Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The paper presents some early outputs from a study considering Papua?s economic development options. Rich in mineral and forestry wealth, Papua paradoxically suffers thehighest levels of poverty in Indonesia; it can be argued that uneven income distribution is as significant as a lack of wealth, or potential.Using secondary data sources the paper looks athow economic development options impact on Papua. However, it concludes that unless Papuaresolves its chronic energy shortages economic development will be constrained. Therefore, it considers a number of sustainable energy sources including jatropha and sago and clean technologies: biodiesel, ethanol and anaerobic digestion. An initial cost benefit feasibility study is presented for each option, prior to making some early observations on their economic, social and environmental impact. "

"The paper presents some early outputs from a study considering Papua’s economic development options. Rich in mineral and forestry wealth, Papua paradoxically suffers the highest levels of poverty in Indonesia; it can be argued that uneven income distribution is as significant as a lack of wealth, or potential. Using secondary data sources the paper looks at how economic development options impact on Papua. However, it concludes that unless Papua resolves its chronic energy shortages economic development will be constrained. Therefore, it considers a number of sustainable energy sources including jatropha and sago and clean technologies: biodiesel, ethanol and anaerobic digestion. An initial cost benefit feasibility study is presented for each option, prior to making some early observations on their economic, social and environmental impact."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi potensial untuk dikembangkan di Provinsi Papua, mengetahui kaitan antara pergeseran-pergeseran struktur perekonomian daerah Papua dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan, serta membuat rekomendasi-rekomendasi yang berkenaan dengan temuan-temuan pada permasalahan diatas, guna pengembangan perekonomian Provinsi papua lebih lanjut.Data yang digunakan adalah data sekunder PDRB Provinsi Papua dan PDB Nasional periode tahun 1.999-2003 atas dasar harga konstan 1993 tanpa migas, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan BP3D Provinsi Papua. Alat analisis yang digunakan adalah Location Quotient (LQ) dan Shift-Share Kiasik.Temuan penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Analisis Location Quotient, selama periode penelitian terdapat satu sektor ekonomi yang setiap tahunnya dapat dikategorikan sebagai sektor basis secara konsisten, yaitu : sektor pertambangan dan pengggalian yang didukung oleh sub sektor pertambangan tanpa migas. Sementara sektor pertanian yang walaupun baru masuk kategori basis pada tiga tahun terakhir, yang didukung secara konsisten oleh sub sektor kehutanan, dan sub sektor perikanan mulai tahun 2001-2003.Deegan menggunakan Analisis Shift-Share Kiasis, selama periode penelitian terjadi perubahan secara absolut PDRB nyata Provinsi Papua.Secara sektoral komponen Pertumbuhan Nasional (Nu) berpengaruh positif terhadap perubahan PDRB nyata, komponen Bauran Industri (My) berpengaruh positif terhadap perubahan PDRB nyata, namun demikian terdapat tiga sektor ekonomi yang memberikan pengaruh negatif, yaitu sektor pertanian, sektor jasajasa, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sementara itu komponen Keunggulan Kompetitif (CO secara sektoral berpengaruh negatif terhadap perubahan PDRB nyata, dimana terdapat tiga dari Sembilan sektor ekonomi yang memberikan pengaruh negative terbesar, diantaranya adalah : sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.Kemudian dengan alat analisis yang sama, disusun daftar prioritas sektor-sektor potensial yang dapat dikembangkan di Provinsi Papua yang memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dan daya saing yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor yang sama di Nasional."

"Penelitian ini mengeksplorasi kebijakan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan di Provinsi Papua dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dengan sistem desentralisasi yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia, DAK Pendidikan bertujuan mendukung prioritas nasional dan memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan. Penelitian menggunakan pendekatan hukum doktrinal dengan fokus pada aturan, asas, dan norma yang relevan, serta data sekunder dari studi kepustakaan. Temuan menunjukkan bahwa alokasi DAK Pendidikan di Papua mengalami peningkatan, namun masih menghadapi tantangan signifikan seperti distribusi yang tidak merata, kapasitas manajerial yang terbatas, dan infrastruktur yang kurang memadai. Banyak sekolah di Papua kekurangan fasilitas dasar, yang berdampak negatif pada kualitas pendidikan dan menciptakan kesenjangan partisipasi serta hasil pendidikan dibandingkan provinsi lain. Fungsi DAK provinsi papua selain untuk pengadaan sarana prasarana DAK Fisik provinsi papua juga dialokasikan untuk menyediakan tempat tinggal bagi guru dan siswa di daerah terpencil. Pelaksanaan DAK memerlukan kepatuhan ketat dalam pelaporan dan pengelolaan anggaran, dengan perhatian pada koordinasi harmonis antara pemerintah pusat dan daerah untuk efektivitas penyaluran dana.

---

This study explores the allocation policy of the Special Allocation Fund (DAK) for Education in Papua Province within the context of decentralization and regional autonomy as mandated by the 1945 Constitution. With the decentralization system implemented by the Indonesian government, the DAK for Education aims to support national priorities and meet minimum education service standards. The research employs a doctrinal legal approach focusing on relevant rules, principles, and norms, as well as secondary data from literature studies. The findings indicate that the allocation of DAK for Education in Papua has increased; however, it still faces significant challenges such as uneven distribution, limited managerial capacity, and inadequate infrastructure. Many schools in Papua lack basic facilities, which negatively impacts education quality and creates disparities in participation and educational outcomes compared to other provinces. In addition to infrastructure procurement, DAK in Papua is also allocated to provide accommodation for teachers and students in remote areas. The implementation of DAK requires strict compliance in reporting and budget management, with a focus on harmonious coordination between central and regional governments for effective fund distribution."