Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lemahnya posisi tawar lessee seringkali dimanfaatkan oleh lessor yang berpotensi merugikan pihak lessee. Lessor berlindung kepada asas kebebasan berkontrak untuk menjustifikasi perlakuan sewenang-wenang tersebut. Bahwa walaupun perjanjian dibuat standar, bagi mereka perjanjian tersebut adalah sah menurut hukum karena telah disetujui oleh lessee. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratoris, yaitu menjelaskan keterkaitan perjanjian sewa guna usaha dengan sahnya perjanjian. Dalam skripsi ini dibahas Permasalahan sejauh manakah lessor dapat berlindung pada asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan sewa guna usaha yang memakai klausula baku dengan diundangkannya Undang-undang Perlindungan Konsumen. Kedua pembahasan tentang kedudukan, keabsahan dan keberlakuan dari perjanjian/klausul baku dalam perjanjian pembiayaan Sewa Guna Usaha ditinjau dari UUPK. Dan yang ketiga mengenai peranan pemerintah atau otoritas publik dalam ikut menentukan isi dari suatu perjanjian agar terciptanya posisi tawar seimbang (equal position) . Bahwa kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam KUH-Perdata keberlakuannya tidaklah absolut. Salah satu yang membatasinya adalah berupa syarat objektif yaitu kausa yang halal. Bahwa berdasarkan kausa yang halal perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Sementara UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen melarang penggunaan klausul standar dalam suatu perjanjian. Dengan demikian perjanjian yang menggunakan perjanjian baku seperti yang dilakukan dalam perjanjian sewa guna usaha berakibat batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1320 (4) KUH-Perdata. Disisi lain perlu dilakukan beberapa instrumen hukum publik untuk menyeimbangkan posisi tawar lessee."

"Lemahnya posisi tawar lessee seringkali dimanfaatkan olehlessor yang berpotensi merugikan pihak lessee. Lessorselalu memanfaatkan keunggulan ekonomis dalam melakukanperjanjian dengan lessee.Perjanjian leasing seringkalimengandung klausula standar atau klausula eksonerasi yangmerugikan pihak lessee. Pihak lessee tidak mempunyaipilihan lain kecuali menerima perjanjian yang dibuat pihaklessor (take it or leave it). Permasalahan skripsi inimembahas mengenai kekuatan hukum suatu perjanjian yanglahir dari adanya penyalahgunaan keadaan (undue influence)ditinjau dari Hukum Perjanjian Indonesia. Kedua pembahasanmengenai upaya hukum apa yang dapat ditempuh pihak lesseyang kepentingannya dirugikan oleh lessor. Bahwa kebebasanberkontrak sebagaimana diatur dalam KUH-Perdatakeberlakuannya tidaklah absolut. Salah satu yangmembatasinya adalah berupa syarat objektif yaitu kausayang halal. Bahwa berdasarkan kausa yang halal perjanjianyang dibuat tidak boleh memanfaatkan keunggulan ekonmisberupa penyalahgunaan keadaan yang merugikan pihak lessee.Dengan demikian perjanjian yang menyalahgunakan keadaan(penyalahgunaan keunggulan ekonomis) berakibat batal demihukum, karena selain tidak memenuhi syarat objektif sahnyaperjanjian sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1320 (4)KUH-Perdata juga mengandung kesepakatan semu. Pihak lesseyang merasa dirugikan secara materil dapat menempuh upayahukum berupa pembatalan melalui peradilan perdata dengangugatan perbuatan melawan hukum (vide Pasal 1365 KUHPerdata). Hakim dapat membatalkan sebagian perjanjianklausula yang dipandang merugikan (tidak adil) atau bahkanmembatalkan seluruh isi perjanjian (void ab initio)."

"ABSTRAKLaras bahasa surat perjanjian pembiayaan sewa guna usaha menarik untuk diteliti karena bentuk-bentuk bahasa yang diterapkan lahir dari situasi yang menentukannya. Topik yang menjadi pembicaraan, media, dan partisipan yang terlibat, adalah unsur-unsur yang menjadi penentu.Bertujuan memerikan struktur sintaksis laras bahasa surat perjanjian pembiayaan sewa guna usaha, penulis menggunakan model analisis diagram pohon yang diajukan Noel Burton-Roberts dan sedikit modifikasi yang penulis peroleh dari Randolph Quirk untuk menganalisis data. Data ini penulis ambil dari dua buah surat perjanjian pembiayaan sewa guna usaha. Namun, karena keterbatasan tempat, penulis hanya mengambil 16 kalimat dari masing-masing surat untuk dianalisis, sehingga jumlah. data seluruhnya 32.

---

"

"Saat ini dalam masyarakat berkembang lembaga sewa beli yang memudahkan konsumen untuk membeli barang dengan cara pembayaran beberapa kali angsuran setelah terlebih dahulu membayar uang muka, dimana hak milik akan berpindah tangan setelah dilakukan pembayaran angsuran yang terakhir. Perjanjian sewa beli ini tidak diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata, atau disebut perjanjian innominat, yang timbul dari sistem terbuka yang dianut oleh Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehingga para pihak boleh membuat perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.Peraturan perundangundangan mengenai sewa beli diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (Hire Purchase), Jual Beli Angsuran dan Sewa (Renting), sehingga setiap perusahaan yang berusaha dengan cara sewa beli harus memperoleh izin usaha sewa beli dari Menteri Perdagangan. Praktek sewa beli dalam kenyataannya seringkali menimbulkan sengketa bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu antara pihak pembeli-sewa dan pihak penjual-sewa.Perjanjian sewa beli yang merupakan perjanjian baku merupakan salah satu penyebab dari sengketa, karena dengan perjanjian baku tersebut pembeli sewa tidak dapat mengutarakan kehendaknya secara bebas, perjanjian sewa beli itupun cenderung menjadi take it or leave it contract sehingga pihak pembeli sewa akan menjadi pihak yang lemah. Adanya klausul yang mengatakan bahwa pihak penjual sewa dapat menarik kembali barang yang menjadi objek perjanjian apabila pembeli sewa tidak dapat melunasi pembayaran atau melakukan pembayaran angsuran pada waktu yang ditentukan, maka penjual sewa dapat menarik kembali barang tersebut, dianggap sangat merugikan bagi pihak pembeli sewa.Dalam penulisan ini, akan dibahas satu perkara sewa beli yang terjadi dimana pihak pembeli sewa yaitu Unda bin H.Marsan menggugat pihak penjual sewa yaitu Ny.Lie Tjiu Hua dan Achmad Kartawidjaja, disebabkan oleh pihak penjual sewa yang mengambil paksa objek dari sewa beli tersebut, walaupun pembeli sewa telah melakukan pembayaran uang muka dan pembayaran angsuran."

"Leasing merupakan sarana untuk membiayai perusahaan, yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan atau badan usaha lain yang bergerak di bidang leasing. Walaupun usaha leasing dapat dilakukan oleh lembaga keuangan, ia tidak dapat memberikan pinjaman (loan) kepada nasabahnya seperti layaknya bank melainkan hanya pembiayaan dengan cara penyediaan barang modal. Lembaga pembiayaan leasing di Indonesia dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: Kep.-122/MK/IV/2/1974, Nomor: 32/M/SK/2/1974, Nomor: 30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 Januari 1974, tentang Perizinan Usaha Leasing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Kemudian selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode kualitatif dan selanjutnya akan disajikan dalam bentuk deskriptif.

---

Leasing is a method to fund a company, which may be carried out by financial institution or other business entities in the field of leasing. Although leasing may be carried out by a financial institution, unlike a bank, it cannot provide a loan to its customers but it only provides funding by supplying capital goods. Leasing institutions in Indonesia are established by virtue of Collective Decree (SKB) of Minister of Finance Number: Kep.-122/MK/IV/2/1974, Minister of Industry Number: 32/M/SK/2/1974, Minister of Trade Number: 30/Kpb/I/1974 dated 7 January 1974, on the License of Leasing Business. This research employs a normative research method and is presented in a descriptive qualitative method."

"Pembiayaan konsumen merupakan salah satu dari jenis-jenis pembiayaan yang diatur didalam Permenkeu No.84/PMK.012/2006 tentang pembiayaan, dimana kegiatan pembiayaan dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pembelian barang kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui pengaturan perjanjian pembiayaan konsumen didalam KUHPerdata dan Permenkeu No.84/PMK.012/2006 dengan memakai contoh perjanjian pembiayaan konsumen pada PT HD Finance dan untuk mengetahui perbedaannya dengan pembiayaan lainnya yaitu kegiatan sewa guna usaha (leasing). Penulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, dan dilihat dari sifatnya, maka penulisan ini bersifat deskriptif. Dari penulisan ini dapat diambil kesimpulan bahwa KUHPerdata tidak mengatur mengenai pembiayaan konsumen, akan tetapi berdasarkan pasal 1319 KUHPerdata maka peraturan-peraturan umum didalam Bab I sampai dengan Bab IV KUHPerdata berlaku terhadap perjanjian pembiayaan konsumen, seperti pasal 1320 dan pasal 1338 KUHPerdata, dan Permenkeu No.84/PMK.012/2006 hanya mengatur ketentuan-ketentuan yang bersifat umum saja. Perbedaan paling mendasar antara pembiayaan konsumen dan leasing terletak pada hak milik atas objek barang, hak opsi yang dimiliki oleh financial lease, dan penentuan nilai sisa atau residu objek barang yang ditentukan oleh para pihak dalam financial lease.

---

Funding of the consumer was one of the funding kinds that were arranged in Permenkeu No.84/PMK.012/2006 about funding, where the funding activity was carried out in the form of the provisions of the fund for the purchase of the requirement thing for the consumer by payment in a manner the installment. The aim of this writing to know the regulation of the consumer of the funding agreement inside KUHPerdata and Permenkeu No.84/PMK.012/2006 by using the example of the funding agreement of the consumer to PT HD Finance and to know his difference by other funding that is the leasing activity of efforts (leasing).

This writing used the method of the bibliography research, and was seen from his characteristics, then this writing was descriptive. From this writing could be taken by the conclusion that KUHPerdata did not arrange about funding of the consumer, but was based on the article 1319 KUHPerdata then the public's regulations in the I Chapter to the Chapter of IV KUHPerdata were valid towards the funding agreement of the consumer, like the article 1320 and the article 1338 KUHPerdata, and Permenkeu No.84/PMK.012/2006 only arranged the provisions that were general then. The difference was most basic between funding of the consumer and leasing was located in proprietary rights on the object of the thing, the option right that was owned by financial lease, and the determitationof the residual value or the object residue of the thing that was determined by the sides in financial lease."

"Ketersediaan energi merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan ketahanan energi nasional. Indonesia memiliki potensi energi biomassa yang cukup besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Diversifikasi Energi berbasis biomassa merupakan salah satu alternatif dalam meningkatkan pemanfaatan energi biomassa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan diversifikasi energi berbasis biomassa pada PLTU di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PLTU di Indonesia memiliki potensi untuk menerapkan diversifikasi energi berbasis biomassa. Namun, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu ketersediaan bahan baku biomassa, teknologi diversifikasi, dan regulasi. Ketersediaan bahan baku biomassa merupakan faktor yang paling penting untuk penerapan program diversifikasi. Teknologi diversivikasi yang digunakan juga perlu diperhatikan. Teknologi diversivikasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi emisi dari PLTU. Lebih lanjut juga dibutuhkan regulasi yang mendukung penerapan diversivikasi energi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa PLTU di Indonesia memiliki potensi untuk menerapkan diversivikasi energi berbasis biomassa. Namun, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan ketersediaan bahan baku biomassa, teknologi diversivikasi energi, dan regulasi agar diversivikasi energi berbasis biomass dapat diterapkan secara optimal di Indonesia.

---

Energy availability is a crucial factor in achieving national energy resilience. Indonesia holds substantial potential in biomass energy, yet it hasn't been optimally utilized. Biomass-based energy diversification is an alternative to enhance the use of biomass energy. This research aims to analyze the readiness for biomass-based energy diversification in Steam Power Plants (PLTU) in Indonesia. The study employs a qualitative descriptive method. The research findings indicate that PLTU in Indonesia has the potential to implement biomass-based energy diversification. However, several factors need attention: the availability of biomass raw materials, diversification technology, and regulations. The availability of biomass raw materials stands as the most critical factor for implementing the diversification program. The utilized diversification technology also requires attention. Appropriate technology can improve efficiency and reduce emissions from PLTU. Furthermore, supportive regulations are needed for the implementation of energy diversification. Based on the research, it can be concluded that PLTU in Indonesia holds the potential for implementing biomass-based energy diversification. However, efforts are required to improve the availability of biomass raw materials, diversification technology, and regulations for optimal implementation of biomass-based energy diversification in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan sewa guna-usaha dengan objek kapal di Indonesia serta dampak tidak diratifikasinya Konvensi Penahanan Kapal (Arrest of Ships) terhadap Lessor (Perusahaan Pembiahyaan Dalam Negeri) dan pengaruhnya terhadap perjanjian sewa guna-usaha. Penulis memperoleh kesimpulan bahwa dengan tidak diratifikasinya konvensi tersebut memiliki dampak yang cukup signifikan kepada Lessor serta berpengaruh terhadap kegiatan pembiayaan kapal melalui sewa guna-usaha di Indonesia. Ratifikasi atas Konvensi Penahanan Kapal merupakan suatu aspek legal dalam pembiayaan kapal melalui sewa guna-usaha, namun hingga saat ini ratifikasi atas konvensi tersebut masih belum terlaksana.

---

This thesis discussed the regulation of the leasing of ship as well as the impact to the Lessor (National Finance Company) regarding to the Convention on the Arrest of Ships which has not been ratificated and the effect to the lease contract. Author concluded that ratification of the Convention on Arrest of Ships which has not been carried out since today have a significant impact to the Lessor as well as effects the transaction of ship financing through leasing in Indonesia. Ratification of the Convention on the Arrest of Ships plays as an important role as one the legal aspect in ship financing through leasing, but until today the ratification of the convention mentioned has not been carried out."