Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTindakan plagiarisme merupakan tindakan mengunakan, menjiplak, menyalin karya, tulisan, ide orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penciptanya dan mengakuinya sebagai miliknya sendiri. Dalam penelitian ini yang dibahas adalah plagiarisme dalam tayangan televisi. Undang-Undang Tentang Hak Cipta tidak mengatur secara eksplisit mengenai plagiarisme, namun terdapat ketentuan dalam Undang-undang Tentang Hak Cipta yang dapat digunakan untuk memberikan konskwensi hukum pelaku plagiarisme, yaitu ketentuan mengenai hak yang terdapat dalam ciptaan yang dilanggar oleh suatu tindakan plagiarisme. Agar kepentingan dari pencipta atau pemegang Hak Cipta dapat terlindungi diperlukan pengaturan secara spesifik dalam Undang-Undang Tentang Hak Cipta mengenai plagiarisme yang melanggar Hak Cipta.

---

ABSTRACTPlagiarism is the act to use, to steal, to commit literary theft, someone else?s works, words, ideas, without giving proper credit to creator and passing them off as the product of ones?s own mind. The focus of this study is plagiarism act in television show. In Law Concerning Copyrights there is no explicitly regulation about plagiarism, but there are some regulations in Law Concerni Copyrights that can be use to give a law consequence to plagiator, that are regulation about rights in a works that has been breached by plagiarism act. Because of that, in order to give creator or copyrights holder perfect protection, it needs a specific regulation in Law Concerning Copyrights about breach of copyrights plagiarism."

"Pembayaran royalti hak cipta lagu sangat kompleks karena terdiri atas berbagai mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Skripsi ini mengkaji bagaimanakah mekanisme peralihan hak cipta lagu yang memberikan manfaat ekonomi bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, pembayaran royalti hak cipta di bidang lagu dan peran organisasi manajemen kolektif dalam pemungutan royalti di Indonesia, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa dalam pelaksanaan pembayaran royalti. Metode penelitian adalah kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian yaitu peralihan harus dilakukan dengan akta tertulis; besarnya jumlah royalti berdasarkan kesepakatan dan berpedoman pada organisasi profesi, yang berhak memungut royalti atas performance right adalah Karya Cipta Indonesia sedangkan mechanical right adalah oleh Produser Rekaman Suara; penyelesaian sengketa dengan litigasi maupun non litigasi.

---

The payment of song’s copyright has lots of complexity because it consists of many mechanisms as it written down in the 19th of 2002 Indonesian Copyright’s Law. This thesis examine how is the mechanism of the shifting of the song’s Copyright will bring the economic benefit for the Authors and Copyright owners, the payment of song’s Copyright at the field of music and the work effectiveness of the Collective Management Organization in collecting for royalties in Indonesia, also the parties law’s effort that can be done for solving the disputes in implementation of royalties payout.

The method of research is based on literatures which characteristic is Normative Jurisdiction. The outcome of the research are Copyright’s shifting must be write boldly at the official documents or papers; the sum’s of royalties must base on the agreement and the directives of professional organizations; the agency that has right to collect the royalties of performance right is Karya Cipta Indonesia in the mean time the recording producers have right to collect the mechanical right; the litigation and non litigation are the outcome for the settlement of the disputes."

"Pada saat ini masalah mengenai Hak atas KekayaanIntelektual (HaKI) telah menyentuh berbagai aspek, seperti:aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagaiaspek lainnya. Namun aspek terpenting jika dihubungkandengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalahaspek hukum. Hukum diharapkan dapat memberikan perlindunganbagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan dayakreasi masyarakat. Aspek teknologi juga merupakan faktoryang sangat dominan dalam perlindungan HaKI. Perkembanganteknologi informasi dan digital saat ini mengakibatkaninformasi dapat dengan mudah dan cepat tersebar ke seluruhpelosok dunia. Hak cipta merupakan salah satu jenisperlindungan HaKI yang disediakan untuk melindungi karyaseni, pengetahuan dan sastra. UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun2002, Pasal 1 menyatakan hak cipta adalah hak eksklusifbagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan ataumemperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itudengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurutperaturan perundangan-undangan yang berlaku. Karyafotografi merupakan salah satu karya cipta manusia yangdibuat dengan menggunakan cahaya serta peralatan khusus,dan termasuk ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta.Dalam prakteknya, tidak tertutup kemungkinan terjadinyapelanggaran-pelanggaran hak cipta antara pencipta karyafotografi yang satu dengan pencipta karya fotografilainnya. Untuk itulah Penulis hendak menganalisa sejauhmana perlindungan UU Hak Cipta terhadap pencipta karyafotografi (pemegang hak cipta), dengan membahas pulaperkembangan teknologi fotografi karena karya ciptafotografi dapat dialihrupakan dalam bentuk digital yangkemudian dapat diperbanyak dengan sangat mudah dilakukandan pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang terjadi besertapenyelesaiannya."

"Realita yang terjadi saat ini, iklan merupakan sarana pemasaran pemegang peranan penting, bahkan utama dalam mempromosikan suatu produk yang ditawarkan oleh sebuah Perusahaan. Jarang sekali suatu Perusahaan, terutama yang menghasilkan produk berupa barang konsumsi, tidak menggunakan sarana periklanan untuk memasarkan keberadaan produknya kepada masyarakat. Dan untuk mendukung sarana pemasaran iklan tersebut. Perusahaan memesan iklan yang mereka inginkan kepada Biro Iklan melalui suatu Perjanjian Pemesanan Iklan. Perjanjian Pemesanan Iklan ini harus dibatasi oleh asas kebebasan berkontrak dan itikad baik baik dari Perusahaan maupun Biro Iklan. Oleh karena itu, pada Perjanjian Pemesanan Iklan harus seimbang antara hak dan kewajiban para pihak dengan melindungi kepentingan Perusahaan dan Biro Iklan. Namun, pada praktek yang terjadi sekarang ini adalah Perusahaan yang membayar pembuatan iklan yang mendaftarkan iklan tersebut dengan mereka sebagai Pemegang Hak Cipta atas iklan. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, belum tentu Perusahaan yang berhak atas Hak Cipta tersebut, ada kemungkinan justru Biro Iklanlah Pemegang Hak Cipta, sebagai pihak yang menciptakan (Pencipta). Hal ini tentunya tidak melindungi Biro Iklan sebagai Pencipta. Karena Biro Iklan yang mengerjakan keseluruhan proses pembuatan karya iklan. Pada Perjanjian Pemesanan Iklan yang akan dianalisa ini, kepentingan Biro Iklan sebagai Pencipta tidak di lindungi oleh Perjanjian Pemesanan Iklan. Perusahaan menginginkan agar seluruh Hak Cipta atas iklan di alihkan dari Biro Iklan kepada Perusahaan dan Perusahaan menginginkan agar hak moral dikesampingkan. Hal ini tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Oleh karena itu, Perjanjian Pemesanan Iklan harus melindungi hak-hak Perusahaan dan Biro Iklan dengan memperhatikan asas kebebasan berkontrak dengan tidak bertentangan undang-undang terkait, ketertiban umum, dan kepatutan."

"Sebagai sebuah karya seni, film cerita mempunyai nilai ekonomis atau nilai jual yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pihak-pihak yang menciptakan, memproduksi, dan menayangkannya kepada khalayak. Oleh karenanya Undang-undang Hak Cipta mensyaratkan adanya ijin dari pencipta atau pemegang hak cipta sehubungan akan dilakukannya perbanyakan film cerita. Perbanyakan film cerita dapat dibuat dalam media cakram optik dengan format DVD dan VCD, dan perbanyakan dalam format ini sangat rawan terhadap tindakan pembajakan. Tindakan pembajakan film cerita dalam format DVD dan VCD sudah sangat sulit dibendung. Hal ini terlihat dari maraknya perdagangan barang ilegal tersebut di setiap sudut kehidupan masyarakat, dan masyarakat sudah semakin terbiasa untuk mengkonsumsinya. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta tidak membawa dampak yang positif bagi perlindungan hak cipta. Pada saat inilah penegakan hukum mengambil peranan. Pada kasus pembajakan film cerita melalui format DVD dan VCD, telah dilakukan berbagai macam upaya penanggulangannya namun kenyataannya tindakan pembajakan tidak menjadi berkurang, malah semakin meningkat. Menghadapi kenyataan tersebut maka sudah seharusnya penegakan hukum hak cipta lebih diintensifkan, baik oleh pemerintah, produsen film cerita, maupun oleh masyarakat end-user yang berbudaya malu untuk menggunakan produk produk bajakan. Penegakan hukum hak cipta pada dasarnya mengandung arti bagaimana menjadikan masyarakat dan para penegak hukum sadar akan arti pentingnya hak cipta. Tindakan pembajakan tidak hanya merugikan pencipta atau pemegang hak cipta tetapi juga mengakibatkan hilangnya sebagian pendapatan negara dari sektor pajak karena pembajak tidak memungut, melaporkan, dan menyetorkan pajak yang terutang pada setiap jalur produksi, distribusi, dan perdagangan film cerita dalam format DVD dan VCD. Selama ini belum ada langkah konkrit dari Direktorat Jenderal Pajak dalam menghadapi efek hilangnya sebagian pendapatan negara dari sektor pajak karena tindakan pembajakan hak cipta, terutama apabila dikaitkan dengan peranan Direktorat Jenderal Pajak sebagai primadona dalam membiayai pembangunan nasional."