Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisa tentang korelasi antara UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di dalam pengaturannya mengenai Kekuasaan orang tua (pemeliharaan anak/hadhonah) pasca perceraian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan deskriptif analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa kekuasan orangtua terhadap anak, pada dasarnya diwujudkan di dalam perangkat kewajiban orangtua guna menjamin terselenggaranya hak-hak anak. Kesimpulan dalam analisa menyarankan Pengadilan dalam memutus perkara perceraian yang melibatkan anak, harus sesuai dengan undang-undang dan benarbenar mengutamakan kepentingan terbaik anak.

---

This study is focusing on how the correlation are between Act number 1 of 1974, Compilation on Islamic Law (KHI) with Act number 23 of 2002 in regards to parents supervision / hadhonah, post divorce. The method of this research are normative ? Juridical and descriptive analysis. The reasearcher suggests that divorce lawsuit involving children must be in accordance to the law and value child?s interests."

"Anak sebagai generasi penerus bangsa perlu dilindungi dan dipenuhi semua kebutuhan-kebutuhan yang merupakan haknya. Sehingga anak dapat tumbuh dengan sehat baik jasmani maupun rohani, memperoleh pendidikan, mendapat gizi yang cukup, mendapat perlindungan kesehatan, tumbuh dalam suasana yang penuh kasih, dan terpenuhi nya rasa aman. Namun seringkali apa yang menjadi hak anak ini tidak diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Kedua orang tua sibuk dengan urusan masing-masing sehingga kebutuhan anak yang merupakan haknya tidak diperhatikan. Akibat kurang perhatiannya orang tua terhadap anak maka anak akan tumbuh menjadi anak terlantar, dan menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga sehingga akhirnya mengarah pada perceraian, dan apabila hal ini terjadi lalu akan bagaimanakah nasib anak-anak mereka ? Sebagai contoh kasus dalam skripsi ini adalah kasus Arie Hanggara pada tahun 1985 dimana orang tua Arie telah bercerai dan penguasaan anak diserahkan kepada ayahnya karena ibu nya yang berprofesi sebagai wanita malam dirasa tidak baik untuk merawat anak-anak tersebut. Lalu dalam perkembangannya ternyata ayahnya telah hidup bersama dengan seorang wanita yang belum dinikahinya dan ternyata wanita tersebut telah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak-anak tersebut, bahkan ayah mereka sendiri pun akhirnya juga ikut menganiaya anaknya sendiri sehingga akhirnya salah satu anak tersebut yang bernama Arie meninggal dunia. Putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan penguasaan anak diserahkan pada ibu kandung dari anak-anak tersebut."

"ABSTRAKMengingat pentingnya peranan lembaga perkawinan bagi tegak dan sejahteranya masyarakat, negara membutuhkan tata tertib dan kaidah yang mengatur hidup bersama dalam perkawinan. Dalam hubungannya dengan kewajiban orang tua terhadap anaknya diatur antara lain oleh UU No.l Tahun 1974 dan UU No. 23 Tahun 2004, kewajiban mana tidak hanya pada masa perkawinan tetapi terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Permasalahan pokok yang dianalisis adalah penetapan hak asuh bagi anak pasca perceraian dan kritera ideal orang tua yang mendapatkan hak asuh bagi anaknya, serta kewajiban orang tua pemegang hak asuh menurut UU No. 23 Tahun 2002. Metode penelitian adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif terhadap bahan hukum primer dan skunder yang dianalisis dengan metode kualitatif guna memperoleh kesimpulan sebagai hasil penelitian dalam bentuk evaluatif-analitis.Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa penetapan hak asuh adalah pembuatan keputusan atas pilihan terhadap kedua orang tua yang bercerai setelah mempertimbangkan kemungkinan tercapainya pemenuhan hak-hak anak. Kriteria ideal untuk menjadi pemegang hak asuh adalah orang tua melakukan pemenuhan kepentingan terbaik b agi anak serta mampu memberikan perlindungan untuk terselenggaranya hak-hak anak sampai masuk usia dewasa atau menikah. Perlindungan terhadap anak dari orang tu a pemegang hak asuh meliputi tetapi tidak terbatas atas perlindungan untuk menjalankan agamanya, terselenggaranya pendidikan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya sehingga anak dapat berkembang b a ik jasm an i aupun rohaninya. Disarankan adanya lembaga konsultasi keluarga y ang menangani persiapan pengasuhan anak pasca perceraian dan mengoptimalkan p eran an Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

---

ABSTRACTThe importance of the marital institution for establishment and social walfare, the state must belong to the rule of law for arranging to coexist in marital institution. Related with the parents? obligation for their children care according to Code of The Marital Number 1 -1974 and Code of The Child Protection Number 23- 2002, not while their marriage only but continuelly althoug its broken. The main problems should be analyzed of the research are decision of child care right for one of the suitable parents after divorcing and also the obligation o f one has been appoint to care her/his child according to Code o f The Child Protection Number 23 - 2002. Metodological of research is the library research to collect the secondary data consist or the primary and secondary sources of data analyzed by qualitative method.The result of research concludes found that decision to appoint a suitable parent to care her/his child after the parents? divorce should consider the best child?s rights. The best qualification of appointed fellow to care the child connecte with he or she is able to fulfill the child?s right and belong to competency in protecting and accomplishment the child?s right uring he and / or she reach the adultage and/or before marriage. Its including to applicate her or his believeness, accomplish the child?s reasonable education as according to his or her talent. Suggested the existene of family consultancy institute for handling the families trouble especilly for parent and her or his child after divorcing."

"Skripsi ini membahas mengenai Gugatan atas Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut KUHPerdata dan UU No. 1 Th. 1974. Menurut KUHPerdata dengan perkawinan terjadi percampuran harta secara bulat, kecuali adanya perjanjian perkawinan. Harta bersama menurut KUHPerdata termasuk aktiva dan passiva. Apabila terjadi perceraian harta bersama dibagi dua antara suami-isteri. Isteri mempunyai hak eksklusif untuk melepaskan hak atas harta bersama. Menurut UU No. 1 Th. 1974 harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam proses perkawinan. Apabila terjadi perceraian harta bersama dibagi menurut hukum masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. UU No. 1 Th. 1974 tidak mengatur detil mengenai harta perkawinan dan mengenai mekanisme pelepasan hak atas harta bersama tidak diatur, ini berbeda dengan KUHPerdata. Skripsi ini juga menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 73/Pdt/G/2003/PN.Bgr.

---

This thesis discusses The Join Property lawsuit Due to Divorce According to The Book of the Civil Law and Act Number 1 of 1974 on Marriage. According to The Book of Law Civil Law by mixing marital property occurs as a whole, unless the marriage covenant. Matrimonial property according to The Book of Law Civil Law including assets and liabilities. In case of divorce joint property divided between husband and wife. Wife has the exclusive right to release the right to join property. According to Act Number. 1 of 1974 on Marriage join property is property acquired during the marriage process. In case of divorce join property is divided according to their respective laws, namely the religious law, customary law and other laws. Act Number 1 of 1974 did not set up details about the marital property and mechanism of waiver of join property is not set, this is different from The Book of Civil Law. This thesis also analyzes The Bogor District Court Decision No.73/Pdt/G/2003/PN.Bgr."

"Untuk menuju pembangunan manusia seutuhnya, pembaharuan Undang-Undang diutamakan guna melestarikan ketertiban dan kedamaian dimasyarakat. Setiap manusia memiliki sesuatu yang dihargai, masing masing dalam jumlah yang relatif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu Undang-Undang Perkawinan berdasarkan Pancasila, sepanjang belum ada atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut, peraturan perundang-undangan perkawinan lainnya masih berlaku. Penelitian dilakukan melalui buku-buku bacaan dan instansi yang terkait. Arti perkawinan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia antara lain Ketuhanan Yang Maha Esa. Syarat-syarat perkawinan mengikuti keadaan masyarakat yaitu menurut agama dan kepercayaannya, akibat perkawinan terhadap harta hendak terjadi pemisahan harta tanpa ada perjanjian perkawinan, alasan perceraian untuk pegawai negeri berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Harta benda perkawinan peraturannya sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, sejak perkawinan berlangsung ada harta yang ter pisah dan harta bersama. Kitab Undang-undang Hukum Perdata bukan warisan budaya bangsa Indonesia. Perjanjian perkawinan tidak banyak digunakan oleh bangsa Indonesia padahal calon suami isteri mendapat kebebasan mengatur harta benda nya, kalaupun itu ada biasanya terjadi antara calon suami atau isteri karena adanya perbedaan yang besar mengenai harta yang dimilikinya. Memuat perjanjian perkawinan berarti mereka akan menentukan harta bendanya atas persetujuannya, dengan memisahkan selain harta yang dibawa, warisan atau hadiah juga harta yang didapat selama perkawinan, meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan harta bersama adalah harta yang di peroleh selama waktu perkawinan, dimiliki secara bersama tidak masing - masing, kecuali dari warisan atau hadiah. Perjanjian dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, waktu perkawinan akte perjanjian disyahkan oleh pegawai pencatat. Perjanjian perkawinan ini disaksikan oleh dua orang saksi, ditanda tangani oleh calon suami-isteri Notaris dan saksi- saksi. Selama perkawinan, perubahan perjanjian perkawinan tidak bisa walaupun dengan persetujuannya, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Mengenai hukum perkawinan pada umumnya dan harta benda calon suami-isteri termasuk perjanjian perkawinannya, sebagai warga negara Indonesia berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab I-XIV, pasal 1-67, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Bab I-X, pasal 1-49 serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, pasal 1-23. Calon suami-isteri, penghayatan hukum perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya adalah perlu diperhatikan, karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam beberapa pasalnya menunjuk ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya."

"Anak adalah generasi penerus yang akan memikul tugas yang diamanatkan bangsa kepadanya. Sebagai generasi penerus anak harus tumbuh dan berkembang dengan sehat baik secara jasmani maupun rohani. Pihak yang paling bertanggung jawab atas tumbuh kembang anak adalah orang tua. Tanggung jawab itu berupa pemeliharaan dan pendidikan anak. Apabila orang tua mengabaikan tanggung jawabnya tersebut, maka pengadilan dapat mencabut kekuasaan orang tua atas anaknya. Pencabutan kekuasaan ini menyebabkan hilangnya hak orang tua atas anak, tetapi tetap tidak mengurangi kewajiban orang tua untuk membiayai pemeliharaan serta pendidikan anaknya. Pencabutan kekuasaan orang tua walaupun tidak mengakibatkan hilangnya kewajiban orang tua terhadap anak, namun tetap harus ditentukan siapa yang akan mendidik, merawat serta memelihara anak tersebut. Pihak yang melaksanakan tugas ini disebut sebagai wali. Pengangkatan wali dapat dilak kan dengan tiga cara, yaitu berdasarkan wasiat, berdasarkan apa yang telah diatur oleh undang-undang atau dapat juga berdasarkan keputusan hakim."