Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSetiap kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhikebutuhan hidupnya pasti akan berhubungan dan menggunakan hukum perjanjian.Namun, baik dalam pembuatannya maupun pelaksanaan perjanjian, tidak menutupkemungkinan timbulnya perselisihan atau pertentangan antara manusia yang satudengan manusia yang lainnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu norma hukumagar di dalam proses pergaulan hidup antar manusia terdapat kedamaian danketertiban.Permasalahan yang menarik untuk diangkat di dalam skripsi ini adalahmengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. B dan Bapak Cterhadap PT. A. Pada kasus tersebut terdapat hubungan kontraktual yang terjadiantara pihak PT. A dengan pihak PT. B. Namun, menjelang berakhirnyaperjanjian itu, muncullah intervensi dari Bapak C yang mengaku sebagai pemilikasli dari kapal (tongkang) yang bersangkutan. Tujuan dari penelitian ini adalahuntuk mengetahui apakah perbuatan pihak PT. B dengan Bapak C dapatdikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan bagaimana akibat hukumyang ditimbulkannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan,sedangkan data yang diperlukan adalah data sekunder yang diperoleh dengan carastudi dokumen. Tipe penelitian yang digunakan adalah identifikasi masalah dantipe penelitian berfokus masalah. Sebagai kesimpulan, bahwa tindakanpencegahan penyandaraan kapal (tongkang) yang dilakukan oleh Bapak C dantidak adanya upaya pencegahan dari pihak PT. B akan tindakan yang dilakukanoleh Bapak C tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukumyang juga bertentangan dengan tata krama dan kesusilaan. Perbuatan melawanhukum pihak PT. B dan Bapak C juga bertentangan dengan undang-undang, yaitupasal 1338 jo 1555 KUH Perdata karena tindakan pencegahan penyandaraan kapal(tongkang) yang sedang dicarter dilarang melanggar asas pacta sunt servanda.Perbuatan yang dilakukan oleh pihak PT. B dan Bapak C tersebut menimbulkankerugian terhadap pihak PT. A, sehingga mewajibkan para pihak yangmenimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian yang diderita olehpihak PT. A. Oleh karena itu, upaya hukum yang ditempuh oleh pihak PT. Aadalah gugatan perbuatan melawan hukum. Hal ini berdasarkan pada Pasal 1365KUH Perdata.

---

ABSTRACTIn every human activity is certainly using the laws of the agreement tofulfill their needs. But, in a workmanship or execution of the agreement, it canappear the dispute or conflict between other human as a parties. As the result, weneeds law norm, so that in social human intercourse is created the peacefulnessand correct conduct.In this research, the focus in the study is about the onrechtmatigedaad byPT. B and Mr. C to PT. A. In that case, there is a contractual relationship betweenPT. A and PT. B. However, when the implementation would be over, Mr. C cameout and claimed him self as the owner of the cargo ship. The objective of thisresearch is knowing whether the deed done by PT. B and Mr. C can becategorized as onrechtmatigedaad and how the consequence of the action is. Thisresearch uses method of document's research, therefore we need secondary datacollected by document's study. The type of this research is problem identificationand problem focus. In conclusion, the prohibition to tie up the cargo ship by Mr. Cand no action carried out by PT. B to prevent Mr. C, not only can be categorizedas onrechtmatigedaad, but also incompatible with etiquette and morality. Besides,the deed is also incompatible with ordinance, especially article 1338 jo 1555article of civil code because the prohibition to tie up the cargo ship chartered isbreaking the basis of pacta sunt servanda. The action excecuted by PT. B and Mr.C caused a financial loss for PT. A as well, so the parties causing the loss have toreplace it. Thus, the legal remedy claimed by PT. A is regarded asonrechtmatigedaad. This matter is based on article 1365 of Civil Code."

"Penelitian skripsi ini dilakukan dengan menganalisis permasalahan hukum tertuang dalam Time Charter Party dan Voyage Charter Party PT PIS Melawan Prinsip hukum transportasi laut Indonesia, dengan metode penelitian yuridis normatif. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah teori hukum angkutan laut dan teori hukum perjanjian. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bentuk standar Time Charter Party dan Voyage Pihak Piagam PT PIS belum memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, juga Kode Hukum Dagang Kode Hukum Perdata. Ini ditunjukkan dengan adanya enam pasal-pasal Partai Piagam Waktu dan lima pasal Partai Piagam Pelayaran memiliki ketentuan yang berbeda dengan ketentuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Kode Sipil. Saran yang bisa disampaikan kepada pihak yang mengeluarkan formulir perjanjian piagam standar untuk memenuhi syarat melakukan tinjauan terhadap klausul formulir standar dan menyesuaikannya dengan prinsip hukum perhubungan laut Indonesia.

---

This thesis research is conducted by analyzing legal problems contained in the Time Charter Party and Voyage Charter Party of PT PIS Against the principles of Indonesian sea transportation law, using the method normative juridical research. The theoretical basis used in this thesis research is sea transportation law theory and agreement law theory. The results show that the standard forms of Time Charter Party and Voyage of PT PIS Charter Parties have not met the provisions in Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, as well as the Code of Commercial Law, Code of Civil Law. This is indicated by the existence of six articles of the Time Charter Party and five articles of the Shipping Charter Party which have different provisions from the provisions in Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, the Code of Trade Law, and the Civil Code. Suggestions can be conveyed to the party issuing the standard charter agreement form to fulfill the requirements to review the clauses of the standard form and adapt them to the principles of Indonesian sea transportation law."

"Secara das sollen, hibah tanah harus dilakukan dengan akta hibah yang dibuat oleh PPAT. Namun, secara das sein dikenal adanya perjanjian pengikatan hibah tanah. Permasalahan hukum muncul manakala perjanjian tersebut tidak segera ditindaklanjuti dengan pembuatan akta hibah, sedangkan obyek hibah sudah digunakan oleh penerima hibah, seperti dalam kasus Perjanjian Pengikatan Hibah Tanah antara PT. A (penerima hibah) dan PT. B (pemberi hibah). Dalam hal penerima hibah hanya mempunyai bukti berupa perjanjian pengikatan hibah, perlu dilakukan analisis yuridis mengenai kedudukan dan fungsi perjanjian pengikatan hibah atas obyek hak atas tanah sebagai perjanjian obligatoir serta keabsahan dan akibat hukum Perjanjian Pengikatan Hibah Tanah antara PT. A dengan PT. B yang sudah daluarsa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang sifatnya deskriptif analitis dan menggunakan data sekunder yang dianalisis dengan teknik pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa kedudukan perjanjian pengikatan hibah atas obyek hak atas tanah sebagai perjanjian obligatoir termasuk kedalam perjanjian bantuan berupa perjanjian pendahuluan yang berfungsi untuk mempersiapkan perjanjian pokoknya yaitu akta hibah yang dibuat oleh PPAT. Perjanjian ini hanya melahirkan hak dan kewajiban para pihak, tetapi belum memindahkan hak milik. Keabsahan Perjanjian Pengikatan Hibah Tanah antara PT. A dengan PT. B adalah tidak sah karena perjanjian tersebut secara yuridis telah berakhir dengan lewatnya jangka waktu pembuatan akta hibah berikut dokumen tanah lainnya yang menjadi obyek perikatan sebagaimana kesepakatan para pihak. Untuk itu, perlu adanya pembatasan jarak antara pembuatan akta hibah setelah ditandatanganinya perjanjian pengikatan hibah dan pencantuman pelimpahan wewenang dalam perjanjian pengikatan hibah apabila pemberi hibah meninggal dunia.

---

In das sollen, land grants must be carried out with a grant deed made by PPAT. However, it is basically known that there is an Agreement on Binding of Land Grants. Legal problems arise when the agreement is not immediately followed up with the making of a Grant Deed, while the object of the grant has been used by the recipient of the grant as is the case in the Agreement on Binding of Land Grants between PT. A as the recipient of the grant and PT. B as the grantor. In the event that the recipient of the grant only has evidence of transfer of rights in the form of a Grant Engagement Agreement, it is necessary to do a juridical analysis of the position and function of the Grant Engagement Agreement on the object of land rights as a legal agreement and legal and legal agreement between the PT. A with PT. B that has expired. This study uses a normative juridical method that is descriptive analytical and uses secondary data analyzed by qualitative approach techniques. From the results of the study, it was found that the position of the Grant Engagement Agreement on the object of land rights as an obligatory agreement was included in the assistance agreement in the form of a preliminary agreement which served to prepare the main agreement namely the Grant Deed made by PPAT. This agreement only gives birth to the rights and obligations of the parties, but has not transferred ownership rights. The validity of the Agreement on Binding of Land Grants between PT. A with PT. B is invalid because the agreement has legally ended with the passing of the period of making the grant certificate and other land documents which become the object of the engagement as agreed by the parties. The suggestion from the author is that there is a need to limit the distance between the making of a grant deed after the signing of a binding agreement on the grant and the inclusion of delegation of authority in the binding agreement of the grant if the grantee dies."

"ABSTRAKPesawat Udara merupakan moda transportasi yang paling tepat untuk dapat menjangkau seluruh kebutuhan manusia dalam melakukan perpindahan dari suatu wilayah ke wilayah lainnya dengan cepat. Seringkali penggunaan pesawat udara ini dilakukan melalui charter pesawat udara atau sewa-menyewa pesawat udara. Namun tidak serta merta seluruh charter pesawat udara dapat dianggap sebagai suatu sewa-menyewa, karena pada dasarnya dalam perjanjian charter pesawat udara tersebut juga terdapat unsur-unsur perjanjian bernama lainnya. Dalam hal pelaksanaan perjanjian charter pesawat udara sendiri, kemungkinan untuk terjadi suatu risiko juga tidak dapat dipungkiri. Bahwa kenyamanan serta keamanan daripenumpang tidak selamanya terjamin, untuk itu dalam hal terjadinya suatu risiko penumpang dapat memintakan pertanggung jawaban kepada pihak pengangkut. Perjanjian yang digunakan dalam skripsi ini adalah antara PT. X dan PT. Y yang mana memperlihatkan bahwa dalam hal perjanjian charter pesawat udara tidak digunakan oleh PT. Y melainkan Pihak Ketiga.

---

ABSTRACTAn aircraft is the most appropriate mode of transportation to fulfill the human needs to travel from one region to another quickly. Often the use of the aircraft is done via charter or thru lease. But a charter aircraft agreement cannot be considered as a lease, because in the Aircraft Charter Agreement it contained elements of the other nominaat contract. In the implementation of the Aircraft Charter Agreement, the possibility of a risk cannot be denied. The comfort and security of the passenger who used the capacity of aircraft is not always guaranteed, for it in the event of a risk, Passenger will sought accountability tothe carrier. The Aircraft Charter Agreement used in this thesis is between PT. X and PT. Y, which shows that in the case of an Aircraft Charter Agreement, the aircraft is not used by PT. Y but by a Third Party."

"ABSTRACTThis thesis discusses about the applicable laws and regulations surrounding syndicated ship financing according to musyarakah scheme covering principles of a valid agreement, BI and OJK regulations and other stipulations. This undergraduate thesis has 2 research questions namely; 1. What are the laws andregulations regarding syndicated ship financing in Musyarakah Scheme and 2. How are the coherency between the above mentioned laws and regulations in Indonesia and the Information Memorandum by Bank Syariah Mandiri. The research methodology used will be juridical-normative where laws and regulations and the conduct of an interview will be used to assess the rightful application under the case at hand. The aforesaid laws will then be put into practice through the assessment of conformity of the Information Memorandum between PT. XXX as debtor and PT. Bank Mandiri Syariah as the mandated lead arranger regarding financing the recondition of vessel FPSO Brotojoyo. Aside from the assessing the validity of the agreement, the rights and obligations of the parties would also be evaluated in accordance to musyarakah scheme under Fiqh Muamalah and other provisions. In the end, the writer would come to several conclusion as well as recommend practical solutions for a better functioning syndication loan suited with Indonesias economic and legal climate which is through the conduct of vocational trainings to prevent customers not to become susceptible to arbitrary actions.

---

ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang hukum dan peraturan yang berlaku seputar pembiayaan kapal sindikasi sesuai dengan skema musyarakah yang mencakup prinsip-prinsip perjanjian yang sah, peraturan BI dan OJK dan ketentuan lainnya. Skripsi ini memiliki 2 pertanyaan penelitian yaitu; 1. Apa saja hukum dan peraturan tentang pembiayaan kapal sindikasi dalam Skema Musyarakah? dan 2. Bagaimana keselarasan antara undang-undang dan peraturan di atas dengan Prospektus oleh Bank Syariah Mandiri? Metodologi penelitian yang digunakan akan bersifat yuridis normatif di mana undang-undang dan peraturan dan pelaksanaan wawancara akan digunakan untuk menilai aplikasi yang sah dalam kasus yang dihadapi. Undang-undang tersebut kemudian akan dipraktikkan melalui penilaian kesesuaian Prospektus antara PT. XXX sebagai debitur dan PT. Bank Mandiri Syariah sebagai lead arrangeryang diamanatkan mengenai pembiayaan rekondisi kapal FPSO Brotojoyo. Selain menilai perjanjian yang sah, hak dan kewajiban para pihak juga akan dievaluasi sesuai dengan skema musyarakah di bawah Fiqh Muamalah dan ketentuan lainnya. Pada akhirnya, penulis akan mencapai beberapa kesimpulan serta merekomendasikan solusi praktis untuk pinjaman sindikasi yang berfungsi lebih baik sesuai dengan iklim ekonomi dan hukum Indonesia yang melalui pelatihan kejuruan untuk mencegah pelanggan agar tidak menjadi rentan terhadap tindakan sewenang-wenang."

"Menurut pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat". Jasa Notaris sebagai Pejabat Umum yang membuat akta-akta otentik sangat dibutuhkan dalam kegiatan usaha perbankan, salah satunya adalah dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan yang melibatkan Nasabah dan Bank, guna menjamin kebenaran dari isi yang dituangkan dalam perjanjian kredit perbankan tersebut, supaya secara publik kebenarannya tidak diragukan lagi. Berdasarkan latar belakang hal tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini pertama Bagaimanakah Peran Notaris terhadap permasalahan terbakarnya objek jaminan nasabah terkait dengan akta perjanjian kredit yang dibuat olehnya Yang kedua Bagaimanakah Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Perjanjian Kredit yang dibuatnya untuk melindungi kepentingan para pihak (Kreditur dan Debitur).Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa peran Notaris dan tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya dan apakah dapat melindungi kepentingan para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui metode pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Perjanjian kredit perbankan yang dibuat secara notariil bermanfaat bagi para pihak, dalam hal menjamin kekuatan pembuktiannya, menjamin kebenaran dari aktanya Penyelesaian hukum terhadap akta perjanjian kredit perbankan bila timbul persengketaan, dan Notaris mempunyai peran yang penting terhadap kebenaran akta yang dibuatnya.

---

According to Article 1868 KUHPerdata mentioned: an authentic deed is a made deed in the form of which is determined by code, by or before Public Functionary in charge for that in place that deed is made". Service Notary as Public Functionary which make authentic deed very required in banking business activity, one of them is in making deed agreement of banking credit entangling Client and Bank, utilize to guarantee the truth from content which is poured in agreement of banking credit, so that publicly its truth no doubt again. Based on that the subject matter for this thesis first how is the role of the Notary towards the credit agreement which the objects of the guarantee had burned, and the second subject matter is How Responsibilities of the Notary Towards of Credit Agreement were made to protect the interests of the parties (creditors and debtors).

Intention this research is to know and analyze the role and responsibilities of Notary Public Notary of the deed he made and whether it can protect the interests of the parties. Research method the used is to through method approach empirical juridical, by using primary data and secondary data. Made Credit banking agreement by notarial be of benefit to creditor, in the case of guarantying strength of its verification, guarantying the truth of from its deed and guarantee its investment security. and the Notary has an important role to the truth of the deed made."

"Aspek-aspek hukum dari kapal niaga sebagai alat pengangkutan meliputi perjanjian-perjanjian atau kontrak antara pihak yang satu dengan lainnya. Salah satu bentuk perjanjian adalah perjanjian carter kapal niaga. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan yaitu dengan meneliti draft perjanjian carter kapal container dan dengan menggunakan metode lapangan yaitu melakukan wawancara dengan pihak PT X Tbk dan pihak-pihak yang terkait.Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bagaimanakah hak dan kewajiban pencarter dan tercarter dalam perjanjian carter kapal container pada PT X Tbk; bagaimanakah cara penyelesaian masalah yang terjadi dalam perjanjian carter kapal container pada PT X Tbk. Inti dari kewajiban pemilik kapal (tercarter) adalah untuk membuat kapal layak laut dan memperlengkapinya dengan alat perlengkapan yang baik. Sedangkan yang menjadi haknya adalah mendapatkan pembayaran uang carter. Kewajiban pencarter adalah membayar sejumlah uang carter, dan pencarter berhak untuk menggunakan seluruh ruangan kapal yang diperuntukkan untuk mengangkut container.Masalah seaworthiness kapal sangat berkaitan erat dengan kepentingan pencarter untuk menjaga keselamatan muatan yang diangkutnya. Apabila pemilik kapal lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk membuat kapal layak laut, maka pencarter berhak atas sejumlah ganti kerugian akibat dari keadaan kapal yang tidak layak laut. Salah satu penyebab keterlambatan pencarter untuk melakukan redelivery kapal di pelabuhan yang telah disepakati dalam perjanjian adalah keadaan memaksa. Keadaan memaksa ini mengakibatkan pencarter maupun pemilik kapal tidak dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian.Kedua permasalahan ini diselesaikan oleh pencarter dan pemilik kapal dengan cara musyawarah dan kekeluargaan dalam rangka untuk mencapai kesepakatan bersama. Jika tidak terdapat juga kata sepakat maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan substantive test sebagai bentuk penilaian yang dilakukan oleh otoritas pengawas persaingan usaha di berbagai Negara untuk menilai apakah suatu merger dapat berdampak terhadap persaingan atau tidak. Ada tiga jenis substantive test yang dikenal di dunia, yaitu Market Dominance Test, Substantial Lessening Competition Test atau Significant Impediment to a Competition Test dan Public Interest Test. Penilaian merger dituangkan dalam sebuah merger guidelines yang dikeluarkan oleh otoritas persaingan yang memuat berbagai kriteria penilaian merger. Merger dua raksasa petrokimia Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT. Barito Pacific Tbk., PT. Chandra Asri dan PT. Tri Polyta Indonesia Tbk. mengakibatkan threshold yang sangat besar sehingga banyak kalangan menilai merger kedua pelaku usaha ini dapat berdampak terhadap persaingan.

---

This thesis discusses about the application of substantive tests as a form of assessment conducted by business competition supervisory authorities in various countries to assess whether a merger may affect competition or not. There are three types of substantive tests which is well-known in the world, namely the Market Dominance Test, Substantial Lessening Competition Test atau Significant Impediment to a Competition Test and Public Interest Test. Assessment of the merger set forth in a merger guidelines issued by competition authorities that includes a variety of merger assessment criteria. Merger of two giant petrochemical Indonesia, which is a subsidiary of PT. Barito Pacific Tbk., PT. Chandra Asri and PT. Tri Polyta Indonesia Tbk. resulted in a very large number of its threshold, so many people thinks that there should be an assessment merger towards them because their merger plan can give an impact on competition. "

"Tinjauan Yuridis Perjanjian Dengan Kredit Take Over PT Bank X: (Studi Kasus Perjanjian Kredit Antara PT Bank X Dengan PT A). Permasalah dalam tesisi ini yaitu pertama, bagaimana pengaturan mengenai perjanjian kredit dengan take over yang dilakukan kreditur dan debitur dari segi teori hukum perjanjian, dan kedua bagaimana akibat hukum peralihan perjanjian take over pada PT.Bank X. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini bahwa perjanjian take over memiliki sembilan tahapan untuk melakukan suatu perpindahan take over dan memiliki akibat hukum yaitu perpindahan dari segi subjek hukum kreditur dan perpindahan jaminan. Sedangkan saran penelitian ini, persaingan industri perbankan diharapkan suatu bank dapat memberikan yang terbaik dengan nasabah secara cepat dan fleksibel namun dikuatkan kontrol pengawasannya dan digalakan suatu suatu sistem hak tanggungan online untuk mempercepat birokrasi.

---

Analitical Review Agerement Of Credit Take Over PT Bank X: (Case Study With the party PT Bank X and PT A as debtor), problems in this tesisi: first, how the arrangement of the credit agreement with the take over of creditors and debtors is carried out in terms of the theory of contract law, and secondly how the law due to take over the transition agreement PT.Bank X. The conclusion of this research that the agreement take over has nine stages to perform a transfer take over and have legal effect that the displacement in terms of legal subjects and displacement guarantee creditors. While the suggestion of this research, the banking industry competition is expected of a bank can give the best to our customers quickly and flexibly but strengthened its supervision and control of a major project an online mortgage system to speed up the bureaucracy."

"Kapal taut memiliki keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan angkutan lainnya, diantaranya adalah kapal memiliki nilai ekonomis dalam kapasitas daya angkutnya yang besar meskipun kecepatannya lambat. Tingginya biaya operasional dan biaya perawatan yang dibutuhkan dalam membeli kapal menjadi pertimbangan bagi perusahaan-perusahaan sehingga mendorong untuk melakukan perjanjian carter kapal tongkang sebagai salah satu bentuk perjanjian yang bersifat timbal balik dan mengatur hak dan kewajiban para pihak. Masalah wanprestasi merupakan masalah yang sulit dibuktikan apabila dikaitkan dengan keadaan memaksa (force majeure) terlebih lagi apabila hal tersebut tidak diperjanjikan secara tegas oleh para pihak.Penelitian ini dilakukan dengan metode kepustakaan, yaitu dengan mempelajari draft perjanjian carter kapal tongkang dan menggunakan metode wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Penelitian ini memberikan penjelasan tentang masalah-masalah hukum yang timbul dari perjanjian yang dibuat di bawah tangan dimana bentuk dan kekuatan pembuktiannya berbeda dengan akta otentik dan bagaimana penyelesaian masalah yang diatur dalam perjanjian carter kapal tongkang pada PT. ANWAR DHARMA LUBIS (ADL) EXPRESSINDO. Segala perselisihan yang timbul akibat dibuatnya perjanjian carter tersebut diselesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan, bilamana tidak tercapai suatu kesepakatan maka para pihak menyelesaikan masalah tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur."