Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan untuk menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan yang tahapannya diawali dengan penentuan kebutuhan, pemilihan penyedia barang/jasa, pembentukan kontrak dengan penyedia barang/jasa terpilih, sampai pada pemenuhan hak dan kewajiban sebagai bentuk pelaksanaan kontrak. Dalam pembentukan kontrak, terdapat percampuran antara elemen publik dengan elemen privat sehingga untuk sahnya kontrak yang dibuat harus mengacu pada ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahan-perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan juga mengacu kepada ketentuan KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Perjanjian dengan pemerintah membuat kedudukan antara para pihak tidak seimbang sehingga penerapan asas keseimbangan sangat diperlukan untuk mengimbangi kedudukan pemerintah yang kuat. Dalam skripsi ini, pembahasan difokuskan pada masalah keabsahan pembentukan kontrak, masalah diterapkannya asas keseimbangan dalam perjanjian, serta masalah pelaksanaan kontrak. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa kontrak yang dibuat oleh para pihak adalah sah karena pembentukannya telah memenuhi ketentuan dalam Keppres No. 80/2003 beserta perubahannya dan memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdata; Komisi Kepolisian Nasional telah berupaya menerapkan asas keseimbangan; pelaksanaan kontrak berupa pemenuhan hak dan kewajiban dalam pengadaan jasa yang tidak lain berjenis perjanjian pemborongan, telah dilaksanakan dengan baik oleh para pihak, meskipun cara pemenuhannya tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang tertera dalam kontrak.

---

Procurement of goods or services is an activity to support the implementation of Government task which stages beginning with the determination of needs, the selection of goods or services provider, the engagement in a contract with provider of goods/services selected, until the fulfillment of rights and obligations as a form of the implementation of the contract. In establishing the contract, there is combination between the public elements and private elements, so that for the validity of a contract should refer to the provisions of Presidential Decree No. 80 Year 2003 and its amendment on Guidelines for Implementasion of Government Procurement of Goods or Services and also refers to the provisions of Civil Code regarding the legal conditions of the agreement. The engagement in a contract with the Government makes the position between the parties is not balanced, so that the application of the principle of fairness manner is neccesary to counterbalance the strong position of the Government.

In this thesis, the discussion focused on the issue of validity of the contract, than the problem of application the principle of fairness manner in the agreement, and the issue of implementation of the contract. This research is normative and descriptive analytic nature. The result in this paper concludes that the contract made by the parties is valid because its formulation has been compliant with the provisions of Presidential Decree No. 80 Year 2003 and its amendments and than the legal conditions of the agreement in Civil Code; Komisi Kepolisian Nasional has attempted to apply the principle of fairness manner; execution of the contract (fulfillment of rights and obligations) in procurement of services activity which is similar as contracting agreement, has been implemented properly by the parties although the way of it fulfillment is not wholly in accordance with what is specified in the contract."

"The pattern of corruption eradication effort in procurement of goods and services has a spesific characteristic and differs from other general patterns of corruption eradication various aspects of law in procurement of goods and services are dominated by elements regarding administrative law and civil law. Therefore, pattern of itsviolations also exists in those two areas of laws. Hence, the eradication strategy shall prioritize the enforcement of administrative law which has main function to provide asustainable controlling element as preventive factor without neglecting the repressive action. The repressive action is manifested through punishment as an ultimatum remedium if toward corruption in the procurement of goods and services. "

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Objek dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 1574 K/PDT/2011 mengenai gugatan PT Helga Prima Contractor melawan Pemerintah Kota Bekasi tentang sah atau tidaknya perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah diantara para pihak. Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah terjadi dalam beberapa bidang hukum seperti hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum persaingan usaha. Sebagai sebuah perjanjian maka perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah harus tunduk pada ketentuan hukum perdata.

---

The purpose of this research is to analyze the agreement of procurement by government in Indonesia. The object of this research is the Supreme Court Decision Number 1574 K PDT 2011 between PT Helga Prima Contractor against City of Bekasi rsquo s Government about the legalization of the agreement of procurement by government between the parties. This research method is normative juridical. Secondary data obtained from books, previous studies, and related legislative products.

The results of this research indicate that the procurement of government occurs in several areas of law such as state administrative law, civil law, and business competition law. As an agreement, the procurement is rulled by the Indonesian civil law system. "

"Bertitik tolak dari pengertian peraturan perundang-undangan dibidang perdagangan yang ada seharusnya sudah menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para investor khususnya dalam mengantisipasi persoalan-persoalan yang ada di bidang pengadaan barang/jasa, maka dengan adanya ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan pasca perundingan WTO timbul pertanyaan yang menjadi pokok pembahasan penelitian ini."

"Demi terciptanya pembangunan yang berkesinambungan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia secara merata dan menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia, maka tiap-tiap instansi Pemerintahan dan juga Lembaga Tinggi Negara perlu mengeluarkan kebijakan sehubungan dengan kerjasama dengan pihak swasta dalam rangka pengadaan barang demi tercapainya pertumbuhan perekonomian tersebut. Dalam karya tulis ini, Penulis akan mengupas perihal kegiatan pengadaan barang oleh pihak swasta bagi Lembaga Tinggi Negara, dimana dalam pengadaan barang tersebut diperlukan suatu perikatan atau kontrak yang mengatur seluruh hak dan kewajiban pihak swasta maupun Lembaga Tinggi Negara. Pembahasan perihal perikatan itu akan didasari oleh ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan pembahasan perihal pengadaan barang bagi Pemerintah akan didasari oleh ketentuan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Di dalam karya tulis ini Penulis mengemukakan adanya suatu temuan atas kontrak pengadaan barang bagi Lembaga Tinggi Negara yaitu bahwa kontrak yang digunakan oleh Lembaga Tinggi Negara bagi pihak swasta dalam rangka pengadaan barang adalah kontrak/perjanjian baku dan bahwa pihak swasta tidak mempunyai suatu bargaining position untuk melakukan perubahan atau revisi atas perjanjian baku yang diberikan oleh Lembaga Tinggi Negara agar muatannya dapat sesuai dengan keinginan dari pihak swasta pula. Dari temuan tersebut, Penulis membahas apakah dengan penggunaan perjanjian baku dalam pengadaan barang tersebut Asas Keseimbangan bagi kedua pihak telah terpenuhi berdasarkan itikad baik dari para pihak, terutama dari pihak Lembaga Tinggi Negara sebagai pihak yang lebih 'kuat' dibanding pihak swasta. Penulis juga memberikan sedikit saran bagi para pembaca atau pihak-pihak yang berkepentingan atau pihak yang akan mengadakan perikatan dengan pihak Pemerintah agar pihak-pihak tersebut dapat lebih paham dan mengerti jenis dan hakikat perikatannya serta lebih mengetahui hak-hak dan kewajiban yang relevan dengan kegiatan pengadaan barang bagi Pemerintah."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas implementasi/pelaksanaan pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menggunakan sistem e-procurement. Pengadaan barang/jasa pemerintah tidak terlepas dari ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini masih banyak ditemui persekongkolan tender. Perpres saat ini belum mampu mengurangi terjadinya persekongkolan tender pada pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah sehingga sulit untuk menciptakan persaingan yang sehat. Hasil penelitian ini menemukan bahwa peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini belum mampu memberikan sanksi yang cukup tegas sehingga masih terjadi pelanggaran. Dengan membentuk kembali sistem e-procurement melalui kerjasama dengan Negara Korea Selatan, serta pembuatan undang-undang untuk e-procurement sendiri diharapkan menjadi solusi dalam mengurangi tindak persaingan usaha tidak sehat.

---

ABSTRACTThe purpose of this thesis is to describe the implementation of Government Procurement Arrangement with the e-procurement system. Government procurement is based on President Regulation Number 54/2010 with their changes. In the other way, implementation of government procurement now a days still having a lot of problems in bid rigging. Today, President Regulations about government procurement cannot reduce bid rigging on government procurement, so that does not effective to be applicable. The result of this thesis is to find out those regulations cannot give clear sanction. To rebuild the e-procurement system, government can takes a cooperation with the Procurement System in South Korea."

"ABSTRAKPengadaan barang/jasa publik sebagai salah satu bentuk pelayanan publikseharusnya dilaksanakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapiternyata sering tidak berjalan efisien dan efektif akibat perilaku sejumlah orangyang lebih mengedepankan kepentingan pribadi, padahal pengadaan barang/jasapublik menghabiskan anggaran yang sangat besar. Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) dalam Laporan Tahunan 2010 menyebutkan bahwa kasus tindakpidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa menempati peringkat keduaterbanyak setelah penyuapan. Dalam rangka untuk memperbaiki kinerjapengadaan barang/jasa pemerintah, yang merupakan salah satu upaya reformasibirokrasi, perlu dilakukan penelitian mengenai kinerja pengadaan barang/jasapemerintah. Penelitian ini menganalisis kinerja pengadaan barang/jasapemerintah dengan membandingkan konsep pengadaan yang ideal sesuai denganprinsip-prinsip pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010 dengan penerapannya, sehingga dapat direkomendasikankebijakan apa saja yang harus dilakukan untuk menghasilkan pengadaanbarang/jasa pemerintah yang lebih kredibel dan berintegritas. Hasil penelitianmenunjukan meskipun dapat menghasilkan efisiensi tetapi masih ditemukan halhalyang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan kinerja pengadaanharus ditingkatkan.

---

ABSTRACTPublic procurement as one provision mechanism of public goods and servicesshould be done for the sake of the society welfare. However, it does not always bedone as we hoped due to the personal interests of some persons, whereas publicprocurement has a tremendous value. The Corruption Eradication Commission in2010 Annual Report stated that corruption in public procurement was at thesecond worst after bribery. In order to reform public procurement, which is inaccordance with bureaucratic reform, it is necessary to study public procurementperformance. This research analyzes public procurement performance bycomparing the concept of the seven public procurement principles as stated inPresidential Regulation No. 54 of 2010 with its implementation, so that it can berecommended some policies in order to yield more credible procurements. Theresult of this research states that even it could generate cost efficiencies but theimplementation of public procurement was not absolutely in accordance with theprinciples of public procurement and its performance still needs to be improved."

"Skripsi in membahas mengenai perbandingan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia dengan pengawasan Public Procurement di Perancis. Penelitian in merupakan penelitias yuridis-normatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini adalah bahwa sistem pengawasan di Indonesia dan Prancis secara prinsip adalah sama, dari segi jenis pengawasannya, yaitu sama-sama terdapat jenis pengawasan internal dan eksternal terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia dan Public Procurement di Perancis. Hal yang membedakan dari kedua negara ini adalah mengenai lembagalembaga apa saja yang berwenang dan berfungsi untuk melaksanakan fungsi tersebut. Skripsi ini juga membahas mengenai pelaksanaan dari kegiatan pengawasan tersebut, di masing-masing negara.

---

This thesis discusses the comparative analysis Government Procurement of Goods and Services Supervision in Indonesia and Public Procurement Supervision in France. This research uses literature and interview research method in the form of normative juridical data. The result of this research is there is a similiarity public procurement supervision system in Indonesia and France in respect of those supervision types (internal & external supervision). The difference is about which bodies/authorities that competent to conduct this supervision function. This thesis also discusses the supervision performance by each bodies/authorities on each country."