Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Renvoi prosedur dalam perkara kepailitan merupakan suatu lembaga penyelesaian terhadap perselisihan antara kreditor, debitor pailit, dengan kurator atas daftar piutang yang telah dibuat oleh kurator. Perselisihan ini timbul pada proses pencocokan piutang dan sering terjadi jika kurator menolak suatu nilai atau sifat/peringkat piutang yang telah diajukan oleh kreditor pada masa pengajuan tagihan. Pasal 127 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara tegas mengatur bahwa proses pemeriksaan perkara renvoi prosedur dilaksanakan secara sederhana. Maksud dari kata “sederhana” yang terkandung dalam aturan tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut dalam ketentuan Hukum Acara Renvoi Prosedur pada UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maupun Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 109/KMA.SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2021/PN Niaga Jakarta.Pst., merupakan salah satu putusan yang dalam bagian pertimbangan hakimnya telah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hasil penelitian yuridis-normatif ini menjelaskan bahwa pemeriksaan secara sederhana dalam renvoi prosedur dilaksanakan tanpa adanya tahap eksepsi (kecuali eksepsi kewenangan mengadili), replik, duplik, rekonvensi, intervensi, serta pembatasan alat bukti yang dapat diajukan. Penulis memandang bahwa sudah saatnya diatur makna dan penjelasan dari pemeriksaan secara sederhana dalam renvoi prosedur agar adanya kejelasan mengenai tahapan beracara serta kepastian proses renvoi prosedur bagi para pihak.

---

Renvooi procedure in bankruptcy cases is an establishment for settling disputes between creditors, bankrupt debtors and the curator over list of credits made by the curator. This dispute arises in the process of claim adjustment and often occurs when the curator rejects a value or nature/ranking of credits that has been submitted by creditors at the time of submission of the claim. Article 127 paragraph (3) Law no. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment explicitly stipulates that the process of examining renvooi procedure cases is carried out in a simple examination. The meaning of the word "simple" contained in the paragraph is not further explained either in Law no. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment nor Decree of the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 109/KMA.SK/IV/2020 on Enforcement of the Handbook for Settlement of Bankruptcy Cases and Suspension of Debt Payment. Court Verdict Number 2/Pdt.Sus-Renvoi Procedure/2021/PN Niaga Jakarta.Pst., is one of the verdicts in which the judge’s consideration section has applied Article 127 paragraph (3) Law no. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment. The results of this juridical-normative research explains that simple examination of renvooi procedure is carried out without any exception stages (except exception to the authority to adjudicate), reply, rejoinder, reconvention, intervention, and limitations to the submitted evidence. Writer suggest that it is time to regulate the meaning and explanation of simple examination in renvooi procedure so that there is explication regarding the stages of the proceeding as well as certainty of the renvooi procedure process for the parties."

"Skripsi ini membahas mengenai adanya cessie piutang dalam hukum kepailitan, khususnya pada suatu permohonan pernyataan pailit. Terdapat berbagai persoalan seperti dilakukannya cessie atas sebagian piutang oleh kreditor untuk menciptakan kreditor baru sehingga terpenuhi salah satu syarat mengajukan permohonan pailit, yaitu adanya dua atau lebih kreditor.Berdasarkan hal tersebut, Peneliti mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1. Apakah cessionaris termasuk dalam kreditor yang didefinisikan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) 2. Bagaimana mekanisme pembuktian sederhana terhadap adanya cessie piutang dalam suatu permohonan pernyataan kepailitan atas debitor?Pada akhirnya, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa cessionaris termasuk dalam kreditor yang didefinisikan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU sepanjang cessie piutang yang dilakukan tersebut tidak bertentangan dengan syarat sahnya cessie. Peneliti juga memperoleh kesimpulan bahwa terdapat perbedaan mekanisme pembuktian sederhana dalam hal adanya cessie piutang pada suatu permohonan pernyataan pailit. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif.

---

The focus of this thesis is on the existence of debt assignment in bankruptcy law, particularly in relation to a petition for declaration of bankruptcy. There are various issues regarding debt assignment, such as partial debt assignment by a creditor to create a new creditor (cessionaris) so that the requirement for there to be two or more creditors, in order to submit a bankruptcy petition, is fulfilled.

Based on the preceding, the Writer formulated and discussed the following problems: 1) Are cessionaris classified as creditors defined in Article 2 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation For Payment of Debts (UUK-PKPU) 2. How is the ordinary evidentiary mechanism implemented towards debt assignment in a petition for declaration of bankruptcy exist.

At the end, the Writer arrived at the conclusion that cessionaris are classified as creditors defined in Article 2 paragraph (1) UUK-PKPU to the extent that the debt assignment is not contrary to the requirements for a debt assignment to be valid. The Writer also came to the conclusion that there is a different ordinary evidentiary mechanism in the case of a debt assignment in a petition for declaration of bankruptcy. This research is in the form of a normative juridical with a descriptive typology."

"Terdapat beberapa model bisnis yang dapat digunakan oleh seorang pengusaha dalam membangun bisnisnya. Salah satunya adalah menggunakan jenis Induk-Anak Perusahaan (Perusahaan Grup). Menggunakan model bisnis apa pun, sering kali kegagalan tidak dapat dihindari. Kesulitan finansial dengan berbagai faktor, menjadi alasan dari gagalnya suatu bisnis. Kepailitan hadir sebagai solusi bagi seorang pengusaha untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi kehidupan ekonomi di Indonesia masih banyak ditemukan kekurangan. Kosongnya pengaturan mengenai Induk-Anak Perusahaan menjadi salah satunya. Padahal praktik Induk-Anak Perusahaan bukan hanya satu atau dua entitas di Indonesia, tetapi banyak sekali digunakan bagi pengusaha. Selain itu juga dalam hukum kepailitan di Indonesia tidak luput dari segala kekurangannya. Tidak hadirnya tes insolvensi, membuat suatu perusahaan dapat dengan mudah pailit selama memenuhi persyaratan pailit yang diatur dalam UUKPKPU, padahal perusahaan tersebut masih mampu untuk membayar utang-utangnya. Tulisan ini hadir membahas masalah-masalah tersebut, mulai dari urgensi tes insolvensi di Indonesia, studi kasus penerapan insolvensi tes dalam kasus kepailitan PT Hanson International Tbk yang menjadi contoh semrawutnya hukum ekonomi di Indonesia, serta eksekusi kepailitan yang dalam hal terjadinya kepailitan Induk-Anak Perusahaan di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode pendekatan dalam bentuk kualitatif, yang kemudian menyimpulkan bahwa PT Hanson International Tbk belum dalam keadaan insolven, serta menyimpulkan eksekusi harta pailit dalam bentuk saham yang dimiliki Induk Perusahaan terhadap Anak Perusahaannya.

---

There are several business models that can be used by an entrepreneur in building his business. One of them is using the Parent-Subsidiary type (Group Company). Using any business model, failure is often inevitable. Financial difficulties with various factors become the reason for the failure of a business. Bankruptcy comes as a solution for an entrepreneur to be able to solve these problems. However, economic life in Indonesia still has many shortcomings. The absence of regulations regarding the Parent-Subsidiary Company is one of them. Whereas the practice of Parent-Subsidiary Company is not only one or two entities in Indonesia but is widely used for entrepreneurs. In addition, Indonesian bankruptcy law is not free from shortcomings. The absence of an insolvency test means that a company can easily go bankrupt as long as it meets the bankruptcy requirements stipulated in the UUKPKPU, even though the company is still able to pay its debts. This paper discusses these issues, starting from the urgency of the insolvency test in Indonesia, a case study of the application of the insolvency test in the bankruptcy case of PT Hanson International Tbk, which is an example of the chaos of economic law in Indonesia, as well as the execution of bankruptcy in the event of Parent-Subsidiary bankruptcy in Indonesia. This paper uses a qualitative approach, which then concludes that PT Hanson International Tbk is not yet insolvent and concludes the execution of bankruptcy assets in the form of shares owned by the Parent Company against its Subsidiaries."

"Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Pernyataan pailit mengakibatkan debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan kepailitan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji status hukum putusan pengadilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atas upaya perdamaian pada kasus kepailitan, serta putusan pengadilan telah memenuhi asas kepastian hukum, sederhana, cepat dan murah apabila dibandingkan dengan upaya perdamaian yang dilakukan di luar Pengadilan dalam rangka memenuhi asas kemanfaatannya. Pendekatan terhadap permasalahan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum untuk memperoleh data sekunder sebagai data utamanya. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Status hukum putusan pengadilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atas upaya perdamaian pada kasus kepailitan adalah tetap berlaku dan sah menurut hukum, karena perdamaian dalam kepailitan bukan untuk mengakhiri sengketa atau mencegah suatu sengketa, karena perkara kepailitan tidak termasuk dalam jurisdiksi contentius sebagaimana halnya perkara gugatan perdata biasa, akan tetapi termasuk dalam jurisdiksi voluntair karena merupakan permohonan putusan pernyataan pailit. Dalam kepailitan tidak ada sengketa, oleh karenanya perdamaian dalam kepailitan (i) dilakukan setelah perkaranya diputus (putusan pernyataan pailit telah diucapkan) dan tidak dilakukan sebelum perkara diajukan ke Pengadilan ataupun setelah para pihak didamaikan menurut ketentuan Pasal 130 HIR, dan (ii) bertujuan menyelesaikan kewajiban utang debitor pailit kepada para kreditornya secara sebaik-baiknya; dan (2) Putusan pengadilan telah memenuhi asas kepastian hukum, sederhana, cepat dan murah apabila dibandingkan dengan upaya perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan dalam rangka memenuhi asas kemanfaatannya. Studi Kasus kepailitan BTID yang disidangkan kembali di Pengadilan Niaga berdasarkan akte perdamaian diluar pengadilan setelah adanya putusan pailit ditingkat Kasasi, MA, yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) adalah terobosan dalam hukum acara/ prosedur Kepailitan yang memberikan solusi yang memenuhi asas-asas diatas dan yang terkandung dalam HIR ps.130 dan Hukum Perdata dimana kesepakatan adalah Undang-undang bagi para pihaknya.

---

Bankruptcy is a process in which a debtor who has financial difficulties to pay its debts declared bankrupt by the court, the Commercial Court in this case, because the debtor is unable to pay its debts. Bankruptcy debtor void resulting in loss of the right to control and take care of his wealth are included in the bankruptcy, since the bankruptcy declaration.

The purpose of this study was to determine and assess the legal status according to the court ruling legislation applicable to a reconciliation effort in a bankruptcy case, and the court decision meets the principle of legal certainty, simple, quick and inexpensive when compared to the reconciliation effort that undertaken outside court in order to satisfy the benefit principle.

The approach to the problem of this research, are the legislation approach (statute approach) and the case approach. This research is a normative legal research, indeed, a research that done through a literature research in a way of document study on legal materials to obtain the secondary data as the main data.

The results of this research is (1) the legal status of the court decision according ruling legislation that applicable to the reconciliation effort on the bankruptcy case is still valid and lawful, because reconciliation in bankruptcy is not to end a dispute or to prevent a dispute, yet the bankruptcy court did not included in contentius jurisdiction like ordinary civil lawsuits, but included in voluntair jurisdiction because it is a decision of the bankruptcy petition.

In bankruptcy there is no dispute, therefore reconciliation in bankruptcy (i) is conducted after the case is decided (the decision of bankruptcy has been spoken) and not before the case filed to the Court or after the parties reconciled in accordance with the provisions of Article 130 of HIR, and (ii) aimed at finalizing the debt obligations of insolvent debtors to their creditors as proper as possible; and (2) The court's decision meets the principle of legal certainty, simplicity, quick and inexpensive when compared to the reconciliation effort made outside the court only in order to satisfy the benefit principle.

Bankruptcy case study of BTID which was retrial at the Commerce Court based on the Reconciliation Agreement outside the court just right after there was a bankruptcy final and binding court decision (inkrahct van gewijsde) by the Supreme Court was a breakthrough in the Bankruptcy trial procedure, that has given the solution which fulfills the above principles and stipulated in the HIR article.130, and Private Law as well, where the Agreement is the Act for the Parties."

"Penelitian tesis ini merupakan hasil analisa hukum mengenai permasalahan yang dihadapi konsumen perumahan pemegang akta perjanjian pengikatan jual beli atau (PPJB) lunas terhadap pengembang ketika dinyatakan pailit. Terdapat permasalahan yang timbul ketika pengembang dinyatakan pailit oleh majelis hakim Pengadilan Niaga mengenai sengketa konsumen terhadap obyek sengketa yaitu rumah, dalam hal ini ketika pengembang dinyatakan Pailit sedangkan konsumen telah membayar lunas rumah tersebut sehingga menimbulkan sengketa mengenai obyek perjanjian berupa rumah konsumen yang diikat dengan PPJB lunas milik konsumen, harus dicatat sebagai boedel pailit/harta pailit atau harus dikeluarkan dari boedel pailit/harta pailit. Penelitian tesis ini bertujuan untuk memberikan informasi terhadap konsumen perumahan mengenai hak-haknya sebagai konsumen apabila telah membayar lunas obyek perjanjian berupa rumah yang telah diikat dengan PPJB Lunas antara konsumen dengan pengembang dan ketika pengembang dinyatakan pailit dan tidak dapat melanjutkan usahanya sebagai pengembang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan putusan-putusan pengadilan terkait PPJB lunas dalam kepailitan pengembang perumahan.

---

This thesis research is the result of a legal analysis of the problems faced by housing consumers who hold a deed of sale and purchase agreement (PPJB) in full against the developer when declared bankrupt. There are problems that arise when the developer is declared bankrupt by the panel of judges of the Commercial Court regarding consumer disputes against the object of dispute, namely the house, in this case when the developer is declared bankrupt while the consumer has paid off the house, causing a dispute regarding the object of the agreement in the form of a consumer's house bound with PPJB in full. owned by the consumer, must be recorded as bankrupt bank/bankrupt assets or must be removed from the bankrupt bank/bankrupt assets. This thesis research aims to provide information to housing consumers regarding their rights as consumers if they have paid in full the object of the agreement in the form of a house that has been tied to PPJB Lunas between the consumer and the developer and when the developer is declared bankrupt and cannot continue his business as a developer based on the Laws and Regulations. invitations in Indonesia and court decisions related to PPJB paid off in the bankruptcy of housing developers."

"Terdapat dua undang-undang yang mengatur permasalahan kepailitan setelah terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 yakni Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (UUK) serta Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Di dalam kedua undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Pengadilan Niaga yang berhak memeriksa dan mengadili perkara kepailitan. Namun demikian, pada saat UUK masih berlaku, penunjukkan Pengadilan Niaga tersebut masih bertentangan dengan kewenangan absolut yang dimiliki oleh lembaga arbitrase sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada prakteknya, masih terjadi perdebatan yang terjadi antara para pihak mengenai kewenangan dalam memeriksa dan mengadili sebuah sengketa kepailitan. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pun belum memiliki landasan hukum yang secara khusus mengatur hal tersebut sehingga perlu untuk membuat pertimbangan sendiri dengan dibantu oleh yurisprudensi yang telah ada. Setelah berlakunya UUK-PKPU, pertanyaan mengenai kewenangan Pengadilan Niaga dan lembaga arbitrase pun diatur secara lebih jelas terutama pada Pasal 303 UUK-PKPU. Adanya pasal tersebut memberikan para pihak yang bersengketa sebuah kepastian hukum yang secara jelas menerangkan bahwa apabila permasalahan yang timbul termasuk dalam lingkup kepailitan walaupun mengandung klausula arbitrase, maka hanya Pengadilan Niaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili. Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pun telah memiliki dasar hukum terhadap perkara kepailitan yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase. Pada perkara kepailitan yang mengandung klausula arbitrase, teori Hukum Perdata Internasional yang dapat diterapkan adalah teori Status Personal, Pilihan Hukum, dan Pilihan Forum.

---

There are two laws that govern bankruptcy issues after the monetary crisis on 1997 Statute Number 4 Year 1998 regarding The Bankruptcy (Bankruptcy Law) and Statute Number 37 Year 2004 regarding Bankruptcy and Obligation Suspension of Debt Payment. Those statutes state that The Commercial Court is the institution that has the right to investigate and adjudicate the bankruptcy case. Nevertheless, when the Bankruptcy Law were still applicable, the appointment of The Commercial Court was contradicted with the absolute competence of arbitration institution which is regulated on Statute Number 30 Year 1999 regarding The Arbitration and Alternative Dispute Resolutions. In fact, there were controvertions about the competence in investigating and adjudicating the bankruptcy dispute. The Judges of The Commercial Court did not have the legal foundation that regulate specifically about the competence, so that it was necessary for the Judges to make their own consideration with the relief of the jurisprudence which was existing. After the Law Number 37 Year 2004 is applicable, the conflict of competence between The Commercial Court and the institution of arbitration is regulated specifically on Article 303 Law Number 37 Year 2004. That article states that if the dispute that appears is included on the bankruptcy case although it contains arbitration clause, then The Commercial Court has the competence to investigate and adjudicate. It gives a certainty of law for the the parties who are on the dispute. Thus, The Judges of The Commercial Court has the legal foundation concerning on the bankruptcy case which has the arbitration clause on it. In bankruptcy case that is containing the arbitration clause, the theories of International Private Law that can be applied are Personal Status theory, Choice of Law, and Choice of Forum."

"Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan benda tetap berupa hipotik kapal laut dan hak tanggungan atas tanah dalam hal kepailitan. Pada umumnya pelaksanaan eksekusi harta pailit dilakukan oleh Kurator sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK-PKPU”). Akan tetapi UUK-PKPU memberikan kewenangan kepada kreditur pemegang hak jaminan untuk dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, dimana ketentuan Pasal tersebut sejalan dengan diakuinya hak separatis dari pemegang jaminan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pelaksanaan eksekusi hipotik kapal laut dalam kepailitan PT Putrajaya Offshore Lines dan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan atas tanah dalam kepailitan PT Kepsonic Indonesia, masing-masing pelaksanaan eksekusinya memiliki hambatan dan resiko tersendiri. Hambatan dan resiko tersebut patut untuk diulas lebih mendalam dikarenakan kedua obyek jaminan tersebut merupakan obyek yang sering dijadikan jaminan pelunasan utang kepada bank dan dapat ditemui dalam beberapa kasus kepailitan. Untuk itu penulis akan meneliti bagaimana pelaksanaan eksekusi benda tetap dan hambatan-hambatan yang dimiliki dalam kasus kepailitan PT Putrajaya Offshore Lines dan kasus kepailitan PT Kepsonic Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan benda tetap berupa hipotik kapal laut dan hak tanggungan atas tanah, masing-masing memiliki resikonya tersendiri sehingga kreditur pemegang jaminan perlu memperhitungkan potensi ancaman dan resiko yang dapat muncul dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, sebelum memutuskan untuk melakukan eksekusi sendiri dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU atau melalui kurator.

---

This thesis discusses about the execution of fixed objects securities in the form of hypothec over ships and security right over lands in the event of bankruptcy. In general, curator is authorized to perform the execution of bankruptcy assets in accordance with the Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payments (“Bankruptcy Law”). However, the Bankruptcy Law gives an authority to the secured creditors to execute their rights as if the bankruptcy does not occur. In the execution of Hypothec over Ships of PT Putrajaya Offshore Lines’s bankruptcy case and the execution of security right over lands and buildings of PT Kepsonic Indonesia’s bankruptcy case, each execution has its own obstacles and risks. Such obstacles and risks are ought to be reviewed because both of security objects are often to be used as security under loan agreement with the bank and such security objects are often to be found in several bankruptcy cases. Therefore, the writer hereby researches on how the execution of the fixed assets and its obstacles in the case of PT Putrajaya Offshore Lines and PT Kepsonic Indonesia’s bankruptcy. The method of the research is using literature method based on juridical normative basis. The writer found that as the result of this research, the implementation of execution of fixed assets securities either in the form of mortgage over ships or security right over lands and buildings have its own risks and therefore the secured creditor needs to calculate the potential obstacles and risks before deciding to perform the execution by itself with the limitation as stipulated in the Bankruptcy Law or deliver it to the curator."

"Utang Pajak merupakan utang yang sifatnya istimewa, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan kedudukan yang paling tinggi diantara kreditur lainnya, karena itu negara disebut memiliki hak mendahulu atas pelunasan utang pajak. Dalam kepailitan, penerapan dari Hak Mendahulu atas utang pajak ini seringkali dikesampingkan sehingga mengakibatkan pelanggaran pada Undang-Undang Perpajakan. Selain Utang pajak, Penerima Jaminan Fidusia juga memiliki Hak Mendahulu Jaminan Fidusia atas pelunasan piutang dari penjualan objek jaminan fidusia. Sehingga apabila keduanya dihadapkan di dalam suatu perkara kepailitan, maka akan terjadi benturan diantara kedua Hak Mendahulu. Melalui studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 72PK/Pdt.Sus-Pailit/2015, akan dilakukan analisis terhadap penerapan Hak Mendahulu Negara atas utang pajak dan Hak Mendahulu Jaminan Fidusia di dalam putusan tersebut dengan juga menganalisis pertimbangan hakim atas penerapan kedua hak mendahulu ini. Pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam tulisan ini adalah mengenai kedudukan KPP-PMAD dan Tennan Metal selaku kreditur dengan hak mendahulu di dalam kasus kepailitan PT. Yinchenindo Mining Industry dan penerapan Hak Mendahulu di dalam Putusan a quo. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menelusuri sumber data sekunder dengan menggunakan literatur seperti peraturan perundang-undangan dan buku sebagai bahan untuk menganalisis. Hasil penelitian menyatakan bahwa kedudukan KPPPMAD adalah sebagai kreditur preferen walau tidak diatur secara eksplisit di dalam UU Kepailitan dan PKPU sedangkan Tennan metal sebagai Kreditur separatis kemudian terkait dengan penerapan Hak Mendahulu di dalam Putusan baik Hak Mendahulu negara atas utang pajak maupun Hak Mendahulu atas Jaminan Fidusia tidak diterapkan di dalam putusan ini atau dengan kata lain dikesampingkan. Penerapan keduanya secara bersamaan susah untuk dilakukan di dalam kondisi kepailitan yang harta pailitnya tidak cukup untuk melunasi utang-utang para kreditur

---

Based on legislation Tax Debts are given the highest position among other creditors, therefore the state is said to have the right of precedence over the repayment of tax debts or this right could also be referred as tax claim priority. In the event of bankruptcy, the application of the tax claim priority is often disregarded, resulting in violations of the Tax Law. In addition to the tax debt, the Fiduciary Beneficiary also has a Fiduciary Guarantee Priority on the repayment from the execution of the object of the fiduciary guarantee. So that if both are faced in a bankruptcy case, there will be a collision between the two Priority Rights. Through a case study of Supreme Court Decision Number 72PK/Pdt.SusBankruptcy/2015, an analysis will be made of the application of the Tax Priority Claim over tax debts and the Fiduciary Guarantee Priority Right in the decision by also analyzing the judge's consideration of the application of these two Priority Rights. The matter discussed in this paper is the position of KPP-PMAD and Tennan Metal as creditors with Priority Rights in the bankruptcy case of PT Yinchenindo Mining Industry and the application of Priority Rights in Supreme Court Decision a quo. This research is using juridical normative method by using secondary data as the main source of this research. Based on the results of the analysis, it is known that although the position of KPP-PMAD is not determined inside Bannkcruptcy law but it is referred as a preferred creditor and Tennan Metal is as a separatist creditor, then related to the application of the Priority Rights in the court decision, both rights are not applied in this court decision. Applying both simultaneously is difficult in bankruptcy situations where the bankruptcy estate is insufficient to pay off creditors' debts"