Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerkembangan bank Syariah mulai pesat sejakberlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalammelakukan kegiatan operasionalnya, bank syariah banyakmenjumpai permasalahan. Banyaknya kemungkinan penyelesaiansengketa yang digunakan menyebabkan ketidakpastian mengenaimana yang terbaik. Dalam tesis ini penulis mengangkatpermasalahan mengenai upaya penyelesaian sengketa yangdapat digunakan dalam perbankan syariah, kelebihan dankekurangan dari pilihan penyelesaian sengketa dan caramengatasi kekurangan tersebut, dan pilihan penyelesaiansengketa yang lebih dapat digunakan dalam perbankansyariah. Untuk dapat menjawab permasalah ini, penulismenggunakan metode penelitian yang disesuaikan yaitukepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang didukungdengan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukanditemukan dua pilihan penyelesaian sengketa perbankansyariah yaitu penyelesaian diluar pengadilan yaitu mediasiperbankan dan Basyarnas, dan £i dalam pengadilan yaituPengadilan Agama. Kelebihan mediasi perbankan antara lainwin-win solution, sedangkan kekurangannya salah satunyaadalah adanya batasan mengenai jenis sengketa yang dapatdiselesaikan. Untuk mengatasinya adalah dengan memperluasjenis sengketa yang dapat diselesaikan. Kelebihanpenyelesaian sengketa melalui Basyarnas salah satunyakeputusan final dan mengikat, sedangkan kekurangannyaantara lain terbatasnya jumlah kantor Basyarnas, dan caramengatasinya menambah jumlah kantor Basyarnas. KelebihanPengadilan Agama antara lain kepastian hukum sedangkankekurangannya antara lain keputusan yang kurangkomprehensif, dan cara mengatasinya mempersiapkan HakimPengadilan Agama yang berkompeten. Mediasi perbankan,Basyarnas, dan Pengadilan Agama sebagai lembaga pilihanpenyelesaian sengketa perbankan syariah diharapkanmemaksimalkan fungsinya sehingga para pihak yangbersengketa dapat memilih salah satu diantara ketigapilihan penyelesaian sengketa yang berkualitas sehinggaupaya penyelesaianpun dapat dilaksanakan dengan lancar danhasilnyapun merupakan yang terbaik bagi para pihak.Sengketa perbankan syariah diharapkan dapat diselesaikanmelalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

---

ABSTRACTSyariah banking has developed rapidly since new regulationof Banking No. 10/ 1998 is applicable. On running theoperation, Syariah banks faces a lot of problems. Manychoices to settle dispute used, cause uncertainty on whichalternative is the most appropriate to solve problems. Inthis thesis, writer is raising a problem about disputesettlement on Syariah banking that can be used, strengthsand weaknesses of every choice of dispute settlement andhow to solve or minimize those weaknesses, and the mostappropriate choices of dispute settlement on Syariahbanking. To answer all these problems, writer is usingadjusted research method that is to say normative juridicalbibliographical supported with interview. According to doneresearch, found two choices to settle dispute, it could beeither through outside court, banking mediation andBasyarnas as the alternative of choices and through insidecourt. The advantage of banking mediation is the win winsolution, but the weakness is limitation on type of casecan be solved; the weakness can be fixed by widening typeof dispute. One of the advantage of Basyaranas is thedecision made is final and bounding, but less number ofBasyarnas office is the weakness, and more office ofBasyarnas can be the answer of this weakness. The advantageof court is the legal certainty, but the weakness is lesscomprehensive decision, the weakness can be solved bypreparing more competence court judge. As the summarydispute settlement of Syariah banking will be better ifsolved through outside court. Banking mediation, Basyarnas,and court as the choice institutions to settle syariahbanking dispute are expected to maximize their function andevery parties on the dispute are able to choose one ofthese three alternatives, which is believed have goodquality to be chosen and therefore effort to settle theproblem can be done easily and the result is the bestsolution for all parties."

"Perkembangan yang pesat ekonomi Syariah di Indonesia ditengarai dengan munculnya berbagai lembaga ekonomi syariah antara lain, Bank Syariah, Asuransi Syariah, Gadai Syariah, Surat Hutang Syariah, Reksadana Syariah dan Pasar Modal Syariah..."

"ABSTRAKPembiayaan merupakan salah satu produk dari bank syariah. Namun, permasalahan muncul ketika sengketa pembiayaan macet pada bank syariah diselesaikan di pengadilan niaga yang bukan merupakan lembaga pengadilan Islam. Dari masalah ini analisis difokuskan pada bagaimana pembiayaan pada bank syariah ditinjau dari hukum Islam, bagaimana penyelesaian sengketa pembiayaan macet pada bank syariah, serta apakah penyelesaian sengketa pembiayaan macet pada bank syariah di pengadilan niaga tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Penelitian pada skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode tinjauan kepustakaan. Menurut hukum Islam, penyelesaian sengketa pembiayaan macet pada bank syariah di pengadilan niaga tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena dalam UU Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat unsur riba dan maisir. Namun, lembaga kepailitan dan PKPU yang menjadi kewenangan pengadilan niaga dapat ditemukan konsep dasarnya dalam hukum Islam, sehingga kepailitan dan PKPU sesuai dengan hukum Islam. Maka, bank syariah dan nasabah dapat menyelesaikan sengketa pembiayaan macet secara kepailitan maupun PKPU namun tidak di pengadilan niaga, melainkan di pengadilan agama. Namun, kekosongan hukum mengenai aturan dan panduan penyelesaian sengketa kepailitan syariah di pengadilan agama membuat masih banyaknya bank syariah dan nasabah yang membawa perkara mereka ke pengadilan niaga. Di sini dibutuhkan peran pemerintah untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

---

ABSTRACTFinancing rsquo s one of sharia bank rsquo s product. However, the problem arises when a non performing finance dispute is settled in commercial court that rsquo s not an Islamic court institution. From this issue, the three main focuses of the analysis rsquo re how Islamic law defines finance in sharia bank, how to resolve the dispute of non performing finance in sharia bank, and whether the settlement of the non performing finace in bank sharia on the commercial court rsquo s in accordance with the provisions of Islamic law or not. This thesis rsquo s research rsquo s a normative juridical research, and done by using literature preview method. According to Islamic law, the settlement of non performing finance on sharia banks in commercial court is wrong because UU No. 37 year 2004 about bankruptcy postponement of debt payment obligations PKPU contains riba and maisir. However, the concept of bankruptcy and PKPU institutions which are commercial court rsquo s jurisdiction can be found in Islamic law, Thus, sharia banks and customers can resolve non performing finance disputes with bankruptcy or PKPU institutions but not in commercial courts, in Islamic court instead. However, there rsquo s no regulations for Islamic bankruptcy causing people chooses commercial court over Islamic court. Here it takes the role of government to fill that legal void."

"[Tesis ini membahas Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pada PT Bank X dan Y. Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 membatalkan penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang Pilihan sengketa antara nasabah dan pihak bank. Pengujian Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan Syariah ini diajukan oleh seorang nasabah Bank Muamalat bernama Dudun Achmad. Pemohon sendiri mengalamikredit macet di Bank Muamalat Cabang Bogor melalui akad pembiayaan sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris No. 34 tertanggal 9 Juli 2009. Tesis ini membahas mengenai pilihan forum (choice of forum) dalam hal terjadi sengketa dibidang perbankan syariah sebelum adannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap penyelesaian sengketa perbankan syariah pada PT Bank X dan Y. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif dan data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Putusan MKNomor 93/PUU-X/2012 yang menghapus penjelasan Pasal 55 ayat (2). Adapun pilihan forum dalam hal terjadi sengketa dibidang perbankan syariah sebelum adannya Putusan Mahmakah Konstitusi dilakukan melalui arbitrase oleh BAMUI yang kemudian berganti nama menjadibasyarnas dan pada tahun 2006 ada dispute settlement option (pilihan penyelesaian sengketa yang baru (Pasal 49 huruf (i) UU Peradilan Agama hingga lahir Lahir UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Implikasi Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 yang menghapus penjelasan Pasal 55 ayat 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 mendorong para pihak untuk menyelesaikan sengketa pada Pengadilan Agama. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Bank X dapat diketahui bahwasanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tidak berpengaruh pada Bank tersebut yang sejak awal memilih Pengadilan Agama. Sedangkan untuk PT. Bank Y sendiri, dikarenakan putusan MK Nomor 93/PUUX/ 2012 tidak menghapus isi pasal 55 ayat 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, maka Bank Y mempunyai hak untuk menggunakan choice of law dalam hal penyelesaian sengketa. Dalam hal ini Bank Y memilih penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri. Biasanya bank mempunyai formulir standar dalam hal terjadi penyelesaian sengketa kecuali para pihak menentukan sebaliknya. Namun dalam pelaksanaanya biasanya para pihak mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam formulir standar tersebut;This thesis discusses the implications of the Constitutional Court Decision No. 93 / PUU X / 2012 Settlement Against Islamic Banking at PT Bank X and Y. Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 canceled the elucidation of Article 55 paragraph (2) of Law Number 21 Year 2008 on Islamic Banking governing the choice of dispute between the customer and the bank. Testing of Article 55 paragraph (2) and (3)Islamic Banking Act was filed by a customer of Bank Muamalat named Dudun Achmad. Applicant's own experience of bad loans in Bank Muamalat branch Bogor through financing agreement as stated in Deed No. 34 dated 9 July 2009. This thesis discusses the choice of forum (choice of forum) in the event of a dispute in the field of Islamic banking before adannya Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 as well as the implications of the Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 against Islamic banking dispute resolution in PT Bank X and Y. The method used is normative juridical and data used are primary data, secondary and tertiary. Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 which remove the elucidation of Article 55 paragraph (2). As for the choice of forum in the event of a dispute in the field of Islamic banking before adannya Decision of the Constitutional Mahmakah made through arbitration by BAMUI which later renamed Basyarnas and in 2006 there was a dispute settlement option (a new option for dispute resolution (Article 49 letter (i) of the Religious Judicature born Born to Act No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking. Implications of Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X /2012 which remove the elucidation of Article 55 paragraph 2 of Law No. 21 of 2008 to encourage the parties to resolve the dispute at the Religious Court. Based on the results of interviews conducted Bank X can be seen that the Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 has no effect on the Bank since the beginning choose the Religious Courts. As for PT. Bank Y itself, due to the decision of theConstitutional Court Number 93 / PUU-X / 2012 does not remove the content of Article 55 paragraph 2 of Law No. 21 of 2008, the Bank Y has the right to use the choice of law in terms of dispute resolution. In this case the Bank Y selecting dispute resolution through the District Court. Usually banks have a standard form in the event of a dispute unless the parties specify otherwise. But the parties in the implementation usually follow the provisions set out in the standard form., This thesis discusses the implications of the Constitutional Court Decision No. 93 /PUU X / 2012 Settlement Against Islamic Banking at PT Bank X and Y. CourtDecision No. 93 / PUU-X / 2012 canceled the elucidation of Article 55 paragraph (2)of Law Number 21 Year 2008 on Islamic Banking governing the choice of disputebetween the customer and the bank. Testing of Article 55 paragraph (2) and (3)Islamic Banking Act was filed by a customer of Bank Muamalat named DudunAchmad. Applicant's own experience of bad loans in Bank Muamalat branch Bogorthrough financing agreement as stated in Deed No. 34 dated 9 July 2009. This thesisdiscusses the choice of forum (choice of forum) in the event of a dispute in the fieldof Islamic banking before adannya Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X /2012 as well as the implications of the Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X/ 2012 against Islamic banking dispute resolution in PT Bank X and Y. The methodused is normative juridical and data used are primary data, secondary and tertiary.Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 which remove the elucidationof Article 55 paragraph (2). As for the choice of forum in the event of a dispute in thefield of Islamic banking before adannya Decision of the Constitutional Mahmakahmade through arbitration by BAMUI which later renamed Basyarnas and in 2006there was a dispute settlement option (a new option for dispute resolution (Article 49letter (i) of the Religious Judicature born Born to Act No. 21 of 2008 concerningIslamic Banking. Implications of Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X /2012 which remove the elucidation of Article 55 paragraph 2 of Law No. 21 of 2008to encourage the parties to resolve the dispute at the Religious Court. Based on theresults of interviews conducted Bank X can be seen that the Constitutional CourtDecision No. 93 / PUU-X / 2012 has no effect on the Bank since the beginningchoose the Religious Courts. As for PT. Bank Y itself, due to the decision of theConstitutional Court Number 93 / PUU-X / 2012 does not remove the content ofArticle 55 paragraph 2 of Law No. 21 of 2008, the Bank Y has the right to use thechoice of law in terms of dispute resolution. In this case the Bank Y selecting disputeresolution through the District Court. Usually banks have a standard form in the eventof a dispute unless the parties specify otherwise. But the parties in the implementationusually follow the provisions set out in the standard form]"

"Praktek dual banking system di Indonesia semakin menjamur sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi di akhir tahun 1990-an. Perkembangan ini diikuti dengan tumbuhnya layanan perbankan dengan sistem konvensional dan syariah, antara lain dalam bentuk layanan pembiayaan konsumtif dan produktif dengan sistem murabahah (jual beli dengan margin yang disepakati). Hal yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah praktek pembiayaan murabahah terkait pengelolaan risiko dan prudential banking pada Bank Syariah X yang diterapkan pada PT. Z, selain itu peneliti juga mengangkat masalah mengenai komparasi kesesuaian putusan Pengadilan Agama Nomor 729/Pdt.G/2009/PA.JP dengan peraturan terkait Perbankan Syariah dan hukum Islam. Penelitian dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan teknik analisis data melalui pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menganalisa praktek pembiayaan murabahah antara Bank Syariah X dan PT. Z, serta membandingkan penyelesaian sengketa pada Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Pengadilan Agama dengan. Penulis menyimpulkan bahwa terdapat penyimpangan atas hukum Islam serta prinsip prudential banking yang dilakukan oleh Bank Syariah X. Di samping itu, terdapat pula penyimpangan atas hukum Islam dan asas keadilan dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 729/Pdt.G/2009/PA.JP.

---

Since economic crisis in the last 1990, dual banking system practice has grown bigger in Indonesia. This growth is shown by the amount existence of banks that provide service using both conventional system and Islamic system, like consumptive and productive funding services using murabahah system (a trading system using the negotiated margin).

As the subject matter in this study are the implementation of murabahah funding related to risk management and prudential Banking of Bank Syariah X which is applied to PT Z, besides that the writer also examine the suitability of Pengadilan Agama Verdict No.729/Pdt.G/2009/PA.JP to the Law related in shariah Banking and Islamic Law. The study is done descriptively by using data analysis in qualitative approach.

In this study, the writer analyzes the implementation of murabahah funding between Bank Syarih X and PT Z, the writer also compare the dispute settlement in National Department of Islamic Arbitration (Basyarnas) and Religious Court to positive and Islamic Law. The writer finally concludes that there are some misappropriations of the Islamic shariah and prudential banking principal done by Bank Syariah X. In addition, it is also found that there is inconsistency on Verdict of Pengadilan Agama Number 729/Pdt.G/2009/PA.JP with Islamic shariah and principle of justice."

"Berdirinya lembaga perekonomian syariah tersebuttentunya sekaligus membuka kemungkinan terjadinyaperselisihan di antara para pihak. Berkaitan dengansengketa ekonomi syariah tersebut, permasalahan yang munculadalah bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa ekonomisyariah di Indonesia, lembaga apa yang berwenangmenyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia danadakah permasalahan hukum menyangkut penyelesaian sengketaekonomi syariah di Indonesia? Untuk menjawab permasalahanpermasalahantersebut, maka dilakukan penelitian denganmetode penelitian normatif, yaitu penelitian terhadap bahanpustaka atau data sekunder, yang didukung dengan data yangdiperoleh dengan cara mengikuti berbagai forum ilmiah danwawancara. Dari penelitian tersebut, hasil yang diperolehadalah bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah diIndonesia dilaksanakan dengan cara musyawarah (untukmencapai perdamaian), arbitrase syariah dan litigasimelalui Pengadilan Agama. Dengan demikian, lembaga yangberwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah diIndonesia adalah arbitrase (melalui Basyarnas) danPeradilan Agama. Mengenai penyelesaian sengketa ekonomisyariah ini, terdapat beberapa permasalahan hukum yaitu:masalah penyerahan, pendaftaran dan eksekusi putusanBasyarnas; ketidaksiapan hakim Pengadilan Agama dan sumberhukum materil yang menjadi rujukan hakim; perdebatanmengenai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketaekonomi syariah di Indonesia; dan pihak yang dapatberperkara di Pengadilan Agama. Jawaban atas permasalahanpermasalahanhukum tersebut adalah sebagai berikut:penyerahan, pendaftaran dan eksekusi putusan Basyarnastetap dilaksanakan di Pengadilan Negeri; kesiapan hakim dansumber hukum materil harus terus ditingkatkan; lembaga yangberwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalahBasyarnas dan Pengadilan Agama; dan yang berhak berperkarake Pengadilan Agama tidak hanya orang-orang Islam"