"
ABSTRAKPengangkatan anak yang marak terjadi belakangan ini dalam proses pengajuannya masih sering ditemui ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, para pihak yang terlibat dalam pengangkatan anak yaitu orang tua
kandung/ wali, orang tua angkat dan anak angkat seringkali menjadi pihak yang
dirugikan dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan
prosedur tersebut. Dalam penulisan ini penulis mencoba menjabarkan proses
pengangkatan anak yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2007 Tentang Pengangkatan Anak, serta menjelaskan akibat hukumnya terhadap
para pihak yang terlibat didalamnya, dan bagaimana pengaturannya agar tidak ada
hak-hak dari para pihak yang terlibat dalam pengangkatan anak menjadi tidak
terlanggar. Dijabarkan melalui analisa Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor:
20/Pdt.G/2015/PN.Gpr, salah satu contoh akibat adanya ketidaksesuaian proses
pengangkatan anak yaitu berupa tidak adanya persetujuan lisan maupun tertulis
dari orang tua kandung untuk menyerahkan anaknya diangkat oleh orang tua
angkat, dimana akhirnya merugikan salah salah satu pihak, yaitu orang tua
kandung. Bahwa dari analisis yang dilakukan telah dapat terjawab bahwa proses
penyelesaian perkara gugatan pembatalan pengangkatan anak yang sudah
mendapatkan Penetapan adalah bahwasanya pada kasus tersebut diselesaikan
dengan beberapa tahapan dari pemanggilan para pihak, penawaran mediasi,
kemudian berlanjut ke pemeriksaan dan pembuktian hingga dijatuhkannya
putusan. Pada perkara ini gugatan dikabulkan karena dasar dari penetapan tersebut
tidak sesuai dengan persyaratan yang ada, dan dokumen-dokumen yang menjadi
dasar pengajuan cacat sehingga menjadi batal demi hukum. Pada akhirnya setelah
hakim memberikan putusan pembatalan pengangkatan anak, maka sejak gugatan
dikabulkan maka langkah hakim adalah mencabut segala hubungan keperdataan
antara anak angkat dan orang tua angkat, dan akibat hukum pada anak bahwa
segala hubungan yang dahulunya ada menjadi hapus dengan sendirinya sebab
penetapan tersebut dinyatakan batal demi hukum
ABSTRACTThe implementation of child adoption legislation suggests that application for an
adoption that has been occurred recently is still violated. The parties involved in
a child adoption who are biological parents/ guardian, adoptive parents and
adopted children, are often disadvantaged parties in the unprocedural child
adoption. In this thesis, author will convey a child adoption process according to
Government Regulation No.54 Year 2007 Regarding Child Adoption. The author
will also emphasize legal effects of child adoption to the involved parties to
ensure that there will be no rights? parties violated during the child adoption
process. The research will also include the court ruling Number
20/Pdt.G/2015/PN.Gpr, that will be an avenue to show that there are violations of
a child adoption. The court ruling suggests that there was a lack of verbal or
written consent of the biological parents to release their children to the foster
parents, which ultimately disadvantages the biological parents. The research
could explain that the lawsuit of annulment in a child adoption might be settled
with several stages of legal process such as summoning the parties, mediation
offers, then proceed to the examination and verification, and court verdict. In the
court ruling, the lawsuit is approved because the legal ground of the annulment
was not valid according to the condition applied. In the end, after the judge
approved the annulment of child adoption, the judge repealed civil relation
between adopted children and adoptive parents. The legal consequences to the
adopted children are that all the previous relationship with the adoptive parents
is terminated because the adoption is annulled"
