repertum. Selain tubuh manusiasebagai barang bukti, sesuai dengan pasal 120 ayat (1)KUHAP, jika terdapat keragu-raguan mengenai barang buktilainnya yang ditemukan di TKP, penyidik juga dapat memintaseorang ahli yang memiliki keahlian khusus untuk melakukanpemeriksaan terhadap barang bukti tersebut. Terutama barangbukti yang berupa bagian-bagian tubuh manusia (sepertisidik jari, darah, DNA, jaringan tubuh, air mani, rambutdan tulang-tulang) yang ditemukan di TKP, jika nantinyabarang bukti tersebut diajukan dalam sidang pengadilan,maka akan sulit untuk disangkal oleh pelaku kejahatankarena berasal dari bagian tubuh mereka sendiri ataupunkorban. Barang bukti seperti ini yang seringkali menjadikunci keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus pidana."